cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum" : 25 Documents clear
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 113 PK/TUN/2020 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI ATAS TANAH YANG SUDAH DIPERJUALBELIKAN Karima, Tirsa Okta; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50722

Abstract

The dispute was occurred between Ho Kiarto and the Head of the Surabaya City Land Office I in the Supreme Court Decision Number 113 PK/TUN/2020 is evidence of a dispute over the issuance of a replacement certificate for land that has been traded. This dispute began with H Moch Goefron Masyhuri who had sold the land of the two objects of dispute to Ho Kiarto so that he was the physical and/or de facto holder of the existence of SHM No. 264/Kel. Tambaklangon and SHM No. 444/Kel. Tambaklangon on behalf of H. Moch Goefron Masyhuri, but Badrus Sholeh (Defendant II Intervention) as the heir of H. Moch Goefron Masyhuri has reported to the Head of Surabaya City Land Office I for the loss of the two objects of dispute, and on this report the Head of Surabaya City Land Office I issued SHM Number 445/Kel. Tambak Sarioso on Replacement of SHM Number 264/Kel. Tambaklangon and SHM Number 690 / Kel. Tambak Sarioso for the replacement of SHM Number 444/Kel. Tambaklangon on behalf of H. Moch Goefron Masyhuri so that in this case the issuance of a replacement certificate by the Head of the Surabaya City Land Office I has contravened to the Legislations (Peraturan Perundang-undangan) chapter 56 paragraph (1) of Government Regulation No. 24/1997 and does not apply the principles of the General Principles of Good Government (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/AAUPB), especially the Principle of Accuracy in its issuance.
PERBEDAAN KONSEP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MEYEBABKAN MATI BERDASARKAN PADA PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN Putri, Senia Wandalillah; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50709

Abstract

Putusan Nomor 1/ Pid.sus – Anak/ 2020/ PN.KP ini memutuskan bahwa Anak telah melakukan tindak pidana penganiayaan menyebabkan mati sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Namun, dalam faktanya terdapat indikasi bahwa Anak melakukan tindak pidana lain sebelum melakukan penganiayaan menyebabkan mati. Wujud dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang menyebabkan matinya seseorang dapat diduga sebagai wujud dari tindak pidana pembunuhan. Pada putusan ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Berdasarkan barang bukti, alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Anak juga melanggar ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang tanpa hak memiliki senjata tajam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan konsep tindak pidana pembunuhan dengan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati serta untuk mengetahui kesesuaian hakim dengan tidak menerapkan perbarengan tindak pidana pada putusan Nomor 1/ Pid.sus – Anak/ 2020/ PN.KPN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini yakni perbedaan mendasar pada tindak pidana pembunuhan dengan tindak pidana penganiayaan menyebabkan mati yakni terletak pada unsur “dengan sengaja” yang mana pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya.. Penerapan hukum pidana materil dalam kasus penusukan pada Putusan Nomor 1/ Pid.sus – Anak/ 2020/ PN.KPN telah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia karena hakim tidak mempertimbangkan perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak berdasar pada surat dakwaan  Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sesuai dengan asas ultra pepita yang mana hakim dilarang memutus perkara diluar dari dakwaan yang ditulis oleh Jaksa Penuntut Umum.
TUDUHAN TINDAKAN ASUSILA YANG BERAKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI PUTUSAN NOMOR 47/PDT.SUS-PHI/2019/PN.PBR) Wahono, Eldiva Firtsananda Arrafi; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50710

Abstract

Pada Putusan No. 47/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr. Permasalahan yang timbul adalah ketidaksesuaian putusan dengan Surat Edaran Menakertrans No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005. PT. Sekato Pratama Makmur mem-PHK secara sepihak pekerja tanpa mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003. Dalam putusan tersebut Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr Tentang PHK karena tuduhan tindakan asusila menurut ketentuan dalam Putusan MK No. 012/PUU-I/2003 dan menganalisis akibat hukum atas pemberlakuan Putusan No. 47/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr Tentang PHK karena tuduhan tindakan asusila. Penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr dirasa kurang tepat, karena menggunakan ketentuan PKB PT. Sekato Pratama Makmur Periode 2018-2020. Padahal PKB tersebut ada ketidaksesuaian dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hakim dapat mempertimbangkan Putusan MK Nomor 012/PUU-I/2003 dan SE Menakertrans Nomor SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005 pada angka 3 huruf a. Dengan demikian hakim harus memperhatikan keadilan bagi pekerja/buruh bahwa tuduhan atas tindakan asusila harus dibuktikan dan dinyatakan bersalah pada pengadilan pidana yang telah Inkracht, hal ini diperkuat dengan adanya ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam akibat hukum yang ditimbulkan pada putusan tersebut hakim dapat mendasarkan berdasarkan Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka dari itu Penggugat akan mendapatkan berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, kesalahan berat, PT. Sekato Pratama Makmur, Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr
DISPARITAS PEMIDANAAN PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA: (STUDI PUTUSAN NOMOR1981/PID.SUS/2021/PN SBY DAN PUTUSAN NOMOR 1822/PID.SUS/2021/PN SBY) Milanisa, Septia Atma; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50752

Abstract

Disparitas pidana menimbulkan rasa ketidakadilan pada diri terdakwa maupun pada masyarakat pada umumnya. Dalam penelitian ini, penulis menganalisa perbedaan perimbangan hakim hingga menimbulkan disparitas pidana dalam Putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Sby diaman terdakwa divonis pidana selama 4 tahun 6 bulan dan Putusan Nomor 1822/Pid.Sus/2021/PN Sby dimana terdakwa divonis pidana selama 2 tahun 6 bulan. Kedua putusan tersebut memuat kasus yang hampir sama yaitu kasus penyalahgunaan narkotika golongan I kristal metamfetamina yang diputus dengan pasal yang sama dan fakta persidangan terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan juga hampir sama. Adanya disparitas pidana dapat disebabkan oleh faktor hukum dan faktor hakim. Faktor hukum disparitas pidana dapat disebabkan karena tidak terdapat pedoman pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan faktor hukum disparitas pidana dapat disebabkan karena faktor internal hakim. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sumber datanya didapatkan dengan mengamati perilaku hakim dengan wawancara dengan hakim. Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan bahwa faktor yang menimbulkan disparitas pidana dalam kedua putusan tersebut disebabkan oleh perbedaan pandangan hakim mengenai rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan perbedaan pedoman hakim Ketika memutus suatu perkara. Hakim pada putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Sby berpedoman pada konsep hukum progresif yang menganggap bahwa dalam memberikan putusan tidaklah harus berpatokan pada bunyi undang-undang melainkan pada rasa keadilan dalam masyarakat dikarenakan undang-undang tidak selalu relevan. Sedangkan hakim pada putusan Nomor 1822/Pid.Sus/2021/PN Sby berpedoman pada konsep hukum positivistik legalistik yang berpegang teguh pada bunyi undang-undang. Kata Kunci: Analisis Putusan, Anak, Narkotika, Perlindungan Anak.
ALASAN PEMBERAT PADA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MENTERI SOSIAL DALAM PUTUSAN NO. 29/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT.PST Yulia, Eva; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50782

Abstract

The judge's decision on corruption by the former minister of social affairs in Decision No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Jkt. Pst who did not accommodate the reason for the ballast resulted in criminal sanctions received by the perpetrator being unworthy. The non-accommodation of ballast reasons related to office crimes in Article 52 of the Criminal Code and Article 2 paragraph (2) of the Law on the Eradication of Corruption Crimes even though the elements of the article have been fulfilled by criminal acts committed by Juliari Peter Batubara is the main problem studied. This study aims to determine the appropriate criminal sanctions for perpetrators of corruption of the Covid-19 Social Assistance. The type of research used by the author is normative juridical using primary and secondary legal materials, and takes a statutory approach (Statue approach), conceptual (Conceptual approach), and Case approach (Case approach). So as to get the result that the elements of the ballast article, namely Article 52 of the Criminal Code, have been fulfilled by the actions of Juliari Peter Batubara, so that in Decision No. 29 / Pid.Sus-TPK / 2021 / PN. PST sanctions imposed should have been more severe. And the elements of Article 2 paragraphs (1) and (2) of the Anti-Corruption Law have also been fulfilled, so Juliari Peter Batubara should be charged with the article and can be sentenced to death because of the fulfillment of the elements of "certain circumstances" in Article 2 paragraph (2) of the Anti-Corruption Law.

Page 3 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue