cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum" : 25 Documents clear
ANALISIS PUTUSAN NOMOR 40/PID.SUS/2021/PN. SKW BERKAITAN DENGAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU EKSIBISIONISME Shihsalamadhina , Fahma; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.53053

Abstract

Eksibisionisme merupakan perilaku menunjukkan bagian tubuh atau alat vital kepada orang lain untuk mencapai kepuasan seksual. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan cara masturbasi sembari berimajinasi. Eksibisionisme sendiri termasuk dalam kategori gangguan preferensi seksual (parafilia). Permasalahan yang akan dibahas disini adalah mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku eksibisionisme yang terdapat dalam putusan pengadilan No. 40/Pid.Sus/2021/PN. Skw. Kasus ini bermula dari seorang Terdakwa Bernama Otniel Kwolomine yang melakukan tindak pidana eksibisionisme. Hakim memutuskan bahwa Terdakwa Otniel Kwolomine dinyatakan bersalah melanggar Pasal 36 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dengan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Penelitian ini memiliki isu hukum yang berupa konflik antara putusan No. 40/Pid.Sus/2021/PN. Skw dengan tujuan pemidanaan yang akan ditinjau dengan teori double track system. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode interpretasi yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan Hakim pada putusan pengadilan No. 40/Pid.Sus/2021/PN. Skw dan memahami akibat hukum yang terjadi. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Hasil penelitian merupakan masukan terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku eksibisionisme seharusnya ditambahkan rehabilitasi medis. Hal ini diperkuat dengan teori tujuan pemidanaan terutama pada double track system. Kata Kunci: Putusan Hakim, Eksibisionisme, Pemidanaan.
STUDI PUTUSAN NOMOR 288/PID.B/2020/PN PMS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MENGIDAP SKIZOFRENIA Mahbubah, A'thi Rizqi; Ahmad, Gelar Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan yang diberikan hakim dalam memutus perkara yang pelakunya merupakan orang yang menderita gangguan jiwa umumnya adalah berupa sanksi tindakan, yakni melakukan perawatan di rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 ayat (2) KUHP, namun terdapat hakim yang tetap menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku yang menderita gangguan jiwa. Misalnya dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms tentang perkara pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang mengidap skizofrenia. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengklasifikasian gangguan jiwa skizofrenia dalam pasal 44 KUHP sebagai alasan peniadaan pidana dan menganalisis ketepatan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian yaitu skizofrenia dapat diklasifikasikan dalam pasal 44 KUHP sebagai alasan penghapus pidana sebab terganggu karena penyakit dikarenakan skizofrenia merupakan gangguan jiwa golongan psikosis. Penderita skizofrenia dinilai tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab karena adanya halusinasi dan delusi. Selain itu, pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms kurang tepat, sebab hakim kurang memperhatikan hubungan deskriptif-normatif pembuktian ketidakmampuan bertanggungjawab. Berdasarkan teori psikoanalisis, penyebab tindak pidana dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms adalah karena adanya gangguan jiwa yang mempengaruhi penerimaan informasi dan persepsi terdakwa.
APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN NARCOTICS CRIME CASES BY MOJOKERTO CITY NATIONAL NARCOTICS AGENCY Anam, M. Khoirul; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.57907

Abstract

Abstract Narcotics addicts in Mojokerto from 2016 to mid-2022 there were 257 clients. In 2019, there were 33 addicts, and in 2020 there were 38 addicts. During 2021 there were 50 people then by mid-year of 2022, there were 42 addicts. This case has impacted the overcapacity of Correctional Institutions in prisons in Mojokerto. One effort that had be done is to use a restorative justice approach. This study aims to identify and explain the application of restorative justice in cases of narcotics crimes by the Mojokerto BNN, to identify and describe the supporting and inhibiting factors for implementing restorative justice in tackling narcotics crimes by the Mojokerto BNN. The results of this study indicate that the BNN in Mojokerto has never succeeded in implementing restorative justice in cases of narcotics crimes because it only handles cases with suspects as dealers. There are five supporting factors while implementing restorative justice in narcotics crime cases at BNN Mojokerto, regulations, and law enforcement have been formed, facilities and infrastructure have also been fulfilled, increasing public knowledge of settlements through restorative justice. As well as there are two main factors inhibiting the application of restorative justice in narcotics crime cases at the BNN in Mojokerto. These two supporting factors are at the same time hindering its implementation, the rules regarding the implementation of restorative justice which have a limited period, and the absence of team members in the integrated assessment that are not represented by other officers. Keywords: Mojokerto National Narcotics Agency, Restorative Justice, Narcotics Crime, Actors.
KESADARAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA KOTA SURABAYA TERHADAP NETRALITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI DI DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA) Layyina, Bimahri Qaulan; Widodo, Hananto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara demokrasi dengan prinsip dari rakyat untuk rakyat mewujudkan sistem tersebut dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilihan ini dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia termasuk Aparatur Sipil Negara tetapi disisi lain ASN harus memegang asas netralitas yang disebutkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun, kerap kali ditemui ASN yang melanggar netralitas dalam Pilkada. Tujuan penelitian ini untuk memahami tingkat kesadaran hukum ASN terhadap netralitas dalam Pilkada serta untuk memahami faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum tersebut di lingkup Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan campuran kuantitatif dengan kualitatif berdasarkan studi di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 73% ASN Dinas Pendidikan Kota Surabaya sadar hukum dapat tergolong baik. Terdapat faktor pendukung yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum para ASN yaitu adanya sanksi, mempertahankan integritas sebagai ASN, dan adanya peraturan yang jelas. Sementara itu, faktor penghambat yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum para ASN yaitu kurangnya sosialisasi dan kualitas sumber daya manusia yang bermacam-macam.
TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN BERPENDAPAT KONSUMEN TERKAIT REVIEW PRODUK DI MEDIA SOSIAL Ferdinal, Yan; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.58126

Abstract

Review produk merupakan salah satu contoh pengenalan suatu produk dengan cara mengulas kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki oleh suatu produk. Hal ini menuai pro dan kontra yang mana pelaku usaha merasa tersakiti dengan review produk yang dilakukan oleh konsumen karena merusak reputasi brand dan perusaahaan sehingga berujung dengan menuntut konsumen tersebut dengan dugaan pencemaran nama baik. Walaupun konsumen dilindungi melalui UUPK tapi pada kenyataannya UUPK ini tidak bisa sepenuhnya melindungi konsumen dari delik pencemaran nama baik yang termuat dalam UU ITE. Tahun 2021 telah dikeluarkan surat keputusan bersama pedoman implementasi UU ITE (SKB UU ITE) yang mana dalam salah satu poin pedoman implementasi nya mengatur tentang pencemaran nama baik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan kebebasan berpendapat konsumen terkait review produk di media sosial dengan dikeluarkannya SKB UU ITE dan bagaimana etika konsumen yang ingin melakukan kegiatan review produk di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau yang biasa disebut dengan penelitian doktrinal dimana yang menjadi fokus utama adalah konsep hukum yang berarti peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan SKB UU ITE dapat digunakan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan review produk dari delik pencemaran nama baik yang termuat dalam UU ITE dan konsumen yang melakukan review produk wajib memperhatikan hak orang lain terkhususnya pelaku usaha dan review produk yang dilakukan harus dengan jujur, menggunakan kata yang sopan serta memperhatikan norma kesusilaan, norma kesopanan, serta norma hukum. Kata kunci : Konsumen, Review produk, SKB UU ITE, Perlindungan Hukum

Page 3 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue