Articles
19 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum"
:
19 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TENTANG PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI PENGANGKUTAN LAUT OLEH PENANGGUNG KEPADA TERTANGGUNG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1007 K/Pdt/2014) ]]>
<![CDATA[WAHYU PUTRI, TIARA]]>;
<![CDATA[FOGAR SUSILOWATI, INDRI]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v5i1.25323
<![CDATA[Asuransi merupakan suatu kemauan untuk menetapkan kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian besar yang belum pasti. Asuransi pengangkutan laut adalah asuransi berkaitan dengan kapal beserta muatannya. Asuransi pengangkutan laut termasuk dalam asuransi kerugian. Pelaksanaan asuransi harus sesuai dengan prinsip dalam asuransi salah satunya yaitu prinsip itikad baik. Prakteknya pelanggaran prinsip itikad baik masih dijumpai dalam asuransi. Pelanggaran tersebut dapat berupa tidak membayar premi asuransi atau membayar premi tetapi terlambat dan melewati jatuh tempo sesuai kesepakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan yang berada di tingkat mahkamah agung serta mengetahui kategori dari prinsip itikad baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan berkaitan dengan asuransi pengangkutan laut, kemudian bahan hukum sekunder terdiri atas tulisan dari hasil penelitian, buku-buku, jurnal hukum berkaitan asuransi pengangkutan laut dan pertimbangan hukum hakim serta kamus hukum. Masalah yang timbul adalah penanggung menolak klaim asuransi karena tertanggung melanggar prinsip itikad baik dan melanggar kelayakan kapal. Masalah ini diajukan gugatan sampai ke mahkamah agung. Hakim mahkamah agung memberikan pertimbangan hukum yang menguatkan putusan pengadilan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hukum hakim mahkamah agung tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kesepakatan dalam perjanjian asuransi (yang dituangkan dalam polis asuransi). Perlu adanya perbaikan putusan di mahkamah agung dan penjelasan yang rinci mengenai kategori pelanggaran prinsip itikad baik dalam peraturan asuransi pengangkutan laut. Tindakan penanggung dalam menolak klaim asuransi tersebut bukan termasuk dalam wanprestasi melainkan akibat atau konsekuensi yuridis dari pelanggaran prinsip itikad baik yang dilakukan tertanggung dengan melibatkan pialang asuransi. Kata Kunci : analisis yuridis, penolakan klaim asuransi, kapal barang. Insurance is a willingness to set small loss that is certain as a substitute for an uncertain big loss. Marine insurance is insurance related to the vessel and cargo ship. Marine insurance is included in loss insurance. The implementation of insurance must be in accordance with the principles in insurance, one of which is the principle of good faith. The practice of violating the principle of good faith is still found in insurance. Such violations can be in the form of not paying insurance premiums or paying premiums but are late and past due according to the agreement. This research aims to analyze decisions at the Supreme Court level and to know the categories of good faith principles. This research uses a type of normative legal research. The approach used is the statue approach, conceptual approach and case approach. The legal material used is primary legal material consisting of laws and regulations relating to marine insurance, then secondary legal materials consist of writings from research results, books, legal journals relating to marine insurance and judicial legal considerations and legal dictionaries. The problem that arises is that the insurer rejects the insurance claim because the insured violates the principle of good faith and violates seaworthiness of the ship. This problem was filed to the Supreme Court. The Supreme Court Justices provide legal considerations that strengthen decision of the High Court. The results of research show that the supreme court judges legal considerations are not in accordance with the laws and regulations and agreement in the insurance agreement (which is stated in the insurance policy). There needs to be an improvement in the verdict at the Supreme Court and a detailed explanation the category of violation of the principle of good faith in the regulation of marine insurance. The insurer action in rejecting the insurance claim is not included in default but the consequence or juridical consequence of the violation of the principle of good faith committed by the insured involving insurance brokers. Key word : juridical analysis, refusal of insurance claims, cargo ship.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN UTAMA PERUMAHAN TAMAN PINANG INDAH KABUPATEN SIDOARJO ]]>
<![CDATA[FAKHRUSY, ABDURRAHMAN]]>;
<![CDATA[WIDODO, HANANTO]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v5i1.25376
<![CDATA[Abstrak Pedagang kaki lima (PKL) adalah salah satu instrumen yang memiliki peran dalam menggerakan roda perekonomian Kabupaten Sidoarjo. Pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Sidoarjo merupakan suatu hal penting mengingat beberapa kegiatan perdagangan tersebut mengganggu ketertiban masyarakat. Perdagangan yang dilakukan PKL di kawasan Jalan Umum Perumahan Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo mengganggu ketertiban umum karena menggunakan fasilitas umum perumahan sebagai sarana perdagangan. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap PKL di Jalan Umum Perumahan Taman Pinang ini sudah sering dilakukan, namun permasalahan itu tidak kunjung selesai dan tidak menemukan solusi memuaskan bagi pihak-pihak yang terlibat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan PKL di Kabupaten Sidoarjo dan kendala apa yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pengumpulan data menggunakan data primer berupa wawancara dengan Dinas dan PKL terkait. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif. Kesimpulan penelitian ini bahwa penegakan hukum terhadap PKL yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 dilaksanakan dengan memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan Tanda Daftar Usaha PKL dan pengenaan denda administratif. Penegakan Hukum terhadap PKL yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 terkendala oleh budaya masyarakat yang tidak sadar dengan hukum. Kata kunci: pedagang kaki lima, pelanggaran peraturan daerah, sanksi administratif.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN PENARIKAN TARIF RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN JASA PARKIR TEPI JALAN UMUM DI WILAYAH KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[REPPY PRATAMA, ERDIANSYAH]]>;
<![CDATA[SULISTYOWATI, ENY]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v5i1.25384
<![CDATA[Abstrak Permasalahan terkait penarikan tarif retribusi pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum Kota Surabaya yang tidak sesuai dengan besaran tarif yang telah ditentukan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum perlu diadakan pengelolaan dan pengawasan yang menyeluruh dan optimal. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir Tepi Jalan Umum dalam Dinas Perhubungan Kota Surabaya berwenang dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum Kota Surabaya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah terkait pelaksanaan pengawasan penarikan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Surabaya oleh UPTD Parkir Tepi Jalan Umum, hambatan terkait pengawasan yang dialami oleh UPTD Parkir Tepi jalan Umum, dan upaya yang dilakukan oleh UPTD Parkir Tepi Jalan Umum terkait pengawasan. Tujuan penelitian adalah memahami pelaksanaan teknis pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Parkir Tepi Jalan Umum dalam mengatasi penarikan tarif retribusi pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum. Pengawasan yang dilakukan berhubungan dengan kendala dan hambatan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum dalam pengawasan di lapangan serta upaya yang telah dilakukan dalam menangani permasalahan dan meningkatkan pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Teknik analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum optimalnya pengawasan yang telah dilakukan oleh UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya terhadap kinerja juru parkir tepi jalan umum di Kota Surabaya. Hambatan yang dialami oleh UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya dalam pelaksanaan pengawasan yaitu hambatan internal dan eksternal, yaitu permasalahan juru parkir terkait penarikan tarif parkir di tepi jalan umum yang tidak sesuai dan belum kooperatifnya pengguna jasa parkir dalam melakukan pengaduan apabila terjadi permasalahan terkait penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum. Upaya yang dilakukan oleh UPTD Parkir Tepi Jalan Umum dalam meningkatkan penyelenggaraan parkir khususnya pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum yaitu dengan melengkapi sarana prasana dan diadakannya sosialisasi berkesinambungan dengan tujuan untuk meminimalisir permasalahan terkait penarikan tarif retribusi pelayanan jasa parkir di Kota Surabaya. Kata Kunci: pengawasan, retribusi parkir, parkir tepi jalan umum. Abstract Problem that happened of parking retribution charge for a public parking service in Surabaya city way expensive than it was decided on the Surabaya Mayor Decree in 2015, number 36 concern about Change of Parking Retribution Fee of Public Parking Service. It needs to be executed and supervised optimizely. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir Tepi Jalan Umum of Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Department of Transportation), is the one who had the authority for management and supervision of parking retribution charge for a public parking service in Surabaya city. This research aims to comprehend how supervision of public parking service to resolve a problem about parking retribution charge for a public parking service in Surabaya city, this research concern about obstacle of supervion and how to resolve the problem also how to optimizing public parking service in Surabaya city conducted by Department of Transportation. The type of research what employed is juridical-sosiology research. While the data being use primary and secondary data. Observation and interview is applied in the process of collecting data. In order to analyze the data, descriptive qualitatif method is applied. The result of the research show that of parking supervision in Surabaya still not optimum that conduct by UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Department of Transportation toward parker of public parking service in Surabaya. Obstacles of UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Department of Transportation about supervision are internal adn external obstacles, such as parker of public parking service problem about parking retribution charge for a public parking service way expensive than it was decided and the other problem is user of public parking service not cooperative because the reaction of the citizens never did complaint when they had bad experience about parking retribution charge for a public parking service in Surabaya city way expensive than it was decided. UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Department of Transportation to optimize public parking service in Surabaya city have to add more facility including a socialization to support the programme. Keywords: supervision, retribution charge, public parking service.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERKAIT PENGATURAN BATAS USIA PENSIUN PEKERJA SWASTA SEBAGAI PENERIMA MANFAAT PROGRAM JAMINAN PENSIUN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[PUTRA SUGIANTORO, DIMAS]]>;
<![CDATA[NUGROHO, ARINTO]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v5i1.26046
<![CDATA[Abstrak Lahirnya BPJS Ketenagakerjaan memberikan program baru berupa program jaminan pensiun. Program jaminan pensiun memberikan manfaat berupa uang tunai kepada pekerja swasta ketika mencapai usia pensiun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Usia untuk menerima manfaat pensiun menurut PP tersebut meningkat satu tahun dalam setiap tiga tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, usia pensiun bagi pekerja swasta tidak diatur secara jelas dan tegas. Kondisi tersebut menjadikan pekerja swasta dirugikan akibat usia pensiun dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang berjenjang, sementara dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diatur mengenai batas usia pensiun. Tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja yang telah pensiun namun tidak dapat mencairkan manfaat jaminan pensiun dan untuk mengetahui kesesuaian dalam menentukan kapan seharusnya batas usia pensiun bagi pekerja swasta. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut kemudian di analisa menggunakan teknik preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat dilakukan dengan memberikan kompensasi kepada pekerja swasta yang pembayaran manfaatnya tertunda akibat tidak sesuai usia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Usia pensiun dalam PP tersebut hanya menjelaskan usia ketika pekerja swasta dapat mencairkan manfaat jaminan pensiun, sedangkan usia pensiun bagi pekerja swasta untuk berhenti bekerja diatur dalam perjanjian kerja bersama atau dalam peraturan perusahaan karena ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mengaturnya. Kata kunci: batas usia, pensiun, BPJS ketenagakerjaanAbstractA The birth of BPJS Ketenagakerjaan provides a new program i.e the pension security program. The pension security program is given to workers when they reach retirement age in Government Regulation Number 45 of 2015 concerning the Implementation of Pension security Programs. The age to receive pension benefits under the PP continues to increase by 1 (one) year in each 3 (three) year. While in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, in that provision there is not clearly and explicitly stipulated how many retirement age limits apply to private workers. These conditions make private workers be a disadvantage due to retirement age in the provisions of the Government Regulation Number 45 of 2015 concerning the Implementation of Pension security Programs that is tiered, while in the Law Number 13 of 2003 concerning Manpower is not regulated regarding the retirement age limit. Based on explanation, this study has the objective to determine the legal protection for workers who have retired but cannot receive pension benefits and to determine the suitability of retirement age for private workers registered in the pension security program. This essay uses normative juridical research method by using the approach used is the statute approach, conceptual approach, and case approach. Types of legal materials are primary legal materials and secondary legal materials. The legal material is then analyzed using prescriptive analysis techniques. The results of the research show that the Legal protection can be done by providing compensation to private workers whose payment of benefits is delayed due to not in accordance age of the Government Regulation Number 45 of 2015 concerning the Implementation of Pension security Programs. Retirement age in the PP is only the age when participants of the pension security program can get retirement benefits. While the retirement age when stopping work according to only determined based on collective labor agreements or company regulations, while in the provisions of legislation do not regulate the retirement age limit. Keywords: age limit, retirement, BPJS ketenagakerjaan]]>
<![CDATA[Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Eksistensi Masyarakat Hukum Adat ]]>
<![CDATA[PUTRA RAMADHAN, ARDIANSYAH]]>;
<![CDATA[FOGAR SUSILOWATI, INDRI]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v5i1.26450
<![CDATA[Abstrak Keberadaan masyarakat hukum adat secara konstitusional telah diatur dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan ketentuan bersyarat mengenai keberadaannya. masyarakat hukum adat keberadaannya diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 sedangkan di tingkat peraturan menteri persyaratan mengenai keberadaan masyarakat hukum adat memiliki variasi tertentu yang saling tidak sinkron satu sama lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat tingkat sinkronisasi dan sinergitas di antara berbagai peraturan perundang-undangan yang melibatkan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dan akibat hukum yang ditimbulkan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menelaah objek penelitian dengan berdasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan non-hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, konsep, historis dan kasus yang kemudian disusun secara deskriptif analitis. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan adanya problematika yang sangat kompleks dengan merujuk pada keberadaan masyarakat hukum adat yang belum diatur secara integratif dan komprehensif. Dalam penelitian ini terdapat lima indikator untuk menunjukan tingkat sinkronisasi keberadaan masyarakat hukum adat yaitu dengan mengacu dari segi definisi, kriteria keberadaan, pihak yang menilai kriteria, proses penilaian dan bentuk pengakuan masyarakat hukum adat. Dengan menggunakan indikator tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Akibat hukum yang kemudian ditimbulkan kemudian berpotensi untuk menjadikan pupusnya keberadaan dari masyarakat hukum adat akibat adanya ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan. Kata kunci:sinkronisasi; masyarakat hukum adat; pengakuan;]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA TERHADAP PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK USIA 0 SAMPAI 5 TAHUN ]]>
<![CDATA[RAMADHAN, GIOVANNI]]>;
<![CDATA[WIDODO, HANANTO]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v5i1.26629
<![CDATA[ABSTRAK Peristiwa kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengaturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu peristiwa kelahiran perlu mempunyai bukti otentik yaitu akta kelahiran yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Pasal 1 Ayat (7) Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang menyebutkan bahwa pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak yang berusia kurang dari 17 tahun di mana bertentangan dengan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang isinya warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah wajib memiliki kartu identitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami adanya Kartu Identitas Anak berkaitan dengan Akta Kelahiran sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak usia 0 sampai 5 Tahun serta untuk mengetahui dan memahami akibat hukum adanya Kartu Identitas Anak sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 2 Tahun 2016 Kartu Identitas Anak usia 0 sampai 5 Tahun. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder dengan meggunakan analisis preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa kurang tepat adanya Kartu Identitas Anak usia 0 sampai 5 tahun berkaitan dengan Akta Kelahiran karena pada Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) Permendagri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak menjelaskan bahwa Kartu Identitas Anak diberikan kepada anak usia 0 sampai 5 tahun dan anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari sedangkan akta kelahiran diberikan pada saat setelah kelahiran saja. Akibat hukum adanya Kartu Identitas Anak khususnya anak usia 0 sampai 5 tahun sebagaimana diatur didalam Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak adalah adanya tumpang tindih fungsi dan manfaat antara Kartu Identitas anak dengan Akta Kelahiran. Kata Kunci : Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 ABSTRACT Birth events are legal events that require the existence of a strict, clear and written arrangement so that the creation of legal certainty in society. Therefore the birth event needs to have authentic evidence issued by the competent institution, namely the birth certificate. The Minister of Home Affairs issued a Domestic Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards which contained one of the contents of the Government issuing Identity Cards for Children aged 0 to 5 Years which contradict Article 65 paragraph (1) of Law Number 24 Year 2013 concerning Population Administration contents of citizens aged 17 years or married may have an identity card.The purpose of this study was to find out and understand the exact existence of a Child Identity Card in relation to the Birth Certificate as regulated in Permendagri No. 2 of 2016 concerning Child Identity Cards aged 0 to 5 Years and to know and understand the legal consequences of a Child Identity Card as regulated in Permendagri No. 2 Years 2016 Child Identity Cards aged 0 to 5 years. This type of research is normative juridical legal research, using a legislative and conceptual approach. Legal materials used are primary and secondary legal materials with prescriptive analysis. Based on the results of research and discussion, it shows that there is a lack of proper identity cards for children aged 0 until 5 years related to birth certificates because in Article 3 Paragraphs (2) and Paragraph (3) Permendagri No. 2 of 2016 concerning Child Identity Cards explains that Child Identity Cards are given to children aged 0 to 5 years and children aged 5 years to 17 years less than one day while the birth certificate is given only after birth. Legal consequences of the existence of a Child Identity Card especially for children aged 0 to 5 years as stipulated in Permendagri No. 2 of 2016 concerning Child Identity Cards is the overlap of functions and benefits between a childs Identity Card and a Birth Certificate. Keywords: Child Identity Card, Birth Certificate, Law Number 24 of 2013, Permendagri Number 2 Years 2016]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PASAL 27 AYAT (3) UU ITE TERKAIT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMUAT PENCEMARAN NAMA BAIK DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[IFTITAHUL AHSANI, TASYA]]>;
<![CDATA[RUSDIANA, EMMILIA]]>
<![CDATA[ NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.2674/novum.v5i1.26870
<![CDATA[Abstrak Teknologi informasi telah menguasai dunia manusia dan muncullah rezim hukum baru yang dikenal dengan cyberlaw. Hal ini membuat perilaku manusia tanpa batas sehingga menyebabkan perilaku melawan hukum salah satunya adalah pencemaran nama baik. Berdasarkan persentase yang ada di Kompas pada tanggal 6 Oktober 2017 pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk cybercrime yang menduduki peringkat teratas. Data yang ada di Polda Jatim juga menunjukkan bahwa pencemaran nama baik meningkat setiap tahun. Cyberlaw diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terkait pencemaran nama baik di Kepolisian Daerah Jawa Timur serta hambatan yang dihadapi oleh polisi dalam melaksanakan penegakan pasal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Data yang digunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian penegakan hukum Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terkait pencemaran nama baik dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif polisi menggunakan cara moralistik dengan mengadakan kegiatan seperti jagongan bareng, sosialisasi, kuliah umum, dan pelatihan polisi. Upaya represif dilakukan polisi dengan menerima aduan di Subdit Cyber Polda Jatim, kemudian masuk proses penyelidikan dan penyidikan yang dibantu oleh ahli pidana, ahli teknologi, ahli forensik dan KOMINFO. Sisi progresivitas polisi adalah memiliki hak diskresi melakukan mediasi terhadap korban dan pelaku yang bersangkutan apabila ada aduan yang dicabut oleh korban. Hambatan yang ditemui oleh polisi dalam penegakan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terkait pencemaran nama baik antara lain: faktor hukumnya karena pencemaran nama baik adalah delik aduan dan tidak semuanya mau mengadukan. Faktor penegak hukumnya jumlah polisi yang bertugas tidak seimbang dengan aduan yang masuk. Faktor sarana dan fasilitas karena yang menangani pencemaran nama baik hanya Polda Jatim sementara itu perangkat yang ada di Polda Jatim tidak lengkap dan kurang canggih. Faktor masyarakat yang belum mengetahui dan memahami aturan hukum. Kata Kunci : pencemaran nama baik, media elektronik, upaya, hambatan.]]>
