cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum" : 20 Documents clear
Implementasi Kewenangan Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar atas Pendidikan di Kabupaten Gresik MUKARROMAH, LULUUL; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.29695

Abstract

Abstrak Setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, maupun pemerintah, termasuk anak terlantar. Kabupaten Gresik merupakan kabupaten dengan jumlah anak terlantar terbanyak se Provinsi Jawa Timur. Suatu kewenangan pemerintah Kabupaten Gresik untuk memenuhi hak anak terlantar di Kabupaten Gresik, termasuk hak pendidikan. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam memenuhi hak anak atas pendidikan tidak terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya tuntutan yang dilakukan oleh ratusan anak yatim di Kabupaten Gresik agar dibuat Peraturan Daerah tentang anak yatim karena selama ini pemerintah kurang memperhatikan hak anak yatim dan anak terlantar termasuk hak pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang kewenangan pemerintah dalam pemenuhan hak anak terlantar atas pendidikan di Kabupaten Gresik, untuk mengetahui kendala serta upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak anak terlantar atas pendidikan di Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan studi kepustakaan seperti buku, jurnal, internet dan perundang-undangan. Data akan dianalisa dengan metode analisis kualitatif. Kata Kunci : anak terlantar, kewenangan pemerintah, hak atas pendidikan, Kabupaten Gresik
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS DI KAWASAN BENDUNG GUNUNG SARI SURABAYA RIZKIA CAHYANI, FATMA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.29740

Abstract

Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau telah menetapkan mengenai lebar garis sempadan sungai. Faktanya, bangunan masih berdiri di sepanjang Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya yang melebihi batas lebar garis sempadan sungai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap larangan mendirikan bangunan di Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya serta kendala yang dihadapi. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap larangan mendirikan bangunan di Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya belum dilaksanakan sepenuhnya. Hingga saat ini penegakan hukum tersebut masih sampai pada tahap sosialisasi dan belum dilakukan tindakan lebih lanjut. Telah beberapa kali dilakukan sosialisasi namun tak kunjung diberikan sanksi yang tegas. Selain hal tersebut diatas, penegakan hukum tak kunjung dilakukan sebab terdapat unsur-unsur lain dalam penegakan hukum ini yang belum terpenuhi. Unsur yang belum terpenuhi dalam penegakan hukum tersebut antara lain adalah unsur pembuatan undang-undang, unsur penegak hukum, dan unsur lingkungan. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum ini antara lain tingkat kesadaran masyarakat yang berada di Daerah Aliran Sungai Brantas di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya terhadap lingkungan sekitarnya masih rendah, dan juga pengaturan yang belum jelas terkait prosedur penegakan hukum terhadap permukiman di Daerah Aliran Sungai Brantas Oleh Balai Besar Wilayah Sungai Brantas yang selanjunya disebut BBWS Brantas, serta sumber daya manusia dan jumlah petugas yang relatif masih sangat terbatas untuk melakukan penegakan. Adapun saran yang diberikan penulis antara lain pertama, BBWS Brantas harus segera mengusulkan aturan baru terkait prosedur penegakan hukum terhadap pelanggar yang mengakibatkan rusaknya daya guna air. Kedua, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam tahun anggaran 2020 dapat menambah kebutuhan anggota Satpol PP sehingga kegiatan penertiban di Daerah Aliran Sungai Brantas dapat segera direalisasikan. Ketiga, Pemerintah Kota Surabaya perlu segera menetapkan tempat relokasi untuk masyarakat yang menghuni sempadan sungai agar segera ada jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran yang dilakukan masyarakat di Daerah Aliran Sungai Brantas. Keempat, BBWS Brantas bersama dinas terkait harusnya dapat memberikan tindakan penertiban yang lebih tegas kepada pelanggar pendirian bangunan di Daerah Aliran Sungai Brantas agar dapat memberikan efek jera.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KARYA SASTRA PUISI SEBAGAI STATUS DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA SHABRAN JAMILA, FASHBIR; HERMONO, BUDI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.29928

Abstract

Tinjauan Yuridis Pengellaan Flight Information Region (FIR) Kepulauan Riau Oleh Singapura Menurut Hukum Internasionall TIARAYU PUTRI, MAULIDYA; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.29962

Abstract

Pengelolaan Flight Information Region (FIR) Kepulauan Riau masih dikuasai oleh Singapura hingga saat ini. Pengelolaan FIR Kepulauan Riau oleh Singapura didasari dengan perjanjian delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau, yaitu Agreement between Government of The Republic of Indonesia and Government of The Republic of Singapore on The Relignment of The Boundary Between The Singapore Flight Information Region and The Jakarta Flight Information Region. Perjanjian tersebut memiliki masa berlaku yang telah berakhir pada tahun 2001. Berakhirnya masa berlaku perjanjian membuat tidak adanya dasar hukum yang jelas pada pengelolaan FIR Kepulauan oleh Singapura. Berdasarkan UNCLOS 1982 serta Pasal 1 Konvensi Chicago 1944, dapat diketahui bahwa Kepulauan Riau adalah wilayah kedaulatan teritorial Indonesia, sehingga Indonesia memiliki kewajiban untuk mengelola FIR di wilayah tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, dirumuskan dua masalah yaitu keabsahan pengelolaan FIR Kepulauan Riau oleh Singapura berdasarkan hukum internasional serta bentuk penyelesaian sengketa pengelolaan FIR Kepulauan Riau antara Indonesia dengan Singapura berdasarkan hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian yuridis-normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode preskripsi. Hasil Penelitian menyatakan bahwa pengelolaan FIR Kepulauan Riau oleh Singapura berdasarkan hukum internasional dapat dikatakan tidak sah karena perjanjian delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau tidak sah berdasarkan teori berlakunya dan berakhirnya perjanjian internasional. Selanjutnya, penyelesaian sengketa perebutan kekuasaan pengelolaan FIR Kepulauan Riau antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura dapat diselesaikan melalui mahkamah internasional karena merupakan putusan pihak ketiga yang berdasarkan data fakta yang telah dihasilkan oleh tim Mahkamah Internasional sendiri, sifat putusan final dan mengikat tanpa banding, serta para pihak yang telah mengikatkan diri sebelumnya tanpa paksaan. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu .Indonesia bersama Singapura perlu melakukan peninjauan ulang format perjanjian delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau Tahun 1995 beserta MoD harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya, pihak ICAO diharapkan lebih meningkatkan peranannya dalam penyelesaian sengketa antar negara anggota serta melakukan kembali atas prosedur penyelesaian sengketa Kata Kunci : Flight Information Region, Perjanjian Internasional, Keabsahan, Kedaulatan, Penyelesaian Sengketa.
Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Pencantuman Label Cara Penggunaan Pada Spons Cuci Piring LISTYANING KALEM, RARAS; SULISTYOWATI, ENY
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.30058

Abstract

Abstrak Spons cuci piring merupakan salah satu alat yang sering digunakan sebagian besar masyarakat di Indonesia. Berbagai jenis dan merek spons cuci piring pun banyak beredar di masyarakat. Peredaran spons cuci piring yang banyak di masyarakat tidak diimbangi dengan pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring. Pencantuman label cara penggunaan pada spons ini merupakan bentuk informasi yang harus diketahui oleh konsumen. Aturan yang mengatur pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring yaitu Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang. Adanya beberapa spons cuci piring yang tidak mencantumkan label cara penggunaan menuntut konsumen untuk lebih cerdas dalam memilih produk yang akan dipakainya, hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kesadaran hukum konsumen terkait pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring, untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi penghambat dari kesadaran hukum konsumen terkait pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring, serta untuk mengetahui dan mengkaji upaya yang telah dilakukan oleh UPT Perlindungan Konsumen Surabaya dalam hal meningkatkan kesadaran konsumen terkait pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Jenis data penelitian yang dipakai terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai ada tiga yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dengan cara reduksi, penyajian, verifikasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum informan di Benowo, Babat Jerawat, Pakal, Kota Surabaya sangat rendah. Faktor yang menghambat kesadaran hukum konsumen yaitu, konsumen yang tidak membaca label cara penggunaan pada spons cuci piring, faktor pendidikan konsumen dan kurangnya usaha dari UPT Perlindungan Konsumen Surabaya untuk menyampaikan informasi mengenai pencantuman label cara penggunaan pada spons cuci piring. Kata Kunci : Label Cara Penggunaan, Spons Cuci Piring, Kesadaran Hukum Konsumen.Abstract Dishwashing sponges are one of the tools that are often used by most people in Indonesia. Various types and brands of dishwashing sponges are widely circulating in the community. Circulation of dishwashing sponges that are many in the community is not matched by the inclusion of labels on how to use the dishwashing sponge. The labeling of how to use the sponge is a form of information that consumers must know. Rules governing the inclusion of labels on how to use dishwashing sponges are Article 5 Paragraph (1) of the Minister of Trade Regulation of the Republic of Indonesia Number 73 / M-DAG / PER / 9/2015 concerning Labeling Obligations in Indonesian Language on Goods. The existence of several dishwashing sponges that do not include labels for how to use requires consumers to be smarter in choosing the products to be used, this is what makes researchers interested in doing this research. The purpose of this study was to investigate and examine consumer legal awareness regarding the inclusion of labels on how to use dishwashing sponges, to find out and examine factors that are constraints on consumer legal awareness regarding the labeling of how to use dishwashing sponges, and to know and reviewing the efforts carried out by the UPT Surabaya Consumer Protection in terms of increasing consumer awareness regarding the inclusion of labels for use on dishwashing sponges. This research is an empirical juridical legal research. The type of research data used consists of primary data and secondary data. There are three data collection techniques used, namely interviews, observation and documentation. Data processing techniques by means of reduction, presentation, verification. Analysis of the data used is to use a qualitative approach, which is a way of analyzing the results of research that produces analytical descriptive data The results showed that informants legal awareness in Benowo, Babat Jerawat, Pakal, Surabaya was very low. Factors that hinder consumer legal awareness are consumers who do not read labels on how to use dishwashing sponges, consumer education factors and lack of effort from the Surabaya Consumer Protection Unit to convey information on the labeling of how to use the dishwashing sponge. Keywords: Label About How to Use, Dishwashing Sponges, Consumer Legal Awareness.
Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal Di Kabupaten Sidoarjo ADI NUR IHWAN, EGA; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.30126

Abstract

Abstrak Sidoarjo merupakan kabupaten dengan jumlah penyelenggaraan optikal terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur, hal tersebut diketahui dari data yang diberikan oleh Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia (IROPIN) di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan fakta yang ada bahwa di Kabupaten Sidoarjo masih terdapat banyak penyelenggara optikal yang belum mempunyai izin. Penyelenggaraan optikal telah di atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaran Optikal di dalam pasal 2 dan 3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal di Kabupaten Sidoarjo dan upaya penindakan terhadap penyelenggaraan optikal yang tidak memiliki izin di Kabupaten Sidoarjo.Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan netode kualitatif deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan dan menyimpulkan data primer dan sekunder yang telah terkumpul. Hasil identifikasi terhadap implementasi Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Optikal masih banyak penyelenggara optikal yang melanggar dikarenakan persyaratan yang terlalu rumit, pengawasan, dan pembinaan yang masih kurang dari instansi terkait. Upaya penindakan dari dua intansi terkait penyelenggaraan optikal di Kabupaten Sidoarjo masih kurang, penindakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo hanya berupa sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan. Sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo hanya melakukan penindakan berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Hasil penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk preventif yaitu berupa sosialisasi dan pengawasan. Sedangkan tindakan represif hanya berupa pembinaan, teguran lisan, dan teguran tertulis belum ada penindakan yang berupa penutupan usaha optikal sehingga tidak menimbulkan efek jera dan belum berjalan maksimal. Seharusnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mendapatkan wewenang untuk melakukan penindakan secara represif tidak hanya pembinaan dan pengawasan. Sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo seharusnya dapat mempermudah persyaratan prosedur permohonan izin penyelenggaraan optikal di Kabupaten Sidoarjo. Kata Kunci : Penyelenggaraan Optikal, Penindakan, Perizinan. Abstract Sidoarjo is a district with the second largest number of optical operations in East Java Province, the researchers know from data provided by the Indonesia Optional Refractionist Association (IROPIN) in East Java Province. Based on the fact that in Sidoarjo Regency there are still many optical operators who do not have permits. Optical administration has been regulated in the Minister of Health Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Optical Delivery in articles 2 and 3. The purpose of this study was to analyze the Implementation of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 concerning Optical Operations in Sidoarjo Regency and efforts to repress the implementation of Optical which does not have permits in Sidoarjo Regency.This research is a sociological juridical study located in Sidoarjo Regency. The data used are primary data and secondary data. Data collection is done through observation, interviews, and documentation. Informants in this study were the Sidoarjo District Health Office and the One Stop Investment Service and Integrated Services Office of Sidoarjo Regency. The data analysis technique in this study uses descriptive qualitative method, which is analyzing data by describing and deducing primary and secondary data that has been collected.The results of identification of the implementation of Article 2 of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2016 concerning Optical Implementation are still many optical operators who violate due to overly complex requirements, supervision, and guidance that are still lacking from the relevant agencies. Efforts to prosecute two institutions related to optical administration in Sidoarjo Regency are still lacking, the actions of the Sidoarjo District Health Office are only in the form of socialization, guidance and supervision while the Sidoarjo Regency Integrated Services and Integrated Services Office only conducts verbal and written reprimands. The results of the study at the Sidoarjo District Health Office and the Sidoarjo Regency One Door Integrated Service and Investment Service in the form of preventive measures were in the form of socialization and supervision, while repressive actions were only in the form of guidance, verbal reprimand, and written reprimand that no cause a deterrent effect and have not run optimally. Sidoarjo District Health Office should have the authority to carry out repressive actions not only guidance and supervision, while the Sidoarjo Regency One Stop Service and Investment Service should be able to facilitate the requirements for procedures for applications for optical implementation permits in Sidoarjo Regency. Keywords: Implementation of Optical, Enforcement, Licensing
PENGAWASAN PENERAPAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DI SURABAYA BERKAITAN DENGAN KEGIATAN JOB FAIR ACHID CHABIBI, ACHMAD; NUGROHO, ARINTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.30152

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALISME WARGA (CITIZEN JOURNALISM) TRIANTO, HIZKIA; ASTUTI, PUDJI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.30153

Abstract

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) MIRANDA, VANIA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.30180

Abstract

Abstrak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 juga menjelaskan pemerintah tidak hanya memiliki kewajiban untuk membina perkumpulan/ormas saja. Melainkan juga memfasilitasi laporan dari masyarakat jika ada indikasi laporan suatu perkumpulan/ormas yang melenceng dari ideologi dan hukum negara. Adapun instansi pemerintah yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan yang akan melakukan tindakan tegas kepada perkumpulan/ormas yang disinyalir memiliki ideologi yang melenceng dari Pancasila. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 27 K/TUN/2019 serta apa akibat hukum bagi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas Putusan Nomor 27 K/TUN/2019. Adapun tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah menganalis tinjauan yuridis terhadap pembubaran organisasi masyarkat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Putusan Nomor 27 K/TUN/2019 adalah gugatan Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat ditolak dengan pertimbangan pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Perppu Ormas). Prosedur penjatuhan sanksinya singkat dan cukup meminta pertimbangan dari instansi terkait in casu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI oleh karenanya secara prosedural tindakan Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat telah sesuai dengan Pasal 61 ayat (4) Perppu Ormas. Akibat hukumnya, bagi Pemohon Kasasi/Dahulu Penggugat yaitu: menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Adapun bagi Termohon Kasasi/Dahulu Tergugat yaitu: dilaksanakannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tanggal 19 Juli 2017. Pertimbangan dari instansi terkait in casu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI telah sesuai secara prosedural sesuai dengan Pasal 61 ayat (4) Perppu Ormas. Kata kunci: organisasi masyarakat, pertimbangan hakim, HTI.Abstract Government regulation of substitute Law number 2 year 2017 describes that the government not only have the obligation to build a society/ community organization but also facilitates society report if there is an indication of the report of an association/community organization that deviated from the ideology and laws of the country. The government agencies that are in the realm of politics, law, and security will take strict actions to the association/community organization that allegedly has an ideology that deviates from Pancasila. The main issue that will be discussed in this research is the consideration of the judges in the Decree No. 27 K/TUN/2019 as well as the legal consequences for Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) as an effect from verdict number 27 K/TUN/2019. The purpose of this research is to analyze the juridicial review of the dissolution of the Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). The research method that is used in this study is normative legal research with a statutory approach. Verdict No. 27 K/TUN/2019/ Applicants lawsuit/Advance claimant rejected with consideration of the applicant Casasi/First Plaintiff has committed a breach of Article 59 paragraph (4) Letter C the Government regulation of substitute Law No. 2 year 2017 on the amendment to law number 17 year 2013 about the community organization (called Government regulation of substitute Law of community organization) The procedures of the allotment is relatively short and simple, which is to seek consideration from the relevant agencies, namely the Coordinating Minister for Political Affairs, Law and security of INDONESIA, therefore procedurally the respondents act of the defendant/defendant was in accordance with article 61 Paragraph (4) Government regulation of substitute Law of community organization. The legal consequence of the Claimant is rejecting the appeal of cassation from the applicant. Punishing the cassation applicant pays the cost of the case at the cassation level with an amount of RP 500.000,00 (five hundred thousand rupiah). The legal consequence for the respondent cased/first defendant is: the implementation of the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia number AHU-30. AH.01.08 year 2017 on revocation of Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia number AHU00282.60.10.2014 on the ratification of the establishment of Hizbut Tahrir Indonesia Association Law, dated 19 July 2017. Consideration of the relevant agencies in casu Coordinating Minister for Political Affairs, Law and security of RI has been procedurally compliant and in accordance with article 61 paragraph (4) Government regulation of substitute Law of community organization. Keywords: community organization, judges consideration, HTI.
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHDAP UJI MATERIL PASAL 4 AYAT (4) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 EDY PRATAMA, RENDRA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.30186

Abstract

Abstrak Badan Pengawas Pemilu mencatat setidaknya terdapat 200 mantan pelaku korupsi yang mendaftar menjadi calon legislatif untuk pemilu 2019, sekitar 36 di antara mereka diloloskan oleh Badan Pengawas Pemilu, meski saat itu MA belum membatalkan PKPU 20/2020. Peraturan PKPU No 20 Tahun 2018 yang melarang mantan koruptor menjadi calon legislatif ialah salah satu cara negara dalam bertindak luar biasa melawan koruptor agar tak lagi dapat mengelola negara melalui pintu lembaga perwakilan di DPR dan DPRD. Karena itu, dalam batas penalaran hukum yang progresif-responsif, sesungguhnya peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dibatalkan Mahkamah Agung ini tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No 4/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No 46/PUU-XIII/ dan Pasal 240 UU No 7/2017 tentang Pemilu. Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui latar belakang pengaturan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 serta kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, serta untuk mengetahui kesesuaian proses pembentukan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah conseptual approach dan statute approach. Jenis bahan hukum penelitan ini terdiri dari pendekatan hukum primer, sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum sesuai dengan pendekatan penelitian ini adalah mencari dan mengumpulkan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu kemudian dianalisa secara kualitatif. Latar belakang munculnya norma sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, KPU telah memenuhi legitimasi hukum (landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis). Kedudukan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ketika hanya melihat sifat lembaganya yang independen serta kewenangannya, pasal tersebut tidak melanggar suatu aturan apapun, sehingga patut diterima oleh hukum. Namun, mengingat hierarki peraturan perundang-undangan, pasal tersebut jelas tidak mematuhi aturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebab, Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 2 Tahun 2018 telah memuat norma yang tidak memiliki celah dari norma umumnya dalam Undang-Undnag Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diadopsi secara umum oleh PKPU Nomor 20 Tahun 2018, dan secara khusus oleh Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, tidak utuh. Secara formil, asas yang tidak cukup terpenuhi ialah kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan Pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Prinsipnya peraturan tersebut hanya menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan berdasarkan fungsi yang diberikan oleh undang-undang. Kata kunci: pemilu, pertimbangan hakim, KPU Abstract The Election Supervisory Agency noted that there were at least 200 former corruptors who registered as candidates for the 2019 election, around 36 of them were passed by the Election Supervisory Body, although at that time the Supreme Court had not canceled PKPU 20/2020. PKPU Regulation No. 20 of 2018 which prohibits former corruptors from becoming legislative candidates is one of the ways in which the state acts extraordinarily against corruptors so that they can no longer manage the country through the door of representative institutions in the DPR and DPRD. Therefore, within the limits of progressive-responsive legal reasoning, the actual regulation of the Election Commission that was annulled by the Supreme Court does not conflict with the Constitutional Court Decision No 4 / PUU-VII / 2009 and the Constitutional Court Decision No 46 / PUU-XIII / and Article 240 of Law No. 7/2017 concerning Elections. The purpose of this study is to find out the background of the regulation of Article 4 paragraph (3) PKPU Number 20 of 2018 and its position in the hierarchy of laws and regulations, as well as to determine the suitability of the process of forming Article 4 paragraph (3) of PKPU Number 20 of 2018 fulfilling the principle -asas formation of laws and regulations. This legal research is a type of normative research. The approach used in this research is the conceptual approach and statute approach. This type of legal research material consists of primary, secondary legal approaches. The technique of collecting legal materials in accordance with this research approach is to search for and collect legislation related to elections and then be analyzed qualitatively. The background to the emergence of norms as in Article 4 paragraph (3) PKPU Number 20 Year 2018, KPU has fulfilled legal legitimacy (philosophical, sociological and juridical basis). Position of Article 4 paragraph (3) of PKPU Number 20 of 2018 when only seeing the nature of its independent institution and its authority, the article does not violate any regulation, so it should be accepted by law. However, given the hierarchy of legislation, the article clearly does not comply with the rules for the formation of legislation. Because Article 4 paragraph (3) PKPU Number 2 of 2018 contains a norm which does not have a gap from the general norm in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The principles of the formation of laws and regulations adopted in general by PKPU Number 20 of 2018, and specifically by Article 4 paragraph (3) of PKPU Number 20 of 2018, are incomplete. In formal terms, the principle which is not sufficiently fulfilled is the suitability between types, hierarchy, and material content of Article 4 paragraph (3) PKPU Number 20 Year 2018. The principle of this regulation is only to carry out a government affair based on the functions given by the law. Keywords: general election, judges consideration, general election commissions

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue