Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.883
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum IGKOJEI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka Abdimas Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka Nusantara Journal of Multidisciplinary Science
BUDI HERMONO
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Veterinary Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KARYA SASTRA PUISI SEBAGAI STATUS DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA SHABRAN JAMILA, FASHBIR; HERMONO, BUDI
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i1.29928

Abstract

Abstrak Media sosial merupakan salah satu wadah yang digunakan untuk mempublikasikan suatu karya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) melindungi karya atau ciptaan dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang dideklarasikan. Terdapat kasus pelanggaran hak cipta pada dunia siber mengenai penggunaan karya sastra puisi pada media sosial, yaitu kasus seorang pelajar bernama Afi Nihaya yang dikenal sebagai pelajar yang pandai menulis puisi dengan kata-kata indah. Warganet menemukan fakta bahwa Afi menggunakan puisi dari buku Chicken Soup sebagai status Facebook–nya. Afi menggunakan ciptaan orang lain tanpa seizin pencipta dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri. Afi mendapatkan keuntungan ekonomi atas penggunaan puisi tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan puisi milik orang lain sebagai status Facebook menurut pembatasan hak cipta dalam UUHC. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, serta bahan non-hukum. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah secara terstruktur dan dianalisis. Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode preskriptif, untuk menilai penggunaan ciptaan seperti apa yang seharusnya menurut hukum. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa perbuatan Afi menggunakan puisi sebagai status Facebook-nya merupakan pelanggaran hak cipta. Afi menggunakan ciptaan tanpa seizin dari pencipta, perbuatan tersebut melanggar hak moral karena tidak mencantumkan nama pencipta pada penggunaan ciptaannya. Selain pelanggaran hak moral, perbuatan juga melanggar hak ekonomi. Analisis mengenai pelanggaran hak ekonomi dilakukan dengan interpretasi argmentum a contrario pada Pasal 43 huruf d UUHC. Sanksi yang dikenakan terhadap perbuatan adalah sanksi perdata. Hal tersebut dikarenakan perbuatan menyebabkan kerugian ekonomis bagi pencipta. Selain sanksi perdata terhadap perbuatan juga dikenakan sanksi administratif berupa penutupan konten pelanggaran hak cipta. Sanksi pidana sebagai ultimum remedium dapat dikenakan pada perbuatan Afi berupa Pasal 113 ayat (3) UUHC. Diharapkan pemegang hak cipta lebih peduli dengan ciptaannya dengan cara meningkatkan pemahaman mengenai hak cipta dan perlindungannya, sehingga pemegang hak cipta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pencipta atas suatu ciptaan. Kata kunci: Status, Hak Moral, Ciptaan, Kerugian. Abstract Social media is one of the medium that can be used for publicating creations. Law number 28 Year 2014 About Copyrights (can be said as CL) protect creations or works in the realm of art, literature, and science that are declared. There are copyright infringement cases in cyber world regarding the use of poetry literature on social media, which is the case of a student named Afi Nihaya that been known as a student whose good at stringing beautiful words. Netizens found facts that Afi used poetry from Chicken Soup’s book as a status on her Facebook. Afi used author’s works without asking for permission from the author and claimed it as her own works. Afi got economic benefits from the use of poetry. This research aim is to analyze an act of using someone’s poetry without putting the authors name by copyright’s limitation in Copyright’s Law. This research is a legal research using statute approach and conceptual approach. The legal material used in this research are primary law material and secondary law material, other than that non-legal material are used in this research. Methods used in collecting legal material are done by collecting primary, secondary, and non-legal legal material. The legal materials that collected then processed and analyzed. Analyzing law material methods are done with prescriptive methods, to analyze the use of a works that are suitable by the law. The summarize results of this research are, the act of using another person’s poetry as a status on Facebook is an infringement of copyright. Afi used author’s works without asking for permission from the author, the act infringed moral rights by not attaching the author’s name on the use of her works. Besides infringement of moral rights, the act infringed economic rights too. Analysis of economic rights infringement is done by using copyright’s limitation in Article 43 letter d of CL. The sanction applied to these actions is civil sanctions. That is because Afi’s actions causes economic harm to the author. Besides civil sanctions, administrative sanctions in the form of closing the content of copyrights infringement is applied for the actions.Criminal sanction can also be applied to Afi’s actions as an ultimum remedium in the form of Article 113 paragraph (3) CL. Copyright holders are expected to be more caring towards their own works by increasing comprehension concerning copyrights and it’s protection, so that copyright holders knows about their rights and obligations as a creator of a works. Keywords: Status, Moral Rights, Works, Loss.
PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PENYITAAN KAPAL TANKER STENA IMPERO BERBENDERA INGGRIS OLEH IRAN DI SELAT HORMUZ MENURUT HUKUM INTERNASIONAL Artistia, Tahta Junisa; Hermono, Budi; Puspoayu, Elisabeth Septin
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i1.31317

Abstract

Abstrak Sebagai Negara yang berbatasan dengan Selat Hormuz, Iran memiliki kewenangan untuk melakukan pemaksaan pentaatan terhadap ketentuan rezim lintas transit. Dengan adanya kewenangan tersebut Iran memiliki hak untuk melakukan penyitaan terhadap Kapal Tanker Stena Impero berbendera Inggris yang diduga telah melanggar ketentuan Hukum Laut Internasional ketika melakukan lintas transit di Selat Hormuz. Namun, Inggris sebagai Negara bendera kapal menafsirkan tindakan Iran sebagai reprisal karena sebelumnya Inggris telah menahan Kapal Grace 1 di Gibraltar. Dengan demikian dirumuskan dua permasalahan yaitu apakah tindakan penyitaan Kapal Tanker Stena Impero dapat diaktegorikan sebagai tindakan reprisal dan apa bentuk penyelesaian sengketa mengenai penyitaan Kapal Tanker Stena Impero di Selat Hormuz. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tindakan penyitaan Kapal Tanker Stena Impero sebagai tindakan pembalasan atau  reprisal, serta untuk menganalisis bentuk penyelesaian sengketa antara Inggris dan Iran terkait penyitaan Kapal Tanker Stena Impero di Selat Hormuz. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan berupa pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Jenis bahan hukum yang dipakai terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu.Berdasarkan hasil pembahasan, dapat diketahui bahwa tindakan penyitaan Kapal Tanker Stena Impero oleh Iran telah memenuhi unsur-unsur reprisal menurut konsep reprisal pada Hukum Internasional. Bentuk penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh Inggris dan Iran adalah penyelesaian sengketa melalui ITLOS karena ITLOS merupakan Mahkamah Internasional yang khusus menangani kasus dibidang Hukum Laut Internasional dan putusan akhirnya bersifat final dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Abstract As a country bordering the Strait of Hormuz, Iran has the authority to enforcement measures of the provisions of the transit passage regime. With the authority, Iran has the right to seizure British-flagged Stena Impero suspected of violating the provisions of the International Law of the Sea when did transit passage in the Strait of Hormuz. However, Britain as a flag State interpreted Iran’s action as reprisal becuse Britain had arrested the Grace 1 in Gibraltar. Thus two problems were formulated, whether the confiscation of the Stena Impero Tanker could be categorized as a reprisal and what form of dispute resolution regarding seizure of the Stena Impero in the Strait of Hormuz. The purpose of this research is to analyze the seizure of the Stena Impero as a retaliation or reprisal, and to analyze the form dispute settlement between the Britain and Iran regarding the seizure of the Stena Impero in the Strait of Hormuz. The type of research is normative legal research. The research approach used is a conceptual and convention approach. Types of legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials uses literature study. The technique of analyzing the legal material of this research was using prescriptive techniques aimed at getting suggestions for solving certain problems. Based on the results of the discussion, it can be seen that seizure of the Stena Impero by Iran has fulfilled reprisal elements according to the reprisal concept on International Law. The form of dispute resolution that can be carried out by the Britain and Iran is the settlement of disputes through ITLOS because ITLOS is an International Cour specifically handling cases in the field of International Law of the Sea and the decision of the court is final and binding.
Tanggung Jawab Negara Atas Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar di Kota Surabaya Nesdhitalya, Herny Windha; Hermono, Budi; Masnun, Muh Ali
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 8 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v8i1.36032

Abstract

Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis mengenai tanggung jawab negara atas pemenuhan hak pendidikan pada anak terlantar di UPTD KAN Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif untuk permasalahan pertama, yakni inventarisasi peraturan perundang-undangan. Permasalahan kedua merupaakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer maupun data sekunder. Berdasarkan hasil dan analisis bahwa tanggung jawab negara atas pemenuhan hak pendidikan pada anak terlantar pada dasarnya menjadi tanggungjawab bersama yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemerintah daerah dalam penelitian penelitian ini yaitu melalui Dinas Sosial Kota Surabaya dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas melalui UPTD KAN. Upaya UPTD KAN Kota Surabaya dalam melaksanakan pemenuhan hak pendidikan pada anak terlantar yaitu upaya preventif maupun upaya represif, namun demikian upaya tersebut masih belum berjalan secara efektif, hal ini dikarenakan minat belajar atau sekolah dari diri anak itu sendiri sangat rendah. Kurangnya sistem pengawasan di UPTD KAN juga sangat kurang dikarenakan sedikitnya pengawas. Selain itu kelengkapan administrasi anak-anak yang ada di UPTD KAN tidak lengkap dan tidak adanya identitas khusus bagi anak terlantar akan mempersulit dalam proses pendaftaran sekolah.
Analisis Klausul Tidak Memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh TunaiKita Dwiyanti, Elvira; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.36629

Abstract

Di Indonesia banyak sekali jenis fintech, namun jenis fintech yang paling banyak diminiati oleh masyarakat adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis daring. Otoritas Jasa Keungan telah mengeluarkan regulasi sendiri untuk jenis fintech ini, yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam daring ini tentu saja menggunakan perjanjian guna melindungi kepentingan para pihak. Perjanjian yang sering digunakan adalah perjanjian baku. Salah satu platform penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis daring yang menggunakan perjanjian baku adalah TunaiKita. Dalam perjanjian yang dibuat TunaiKita terdapat klausul yang mana menyatakan untuk para pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 KUHPerdata. Penelitian ini dalah jenis penelitian normatif (legal research). Pembahasan penelitian ini menunjukan bahwa dicantumkannya klausul tidak memberlakukannya pasal 1266 KUHPerdata tidak dapat secara langsung membatalkan perjanjian secara sepihak apabila terjadi wanprestasi, karena berlaku asas hukum yaitu asas lex superior derogat legi inferiori sehingga meski perjanjian bebas dibuat para pihak, tapi tidak diperkenankan menyimpangi aturan di atasnya. Akibat hukum bagi perjanjian yang memiliki klasul tidak mememberlakukan pasal 1266 KUHPerdata tidak serta merta perjanjian tersebut batal demi hukum. Namun pembatalan tetap melalui pengadilan, Sehingga dalam hal ini, bukanlah perjanjiannya yang dianggap tidak ada, tapi klausul tersebutlah yang tidak diberlakukan.
TINJAUAN YURIDIS MENGHADAP NOTARIS SECARA VIDEO CONFERENCE UNTUK RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MENJADI AKTA NOTARIIL Ramadhani, Virania Cahya; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM In Press - Syarat SPK (5)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dunia saat ini, khususnya Indonesia telah memasuki era industri 4.0, yaitu hampir kegiatan dilakukan secara digital. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 telah mempercepat dunia dalam penggunaan teknologi digital tanpa batas, sehingga pembatasan pertemuan menyebabkan semakin sering digunakannya aplikasi pertemuan virtual, seperti zoom. E-notary berkembang mulai memikirkan syarat menghadap sebagai syarat formil pembuatan akta notariil yang dilakukan melalui video conference, seperti pengajuan akta notariil risalah RUPS di bawah tangan. Penelitian ini ingin menganalisis apakah penggunaan video conference dapat menggantikan syarat formil menghadap notaris oleh pihak pemohon akta notariil beserta akibat hukumnya. Penelitian normatif digunakan sebagai metode penelitian dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Sumber bahan hukum untuk melakukan analisis permasalahan yang diteliti, meliputi bahan hukum primer, sekunder, maupun non hukum. Pemilihan bahan hukum dilakukan dengan memilah bahan hukum sesuai permasalahan penelitian dan dianalisis menggunakan perskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menghadap video conference dapat menggantikan syarat formil menghadap notaris oleh pihak pemohon akta notariil dan akibat hukum yang terjadi sama seperti akta notariil pada umumnya. Kata Kunci: akta notariil, menghadap notaris, video conference.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM BAGI PEMEGANG MEREK DAGANG POLO RALPH LAUREN DI INDONESIA (PUTUSAN NOMOR 614 K/PDT.SUS-HKI/2023) Azis, Rheina Zetiah Akhtar Chulaizinda; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.62864

Abstract

South Korean Pop Music Idol Portrait Upload on Instagram Under Copyright Ubaydillah, Muzakki; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63068

Abstract

Uploading K-Pop idol portraits on Instagram is the implementation of economic rights over portraits belonging to the subject of the portrait. Fans are not allowed to implement economic rights over portraits to earn profit without permission. The researcher aims to analyze the uploading of K-Pop idol portraits on Instagram based on copyright and the legal consequences that fans can receive. This is normative legal research using a statute and conceptual approach. The research results reveal that fans are also not allowed to upload K-Pop idol portraits on Instagram even without profitable purposes without permission because copyright limits the implementation of economic rights over portraits. Uploading K-pop idol portraits on Instagram can have legal consequences, such as compensation and termination of Lysn services which fans have purchased.
ANALISIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3415 K/PDT/2021 TERKAIT KLAUSULA ARBITRASE PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM Listiyani, Eko; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63443

Abstract

Kokos Jiang, dkk telah menyepakati Investment Agreement, Sale and Purchase Agreement, Royalty Agreement, dan Agreement for Advances dengan Reliance Group. Seiring dengan berlangsungnya perjanjian Kokos Jiang, dkk menyadari bahwa perjanjian yang telah disepakati merupakan perjanjian proforma yang oleh Reliance Group sebagai penguasaan perusahaan-perusahaan pertambangan batu bara yang dimilikinya. Selain itu, perjanjian yang disepakati hanya menggunakan Bahasa Inggris, hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009. Kemudian, Kokos Jiang, dkk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan, Reliance Group, dkk mengajukan banding, dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya, Reliance Coal, dkk mengajukan kasasi, Mahkamah Agung memenangkan kasasi Reliance Group. Penelitian bertujuan menganalisa dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3415 K/Pdt/2021, serta menganalisa dan mengetahui akibat hukum dari putusan tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif, dengan teknik analisis preskriptif. Penelitian menganalisis dasar pertimbangan yang digunakan oleh Mahkamah Agung bahwa perjanjian arbtrase memberikan kewenangan absolut badan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa dan bahasa (Pasal 31 UU No. 24/2009) bukan merupakan faktor utama yang dapat membatalkan perjanjian. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3415 K/Pdt/2021 mengakibatkan berubah keadaan hukum kembali pada saat perjanjian-perjanjian yang telah disepakati dan melaksanakan putusan arbitrase SIAC. Kata Kunci: perjanjian, Arbitrase, Bahasa.
Conflict over the Norms of Inter-Religious Marriage: Challenges in Integrating Human Rights Faisol, Syahid; Heppy, Heppy Hyma Puspytasari; Hermono, Budi; Hikmah, Nurul; Astrid Amidiaputri Hasyyati
Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Vol. 2 No. 3 (2024): NJMS - Oktober 2024
Publisher : PT. Inovasi Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Marriage is a legal event which is a right for every person in Indonesia. According to Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning marriage, a marriage is valid if it is carried out according to the laws of each respective religion and belief. This norm provides an understanding that a marriage will be recognized by the state if it is carried out by a man and a woman under the same religion, the promise is recorded afterwards as intended in Article 2 paragraph (2) of the UUP. Registration at the civil registry office accepts registration of inter-religious marriages as regulated in Article 35 letter a of Law no. 23 of 2006 in conjunction with Law no. 24 of 2013 concerning Population Administration through Court permission. Furthermore, the Supreme Court issued SEMA No. 2 of 2023 concerning Instructions for Judges in Adjudicating Marriage Cases between People of Different Religions and Beliefs. This article discusses the conflict of norms that arise in the arrangement of interfaith marriages in Indonesia, especially in the context of the integration of human rights. By using juridical and social analysis. The main focus is on the influence of SEMA No. 2 of 2023 regarding legal certainty and harmonization in marriage arrangements in Indonesia. The results of this research show a conflict of norms between Law no. 1 of 1974 concerning Marriage which regulates norms prohibiting interfaith marriages implicitly and Law no. 23 of 2006 concerning population administration which provides opportunities for legalizing interfaith marriages. The challenges faced in integrating regulations and human rights show that judges have different views in determining requests for interfaith marriages, which in the end can have legal and social impacts on society
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN NAMA DOMAIN KEDALUWARSA OLEH PIHAK LAIN (PERSPEKTIF NAMA DOMAIN SEBAGAI BENDA) Sugiarto, Aditya Ferryan; Hermono, Budi
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.46440

Abstract

Nama domain kedaluwarsa dapat digunakan kembali oleh pihak lain meskipun nama domain tersebut milik suatu subjek hukum. Potensi masalah yang dapat terjadi berupa persaingan usaha tidak sehat, pemboncengan merek, penyerobotan nama domain, dan akses informasi sensitif pengguna sebelumnya berkaitan dengan kegiatan usaha. Peristiwa tersebut terjadi karena hukum belum mengatur akibat hukum dari penggunaan kembali nama domain kedaluwarsa oleh pihak lain. Pertama-tama, penelitian ini terlebih dahulu ditujukan untuk mengetahui kedudukan nama domain sebagai benda dalam hukum benda Indonesia karena berkaitan dengan status hak kebendaan para pihak setelah masa sewa nama domain telah terlewati, selanjutnya akan diketahui dapat atau tidaknya penggunaan nama domain kedaluwarsa oleh pihak lain dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari analisis menemukan bahwa nama domain dapat dikategorikan sebagai benda bergerak dan tidak berwujud, hasil tersebut diperoleh melalui interpretasi ekstensif yang membandingkan unsur benda dalam hukum dan unsur yang melekat pada nama domain itu sendiri, dari sana dapat dianalisis jika penggunaan nama domain kedaluwarsa oleh pihak lain pada dasarnya bukanlah perbuatan melawan hukum karena para pihak memiliki hak yang sama atas nama domain kedaluwarsa, namun dapat dikatakan sebuah perbuatan melawan hukum jika dapat dibuktikan iktikad tidak baik, melanggar hak orang lain, dan merugikan orang lain yang mana merupakan unsur dari Pasal 23 UU ITE 2008.    
Co-Authors Arinto Nugroho Arsely, Evalina Artistia, Tahta Junisa Ashilah, Farah Dinda Dzakiyah Astrid Amidiaputri Hasyyati Azis, Rheina Zetiah Akhtar Chulaizinda Azka, Nadhifah Thufailah Dwiyanti, Elvira Eka Septiviana, Fanesa Faisol, Syahid Faisol, Syahid A. Fauziah, Annisaa Najmi Feronita Putri, Indah Heppy, Heppy Hyma Puspytasari Husna Al Fajri, Nidaaul Junaidi Junaidi Kurniawan, Ahmad Sarbini Lailiyah, Binti Hamidatul Listiavanti, Gita Listiyani, Eko Masnun , Muh. Ali Masnun, Muh Ali Nesdhitalya, Herny Windha Nursalim Putra, Hasannudin Nurul Hikmah Nusantika, Karima Fatma Pangestu , Bayu Ajie Satya Puspoayu, Elisabeth Septin Puspytasari , Heppy Hyma Ramadhani, Virania Cahya RATNA SARI, LINDA Roziqi, Muhammad Septiono, Fajar Tri SHABRAN JAMILA, FASHBIR Sugiarto, Aditya Ferryan Sulistyowati , Eny Suwandi, Nur Ainy Amira Puspitaning Syafa'ah, Nur Ubaydillah, Muzakki