cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 22 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum" : 22 Documents clear
Penegakan Hukum Terhadap Pemilik Bangunan di Kawasan Konservasi Mangrove Gunung Anyar Tambak Surabaya Pramesti, Savira Rizka
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v8i1.36204

Abstract

Surabaya East Coast (Pamurbaya) protected area is a region of many changes due to the city of Surabaya with the characteristics of rapid development, high population growth and increasing housing needs has forced the city of Surabaya to expand uncontrollably, causing many buildings to stand out according to the system Surabaya City space, so building permits cannot be issued because they do not go through the spatial use permit procedure. It has been regulated in Article 139 of Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas that stipulates a prohibition on building housing and / or settlements outside areas specifically designated for residential housing. But the fact is there is still a residential area in the mangrove conservation area of ??Mount Anyar, Surabaya. This study aims to reveal how law enforcement and the constraints of law enforcement on buildings in the mangrove conservation area of ??Gunung Anyar, Surabaya. The research method used is empirical juridical. Data sources were obtained from primary and secondary data which were then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study show that up to now the law enforcement is still up to written warnings, namely sending summons and warning letters to housing developers and sticking IMB violation stickers on the building that is in violation. Until now, no strict sanctions have yet been carried out. Law enforcement has not been carried out because there are elements in law enforcement that have not been fulfilled. The elements that have not been fulfilled include the elements of making laws, elements of law enforcement, and environmental elements. Constraints faced in law enforcement include the absence of local regulations on the strategic plan of the Pamurbaya protected area, the limitations of law enforcement personnel to carry out surveillance and law enforcement, supervision and passive control, the level of awareness of developers and communities residing in the conservation area with feel the building is legal because it has a letter from the village in the form of sporadic. From this the authors gave suggestions, among others, first, the Head of the Cipta Karya and Spatial Planning Office immediately gave a warrant to the Satpol PP to immediately conduct control at the next stage so that there were no more buildings located in the conservation area of ??the Anyar Tambak mountain in Surabaya, the government in the fiscal year 2021 can add to the needs of Satpol PP members so that control activities in the Pamurbaya area can be realized immediately, the boundaries of the conservation area are not only concrete pillars but are accompanied by clearly visible information boards, conduct routine supervision and coordinate with officers both at relevant agencies, sub-districts and kelurahan, local RT / RW through applications on smartphones in the form of group chat and the like to facilitate coordination and accelerate complaints if there are building violations, disclosure of information on spatial planning by providing internet facilities in the village and sub-district to always be u update information about the Surabaya city spatial plan and make it easy to provide socialization to the local community. Keywords: Pamurbaya, Conservation Area, Law Enforcement
PENEGAKAN PASAL 365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLSEK WONOKROMO Qotimah, Siti; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v8i1.36332

Abstract

Tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sangat banyak sekali dilakukan dikalangan masyarakat seakan mereka tidak peduli terhadap ancaman sanksi yang akan menjeratnya kedalam penjara. Seperti tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan di Surabaya, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi dilakukan juga oleh anak dan kasusnya semakin meningkat setiap tahunnya berdasarkan data kasus pencurian disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di polsek wonokromo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penegakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan Ynang Dilakukan Oleh Anak di Polsek Wonokromo dan untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan di polsek wonokromo. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis atau juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis berdasarkan madzhab sociological jurisprudence. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini Penegakan Tindak Pidana Pencurian Disertai dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak di Polsek Wonokromo masih banyak data anak yang melakukan tindak kriminal tersebut. serta beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yaitu faktor endogen, faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah dan lingkungan tempat bermain anak, faktor media massa. Hal tersebut dikarenakan bahwa pihak kepolisian harus ketat lagi dalam melakukan pengawasan atau melakukan patroli, dan masih banyak orang tua yang acuh terhadap anak dan tidak memperhatikan tumbuh kembang si anak dengan baik. Kata kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Kekerasan, Anak.
TINJAUAN YURIDIS PERUMAHAN DIATAS BANGUNAN GEDUNG KOMERSIAL: TINJAUAN YURIDIS PERUMAHAN DIATAS BANGUNAN GEDUNG KOMERSIAL Haq, Qonita Nadya; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v8i1.36415

Abstract

Abstrak Perumahan diatas bangunan gedung komersial adalah sebuah komplek perumahan mewah yang dibangun di atas bangunan gedung komersial seperti Cosmo Park di atap Mall Thamrin City dan The Villas di atap Mall of Indonesia. Pembangunan perumahan ini menyebabkan perubahan fungsi bangunan dari fungsinya sebagai pusat perbelanjaan murni berubah menjadi fungsi rumah susun campuran. Selama ini belum terdapat aturan yang mengatur tentang berubahnya fungsi pusat perbelanjaan menjadi fungsi rumah susun campuran sehingga menimbulkan persoalan tentang belum jelasnya status kepemilikan perumahan diatas bangunan gedung komersial tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pembangunan perumahan diatas bangunan gedung komersial yang telah beroperasional menurut peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui bukti kepemilikan atas rumah yang dibangun diatas gedung komersial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan sumber data sekunder (pustaka) yang terdiri dari :bahan hukum primer; bahan hukum sekunder. Kemudian data tersebut diolah secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode preskripsi yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Menghasilkan kesimpulan yaitu perubahan fungsi bangunan gedung dari fungsi bangunan gedung komersial menjadi fungsi rumah susun campuran, diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung dan rumah susun dan bukti kepemilikan atas rumah yang dibangun diatas bangunan gedung komersial ini adalah SHM Sarusun begitupun kepemilikan bangunan dibawahnya juga akan mengikuti. Kata Kunci: perubahan fungsi, gedung komersial, bukti kepemilikan, rumah susun.
Implementasi Wajib Lapor Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Tulungagung Yulistiani, Nadia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v8i1.36467

Abstract

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis. Pecandu Narkotika supaya terhindar dari proses hukum maka ada aturan mengenai Pelaksanan wajib lapor. Terutama di Kabupaten Tulungagung wajib lapor merupakan hal yang penting mengingat pelaksanaannya masih terkendala oleh beberapa faktor. Kendala wajib lapor bagi pecandu narkotika dikarenakan masyarakat pegunungan maupun pedesaan yang berada di Kabupaten Tulungagung tidak semua memahami aturan wajib lapor bagi pecandu narkotika, dan juga ketersediaan SDM yang kurang terpenuhi atau terbatas dan tidak bisa langsung menjangkaunya. Upaya untuk menanggulangi kendala tersebut, maka petugas BNNK Tulungagung sering menyampaikan ke masyarakat pentingnya proses wajib lapor. Permasalah penelitian ini berkaitan dengan proses pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika dan upaya penanggulangan kendalanya. Adapun tujuannya untuk menggambarkan proses pelaksanaan wajib lapor penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tulungagung dan upaya mengatasi hambatan yang ada dalam rangka pelaksanaan wajib lapor. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Pengumpulan data dilakukan wawancara dengan Petugas BNNK Tulungagung dan penyalahguna narkotika sebagai sample dalam pernyataan permasalahan ini. Data dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu yang tertangkap langsung dilakukan proses pidana tetap berjalan namun apabila kriterianya dibawah SEMA atau 0,5 maka akan menunggu rekomendasi hasil dari team TAT, dan proses pelaksanaan wajib lapor sebagai pecandu yang sukarela diri lapor dicek ulang masih menggunakan apa tidak, kalau mereka positif maka akan kembali ke awal (ke nol), kemudian untuk upaya yang dilakukan oleh BNNK Tulungagung dari pihak penyidik melakukan operasi ke tempat hiburan dan juga kos-kosan, dilakukan upaya turun langsung ke masyarakat bahwa menyampaikan pentingnya proses pelaksanaan wajib lapor tersebut semacam sosialisasi. Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa Implementasi wajib lapor bagi pecandu narkotika sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Petugas BNN kurang efektif atau kurang maksimal karena dengan terbatasnya Personil dan ketidakpahaman pecandu narkotika mengenai adanya wajib lapor tersebut.
Pengawasan Terhadap Obat Tradisional China Impor Tanpa Izin Edar Oleh Pelaku Usaha Di Kota Surabaya: Pengawasan Terhadap Obat Tradisional China Impor Tanpa Izin Edar Oleh Pelaku Usaha Di Kota Surabaya Putri, Sarah Hasnanda
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v8i1.36507

Abstract

Abstrak Obat tradisional China yang diedarkan wajib berizin edar, namun pada faktanya masih banyak pelaku usaha yang memperdagangkan obat tradisional China impor tanpa izin edar. Hal ini merupakan permasalah pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM Surabaya dalam pengawasan obat tradisional China impor tanpa izin edar di Surabaya. Kewajiban tentang izin edar obat tradisional China terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan . Dalam peraturan tersebut juga mengatur tentang pengawasan yang dilakukan oleh kementerian yang selanjutnya diberikan kepada Kepala Badan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menteri memiliki kewenangan dalam memberikan tindakan administrasi kepada setiap pelaku usaha/importir yang tetap mengedarkan obat tradisional China impor yang tercantum dalam UU Kesehatan Pasal 188 ayat (1) dan (3) . Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris yaitu penelitian dilapangan untuk mengkaji aturan hukum yang berlaku didalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan masih banyak importir yang mengedarkan obat tradisional China tanpa izin edar. Hal ini berdasarkan pada wawancara yang dilakukan penulis terhadap pelaku usaha obat tradisional China. Faktor penghambat dalam pengawasan ini, adalah kurangnya Sumber Daya Manusia dari Balai Besar POM Surabaya, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan bahaya produk obat tradisional China impor tanpa izin edar yang dapat menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Kata Kunci: Pengawasan, Obat Tradisional China, Tanpa Izin Edar
PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERSANGKA UNTUK DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM DI PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN (Studi Kasus Polresta Probolinggo): PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERSANGKA UNTUK DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM DI PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN savira, mirza
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v8i1.36594

Abstract

Tersangka dalam proses peradilan pidana memiliki hak mendapatkan perlakuan yang adil dengan mendapatkan bantuan hukum di proses penyelidikan dan penyidikan, hal tersebut merupakan kewajiban dari Aparat Penegak Hukum. Bantuan hukum yang diberikan berupa pemberian penasehat hukum kepada tersangka. Bantuan hukum bertujuan menghilangkan perlakukan diskriminasi dan tindakan sewenang-wenang Aparat Penegak Hukum. Pelaksaan perlindungan hukum di Polresta Probolinggo belum sepenuhnya berjalan secara optimal, hal tersebut masih memunculkan bebarapa hambatan dari Aparat Penegak Hukum dan masyarakatnya. Penyidik dalam menjalankan tugasnya berkewajiban memberikan bantuan hukum sesuai dengan Pasal 54 KUHAP. Sikap pejabat penyidik dan penyidik dituntut untuk bekerja lebih professional, sehingga pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tidak melanggar hak yang dimiliki tersangka, oleh sebab itu penyidik sebelum melakukan proses pemeriksaan harus berkoordinasi dengan penasihat hukum agar jalannya persidangan berjalan secara optimal dan adil, berdasarkan pada Pasal 115 KUHAP. Adanya koordinasi yang dilakukan penyidik dan pejabat penyidik belum sepenuhnya berjalan secara optimal, hal tersebut dapat dilihat dari proses pemeriksaan tersangka masih terdapat beberapa tersangka yang belum adanya pendampingan penasihat hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Jenis data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara yang disertai dokumentasi. Teknik analisis menggunakan metode teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa a. Pendekatan awal, b. Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen, c. penyusunan rencana pemecahan masalah, d. pemecahan masalah atau intervensi e. Resosialisasi. Perlindungan hukum terhadap tersangka di proses penyelidikan dan penyidikan perlu diperhatikan, jika tidak akan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yang mengakibatkan kurang maksimal proses penagakan hukum.
PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF USAHA PERTAMINI TANPA IZIN USAHA DI KOTA SURABAYA Muzayyanah, Siti Allafa Qori'atul
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v8i1.36595

Abstract

Bisnis Pertamini saat ini terbilang cukup menjamur di masyarakat baik pedesaan sampai menjalar di wilayah perkotaan. Keberadaan Pertamini di Kota Surabaya telah banyak dijumpai, bahkan masing-masing dari Pertamini juga tidak terlalu jauh. Pertamini ini berbentuk menyerupai seperti pom bensin milik Pertamina pada umumnya hanya saja lebih kecil dan memiliki tabung box layaknya pom bensin serta banyak dijumpai di pinggir jalan. Meski dirasa membantu masyarakat, tetapi keberadaannya diragukan karena dianggap ilegal sebab tidak memiliki izin usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 53 ditegaskan bahwa dilarang untuk memperjual belikan bahan bakar minyak tanpa izin usaha. Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian menyebutkan setiap usaha dagang harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Dalam hal ini Pertamini yang sudah menjalar ke beberapat tempat tersebut, sangat diragukan dalam izin usaha yang legal. Pertamina menilai perlu keterlibatan aparat penegak hukum dan pemerintah untuk menertibkan maraknya usaha Pertamini. Dalam hal ini pihak Pertamina tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan. Pembinaan dan pengawasan bagi para pemilik usaha Pertamini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya. Pelanggaran tersebut dapat diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kata Kunci: penegakan hukum, sanksi administratif, pertamini
PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SIDOARJO TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT MAHENDRA, CHESARIANA CHIKA; WIDODO, HANANTO
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v8i1.36598

Abstract

Penjualan Minuman Beralkohol harus memperhatikan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Namun pada faktanya masih banyak penjual yang menjual minuman beralkohol yang tidak mempunyai izin dan berjualan di tempat-tempat yang dilarang. Hal ini merupakan masalah bagi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja tentang pengawasan penjualan minuman beralkohol. Kewajiban tentang pengawasan penjualan minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Pengawasan dalam peraturan tersebut diatur oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah daerah yang dibantu oleh dinas terkait setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan menggunakan penelitian di lapangan menggunakan wawancara dan pengamatan. Hasil penelitian masih banyak penjual yang menjual minuman beralkohol yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Faktor penghambat dalam pengawasannya adalah kesadaran masyarakat dalam menjual minuman beralkohol di tempat-tempat yang dilarang sehingga mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mengingat bahwa minuman beralkohol adalah barang dalam pengawasan. Pengawasan ini bertujuan untuk mengawasi penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Sidoarjo agar tidak membawa dampak negatif bagi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Kajian Yuridis Terhadap Magang Sebagai Salah Satu Syarat Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) trityas, esti wulan
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v8i1.36619

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berperan penting dalam proses Pendaftaran Tanah yaitu mengeluarkan akta otentik mengenai perbuatan hukum meliputi hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Pentingnya profesi seorang PPAT memicu peningkatan calon PPAT di setiap tahunnya. Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai persyaratan PPAT diatur dalam PP No. 24 Tahun 2016 dan Permen Agraria No. 20 Tahun 2018. Kedua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan tersebut mengatur syarat magang yang berbeda yakni magang pada Kantor Pertanahan dan Kantor PPAT. Ketidaksesuaian ini menimbulkan dampak terhadap kepastian hukum terhadap syarat pengangkatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewajiban Magang di Kantor Pertanahan berdasarkan Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 dapat dibenarkan menurut Peraturan Perundang-undangan tentang PPAT, serta mengetahui bagaimana upaya mengatasi terjadinya ketidaksesuaian terkait persyaratan magang dalam pengangkatan PPAT antara PP No. 24 Tahun 2016 tentang dan Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 . Penulisan ini termasuk dalam penulisan hukum normatif. Data yang diambil dari studi kepustakaan yang berupa perundang-undangan, jurnal ilmiah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan tentang PPAT, tetapi pengaturan mengenai magang yang telah diatur dalam Permen Agraria No. 20 Tahun 2018 tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni PP No. 24 Tahun 2016. Adanya tumpang tindih dalam suatu peraturan perundang-undangan dalam mengatasinya perlu menerakan asas preferensi, yaitu asas lex superior derogat legi inferiori dan melalui uji materiil yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN 5/PDT.G/2019/PN.POL TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN KEKUATAN PEMBUKTIAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA Sari, Maulida Indah
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v8i1.36636

Abstract

Sengketa kepemilikan hak atas tanah yang diajukan oleh penggugat sebagai pemilik tanah yang disebabkan karena perbuatan para tergugat yang awalnya sebagai petani penggarap kemudian mengakui objek sengketa adalah miliknya. Objek sengketa tersebut diatasnya terdapat dua (2) Sertifikat Hak Milik yang menyebabkan ketidakpastian hukum akan kepemilikan hak atas tanah objek sengketa tersebut. Berdasarkan Pasal 163 Herziene Inland Reglement (HIR) tentang beban pembuktian bagi pihak yang mengemukakan peristiwa atau membantah peristiwa, maka pihak tersebut harus membuktikan peristiwa atau bantahannya dalam persidangan. Pembuktian dilakukan oleh para pihak untuk meyakinkan hakim atas kebenaran dalil yang dikemukakan. Tujuan dari penulisan ini untuk menganalisis pertimbangan hakim tentang hukumnya pada putusan nomor : 5/Pdt.G/2019/PN.Pol dan akibat hukum dari kekuatan pembuktian para pihak yang bersengketa pada perkara ini. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan yang kemudian di analisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini yaitu adanya tambahan terhadap pertimbangan hakim. Dimana hakim dalam pertimbangannya belum lengkap mengenai kekuatan pembuktian para pihak, apabila dilihat dari sistem pendaftaran tanah dengan melihat sistem publikasinya. Selain itu, pada perkara ini merupakan perkara yang diselesaikan dengan gugatan perdata di pengadilan umum. Maka terhadap Sertifikat Hak Milik yang tidak berhak dibatalkan berdasarkan putusan akhir. Pembatalan tersebut dapat dilakukan atas dasar putusan akhir tersebut, dengan mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional agar sertifikat nomor sekian dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Page 2 of 3 | Total Record : 22

 1   2   3 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue