cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum" : 20 Documents clear
Analisis Yuridis Tentang Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat (Disparitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 900 K/Pdt.Sus-PHI/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pdt.Sus-PHI/2018) Farid, M. Lutfi Rizal
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37458

Abstract

Abstract Constitutional Court Decision Number 012 / PUU-I / 2003 Concerning Reviewing Law Number 13 Year 2003 Concerning Manpower Against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on the Constitutional Court decision, there are two differences in the Supreme Court's decision, namely the Supreme Court decision. 900 K / Pdt.Sus-PHI / 2016 and the Supreme Court's decision Number 1050 K / Pdt.Sus-PHI / 2018 which both handled cases of termination of employment due to serious mistakes. This study aims, to determine judicial practices related to workers who commit serious mistakes who have been terminated before a criminal court decision is made and to identify and analyze ideally the judge's decision in terminating employment due to serious mistakes. The research method used is normative legal research by collecting legal materials as well as non-legal materials to analyze the problems under study. The results of the research that have been carried out, then there are two conclusions; first, that termination of employment due to serious mistakes can be made after a criminal decision is legally binding in accordance with the decision of the Constitutional Court Number 012 / PUU-I / 2003 concerning Judicial Review of Law Number 13 of 2003 concerning Labor Against the Constitution of the State The Republic of Indonesia in 1945, whose ruling stated that it was invalid and had no binding legal force, so that the Constitutional Court's decision was equivalent to a Law because it was announced in the State Gazette in accordance with Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations as already amended in Law Number 15 of 2019. Second, with the existence of a criminal decision that has legal force it can still be used as a basis by a judge to terminate work relations because it fulfills the principle of the presumption of innocence and guarantees human rights for workers to prove it in the case process. Keywords : termination of employment, serious mistakes, criminal verdicts, disparities, decisions of the Supreme Court
Penegakan Hukum Administrasi Bagi Penghasil Limbah Elektronik Yang Melanggar Ketentuan Terkait Kewajiban Melaksanakan Pengelolaan Limbah Elektronik (E-Waste) Di Kota Surabaya Damayanti, Henny Puspita; Rusdiana, Emmilia; Tinambunan, Hezron Sabar Rotua
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37565

Abstract

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun mengatur tentang kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik bagi penghasil dan pengolah limbah elektronik. Ketentuan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan pelanggaran ketentuan terkait kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik bagi penghasil limbah elektronik di Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum administrasi serta kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam menegakkan hukum administrasi bagi penghasil limbah elektronik yang melanggar ketentuan terkait kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik di Kota Surabaya. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Informan dalam peneilitian ini yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Dengan melakukan wawancara serta dokumentasi lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah penegakan hukum administrasi yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sudah berjalan dengan semestinya. Pada tahun 2018-2019 ada peningkatan sebesar 16% kegiatan usaha yang diawasi. Terdapat 46 kegiatan usaha yang dikenakan sanksi administrasi yang dilakukan secara bertahap dari teguran tertulis hingga pembekuan izin. Kendala yang dihadapi yaitu tenaga pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang mengalami keterbatasan jumlah. Selain itu, pada penanganannya terdapat sarana dan fasilitas yang tidak memadai karena di Kota Surabaya belum memiliki tempat pengelolaan limbah B3 tersendiri. Serta kurangnya tingkat ketaatan terhadap hukum dari masyarakat, dalam hal ini yaitu penghasil limbah untuk mematuhi ketentuan terkait kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik. Kata Kunci: Penegakan Hukum Administrasi, Limbah Elektronik, Pengelolaan Limbah Elektronik.
Analisis Coret-Mencoret Di Fasilitas Umum: Analisis Coret-Mencoret : Di Fasilitas Umum Putri, Sendy Uda Cantika; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37595

Abstract

Abstrak Vandalisme adalah suatu perbuatan perusakan atau penghancuran terhadap barang-barang milik oranglain atau barang-barang milik umum. Di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak di atur secara khusus mengenai Vandalisme.Tetapi dalam pengenaan kasus vandalisme di Indonesia sendiri banyak terjadi perbedaan dalam penggunaan Undang-Undang dalam pengenaan kasus vandalisme mengenai perilaku coret-mencoret yang identik dengan vandalisme. Salah satu pengenaan Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan dalam pengenaan kasus vandalisme adalah Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana dalam Pasal tersebut tidak secara spesifik menyebutkan mengenai coret-mencoret dan hanya menggunakan sebutan pengrusakan dan penghancuran. Sedangkan dalam Peraturan Daerah vandalisme di atur lebih spesifik dengan menggunakan kata coret-mencoret. Maka dengan begitu penggunaan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam penggunaan kata merusak dan menghancurkan dalam pengenaan kasus coret-mencoret menjadi tidak jelasm karena dalam peraturan tersebut tidak mengatur coret-coret secara spesifik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan sumber data sekunder (pustaka) yang terdiri dari : bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian data diolah secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metoder preskripsi yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai keadaan atau fakta yang ada . menghasilkan kesimpulan yaitu coret-mencoret di fasilitas umum diklasifikasikan sebagai vandalisme dan coret-mencoret di fasilitas umum di klasifikasikan sebagai tindak pidana dan dikenakan pasal Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kata Kunci: coret-mencoret di fasilitas umum, vandalisme, tindak pidana, pasal 406 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana, perusakkan dan penghancuran.
Analisis Yuridis Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2017/PN.Krg Tentang Pemindahan Hak Melalui Jual Beli Yang Dilakukan Dihadapan PPAT Sebelum Pembayaran Objek Kayungyun, Inggrid Rahadyan; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37640

Abstract

ANALISIS YURIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN KONSUMEN BCA FINANCE TERKAIT PERUBAHAN BESARNYA SUKU BUNGA DAN CARA PERHITUNGAN SECARA SEPIHAK OLEH PELAKU USAHA Sari, Cindy Yunita; Sulistyowati, Eny
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37715

Abstract

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perjanjian. Salah satu bentuk perjanjian yaitu perjanjian baku yang cenderung memberatkan salah satu pihak. Seperti yang terjadi dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen pada BCA Finance tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konflik norma yang terdapat pada Pasal 3 angka 3 perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance dengan ketentuan pencantuman klausula baku yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Pasal 22 ayat (3) Huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan serta menganalisis bagaimana bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen selaku debitur terkait pencantuman klausula baku tentang perubahan secara sepihak berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pasal 3 angka 3 perjanjian kredit pembiayaan konsumen BCA Finance tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) Huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan karena dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen tersebut telah mencantumkan klausula berupa perubahan secara sepihak oleh pelaku usaha, dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yaitu melalui jalur litigasi maupun non litigasi.
Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kedai Kopi Terkait Label Halal Pada Jasa Penjualan Minuman Kopi Di Kota Malang Kartika, Ari Purwita
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37902

Abstract

Sales services for coffee in coffee shops according to the Halal Product Guarantee Law must be labeled as halal. Inclusion of a halal label made by the owner of Robusto Coffee, owner of Lupa Lelah and owner of Jali Merah Koffie is the obligation of business actors to provide true, clear and honest information regarding the condition of regulated goods and or services as regulated in the Consumer Protection Law. This study aims to analyze the awareness of coffee shop business actors towards the inclusion of halal labels on coffee shop sales services and to analyze the URAIS field of the Ministry of Religion of East Java Province as the Halal Certification Service Coordinator. The research method used is juridical empirical by using data study techniques through observation and interviews. The research data analysis technique was descriptive analytical. Based on the high and low level of legal awareness, 3 (three) coffee shop business actors in this study do not have legal awareness because the four indicators that affect legal awareness are not fulfilled. The cause of legal awareness of 3 coffee shop business actors is due to education and age factors. In addition to education and age factors, business actors are not aware of the lack of socialization from the URAIS Division of the Ministry of Religion of East Java Province as the East Java Province Halal Certification Service Coordinator and currently supervision is being carried out by the Head of the URAIS Section as the Coordinator of Halal Certification Services for coffee shop owners who are not has halal certification and halal label drinks on coffee sales services in Malang City by means of preventive and repressive supervision.
Kajian Yuridis Pelecehan Seksual Terhadap Anak Melalui Daring (Dalam Jaringan): pelecehan seksual, anak, daring, Perlindungan korban. Yuniantari, Djihan; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37907

Abstract

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana yang terdapat di Indonesia diatur dalam KUHP. Salah satu bentuk tindak pidana yaitu pelecehan seksual, karena sifat KUHP yang limitatif, sehingga membatasi penjatuhan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual. Hal ini memberikan kesempatan bagi pelaku yang mengikuti perkembangan zaman dalam melakukan tindak pidana pelecehan seksual supaya tidak mendapatkan sanksi. Seperti halnya yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual terhadap anak melalui dalam jaringan (daring). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbuatan pelecehan seksual terhadap anak melalui daring berdasarkan Pasal 293 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, beserta pentingnya pembaharuan pengaturan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak melalui daring sebagai perlindungan terhadap korban. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan teknik preskriptif. Hasil dan pembahasan menyatakan bahwa pengaturan hukum yang telah ada di Indonesia mengenai pelanggaran norma asusila seperti KUHP, UU ITE, UUPA, serta UU Pornografi belum dapat menjadi pengaturan hukum untuk tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak melalui daring. Pelecehan seksual terhadap anak melalui daring juga belum termasuk dalam pelanggaran Pasal 293 KUHP karena hanya mengatur mengenai perbuatan cabul (secara fisik), sehingga pentingnya pembaruan peraturan guna melindungi korban serta memberikan kepastian hukum. Salah satu bentuk pembaruan peraturan tentang pelecehan seksual yaitu RUU PKS. RUU PKS memberikan pembaruan pengaturan hukum tentang perbuatan pelecehan seksual yang tidak hanya terjadi secara fisik tetapi juga non-fisik, sehingga korban mendapat perlindungan dan kepastian hukum sesuai dengan isi pasal 3, pasal 22 ayat (1), pasal 24 ayat (1), dan pasal 25 RUU PKS.
BATAS WAKTU PENETAPAN SP3 (SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN) TERKAIT KEWENANGAN KEPOLISIAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Pahlevi, Reza
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37910

Abstract

Pemberlakuan aturan baru dalam KPK tepatnya pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (UU No. 19/2019) Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan wewenang kepada KPK untuk dapat menghentikan penyidikan terhadap perkara korupsi maksimal dua tahun penyidikan, hal ini menimbulkan pertanyaan kepada lembaga lain dalam pemberantasan korupsi yaitu kepolisian, karena kepolisian sendiri dalam prosedur penyelesaian perkara terkait dengan penghentian penyidikan berpedoman kepada aturan yang ada pada pidana umum yaitu KUHP dan KUHAP. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Pasal 78 dan 79 KUHP ini, dapat atau tidak digunakan sebagai batas waktu penetapan SP3 pada tindak pidana korupsi oleh kepolisian dan alasan yang mendasari batas waktu penetapan SP3 tindak pidana korupsi pada KPK lebih singkat daripada kepolisian. Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum dengan preskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pasal 78 dan 79 KUHP dapat digunakan sebagai pedoman kepolisian dalam penjatuhan daluwarsa SP3 bagi tersangka perkara korupsi pada tahap penyidikan. Batas waktu penetapan SP3 pada KPK lebih singkat dari kepolisian karena kepolisian menggunakan pedoman daluwarsa penyidikan pada KUHP dan KUHAP, sedangkan KPK mendasarkan daluwarsa pada naskah akademik rancangan UU No. 19/2019 yang melihat aspek kepastian hukum dan HAM, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya yang ringan, sekaligus KPK sebagai lembaga khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam mencegah kerugian negara yang lebih besar.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN No 0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr) Infantrilia, Novita Ayu Marlinda; Hikmah,Lc.,M.HI, Nurul
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.37940

Abstract

Perkawinan merupakan peristiwa sosial juga memiliki dimensi hukum. Perkawinan diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, tetapi tidak bersifat mutlak karena masih dimungkinkan terjadinya poligami. Akibat dari tidak terpenuhinya syarat perkawinan adalah batalnya perkawinan poligami. Pada putusan No 0658/Pdt.G/2015/PA.Pbr majelis hakim memberikan pengakuan yang membenarkan gugatan penggugat tetapi justru tidak mengabulkan petitum dari penggugat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pembatalan perkawinan dari sudut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mengetahui lebih dalam analisa yuridis dari pertimbangan hakim terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer,sekunder dan non hukum. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum. Teknik analisis dengan melakukan telaah mendalam dari isu hukum,kemudian dihubungan dengan sumber bahan hukum dan dinilai dengan peraturan perundang-undangan sebagai lex superiori. Pada putusan No 0568/Pdt.G/2015 PA Pbr para tergugat menggunakan alat bukti selain surat yaitu pengakuan, tetapi majelis hakim tidak menganggap bukti pengakuan tersebut sebagai bukti yang membenarkan dalil gugatan. Dalam perkara tersebut pihak tergugat telah memberikan pengakuan mengenai perkawinan poligami yang tidak memenuhi syarat berupa izin istri pertama dan kemudian izin pengadilan, majelis hakim justru tidak mengabulkan dalil-dalil gugatan penggugat yang berakibat perkawinan poligami tidak memenuhi syarat tersebut,tetap sah.
PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA ANTARA PT ROTOREJO DENGAN PETANI KELUD MAKMUR DI LAHAN EKS PERKEBUNAN KRUWUK (STUDI KASUS DI DESA GADUNGAN, KECAMATAN GANDUSARI, KABUPATEN BLITAR) Yuniar, Riang Yustiva; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.60163

Abstract

Abstrak Sebagai negara agraris, pertanian dan perkebunan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan tentang pertanahan. Kendati demikian, faktanya masih terjadi konflik agraria. Munculnya konflik agraria terjadi karena adanya tumpang tindih, kesenjangan, dan ketidakserasian terkait peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Apabila dilihat dari data KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) pada tahun 2022, yang menempati konflik agraria tertinggi pada sektor perkebunan. Salah satu konflik lahan perkebunan yang masih bermasalah dan belum memiliki titik temu atas kriminalisasi konflik agraria adalah Perkebunan Rotorejo Kruwuk, Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar dengan Paguyuban Petani Kelud Makmur. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian bertujuan untuk mencari fakta-fakta yang saling berkaitan dengan permasalahan penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyelesaian hukum dalam Konflik Agraria ini, salah satunya upaya mediasi. Pertemuan yang dilakukan beberapa instansi seperti Kepala Desa, BPN Kabupaten Blitar, Pihak Perusahaan, Kakanwil, Camat, Ketua KPA, Tim GTRA, Kades Gadungan, Kementerian ATR/BPN, Polres Kota Blitar dan Pemerintah Kota Blitar di Tahun 2022 dan 2023 cukup menghasilkan kemudahan dalam mendapatkan redistribusi karena status lahan ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria. Meskipun adanya redistribusi tanah, petani masih memiliki hambatan dalam melakukannya, antara lain : (1) belum adanya kejelasan dari instansi yang berwenang mengenai akta legalitas; (2) letak penguasaan yang diajukan tidak sesuai keinginan PPKM; (3) adanya penyewaan tanah kepada pihak lain; (4) adanya bentrokan informasi dan komunikasi tentang perpanjangan HGU; dan (5) batas antara tanah warga dengan tanah HGU belum jelas Kata Kunci : Konflik Agraria, Perusahaan, Petani

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 1 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue