cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mahendra Wardhana
Contact Email
mahendrawardhana@unesa.ac.id
Phone
+628179925494
Journal Mail Official
jurnalnovum@unesa.ac.id
Editorial Address
Gedung K1 Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Jl. Ketintang, Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Novum : Jurnal Hukum
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 24424641     DOI : doi.org/10.26740/novum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum" : 25 Documents clear
Konsep Radikal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Konsep Radikal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Arizki, Faisal Farras Prima; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.39950

Abstract

Kajian KAJIAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA OVERSPEL SESAMA JENIS DI INDONESIA Pratiwi, Dela Rozii
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.40452

Abstract

Pengaturan overspel sesama jenis terdapat dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam aturan tersebut mengatur mengenai syarat-syarat terpenuhinya tindak pidana overspel sesame jenis. Salah satu syarat tersebut yaitu dilakukan oleh pria dengan wanita, salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan. Dalam hal overspel yang dilakukan oleh sesama jenis belum diatur di Iindonesia. Pada era sekarang overspel tidak hanya dilakukan dengan lawan jenis melainkan sesama jenis, seperti yang terjadi Bogor dan Bekasi dimana overspel sesama jenis mengakibatkan perceraian. Overspel sesama jenis tidak sesuai dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada di Indonesia. Overspel sesama jenis berdampak negatif bagi masyarakat, dikarenakan overspel merusak hubungan keluarga dimana keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat. Dampak negatif overspel sesama jenis dalam bidang kesehatan yaitu tertularnya virus HIV Aids. Dalam hal ini diperlukan norma hukum yang mengatur mengenai overspel sesama jenis. Tujuan penelitian ini menganalisis urgensi pengaturan kekosongan hukum overspel sesama jenis berdasarkan norma-norma di Indonesia dan menganalisis overspel sesama jenis melalui interpretasi dan kriminalisasi hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primen dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik kualitatif. Hasil pembahasan yaitu adanya kekosongan hukum mengenai overspel sesama jenis berdasarkan norma agama dan kesusilaan di Indonesia. Agama di Indonesia menganggap overspel sesama jenis sebagai dosa besar. Dengan menggunakan interpretasi gramatikal dimana konsep overspel sesama jenis sesuai dengan pengertian kejahatan. Overspel sesama jenis memiliki banyak dampak negativf sehingga diperlukan kriminalisasi sebagai bentuk kepastian hukum terhadap korban overspel.
Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN Ksp Dikaitkan Pasal 80 Ayat (3) jo. Ayat (4) UU Perlindungan Anak: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 202/Pid.Sus/2015/PN Ksp Dikaitkan Pasal 80 Ayat (3) jo. Ayat (4) UU Perlindungan Anak Pardede, Sarah Berliana; Astuti, Pudji
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.40758

Abstract

Article 44 paragraph (2) of the PKDRT Law regulates the threat of punishment for acts of physical violence within the scope of the household which result in serious injury, where the category of serious injuries refers to Article 90 of the Criminal Code, including the pregnancy loss. The purpose of this research is to analyze and find out whether a pregnancy loss due to domestic violence can be equated with a serious injury as regulated in Article 90 of the Criminal Code, and whether Article 44 of the PKDRT Law on physical violence in the household sphere is in accordance with Article 80 of the Child Protection Law. This research is a normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials used are primary and secondary. The analysis technique uses a prescriptive method. The results of this study indicate that the incidence of the abortion of a woman's womb and bleeding experienced by pregnant women due to domestic violence in Kuala Simpang District Court Decision No. 202 / Pid.sus / 2015 / PN.KSP can be equated with Serious Injury Article 90 of the Criminal Code. A child in the womb who dies cannot necessarily be equated with serious injuries in Article 90 of the Criminal Code. Then, Article 44 of the PKDRT Law is not in accordance with Article 80 of the Child Protection Law. The actions of the perpetrator (SM) include an concursus idealist.
Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja di Kabupaten Sidoarjo Marbun, Daud Christian; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.40845

Abstract

Banyaknya perusahaan di Jawa Timur harus diikuti dengan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja oleh pemerintah provinsi. Pengawas ketenagakerjaan berwenang melakukan pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan undang-undang. Pengawasan dilakukan melalui tahap pembinaan, pemeriksaan dan penyidikan. Pengawasan oleh pengawas tenaga kerja menjadi penting guna menjamin keselamatan dan kesehatan kerja berjalan prima. Penelitian ini bertujuan mendalami terkait pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terhadap keselamatan kerja perusahaan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian yang menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian ini adalah empat perwakilan perusahaan lokasi penelitian yang menyebar di Sidoarjo timur, Sidoarjo barat, Sidoarjo utara dan Sidoarjo Selatan. Teknik analisa data dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan yang dilakukan pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terhadap aspek K3 perusahaan di Kabupaten Sidoarjo meliputi pengawasan preventif edukatif yang dilakukan melalui pembinaan secara langsung kepada perusahaan serta melalui serangkaian kegiatan sosialisasi. Kedua, yaitu represif non yustisial adalah pemberian sanksi. Kendala pihak pengawas adalah terbatasnya personel, anggaran, dan sarana prasarana penunjang. Upaya yang dilakukan adalah dengan penambahan personel dan anggaran serta melakukan pembinaan ke perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, saran peneliti yaitu, pertama, mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menghimbau tegas kepada perusahaan yang belum memiliki P2K3 agar segera membentuknya di internal perusahaan. Kedua, mendorong perusahaan meningkatkan anggaran pengawasan dan alokasi personel pengawas ketenagakerjaan serta mengembangkan metode dan teknik pengawasan K3 perusahaan. Ketiga, pekerja harus menginternalisasikan budaya K3 pada dirinya agar pekerjaan yang dikerjakan tidak menyebabkan kecelakaan kerja.
Putusan Nomor 129/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby Terkait Klasifikasi Pekerja Harian Lepas Sebagai Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Alfiassalam, Fawziah Nur; Rusdiana, Emmilia
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41010

Abstract

Abstrak Pekerja memegang peranan penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Pekerja Harian Lepas (disingkat PHL) digunakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menghindarkan perusahaan dari hak-hak normatif pekerja serta untuk menetapkan kebijakan upah yang murah. PHL termasuk kedalam jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT yang mana selain diatur pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga diatur secara spesifik pada Kepmenakertrans No. KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT. Namun demikian, berdasarkan kepmenakertrans No. KEP. 100/MEN/VI/2004 tidak dijelaskan berapa lama masa kerja dari pekerja harian lepas (disingkat PHL). Tujuan penelitian ini adalah mengklasifikasikan PHL di bagian produksi campur obat pada PT. Coronet Crown, dan untuk menganalisis putusan hakim yang mengakhiri hubungan kerja antara pekerja dengan PT. Coronet Crown dengan Kepmenakertrans No Kep.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum meliputi primer dan sekunder serta dengan pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Teknik analisis dengan preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan klasifikasi PHL dibagian produksi (campur obat) pada PT. Coronet Crown yaitu bagian produksi Campur obat dalam Industri farmasi masuk kedalam bagian dari departemen produksi yang disebut dengan compounding & dispending. CPOB menyatakan bahwa suatu industri farmasi haruslah menyediakan pekerja yang berkualitas dan terkualifikasi. Putusan hakim No.129/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby dengan mengakhiri hubungan kerja antara pekerja dengan PT. Coronet Crown tidak sesuai dengan Kepmenakertrans No Kep.100/MEN/VI/2004 berkaitan dengan jangka waktu. Masa kerja selama 6 tahun yang menyimpangi pasal 10 ayat (3) Kepmenakertrans No. KEP. 100/MEN/VI/2004 dan pasal 15 ayat (4) Kepmenakertrans No. KEP. 100/MEN/VI/2004.
Kendala Dan Upaya Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Lamongan Dalam Pemenuhan Hak Atas Jaminan Sosial Bagi Pekerja: Kendala Dan Upaya Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Lamongan Dalam Pemenuhan Hak Atas Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rohmawati, Intan Dwi; Nugroho, Arinto
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41049

Abstract

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Jenis data penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Lembaga Kerjasama Tripartit memiliki beberapa kendala dalam pemerataan pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja di Lamongan, yaitu keberadaan LKS Tripartit Kabupaten Lamongan yang masih belum diketahui banyak pekerja, pengetahuan pekerja yang masih kurang mengenai haknya mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja, pendapat pekerja yang masih buruk terhadap serikat pekerja, dan minimnya komitmen dari pimpinan perusahaan dalam mengikutsertakan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja. Upaya preventif dan represif dilakukan oleh LKS Tripartit Kabupaten Lamongan untuk mengatasi kendala tersebut, upaya preventifnya yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai kebijakan di bidang ketenagakerjaan, melakukan kunjungan ke setiap perusahaan serta mengontrol perkembangannya melalui SIWALAN, dan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Lamongan. Upaya represifnya yaitu dengan melakukan pertemuan untuk memecahkan permasalahan ketenagakerjaan, dan memberikan teguran secara lisan kepada perusahaan yang tidak tertib. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu, LKS Tripartit Kabupaten Lamongan supaya lebih intensif dalam melakukan koordinasi dengan pemberi kerja dan pekerja, bagi Disnakertrans Kabupaten Lamongan supaya lebih memperhatikan dan menindaklanjuti setiap usulan yang diberikan oleh LKS Tripartit dalam pembuatan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, pemberi kerja supaya memiliki itikad baik dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan semua kewajibannya, bagi pengurus serikat pekerja supaya lebih giat dalam mengajak pekerja lain untuk bergabung dalam serikat pekerja supaya dalam menghadapi permasalahan ketenagakerjaan dapat terselesaikan dengan baik.
Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Di Titik Pertemuan Selat Johor Dan Selat Singapura Antara Indonesia, Malaysia Dan Singapura Christianto, Rahaditya Reza
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.41085

Abstract

Laut juga menjadi salah satu aspek kedaulatan suatu negara. Indonesia sebagai negara kepulauan, dimana dua pertiga wilayahnya adalah lautan. Tentunya hal ini menjadikan Indonesia memiliki perbatasan wilayah baik di darat maupun di laut dengan negara tetangga. Perbatasan laut ini juga menjadi salah pemicu konflik antar negara. Timbulnya konflik perbatasan laut antar negara tidak hanya dipengaruhi oleh isu kedaulatan saja tetapi juga isu ekonomi, politik, sosial dan budaya. Konflik batas wilayah ini juga dialami oleh Indonesia, Singapura dan Malaysia di titik pertemuan Selat Singapura dan Selat Johor. Diamana antara Indonesia dan Singapura segala bentuk perjanjian batas wilayahnya telah selesai, sedangkan Singapura dan Malaysia walau suadah ada perjanjian sebelumnya, tetapi mereka masih ingin melakukan perundingan kembali, mengingat pada saat perjanjian tersebut ditandatangani bukan dengan Negara Malaysia, melainkan dengan Negara Bagian Johor. Dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah tersebut dapat dilakukan dengan penetapan status three junction point. Walau pada akhirnya Indonesia hanya bisa menunggu sampai Malaysia dan Singapura menyelesaikan perjanjian batas wilayahnya.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PAREPARE NO. 372/PDT.G/2019/PA.PARE TERKAIT PEMBATALAN PERKAWINAN Safitri, Nanda Dwi; Susilowati, Indri Fogar
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Perkawinan di Indonesia merupakan perkara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga untuk melaksanakan perkawinan harus memperhatikan syarat-syarat yang telah diatur. Perkawinan yang telah dilaksanakan, apabila dikemudian hari diketahui tidak sesuai syarat yang telah diatur, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Seperti halnya pada salah satu perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare, dalam putusan tersebut terjadi suatu perkara pembatalan perkawinan akibat adanya paksaan yang mendasari perkawinan tersebut, dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan. Majelis Hakim dalam memutuskan untuk membatalkan perkawinan tersebut tidak memberikan pertimbangan yang jelas dan rinci mengenai bagaimana bentuk paksaan yang terjadi. Hal ini mengakibatkan adanya kekaburan makna paksaan dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan, dan menyebabkan perbedaan interpretasi mengenai bagaimana sebenarnya bentuk paksaan yang dapat membatalkan perkawinan. Sehingga dalam penelitian ini, yang akan dibahas adalah: Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan perkara Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare, serta apa akibat hukum yang timbul dari Putusan Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare terhadap perkawinan yang dibatalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus, serta menggunakan teknik preskriptif dalam analisisnya. Berdasarkan hasil analisis, Majelis Hakim mengabulkan gugatan tersebut berdasar pada pengakuan Tergugat II, serta bentuk paksaan yang dapat membatalkan perkawinan tidak hanya paksaan yang mengandung unsur kekerasan saja, melainkan termasuk perbuatan yang menekan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki. Selanjutnya, akibat hukum yang timbul yaitu dibatalkannya perkawinan dalam perkara tersebut, sehingga kembali status keduanya sebagaimana sebelum perkawinan dilaksanakan. Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, Paksaan, Pengakuan
IMPLEMENTASI TERKAIT PEMBERIAN JASA OLEH PPAT TANPA MEMUNGUT BIAYA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN GRESIK Akmal, Muhammad Wijdanul; Perwitasari, Dita
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.61939

Abstract

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR 130/Pdt.G/2022/PN.Sda TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ATAS OBJEK WARIS YANG BELUM DI BAGI El Fachriza, Dimas Aditya; Wardhana, Mahendra
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.62277

Abstract

Pembebanan hak tanggungan adalah perjanjian kebendaan yang terdiri dari rangkaian perbuatan hukum mulai dari akta pemberian hak tanggungan sampai dilakukan pendaftaran dengan mendapatkan sertifikat hak tanggungan dari Kantor Pertanahan. Namun tidak semua hak atas tanah yang akan dibebankan dengan hak tanggungan memiliki dokumen kepemilikan yang sempurna. Di dalam prakteknya seringkali terdapat dalam menjaminkan hak tanggungan dimana si pemberi hak tanggungan tidak memiliki kewenangan yang mutlak atas objek jaminan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pembebanan hak tanggungan atas tanah warisan yang belum dibagi, untuk mengetahui akibat hukum terhadap objek hak tanggungan jika debitur wanprestasi, dan untuk mengetahui analisis putusan nomor 130/Pdt.G/2022/Pn.Sda. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang diambil dari data sekunder yaitu studi dokumentasi dengan mengolah data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Berdasarkan penelitian dapat dipahami meskipun pembebanan hak tanggungan tersebut pada objek tanah warisan yang belum dibagi tidak serta menggugurkan hak pemegang hak tanggung. Akibat hukum terhadap objek hak tanggungan jika debitur wanprestasi adalah pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Kata Kunci: Hak Tanggungan, Harta Waris

Page 1 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 02 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 01 (2025): Novum : Jurnal Hukum Vol. 12 No. 3 (2025) Vol. 11 No. 04 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 03 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 02 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 11 No. 01 (2024): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 04 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 03 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 04 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 03 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol. 8 No. 01 (2021): Novum : Jurnal Hukum Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol. 7 No. 04 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 03 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 02 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum Vol 7 No 4 (2020) Vol 7 No 3 (2020) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2019): Novum : Jurnal Hukum Vol 6 No 4 (2019) Vol 6 No 3 (2019) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2018): Novum : Jurnal Hukum Vol 5 No 4 (2018) Vol 5 No 3 (2018) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 4 (2017) Vol 4 No 3 (2017) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 3 No 4 (2016) Vol 3 No 3 (2016) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 4 (2015) Vol. 2 No. 3 (2015) Vol 2 No 3 (2015) Vol 2 No 2 (2015) Vol. 2 No. 2 (2015) Vol. 2 No. 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol. 1 No. 4 (2014) Vol 1 No 4 (2014) Vol. 1 No. 3 (2014) Vol 1 No 3 (2014) Vol. 1 No. 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014) Vol. 1 No. 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014) In Press - Syarat SPK (7) In Press - Syarat SPK (6) In Press - Syarat SPK (5) In Press - Syarat SPK (4) In Press - Syarat SPK (3) More Issue