Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.884
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS Novum : Jurnal Hukum Pandecta JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Jurnal Hukum Lex Generalis Pancasila and Law Review Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Panggung Kebaikan : Jurnal Pengabdian Sosial
DITA PERWITASARI
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
LEGAL CERTIFICATION IN ELECTRONIC CREDIT AGREEMENT perwitasari, dita
JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Today's business development is very advanced. No longer developing only business that leads conventionally but also leads to technology-based business. The business of trade and services that lead to this technology also eventually also requires assistance from the financial services sector in the context of developing its business. Financial technology or better known as fintech is innovation in the field of financial services. Fintech is better known in recent years in the business world. This happens because technology evolves with the times. The development and evolution of this technology can make individuals today become easier in doing business. One service from Fintech that is currently popular is often also called Peer-to-Peer (P2P) Lending, or a company that brings lenders with loan seekers in one container, which financing or credit agreement is carried out with an online system and with the form of a standard agreement electronically. The financing or credit agreement is signed with an electronic signature and no stamp. This will cause problems if there is a default when the loan payment cannot be paid. What legal certainty can be given to creditors and debtors in the loan agreement. The research method used in this paper is a normative juridical legal research method. Where normative legal research is carried out by examining legislation and other literary materials.
Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Depok tentang Ahli Waris Alm. Soejitno Tardjo No.0171/Pdt.P/Pengadilan Agama Depok) PERWITASARI, DITA
Notarius Vol 4, No 1 (2013): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v4i1.5889

Abstract

Sistem hukum kewarisan Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Dimana awalnya Islam menggunakan sistem kewarisan patrilineal, yang dapat mewaris hanya dari garis laki-laki saja, kemudian berkembang menjadi sistem kewarisan bilateral yang dicetuskan oleh Hazairin, dirasa cocok dengan apa yang tedapat di dalam Al-Quran. Dalam sistem kewarisan bilateral ini pun akhirnya dikenal istilah ahli waris pengganti, ahli waris yang memperoleh hak waris dikarenakan menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Problem yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam. serta bagaimana pembagian waris ahli waris pengganti didasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Depok tentang Ahli Waris Alm. Soejitno Tardjo No.0171/Pdt.P/Pengadilan Agama Depok. Dalam menjawab permasalahan di atas, maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasi. Pembahasan yang lebih mendalam mengenai, ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam. Istilah ahli waris pengganti dalam Al-Quran disebut dengan mawali yang didasarkan penyebutannya dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 33, artinya Al-Quran pun mengakui dan dijelaskan walaupun tidak secara lengkap didalamnya bahwasanya terdapat ahli waris, yang disebut dengan ahli waris penganti. Dalam Kompilasi Hukum Islam pun telah disebutkan pada Pasal 185 ayat 1, dimana pada dasarnya istilah ahli waris pengganti sama dengan mawali yang terdapat dalam Al-Quran. Sehingga permohonan penetapan yang diajukan untuk menetapkan ahli waris pengganti pun dikabulkan oleh pengadilan agama, karena dirasa telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan memilki dasar hukum yang kuat. Saran dari penelitian ini adalah hendaknya terdapat unifikasi mengenai hukum  kewarisan nasional yang didalamnya termasuk hukum kewarisan Islam. Peraturan yang ada saat ini ditingkatkan menjadi undang-undang, dengan tidak lupa memperhatikan apa yang tertulis dalam Al-Quran dan Hadist untuk dijalankan serta ijtihad dari para ulama.
Politik Hukum Penguasaan Teknologi di Indonesia Masnun, Muh. Ali; Wardhana, Mahendra; Perwitasari, Dita; Lovisonnya, Intan; Hasyyati, Astrid Amidiaputri
Pandecta Research Law Journal Vol 16, No 2 (2021): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v16i2.31458

Abstract

Penguasaan teknologi menjadi salah satu kunci bagaimana sebuah negara memiliki posisi daya saing dalam percaturan global. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum (arah kebijakan) pengaturan berkaitan dengan penguasaan teknologi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sejarah yang kemudian dilakukan analisis preskriptif. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik hukum penguasaan teknologi di Indonesia relatif masih mengalami pergerakan ke arah yang makin baik. Meski demikian pasca diundangkan UU Cipta Kerja, semangat penguasaan teknologi menjadi “lumpuh” karena telah dicabut ketentuannya.Mastery of technology is one of the keys to how a country has a competitive position in the global arena. This article aims to analyze the legal politics of regulations relating to the mastery of technology in Indonesia. The research method used is legal research using a statutory, conceptual, and historical approach which is then carried out with prescriptive analysis. The results of the study indicate that the dynamics of legal politics of technological mastery in Indonesia are still relatively moving in a better direction. However, after the enactment of the Cipta Kerja Act, the spirit of mastering technology has disappeared because the provisions have been revoked.
IMPLEMENTASI TERKAIT PEMBERIAN JASA OLEH PPAT TANPA MEMUNGUT BIAYA KEPADA ORANG YANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN GRESIK Akmal, Muhammad Wijdanul; Perwitasari, Dita
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.61939

Abstract

ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (PUTUSAN NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY DAN PUTUSAN NOMOR 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST) Novitasari, Yesica; Perwitasari, Dita
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.62707

Abstract

Perkawinan beda agama di Indonesia dalam hukum positif secara khusus tidak diatur secara tegas. Sehingga, karena beberapa alasan perkawinan beda agama sering menjadi subjek kontroversi dan perdebatan. Penetapan hakim dalam permohonan perkawinan beda agama dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, dalam penetapannya hakim mengabulkan dan mengabulkan sebagian permohonan tersebut berdasarkan fakta yuridis dan beberapa pertimbangan hakim yang didasarkan pada hukum positif dan hukum agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami dasar pertimbangan hakim dan beberapa faktor penyebab disparitas dari penetapan permohonan perkawinan beda agama pada kedua putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu metode studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan teknik preskriptif. Hasilnya pada penetapan perkawinan beda agama pada kedua pengadilan tersebut, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan disparitas diantaranya karena faktor agama dan tidak terpenuhinya sayarat formil pengajuan Permohonan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.
ETIKA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELENGENCE DI INDONESIA Nasman, Nasman; Astuti, Pudji; Perwitasari, Dita
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 10 (2024): Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research explores the criteria and standards essential to ensure that the use of Artificial Intelligence in Indonesia occurs ethically and responsibly. Identifying transparency, accountability, fairness, and data security and privacy as key pillars, the research underscores the importance of integrating ethical principles in all Artificial Intelligence development and deployment phases. Using a normative type of research by analyzing the existing legal and ethical framework and through legislative and comparative approaches, this research provides recommendations for strengthening AI regulations in Indonesia, thereby minimizing the risk of loss and increasing public trust in this technology.
Implementantion of Law And Utility In Land Electric Registration In Rogojampi Village, Banyuwangi Region Tamsil; Susilowati, Indri Fogar; Wardhana, Mahendra; Perwitasari, Dita; Astrid Amidiaputri; Author, Ahmad Nailul
Nusantara Journal of Multidisciplinary Science Vol. 2 No. 3 (2024): NJMS - Oktober 2024
Publisher : PT. Inovasi Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Acceleration of land registration is accommodated through Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency issued derivative regulations, namely the Regulation of the Minister of ATR/Head of BPN No. 1 of 2021 concerning Electronic Certificates. The problem of land registration in Banyuwangi is that there are 93,599 unregistered land plots, visiting Rogojampi Village, Rogojampi District, Banyuwangi Regency, the local community said that land registration was said to be too difficult and electronic registration did not provide a sense of security or certainty for the community. So in this case the author will discuss the Implementation of law and the benefits of electronic land registration for the first time faced by the Rogojampi village community. The study chose to resolve the legal issues in this paper using a normative research method, carried out through a legislative approach and a conceptual approach. Certificates as proof of ownership of land rights electronically through 2 authentication factors and encryption methods, a collection of certificates are stored in the database as a history to ensure that what was issued is correct.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 32/PDT/2023/PT BANDUNG TERKAIT SENGKETA JUAL BELI TANAH DENGAN PPJB Andira Devi Dwi Ayu; Dita Perwitasari
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 2 No. 2 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jual beli tanah yang dilakukan dengan PPJB tidak jarang menimbulkan masalah, baik itu yang berasal dari pembeli maupun dari penjualnya sendiri. Salah satu contohnya dalam permasalahan jual beli tanah antara Nicco dan Tati dalam perkara Nomor 362/Pdt/2023/PT Bandung. Nicco ingin membeli sebagian bidang tanah seluas 942 m² dengan harga Rp. 3.300.000/m2 yang merupakan bagian tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3198 atas nama Mita bin Rain yang luas keseluruhannya 4.515 m2 dari Tati. Jual beli dilakukan secara bertahap dengan membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dihadapan Notaris. Setelah pembayaran lunas dan Toko Bangunan siap ditempati, Nicco ingin meningkatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menjadi Akta Jual Beli (AJB) sekaligus melanjutkan proses balik nama, namun niat tersebut tidak dapat terlaksanakan karena Tati selaku penjual tidak bersedia tanpa alasan yang jelas. Tujuan dari penulisan ini adaljah untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hakim serta akibat hukum dari putusan nomor 362/Pdt/2023/PT Bandung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menganalisa bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 362/Pdt/2023/PT Bandung terkait sengketa jual beli tanah dengan PPJB. Pendekatan penelitian yang digunakan ada 3 (tiga) yaitu pendekatan perundang-undangan , Pendekatan konseptual dan Pendekatan kasus. Hasil penelitian ini, pertimbangan hakim dalam putusan nomor 362/Pdt/2023/PT Bandung sudah tepat, karena berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 jual beli tanah yang dilakukan dengan berdasarkan PPJB tetap dapat dianggap sah secara hukum apabila memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu, Pembeli telah melakukan pelunasan harga tanah, pembeli telah menguasai objek jual beli, dan dilakukan dengan itikad baik. Kata Kunci: PPJB, tanah, jual beli
The Development of a Bilateral System in National Inheritance Law Grounded in Social Justice Perwitasari, Dita; Santoso, Budi; Yunanto, Yunanto
Pancasila and Law Review Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/plr.v5i2.4058

Abstract

The unresolved conflicts between Islamic law, the Civil Code (KUHPer), and customary (adat) law present significant challenges in integrating bilateral inheritance principles into Indonesia’s national legal framework. The existing pluralistic inheritance system often falls short in realizing social justice, particularly for women and marginalized groups, resulting in legal uncertainty and inequality. This research employs comparative legal analysis and a normative-juridical approach to explore the systematic construction of a bilateral inheritance system that guarantees equal inheritance rights for male and female heirs. The research contributes a novel hybrid legal framework that seeks to harmonize bilateral adat principles—such as equal division among children—with Islamic inheritance laws, which allocate fixed shares to specific heirs, thereby advancing both legal coherence and social equity.
Pendampingan Pembentukan Ikatan Warga Ponorogo di Hong Kong (IWPH) sebagai Upaya Penguatan Jaringan Sosial dan Advokasi Bagi Pekerja Migran Indonesia Deby Febriyan Eprilianto; Suci Megawati; Galih Wahyu Pradana; Vita Mahadhika; Dita Perwitasari; Dwi Anggorowati R; Heni Purwa Pamungkas; Bellina Yunitasari; Muhammad Arif Mahdiannur; Ali Hasbi Ramadani; Heru Arizal; Yuyun Eka Kartika Sari; Lisa Amelia Sari; Mohammad Hermy H
Panggung Kebaikan : Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 2 No. 2 (2025): Mei : Panggung Kebaikan : Jurnal Pengabdian Sosial
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/panggungkebaikan.v2i2.1418

Abstract

Indonesian Migrant Workers (PMI) abroad often face various social, legal, and cultural challenges that can increase their vulnerability in everyday life. One effort to minimize these vulnerabilities is through the establishment of regional community organizations as a platform for solidarity, advocacy, and cultural identity preservation. This community service activity aims to assist in the formation of the Ikatan Warga Ponorogo di Hong Kong (IWPH) — an association of PMI from Ponorogo working in Hong Kong. The methods employed include community needs assessment, facilitation of organizational meetings, formulation of organizational statutes and bylaws, and basic community-based advocacy training. The results of this activity showed high enthusiasm among PMI from Ponorogo to participate in this community as a forum for sharing information, social protection, and preserving regional cultural traditions abroad. Moreover, IWPH has begun to actively voice issues faced by PMI, such as overcharging, gender-based violence, and unclear employment contracts. The establishment of IWPH is expected to serve as a model for strengthening social networks and advocacy based on regional community groups, enhancing the bargaining power of Indonesian migrant workers abroad. This activity also reflects the contribution of higher education institutions in supporting the protection and empowerment of Indonesian migrant workers in various destination countries.
Co-Authors Akmal, Muhammad Wijdanul Ali Hasbi Ramadani Andira Devi Dwi Ayu Arsyta, Nabila ary yunanto Astrid Amidiaputri Author, Ahmad Nailul Bellina Yunitasari Deby Febriyan Eprilianto Dwi Anggorowati R Dwi Budi Santoso Eka Putri, Vita Fitria Radiana GALIH WAHYU PRADANA Hasyyati, Astrid Amidiaputri Heni Purwa Pamungkas Heru Arizal Lisa Amelia Sari Lovisonnya, Intan Mahendra Wardhana, Mahendra Masnun, Muh Ali Mohammad Hermy H Muhamad Arif Mahdiannur Nasman, Nasman Novitasari, Yesica Nuraisah, Anisa Nuraisah PUDJI ASTUTI Ramadani, Titis Dinia Saputri, Reni Andika Suci Megawati Susilowati, Indri Fogar TAMSIL Vita Mahadhika YUYUN EKA KARTIKA SARI