cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
Social Sciences
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3 No 6 (2015)" : 15 Documents clear
PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENANGGULANGAN PASCA BENCANA LETUSAN GUNUNG KELUD ARIK RIANTO
Publika Vol 3 No 6 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n6.p%p

Abstract

Peristiwa bencana letusan Gunung Kelud di Kabupaten Kediri telah menimbulkan dampak yang cukup luas di beberapa sektor. Penanggulangan yang cepat dan menyeluruh diperlukan untuk mengembalikan kehidupan masyarakat terutama yang menjadi korban bencana. Penanggulangan bencana tersebut sewajarnya di tangani oleh BPBD Kota/Kabupaten terkait. Belum terbentuknya BPBD kota/kab kediri mengakibatkan penanggulangan bencana di tangani langsung oleh BPBD Provinsi Jawa Timur. Peran BPBD Provinsi jatim dalam upaya rehabilitasi mencakup 9 fungsi yaitu perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban serta pemulihan fungsi pemerintahan. Sedangkan upaya dalam bidang rekonsruksi mencakup 3 fungsi yaitu pembangunan kembali sarana dan prasarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat serta penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. Kata Kunci: Peran, Penanggulangan
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK (Studi Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Umum Bus DAMRI Surabaya) MOHAMMAD ARIF RAHMAN HAKIM
Publika Vol 3 No 6 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n6.p%p

Abstract

Perwali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok merupakan salah satu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mengendalikan dampak negatif merokok yang dapat merugikan kesehatan masyarakat. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Observasi awal penelitian ini menunjukkan hambatan dalam implementasi Kawasan tanpa Rokok, antara lain pelanggaran oleh penumpang, ketidakjelasan tanda larangan merokok yang sesuai Perwali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009, Masih Terjadi Pelanggaran, Kurang tegasnya Sanksi , dsb. Kondisi ini tidak sejalan dengan Perwali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok yang telah mengatur pelaksanaan kawasan tanpa rokok dalam upaya penanggulangan bahaya akibat merokok. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan kedepannya dalam implementasi kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Perwali Kota Surabaya Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Angkutan Umum Bus DAMRI Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini berdasarkan model Smith adalah pola interaksi yang dilakukan sudah cukup baik dan intens, namun diperlukan perbaikan fasilitas agar sesuai dengan standar yang ditentukan. Target group sebagian besar sudah cukup tertib walau masih ditemui pelanggaran. Organisasi pelaksana kebijakan sudah cukup baik dalam memenuhi tanggung jawabnya namun kedepannya diperlukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya karena belum pernah dilakukan koordinasi. Environmental factors cukup mempengaruhi kebijakan ini namun dapat difasilitasi sehingga dapat meminimalisir pengaruh negatif yang timbul. Kesimpulannya bahwa implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di angkutan umum bus DAMRI sudah cukup baik namun masih memerlukan perbaikan kedepannya agar bisa lebih baik lagi. Kata Kunci: Implementasi, Kawasan Tanpa Rokok
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) DI RUSUNAWA TANAH MERAH TAHAP I SURABAYA BHETARIA YULITA SAVITRI
Publika Vol 3 No 6 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n6.p%p

Abstract

Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang tarif sewa Rusunawa di surabaya termasuk Rusunawa Grudo Surabaya. Dalam pengimplementasiannya di Rusunawa Grudo masih terdapat beberapa permasalahan, seperti pemeliharaan, tunggakan biaya sewa, dan permasalahan SDM, sehingga diperlukan studi implementasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara konkrit Implementasi Peraturan Walikota Surabaya nomor 14 Tahun 2013 pada Rusunawa Grudo Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kepala sie pemanfaatan rumah I, Pengelola Rusunawa Grudo serta penghuni rusunawa. Teknik pengumpulan data yang digunaan adalah wawancara, observasi, dan , dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis data model interaktif.Hasil penelitian menunjukkan dari variabel komunikasi sudah cukup baik. Pada sumber daya masih terdapat kekurangan baik dari sumber daya manusia yaitu kekurangan petugas dalam hal kebersihan dan taman. Pada variabel disposisi sudah terlihat baik sikap dan komitmen antara para pelaksana kebijakan maupun dari kelompok sasaran dari kebijakan tersebut. Sedangkan untuk variabel struktur birokrasi sudah teerlihat jelas tugas dan kewenangan masing-masing jabatan. Namun dalam penangan masalah dalam hal perbaikan kerusakan atau keluhan penghuni rusunawa tekendala oleh prosedur yang ada. Saran yang diberikan dalam penelitan ini adalah ke pelaksana harus tegas dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013, dengan ketegasan pelaksana, maka target group akan bisa membayar dengan rutin sehingga kepatuhan kelompok sasaran akan tinggi. Sumber daya manusia bidang petugas taman harus segera dialokasikan ke Rusunawa Grudo. Penanganan perbaikan kerusakan harus diperbaiki agar lebih cepat tanggap untuk menangani masalah tersebut. Kata Kunci: Implementasi kebijakan publik, Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2013
STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA UNTUK MENGURANGI KEMACETAN JALAN RAYA KOTA SURABAYA RIZKI DENDY ARIFIYANANTA
Publika Vol 3 No 6 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n6.p%p

Abstract

Seiring bertumbuhnya jumlah penduduk disebuah perkotaan karena laju pertumbuhan yang relatif tinggi dan adanya urbanisasi yang cukup deras maka hal tersebut menimbulkan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor sebagai penunjang aktifitas masyarakat yang berakibat semakin menumpuknya alat transportasi pribadi hingga memunculkan dampak negatif yang sangat serius yaitu kemacetan lalu lintas kendaraan bermotor.Volume kendaraan yang semakin meningkat mengakibatkan kapasitas jalan menjadi semakin kecil jika tidak diimbangi dengan peningkatan jaringan dan kapasitas jalan mengindikasikan bahwa sistem jaringan jalan secara mayoritas sudah tidak sanggup lagi mengimbangi pertumbuhan volume kendaraan.Kemacetan lalu lintas terjadi di setiap kota besar seperti Jakarta, Surabaya , Medan, Makassar dan lainnya. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia,Surabaya.Dinas perhubungan Kota Surabaya harus senantiasa terus memikirkan upaya untuk mengatasi permasalahan kemacetan yang ada di Surabaya agar tidak semakin parah di kemudian hari yang akan sangat merugikan bagi warga kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan melalaui observasi,wawancara, dan dokumentasi. Yang diikuti dengan fokus penelitian menggunakan teori strategi mengatasi kemacetan lalu lintas yang diungkapkan oleh Rahardjo Adisasmita dan Sakti Adji Sasmita meliputi: Menciptakan Kebijakan Transportasi Perkotaan yang Komprehensif ,Melakasanakan Manajemen Lalu lintas yang Efektif, Mengoperasikan Sarana Angkutan Umum yang Tepat Kapasitas,Pembangunan Prasarana Transportasi yang Berkapasitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah melakukan berbagai upaya dan memiliki stratetegi ke depan dalam mengurangi kemacetan di Kota Surabaya.Hal tersebut dapat di ketahui dengan dari kebijakan transportasi perkotaan yang komprehensif sehingga nantinya akan mengedepankan pelayanan yang baik bagi masyarakat.Dalam melaksanakan manajemen lalu lintas yang efektif telah dilakukan dengan melaksanakan pengaturan lalu lintas yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas.Mengoperasikan sarana angkutan umum yang tepat kapasitas sangat diperlukan dalam upayanya mengurangi kemacetan,Dinas Perhubungan Surabaya telah memiki rencana dengan mengoperasikan trunk dan feeder ditambah mengoperasikan angkutan umum massal cepat seperti monorel,trem dan MRT.Untuk mendukung sarana transportasi dibutuhkan pula Prasarana yang tepat kapasitas,Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah melakukan perawatan dan mempercantik halte di Surabaya dan mempunyai rencana membangun halte,terminal dan gedung parkir baru. Kata kunci : Kemacetan,Transportasi,Strategi
MANAJEMEN STRATEGI PEMBERDAYAAN WARGA TERDAMPAK PENUTUPAN LOKALISASI DOLLY (Studi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluargan Berencana Kota Surabaya) MUHAMMAD RIZQI F.
Publika Vol 3 No 6 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n6.p%p

Abstract

Sebagai kompleks pelacuran, Lokalisasi Dolly, dianggap sebagai kompleks pelacuran terbesar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Dolly dapat dikatakan sebagai lokalisasi “resmi” yang diawasi dan dijaga oleh pemerintah. Hal tersebut tidak lepas dari sejarah lokalisasi Dolly yang panjang sehingga membuat kompleks pelacuran ini begitu tersohor bahkan hingga ke kawasan Asia Tenggara dan membuat pemerintah “membiarkan” Dolly tetap “eksis”. Begitu tersohornya kawasan Dolly, membawa dampak besar kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan prostitusi tersebut. Banyak warga/masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari adanya bisnis prostitusi di kawasan Dolly ini. Masyarakat disekitar Dolly banyak yang memanfaatkan adanya kegiatan prostitusi ini, sebagai contoh : menyediakan layanan wisma, menyediakan tempat parkir, atau juga berdagang. Tanggal 19 Juni 2014, sejarah panjang lokalisasi Dolly berakhir. Pemkot Surabaya pimpinan Ibu Risma, resmi menutup kawasan prostitusi bersejarah lokalisasi Dolly. Walikota Surabaya, Ibu Risma, beralasan penutupan lokalisasi Dolly karena Ibu Risma ingin Lokalisasi Dolly ditutup untuk menyelamatkan anak-anak yang tinggal disekitar Dolly, karena banyak anak-anak yang tinggal disekitar Dolly menjadi pelaku kriminal perdagangan manusia. Pasca penutupan lokalisasi Dolly, Pemkot Surabaya menghadapi masalah baru. Pemkot Surabaya menyadari bahwa penutupan lokalisasi tidak hanya mengakhiri geliat bisnis prostitusi, tetapi juga ikut mencarikan solusi bagi warga terdampak yang menggantungkan hidupnya dari adanya kegiatan prostitusi lokalisasi dolly. Setidaknya Pemkot Surabaya bisa memberdayakan warga terdampak penutupan lokalisasi Dolly agar hidup mandiri dan melanjutkan hidup mereka meskipun lokalisasi Dolly sudah ditutup. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wanwancara, observasi, dan dokumentasi. Yang diikuti dengan fokus penelitian menggunakan teori 4 (empat) proses manajemen strategi yang diungkapkan oleh Hunger dan Wheelen meliputi: Pengamatan Lingkungan, Perumusan Strategi, Implementasi Strategi, dan Evaluasi strategi. Hasil menunjukan bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BAPEMAS KB) sebagai SKPD di Pemkot Surabaya yang bertanggung jawab dan berwenang untuk memberdayakan warga terdampak penutupan Lokalisasi Dolly. Dalam pemberdayaannya, BAPEMAS KB memberikan pelatihan-pelatihan kepada warga terdampak penutupan lokalisasi Dolly. Pelatihan-pelatihan yang diberikan diharapkan agar warga terdampak ini mau berusaha, tidak menggantungkan hidup dari Dolly sehingga dapat hidup mandiri bermodalkan ketrampilan yang diperoleh dari pelatihan yang telah diberikan. Hambatan terbesar yang dihadapi BAPEMAS KB dalam memberi program-program pelatihan kepada warga terdampak adalah merubah pola pikir warga terdampak dari yang awalnya “menunggu” menjadi “mengejar” uang. Banyak cara yang dilakukan oleh BAPEMAS KB untuk mengajak warga ikut dalam program pelatihan yang diberikan. Seperti mendatangkan instruktur atau pakar-pakar, memfasilitasi pelatihan warga terdampak dengan memberikan ruang melalui pameran atau memberikan tempat sentra-sentra UKM. Hingga pada akhirnya ada juga warga terdampak yang mengikuti pelatihan-pelatihan seperti memasak atau membuat kerajinan tangan. Program pelatihan yang diberikan BAPEMAS KB didalam pelaksanaannya juga berkoordinasi dengan pemerintahan didaerah terdampak penutupan lokalisasi. Pemerintahan didaerah warga terdampak ini maksudnya adalah BAPEMAS KB berkoordinasi dengan Kecamatan, Kelurahan, RT/RW hingga LKMK (Lembaga Ketahanan Masyarakat Kota). Nantinya dalam pelaksanaan program pelatihan ini BAPEMAS KB menerima anggaran dari BAPEKO (Badan Pemberdayaan Kota) yang kemudian anggaran yang turun itu digunakan untuk menentukan jumlah warga yang mengikuti pelatihan, pelatihan apa yang akan dilaksanakan. Setelah pelaksanaan selanjutnya BAPEMAS KB akan mengvaluasi dengan melihat hasil-hasil dari pelatihan itu. Biasanya BAPEMAS KB memanggil instruktur atau pakar untuk menilai. BAPEMAS KB beranggapan dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan secara menyeluruh, meskipun jumlahnya sedikit tetapi paling tidak masih ada warga terdampak yang bisa bertahan dan dapat mengembangkan hasil dari pelatihan yang telah diberikan untuk membuktikan bahwa tanpa adanya Dolly para warga tedampak ini bisa hidup. Sebagai contoh hasil dari program pelatihan yang sudah terkenal adalah kelompok pelatihan Batik yang lebih dikenal dengan Kelompok Batik Jarak Arum. Batik Jarak Arum sudah menjadi ciri khas batik Surabaya yang berasal dari kreasi warga terdampak. Diharapkan semakin besar Batik Jarak Arum ini dapat mengajak warga terdampak lain untuk ikut serta dan memberikan semangat agar muncul batik-batik jarak arum yang lain hasil kreasi warga terdampak penutupan lokalisasi Dolly yang lain. Kata Kunci : Manajemen Strategi, Pemberdayaan warga terdampak
KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN  KARTU IDENTITAS MUSIMAN (KIPEM) DI KANTOR  UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP (UPTSA) SURABAYA HENDRA P.
Publika Vol 3 No 6 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n6.p%p

Abstract

Pembanguan berbagai bidang di Kota Surabaya misalnya pembukaan sentra bisnis, mall, universitas dan lain-lain. Adanya pembangunan ini akan mendorong urbanisasi yang dilakukan oleh warga pendatang di sekitar Surabaya untuk mengaju nasib di Surabaya, namun tingginya urbanisasi akan membawa permasalahan bagi Kota Surabaya.Solusi yang dilakukan untuk mengatasi urbanisasi dilakukan melalui Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 yang mengatakan jika warga pendatang harus mempunyai Surat Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) dimana Unit Pelayanan Terpadu Satu atap (UPTSA) ditunjuk sebagai instansi yang melakukan pelayanan pengurusan KIPEM. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan pengurusan KIPEM di UPTSA Surabaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kualitas dan teori pelayanan Publik. Penelitian ini berjenis kuantitatif deskriptif dimana data yang telah diolah secara statistik akan dijabarkan secara terperinci. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesinoer kepada 55 responden yang merupakan pengunjung UTSA yang mengurus KIPEM.Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui dari 6 indikator kualitas pelayanan KIPEM di UPTSA yaitu prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasana, dan kompetensi petugas pelayanan hasilnya adalah pelayanan pengurusan KIPEM di UPTSA sudah cukup berkualitas Kata Kunci: Kualitas, KIPEM, Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap
IMPLEMENTASI REVITALISASI BANTARAN SUNGAI KALIMAS PADA TAMAN KEPUTRAN DI KOTA SURABAYA SATYA PRADANA BAKTI
Publika Vol 3 No 6 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n6.p%p

Abstract

Kota adalah tempat bermukimnya warga kota, tempat bekerja, tempat kegiatan dalam bidang ekonomi, pemerintah, dan lain-lain. Menjadi pusat segala aktivitas perekonomian menjadikan banyak masyarakat yang berasal dari luar kota melakukan urbanisasi. Hal ini mengakibatkan daerah perkotaan menjadi kawasan padat yang dihuni oleh banyak masyarakat. permintaan akan pemanfaatan lahan kota terus berkembang untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan baik pemukiman, industri dan pertambahan jalur transportasi yang perlahan akan menyita lahan-lahan atau ruang terbuka lainnya diwilayah perkotaan. Sehingga demi menanggulangi masalah ketersediaan ruang terbuka hijau pemerintah kota Surabaya membuat kebijakan peraturan daerah nomor 7 tahun 2002 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau. Salah satu bentuk implementasinya adalah kebijakan revitalisasi bantaran sungai Kalimas pada taman Keputran di kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi revitalisasi bantaran sungai kalimas pada taman Keputran di kota Surabaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori George Edward III, dengan empat indikator keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, dokumentasi serta observasi. Analisis data yang digunakan menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Revitalisasi
PENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MEWUJUDKANZERO ACCIDENTMELALUIKOMITE KESELAMATAN PASIEN FRADANA SETIJAWAN J
Publika Vol 3 No 6 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n6.p%p

Abstract

Rumahsakitsebagaisalahsatusaranapelayananpublik yang memberikanpelayanankesehatankepadamasyarakattermasuk RSUD Dr. Soetomo Surabaya memiliki peran yang sangatstrategisdalammempercepatpeningkatanderajatkesehatanmasyarakat.Olehkarenaitu, rumah sakitdituntutuntukmemberikanpelayanan yang bermutusesuaidenganstandar yang diterapkandandapatmenjangkauseluruhlapisan masyarakat.Tetapidalam proses pelayanankesehatandirumahsakittidak selamanyaberjalansesuai rencana danpastipernahterjadi kekeliruanataupun kesalahandalampenangananterhadap pasien rumah sakit. Masalah diatasmerupakansalah satu isu utama dalampelayanankesehatanyaknikeselamatanpasien.Untukitu tujuan daripenelitianini adalahuntukmengetahuidanmendeskripsikanstrategiataucarameningkatkanpelayanankesehatanuntukmewujudkanzero accidentdi RSUD Dr. Soetomo Surabaya.Jenis penelitian yang digunakandalampenelitianini adalahdeskriptifkualitatif.Sedangkanteknik pengumpulandatanyadilakukanmelaluiobservasi, wawancara, dandokumentasi. Yang diikutidenganfocus penelitianmenggunakan 6 (enam) sasaran yang dimilikibidangKomiteKeselamatanPasien,meliputiIdentifikasi pasien dengan tepat, Tingkatkan komunikasi yang efektif, Tingkatkankeamanan obat yang perlu diwaspadai(high-alert), Pastikan tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepatpasienoperasi,Kurangi risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, danKurangi risiko pasien jatuh.Hasilpenelitianmenunjukkanbahwakegiatan yang dilakukanuntukmewujudkanzero accidentdi RSUD Dr. Soetomo Surabaya berjalanbaikdan di responbagusolehkeluargapasien. Hal tersebutdapatdilihatdaritelahdilaksanakannya 6 (enam) sasaranyakniketepatanidentifikasipasienmelaluitimmedisdenganpendataanlengkap dandiberikangelangidentitas. Peningkatan komunikasiefektifyangterjadi antar pelayan kesehatan dengan metode SBAR, peningkatankeamanan obat yang perludiwaspadaidengankejeliandanteliti. Tepatlokasi, prosedurdantepatpasiensebelumdilakukanoperasidengan data ulang, penguranganresikoinfeksi terkait pelayanankesehatandengancaramudahyaknimencucitangan denganbenardansesuaiketentuansertasemuaharusbisamelakukan. Yang terakhiradalahpenguranganresikopasienjatuh dengancarapengadaanfasilitas yang selalubaik, salahsatunyaadalahtempattidur yang saatini mempunyaipenyanggakanandankirisertakancingberwarnakuningsebagaipenandapasienjatuh. Kata kunci:pelayanankesehatan,zero accident,sasarankeselamatanpasien.
KUALITAS PELAYANAN PUSAT PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT (P3M) DI KABUPATEN SIDOARJO INNE MARTANTI ROSLINI RAHAYU
Publika Vol 3 No 6 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n6.p%p

Abstract

Kualitas Pelayanan Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) merupakan bagian dari kegiatan operasional Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sidoarjo, sesuai dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomer 22 Tahun 2005 pasal 4 Tentang Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat, yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan umum dan memfasilitasi dan mengklarifikasi segala bentuk aduan masyarakat dan mengkorfirmasi aduan tersebut kepada dinas terkait. Berdasarkan pasal 2 dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomer 22 Tahun 2005 Tentang Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat, menjelaskan bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat dibentuk Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo disingkat P3M. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini mengambil sampel sejumlah 37 orang dari keseluruhan pengguna pelayanan Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) di tahun 2014 yaitu berjumlah 237. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan angket, dokumentasi, dan observasi. Adapun data yang sudah diolah dalam tabel akan dideskripsikan sesuai dengan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pengolahan data, kriteria penilaian masing-masing item pertanyaan dalam angket didominasi oleh penilaian efektif dan sangat efektif. Adapun prosentase skor terendah dalam penelitian ini adalah 66,08%, indikator hasil data prosentasi terendah adalah pada pemulihan yakni berkaitan dengan Ketepatan petugas dalam pemecahan masalah yang diadukan. Sementara skor prosentase tertinggi adalah 73,69% skor tertinggi diperoleh pada indikator aksesibelitas dan fleksibelitas tentang Prosedur P3M dalam pelayanan pengaduan yang jelas dan mudah, Kesesuaian prosedur P3M dalam pemberian pelayanan, serta Pemahaman mengenai prosedur P3M dalam pelayanan yang dimengerti dan dipahami. Jadi, penelitian yang berjudul Kualitas Pelayanan Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) di Kabupaten Sidoarjo dinyatakan baik, dengan rincian skor prosentase yang diperoleh dalam indikator profesionalisme dan kemampuan mendapatkan skor prosentase sebesar 69,62%, untuk indikator sikap dan kebiasaan mendapatkan skor prosentase sebesar 69,12, selanjutnya indikator keandalan dan kepercayan mendapatkan skor prosentase sebesar 67,16%, dan kemudian indikator reputasi dan kredibelitas mendapatkan skor prosentase 67,38. Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M)
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Kajian Pada Pengurusan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya) ERMA WIDYA LESTARI
Publika Vol 3 No 6 (2015)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v3n6.p%p

Abstract

Sebagai Negara Hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi status hukum atas setiap peristiwa yang dialami oleh penduduknya, sehingga diperlukan penataan administrasi kependudukan. Penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi Kependudukan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kebijakan Administrasi Kependudukan. Salah satu bentuk administrasi kependudukan adalah akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang berisi tentang peristiwa kelahiran dan identitas seseorang sebagai bukti otentik pengakuan anak dari orang tua dengan perkawinan yang sah. Di Kota Surabaya, penyelenggaraan administrasi kependudukan masih mengalami beberapa kendala, salah satunya adalah rendahnya partisipasi yang diberikan masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran. Skripsi inimengangkat permasalahan tentang “Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya?”. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan Teori Tingkat Kesukarelaan Partisipasi Masyarakat oleh Dusseldorp yang membedakan beberapa tingkatan dalam partisipasi yaitu Partisipasi Spontan, Partisipasi Terinduksi, Partisipasi Tertekan Oleh Kebiasaan, Partisipasi Tertekan oleh Sosial-Ekonomi, dan Partisipasi Tertekan Oleh Peraturan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah sebanyak 100 responden yang ditentukan secara Insidental (kebertulan). Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif-kuantitatif dengan mengelompokkan karakteristik responden berdasarkan tingkat partisipasi yang diberikan responden yang kemudian divariasikan berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan, dan penghasilan Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran sebanyak 63% dilakukan oleh responden secara spontan atau atas dasar kesadaran diri sendiri; sebanyak 16% dilakukan secara terinduksi atau adanya pengaruh dan dorongan dari pihak lain; sebanyak 5% dilakukan karena adanya pengaruh kebiasaan atau adat dalam masyarakat baik nilai dan norma yang ada di masyarakat; sebanyak 8% dilakukan karena adanya pengaruh dari kehidupan sosial masyarakat dan keadaan ekonomi atau status ekonomi responden; dan sebanyak 8% dilakukan karena adanya rasa takut pada peraturan atau takut akan sanksi (denda) jika tidak mentaati peraturan yang berlaku. Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan penghasilan maka pada kelompok responden dengan partisipasi spontan dapat diketahui bahwa responden dalam kelompok ini didominasi oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK/MA. Berdasarkan jenis pekerjaan, didominasi oleh responden) yang bekerja sebagai pegawai swasta, dan menurut penghasilan didominasi oleh masyarakat (responden) yang memiliki penghasilan Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 1.999.000, Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol. 8 No. 3 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol. 6 No. 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 6 (2017) Vol 5 No 5 (2017) Vol 5 No 4 (2017) Vol 5 No 3 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 11 (2016) Vol 4 No 10 (2016) Vol 4 No 9 (2016) Vol 4 No 8 (2016) Vol 4 No 7 (2016) Vol 4 No 6 (2016) Vol 4 No 5 (2016) Vol 4 No 4 (2016) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 8 (2015) Vol 3 No 7 (2015) Vol 3 No 6 (2015) Vol 3 No 5 (2015) Vol 3 No 4 (2015) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue