cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suci Megawati
Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id
Phone
+6281342706458
Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Publika
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 2354600X     DOI : https://doi.org/10.26740/publika.v9n2
Core Subject : Social,
Social Sciences
PUBLIKA is available for free (open access) to all readers. The articles in PUBLIKA include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4 No 4 (2016)" : 15 Documents clear
ANALISIS KESIAPAN PELAYANAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN ELEKTRONIK (E-SKP) DI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR MERNA ADE LESTARI
Publika Vol 4 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n4.p%p

Abstract

Abstrak Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik mengharuskan pemerintah untuk melakukan reformasi pelayanan publik dengan cara meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan secara menyeluruh baik barang, jasa dan atau pelayanan administratif. Salah satu lembaga pemerintahan yang mencoba menerapkan prinsip e-government dalam memberikan pelayanan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, yaitu dengan mulai membangun Sertifikat Kelayakan Pengolahan Elektronik (E-SKP). Sebelum masuk pada tahap pelaksanaan E-SKP, perlu diperhatikan tahapan persiapannya agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesiapan perangkat penyelenggara pelayanan sertifikat kelayakan pengolahan elektronik (E-SKP) di Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah 4 lapis struktur dalam Kerangka Arsitektur E-Government yang tertuang dalam Inpres No. 3 tahun 2003, yang meliputi: 1) Akses; 2) Portal Pelayanan Publik; 3) Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi; dan 4) Infrastruktur dan Aplikasi Dasar. Narasumber dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling dengan satu key informant. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis mengguakan teknik analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur sudah cukup siap untuk menyelenggarakan pelayanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan Elektronik (E- SKP), hal ini terlihat dari sudah tersedianya empat lapis struktur Kerangka Arsitektur E-Government yang tertuang dalam Inpres No. 3 Tahun 2003. Saran yang diberikan yaitu untuk menyediakan fasilitas komputer khusus bagi UPI, dan segera merancang peraturan terkait legalitas E-SKP. Kata Kunci: E-Government, Kesiapan E-Government
PENGARUH E-PERFORMANCE TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA SURABAYA SITI ISTIQOMAH
Publika Vol 4 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n4.p%p

Abstract

Abstrak E-Government merupakan salah satu isu kebijakan publik yang mengalami perkembangan yang signifikan. Salah satu penyebabnya adalah perkembangan pola pikir masyarakat yang kritis menuntut adanya efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Salah satu daerah yang telah menerapkan e-Government adalah Kota Surabaya dengan salah satu programnya yakni e-Performance. Latar belakang dibuatnya e-Performance karena buruknya dan lambannya kinerja pegawai sehingga harapannya dengan adanya penilaian kinerja melalui e-Performance mampu meningkatkan kinerja pegawai pemerintah Kota Surabaya. Kenyataannya, e-Performance belum sepenuhnya mampu memperbaiki kinerja pegawai khususnya pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Surabaya. Menurut Rivai dkk (2005), kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi faktor lain salah satunya yakni kepuasan kerja. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh e-Performance terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Surabaya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara menyebar angket kepada seluruh pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Surabaya yang berjumlah 57 orang (sampel jenuh) meskipun pada kenyataannya yang kembali kepada peneliti sebanyak 32 kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa e-Performance berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Surabaya dengan kekuatan pengaruhnya sebesar 21,9%, sedangkan sisanya 78,1(%) dipengaruhi variabel lain diluar e-Performance. Hasil penelitian ini juga menunjukkan e-Performance paling besar memberikan pengaruh terhadap kepuasan pada promosi dengan kontribusi pengaruhnya yakni sebesar 20,1% sedangkan dua indikator yakni kepuasan pada gaji dan pengawasan, e-Performance tidak memberikan pengaruh yang berarti bagi kedua indikator ini. Kata Kunci : e-Government, e-Performance, Kepuasan Kerja
EVALUASI PROGRAM PENYEDIAAN FASILITAS AIR BERSIH BERBASIS PENGELOLAAN MASYARAKAT DI DESA SENDANGHARJO KECAMATAN NGASEM KABUPATEN BOJONEGORO INNA PUSPITA WULANDARI
Publika Vol 4 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n4.p%p

Abstract

Abstrak Adanya Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat di Desa Sendangharjo ini disebabkan oleh kurangnya ketersediaan fasilitas air bersih. Sebelum tahun 2010 masyarakat Desa Sendangharjo untuk mendapatkan air bersih harus mencari ke desa lain yang berjarak kurang lebih 3-5 km terutama pada musim kemarau. Melihat kondisi ini, tahun 2010 dibangunlah penyediaan fasilitas air bersih melalui Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat. Untuk dapat mengelola hingga melestarikan program dibentuklah Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM). Program ini telah berlangsung selama lima tahun di Desa Sendangharjo, perlu adanya evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pencapaian program dari segi biaya, manfaat, kecukupan dan ketepatan sasaran serta mengetahui respon masyarakat mengenai Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat ini. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat di Desa Sendangharjo. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan informasi adalah purposive sampling dimana subyek penelitian yang dipilih merupakan pihak yang mengetahui dan memahami mengenai Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat. Sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Penyediaan Fasilitas Air Bersih Berbasis Pengelolaan Masyarakat ini belum seluruhnya berjalan sesuai dengan tujuannya, masih terdapat kendala dari segi efisiensi masih ada warga yang telat membayar, dari segi perataan distribusi air telat, selain itu belum semua warga menggunakan fasilitas air bersih. Di sisi lain banyak manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya program ini. Melihat masalah yang terjadi, saran yang dapat diberikan adalah adanya sosialisasi kepada masyarakat dan ketegasan hukum mengenai sanksi bagi yang telat membayar, pembangunan sarana penampungan air cadangan, perlu adanya penggerak untuk menjalankan koperasi simpan pinjam Tirto Rahayu Widodo. Kata Kunci : Evaluasi, Fasilitas Air Bersih, HIPPAM
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)  DI KABUPATEN PONOROGO (Studi pada Pemberdayaan Gapoktan Margo Rejeki di Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo) ARIN SUGIARTI
Publika Vol 4 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n4.p%p

Abstract

Abstrak Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan pada masyarakat yang tidak berdaya untuk dapat mengatasi masalah yang dihadapi dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri. Salah satu upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat petani ialah melalui program Pengembangan Usaha Agribisnsi Perdesaan (PUAP). PUAP diawali dengan proses peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan PUAP di lapangan. Melalui PUAP dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan dari aspek permodalan, akses pasar dan teknologi serta masih lemahnya manajemen usaha tani yang menyebabkan ketidakberdayaan pada masyarakat petani. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pemberdayaan masyarakat petani melalui program PUAP di Kabupaten Ponorogo dengan mengambil studi pada pemberdayaan Gapoktan Margo Rejeki. Subjek penelitian terdiri dari Tim Teknis PUAP, Tenaga Pendamping dan masyarakat petani anggota Gapoktan PUAP. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat petani melalui program PUAP di Gapoktan Margo Rejeki dapat dilihat dari aspek sasaran, teknik dan tujuan. Dari aspek sasaran yaitu masyarakat petani yang tergabung dalam kelembagaan Gapoktan yang berada pada desa miskin sesuai dengan data Badan Pusat Statistik dan PNPM-Mandiri. Kelembagaan Gapoktan Margo Rejeki masih lemah karena masih adanya kesenjangan hubungan yang jauh antara masyarakt petani biasa dengan kelembagaan yang berdampak pada banyaknya usaha agribisnis yang dikelola di Gapoktan tidak dapat berkembang. Dari segi teknik, Gapoktan masih belum mampu mengembangkan inovasi usaha pengolahan produk pemberi nilai tambah karena rendahnya kesadaran masyarakat petani dan kecilnya intensitas pemberian pelatihan dari tenaga pendamping. Dari aspek tujuan,sudah dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat petani sehingga dapat digunakan dalam pengembangan usaha agribisnis di Gapoktan Margo Rejeki, namun tidak semua usaha tersebut dapat berkembang dengan baik sehingga masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan anggota. Peningkatan kemampuan dan keterampilan tidak terjadi pada semua masyarakat petani anggota Gapoktan dan hanya terjadi pada masyarakat petani tertentu saja yaitu pengurus kelembagaan Gapoktan. Jenis usaha yang dapat berkembang hanya pada unit usaha simpan pinjam sehingga hanya dapat memudahkan akses petani terhadap permodalan, sedangkan untuk kontribusi peningkatan produksi dan pendapatan masih sangat kecil. Kata Kunci: Strategi, Pemberdayaan, program PUAP
KUALITAS PELAYANAN WEEKEND SERVICE (PROGRAM LAYANAN AKHIR PEKAN) DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GRESIK SILVIA RACHMADANI
Publika Vol 4 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n4.p%p

Abstract

Abstrak Weekend Service (Program Layanan Akhir Pekan) merupakan salah satu inovasi dibidang layanan pertanahan yang dilaksanakan sejak bulan November 2014 sesuai dengan Surat Edaran Nomor 12 / SE / XI / 2014 tentang pelayanan pertanahan hari Sabtu dan Minggu di lingkungan Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, yang mana kantor pertanahan membuka pelayanan di luar hari kerja yaitu pada akhir pekan atau Sabtu dan Minggu. Weekend Service (Program Layanan Akhir Pekan) dimaksudkan untuk percepatan layanan pertanahan tertentu serta membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja. Salah satu Badan Pertanahan Nasional yang menerapkan layanan ini adalah Badan Pertanahan nasional Kabupaten Gresik. Dalam memberikan pelayanan Weekend Service (Program Layanan Akhir Pekan), BPN dituntut untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat untuk terciptanya kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 60 orang pemohon. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini terdiri dari Bukti fisik (tangibles), Kehandalan (reliability), Daya tanggap (responssiveness), Jaminan (assurance), Empati (empaty). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan Weekend Service (Program Layanan Akhir Pekan) di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik secara garis besar dapat dikatakan baik. Adapun perolehan nilai prosentase tertinggi yaitu pada indikator Empathy/Empati 83,33% dengan hasil tertinggi didukung oleh item pernyataan nomor 5 yakni terkait petugas melayani dan menghargai setiap pelanggan dengan nilai prosentase sebesar 84%. Dan prosentase terendah diperoleh pada indikator Responsiveness/Daya Tanggap Empati 76,05% yang dipengaruhi oleh item pernyataan nomor 2 terkait petugas melakukan pelayanan dengan cepat mendapatkan nilai sebesar 73,33%. Dari keseluruhan kualitas pelayanan Weekend Service (Program Layanan Akhir Pekan) yang diberikan memperoleh nilai rata-rata sebesar 79,09% atau dinyatakan “Puas”, yang artinya layanan weekend service (program layanan akhir pekan) di Badan Pertanahan Kabupaten Gresik telah berkualitas. Kata Kunci: Weekend Service (Program Layanan Akhir Pekan), Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan
DAMPAK KEGIATAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) BAGI MASYARAKAT DESA BARENG KECAMATAN SUGIHWARAS KABUPATEN BOJONEGORO ALFAN SYUKRAN
Publika Vol 4 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n4.p%p

Abstract

Abstrak BUM Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kebijakan tersebut dilakukan karena terdapat sekitar 33.000 desa yang masuk dalam kategori desa tertinggal atau membutuhkan perhatian khusus. Dalam penelitian ini, terdapat potensi BUM Desa Bareng yang telah menjadi pilot project dan setiap tahunnya mengalokasikan 10% dari SHU untuk bantuan sosial. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dampak kegiatan BUM Desa di Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluatif dengan menggunakan mix methods melalui strategi campuran tidak berimbang. Pendekatan kuantitatif mengambil sampel 53 anggota BUM Desa Bareng. Subjek penelitian pendekatan kualitatif terdiri dari Kepala BUM Des Bareng, Bendahara BUM Desa Bareng, Bagian Sektor rill, dan anggota BUM Desa Bareng. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan cara pengolahan data, pengoorganisasian data dan penemuan hasil. Sedangkan analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUM Desa Bareng sangat berdampak pada penguatan kapasitas kelembagaan BUM Desa, sangat berdampak pada peningkatan kemampuan pengelolaan usaha BUM Desa yang berbasis pada pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peluang pasar, sangat berdampak pada peningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa, sangat berdampak pada peningkatan kreativitas, inovasi dan variasi usaha BUM Desa, berdampak pada pengembangan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga, dan sangat berdampak dalam menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga. Tetapi dalam data kualitatif membuktikan bahwa program usaha bank sampah tidak berdampak dalam memenuhi kebutuhan anggota, memberikan penyadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah, dan meningkatkan kebersihan lingkungan. Kegiatan BUM Desa Bareng juga sangat berdampak pada jumlah lapangan pekerjaan menjadi terbuka. Hal tersebut didukung dengan data kualitatif yang menyatakan bahwa adanya BUM Desa Bareng dapat membuka lapangan kerja, meskipun belum sepenuhnya. Kata Kunci: Dampak, BUM Desa, program usaha
EFEKTIVITAS SITEM ELECTRONIC MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (E- Musrenbang) DI KECAMATAN TAMBAKSARI KOTA SURABAYA RENY DWI KARUNIAWATI
Publika Vol 4 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n4.p%p

Abstract

Abstrak E-musrenbang merupakan sistem perencanaan pembangunan nasional yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dimana usulan pembangunan dari masyarakat tidak dilakukan secara manual tetapi difasilitasi oleh sistem aplikasi (online) yang bisa diakses di website musrenbang.surabaya.go.id. Munculnya e-musrenbang ditandai dengan banyaknya permasalahan tentang banyaknya usulan yang masuk dalam bentuk cetak (hard copy), proses rekapitulasi yang lama dan anggaran yang diberikan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu mulai Tahun 2009 Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya menciptakan inovasi berbentuk electronic government yang disebut dengan e- musrenbang untuk membantu merencanakan pembangunan di Kota Surabaya yang mengacu pada Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tantang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Salah satu instansi pemerintahan yang menerapkan sistem e- musrenbang adalah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas sistem e-musrenbang di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang mengacu pada variabel pengukuran efektivitas yang meliputi sistem quality, information quality, service quality, user, user satisfaction, dan net benefits (DeLone & McLean, 2003). Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 51 orang dari populasi 104 orang. Sedangkan Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem e-musrenbang di kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dapat dikatakan sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari penilaian setiap sub variabel dengan rincian skor sistem quality 87,7%, information quality 87,2%, service quality 87,1%, user 87,8%, user satisfaction 86,5%, dan net benefits 88,2%. Berdasarkan hasil prosentase nilai responden tersebut maka efektivitas sistem e-musrenabng di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dapat diakatakan sangat efektif. Kata Kunci : Efektivitas, Electronic Government, Electronic Musrenbang
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU KHADIJAH KELURAHAN KEJAWANPUTIH TAMBAK KECAMATAN MULYOREJO KOTA SURABAYA SULUSI MAIZU
Publika Vol 4 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n4.p%p

Abstract

Abstrak Kebijakan Pos Paud Terpadu adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia nol sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Program Pos PAUD Terpadu diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 tentang Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu. Pos PAUD Terpadu Khadijah dipilih karena permasalahan implementasinya yang komplek, permasalahan tersebut menyangkut ketepatan fasilitas pembelajaran serta kurang dukungan dari masyarakat untuk berjalannya program. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program Pos PAUD Terpadu Khadijah Kelurahan Kejawanputih Tambak Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sementara itu, fokus penelitian ini menggunakan model implementasi Edward III yang meliputi: 1) Variabel Komunikasi; 2) Variabel Sumber Daya; 3) Variabel Disposisi atau Sikap; 4) Variabel Struktur Birokrasi; Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Program Pos PAUD Terpadu Khadijah cukup berhasil, ini dapat dilihat dari 1) Variabel Komunikasi, dalam penyampaian informasi program Pos PAUD Terpadu disampaikan melalui sosilasisasi dilakukan rutin setiap satu bulan sekali terkait dengan informasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. 2) Sumber daya manusia, para pendidik sebanyak 8 orang, hal tersebut sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Sumber daya anggaran terdapat dari berbagai pihak yaitu PNPM Mandiri, orangtua melalui SPP, BOP Provinsi dan BOP Kota. Sumber daya fasilitas, sarana dan prasarana yang digunakan untuk ruangan pembelajaran berada dilantai dua sehingga membahayakan peserta didik. Peralatan menunjang untuk pembelajaran seperti Alat Pembelajaran Edukasi (APE) terlihat berserakan digudang. 3) Variabel Disposisi atau sikap, sikap bunda sangat kreatif dalam memberikan pmbelajaran 4) Variabel Struktur Birokrasi, Standar Operating Prosedures (SOPs) yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Terdapat variabel yang dominan untuk menyukseskan Pos PAUD Terpadu Khadijah ialah variabel Disposisi atau sikap. Kendala yang terjadi seputar kurangnya fasilitas yang disediakan serta permasalahan bunda yang membawa anaknya untuk mengajar. Dengan demikian, sebaiknya ada pergantian ruangan dilakukan ditempat yang aman untuk anak-anak serta lebih berkomitmen lagi dalam melaksanakan program, sehingga dapat sesegera mungkin untuk mencapai tujuannya. Kata Kunci: Implementasi, program Pos PAUD Terpadu
PENERAPAN KECAMATAN INTRANET DI KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO IZZATUL MUFIDAH
Publika Vol 4 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n4.p%p

Abstract

Abstrak Tuntutan akan penyelenggaran pemerintah yang baik diarahkan pada terwujudnya efisiensi, efektivitas, dan clean government. Selaras dengan hal tersebut, pemerintah menyadari bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien harus dilakukan langkah-langkah perubahan salah satunya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi. Kecamatan Sukodono membuat inovasi Kecamatan Intranet yang merupakan “website internal” antara kecamatan Sukodono dan 19 desa. Inovasi ini ditujukan untuk memberikan pelayanan administrasi agar lebih mudah dan untuk mewujudkan penyampaian informasi dan komunikasi, e-mailing dan sharing data antara pemerintah desa dengan kecamatan secara elektronik, serta mewujudkan pengelolaan surat menyurat dan pengarsipan secara elektronik di sekretariat Kecamatan Sukodono. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan fokus yang digunakan pada penelitian penerapan kecamatan intranet di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo adalah delapan elemen sukses manajemen proyek e-Government yaitu political environment, leadership, planning, sstakeholders, budget, technology dan innovation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kecamatan intranet di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo sudah berjalan dengan baik meskipin belum maksimal karena masih terdapat beberapa kendala. Hal ini dilihat dari elemen political environtment yang termasuk dalam tipe proyek Buttom Up Project (BUP), elemen leadership yaitu peran dan tanggung jawab camat sebagai pemimpin sudah cukup baik, elemen planning yaitu perencanaan awal penerapan kecamatan intranet berasal dari masalah administrasi pemerintahan di kecamatan dan desa, elemen stakeholders yang mendukung penuh dan menjalankan perannya dengan baik, elemen transparency/visibility dibuktikan dengan adanya rapat koordinasi satu minggu sekali, elemen budget yaitu anggaran yang berasal dari kecamatan dan APBDes, elemen technology sudah baik meskipun jaringan terkadang mengalami trouble, dan elemen innovation yaitu akan dikembangkan lagi menjadi pelayanan online. Kata Kunci: electronic government, intranet.
MODEL  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KONSEP PERTANIAN PERKOTAAN (URBAN FARMING)  (Studi Pada Kelompok Tani Elok Mekar Sari Kelurahan Semolowaru Kota Surabaya) ATIKA KRISNAWATI
Publika Vol 4 No 4 (2016)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v4n4.p%p

Abstract

Abstrak Pemberdayan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pertanian mencanangkan konsep pertanian perkotaan (urban farming) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep pertanian perkotaan merupakan program yang dicetuskan sebagai upaya untuk tetap menjaga kualitas hidup yang memang didesain untuk dikembangkan di perkotaan padat yang tidak mempunyai jumlah lahan kosong yang besar. Konsep pertanian perkotaan telah menyebar di 31 Kecamatan di Surabaya, termasuk juga pada Kelompok Tani Elok Mekar Sari Kelurahan Semolowaru. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengamati dan mendeskripsikan suatu keadaan tentang model pemberdayaan masyarakat melalui konsep urban farming pada Kelompok Tani Elok Mekar Sari Kelurahan Semolowaru Kota Surabaya dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu untuk pengambilan sumber data menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk mendeskripsikan model pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan model agen pembaharu dengan pendekatan CIPOO (context-input-process output dan outcome). Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemberdayaan masyarakat jika dilihat dengan pendekatan CIPOO beberapa pendekatan belum terpenuhi. Jika dilihat dari segi aspek kelembagaan, aspek sistem manajemen, aspek organisasi dan aspek penguasaan materi pemberdayaan pada Kelompok Tani Elok Mekar Sari sebagai agen pembaharu sudah berjalan dengan baik hal ini ditandai dengan telah tersusunnya program kerja. Berdasarkan input-process dan output-outcome sudah baik hal ini ditandai dengan peningkatan produktivitas, akan tetapi masalahnya adalah minimnya sumberdaya manusia dan tempat yang digunakan sebagai tempat produksi. Sebagai agen pembaharu Kelompok Tani Elok Mekar Sari berada pada tahap keberdayaan II, yaitu sebagai mitra/pendamping dalam implementasi program pendampingan masyarakat. Hal ini ditandai dengan terus berjalannya kegiatan pemberdayaan dan telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. Adapun rekomendasi yang bisa diberikan adalah seharusnya Kelompok Tani Elok Mekar Sari bekerja sama dengan kelurahan untuk membentuk susunan AD/ART. Selain itu sebaiknya pemerintah dalam memberikan sosialisasi urban farming kepada masyarakat lebih ditingkatkan, serta lebih berusaha memberikan fasilitas berupa tempat yang digunakan oleh Kelompok Tani Elok Mekar Sari sebagai rumah produksi. Kata Kunci: Model Pemberdayaan, Agen Pembaharu, Urban Farming

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol. 8 No. 3 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol. 6 No. 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 6 (2017) Vol 5 No 5 (2017) Vol 5 No 4 (2017) Vol 5 No 3 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 11 (2016) Vol 4 No 10 (2016) Vol 4 No 9 (2016) Vol 4 No 8 (2016) Vol 4 No 7 (2016) Vol 4 No 6 (2016) Vol 4 No 5 (2016) Vol 4 No 4 (2016) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 8 (2015) Vol 3 No 7 (2015) Vol 3 No 6 (2015) Vol 3 No 5 (2015) Vol 3 No 4 (2015) Vol 3 No 3 (2015) Vol 3 No 2 (2015) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 3 (2014) Vol 2 No 2 (2014) Vol 2 No 1 (2014) Vol 1 No 3 (2013) Vol 1 No 2 (2013) Vol 1 No 1 (2013) More Issue