Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PROGAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KOTA SURABAYA Bonifasius Efsiko Nugroho; Galih Wahyu Pradana
Publika Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n3.p155-166

Negara Indonesia memiliki peringkat keempat dengan tingkat penduduk terpadat di dunia, memiliki jumlah populasi penduduk 269 juta jiwa. Hal tersebut bisa dilihat pada kepadatan penduduk yang terjadi di kota-kota besar salah satunya kota Surabaya dimana setiap tahun jumlah penduduk di kota Surabaya semakin bertambah. Seiring pesatnya pertumbuhan penduduk tersebut, persediaan tanah sebagai sumber pembangunan perumahan yang menjadi kebutuhan masing-masing individu menjadi semakin terbatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang peran pemerintah kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas hidup melalui program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Fokus penelitian ini adalah peran pemerintah menurut Siagian (2000 : 142-150) ada lima fungsi dari pemerintah, yaitu sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksanaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (literatur review) dimana di dalam perpustakaan mengkaji literatur yang merupakan sumber primernya dari jurnal-jurnal terdahulu. Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan secara umum, peran pemerintah telah berhasil melaksanakan program rehabilitas sosial RTLH kota Surabaya dengan hasil yang cukup baik dilihat dari lima aspek yaitu stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksanaan. Walikota Surabaya perluh meninjau ulang pelaksanan program rehabilitasi sosial RTLH agar tepat sasaran bagi penerimaan manfaat program rehabilitasi Sosial RTLH. Pemerintah camat, lurah ikut andil mensukseskan dan memantau langsung pelaksanana program rehabilitasi RTLH kota Surabaya. Sosialisasi perlu ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi Informasi. Kata Kunci: Peran pemerintah, program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, kota Surabaya. The country of Indonesia is ranked fourth with the most populous level in the world, has a population of 269 million. This can be seen in the population density that occurs in big cities, one of which is the city of Surabaya, where every year the population of the city of Surabaya is increasing. Along with the rapid population growth, the supply of land as a source of housing development which is the need of each individual becomes increasingly limited. The purpose of this research is to examine to provide a clear and comprehensive picture of the role of the Surabaya city government in improving the quality of life through the social rehabilitation program for unfit for habitation. The focus of this research is the role of government according to Siagian (2000: 142-150) there are five functions of the government, namely as a stabilizer, innovator, modernizer, pioneer, and implementation. The research method used is descriptive qualitative with a literature review approach where the library studies the literature which is the primary source of previous journals. Data analysis used is data collection, data reduction, data presentation, and concluding. The results of the study can be concluded that in general, the role of the government has succeeded in implementing the RTLH social rehabilitation program in the city of Surabaya with good results seen from five aspects, namely stabilizers, innovators, modernizers, pioneers, and implementation. The Mayor of Surabaya needs to review the implementation of the RTLH social rehabilitation program so that it is right on target for receiving the benefits of the RTLH Social rehabilitation program. The government of the sub-district head and village head has contributed to the success and direct monitoring of the implementation of the Surabaya RTLH rehabilitation program. Socialization needs to be improved again by taking advantage of developments in information technology Keywords: The role of government, a social rehabilitation program for unfit for habitation, the city of Surabaya.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS TINGKAT SMA DI SURABAYA Achmad Nur Taufik; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n3.p139-154

Pendidikan inklusif adalah penyelenggaraan pendidikan yang mensyaratkan penyandang disabilitas untuk dapat belajar di sekolah terdekat dan dalam suasana di kelas biasa bersama teman-teman seusianya (Jauhari, 2017), untuk mewujudkan kesetaraan belajar karena penyandang disabilitas memiliki resiko yang tinggi dalam dunia kerja (Rahaju et al., 2020). Artikel ini berfokus kepada pendidikan tingkat SMA, karena SMA dinilai telah memiliki kematangan untuk siap terjun ke masyarakat, sehingga diperlukannya kemampuan komunikasi yang tinggi dalam meningkatkan kualitas hidupnya (Simões et al., 2015). Pendidikan inklusif diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur. Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan pendidikan inklusif dalam mewujudkan kesetaraan belajar untuk PDBK tingkat SMA di Surabaya. Artikel ini dianalisis menggunakan teori Van Metter dan Van Horn, terdapat enam variabel, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya yang dipakai, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik.(Nugraha et al., 2019). Hasil dari penelitian ini adalah meski kesetaraan belajar sudah di terapkan sejak lama, namun dapat dilihat bahwa kesetaraan belajar masih belum merata kepada para penyandang disabilitas, karena ditempatkan di sekolah khusus, sehingga kurang mendapatkan sosialisasi dengan teman sebayanya yang normal. Oleh karena itu dikeluarkannya kebijakan pendidikan inklusif yang diharapkan dapat memaksimalkan kesetaraan belajar tersebut, terutama bagi para PDBK di Surabaya. Kata Kunci : Implementasi, Pendidikan Inklusif, Kesetaraan, Penyandang Disabilitas Inclusive education is the provision of education that requires persons with disabilities to be able to study at a nearby school and in an ordinary classroom atmosphere with friends of his age (Jauhari, 2017), to achieve equality in learning because people with disabilities have a high risk in the world of work (Rahaju et al. ., 2020). This article focuses on Senior High School level education, because Senior High School is considered to have the maturity to be ready to enter society, so that high communication skills are needed in improving the quality of life (Simões et al., 2015). Inclusive education is regulated in the Regulation of the Governor of East Java Province Number 30 of 2018 concerning the Implementation of Inclusive Education in East Java Province. This article uses descriptive qualitative methods with data collection techniques, namely through literature study. The purpose of this study is to describe the application of inclusive education in realizing learning equality for Senior High School level disabilities student in Surabaya. This article is analyzed using Van Metter and Van Horn theory, there are six variables, namely standards and policy objectives, resources used, communication between organizations, characteristics of implementing agents, and social, economic, and political conditions (Nugraha et al., 2019. ). The results of this study are that although equality of learning has been applied for a long time, it can be seen that equality of learning is still not evenly distributed among persons with disabilities, because they are placed in special schools, so they do not get socialization with normal peers. Therefore the issuance of an inclusive education policy which is expected to maximize the equality of learning, especially for disabilities student in Surabaya. Keywords: Implementation, Inclusive Education, Equitability, Disability

KAMPUNG ANAK NEGERI SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN Vivi Roudlotus Syarifah; Indah Prabawati
Publika Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n3.p167-180

Kampung Anak Negeri merupakan salah satu program yang didirikan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya pada tahun 2009 untuk menangani permasalahan anak jalanan melalui proses pembinaan dan pendampingan. Kampung Anak Negeri memberikan fasilitas berupa pendidikan, pelatihan maupun tempat tinggal bagi anak jalanan hingga mereka mampu hidup lebih baik dan berperilaku normatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait implementasi Program Kampung Anak Negeri dan dianalisis menggunakan Teori Keberhasilan Implementasi menurut George C. Edward III dengan metode penelitian studi pustaka. Hasil penelitian berdasarkan empat variabel dalam teori tersebut, Program Kampung Anak Negeri dinilai mampu mengurangi jumlah anak jalanan di Surabaya. Namun pada variabel sumber daya ditemukan kendala terkait kurangnya jumlah pendamping sehingga berdampak pada banyaknya pelanggaran yang dilakukan anak binaan serta minimnya daya tampung di Kampung Anak Negeri. Pada variabel struktur birokrasi, masih terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur) yang belum dilaksanakan yang belum dilaksanakan dengan baik karena masih ditemukan anak binaan yang berasal dari luar Surabaya, sedangkan pada variabel komunikasi dan disposisi tidak ditemukan hambatan. Saran dalam penelitian ini adalah perlunya penambahan jumlah pendamping dan daya tampung anak binaan khususnya yang berjenis kelamin perempuan serta menjalankan seluruh SOP sehingga tujuan Program Kampung Anak Negeri dapat terlaksana dengan baik. Kata Kunci: implementasi, kampung anak negeri, anak jalanan. Kampung Anak Negeri is one of the programs established by the Surabaya City Social Service in 2009 to deal with street children through a process of mentoring and mentoring. Kampung Anak Negeri provides facilities in the form of education, training and shelter for street children so that they are able to live better and behave in a normative way. This study aims to provide an overview regarding the implementation of the Kampung Anak Negeri Program. This study was analyzed using the Theory of Implementation Success according to George C. Edward III with a literature study research method. The results of the study are based on the four variables in the theory, the Kampung Anak Negeri Program is considered capable of reducing the number of street children in Surabaya. However, in the resource variable, constraints were found related to the lack of the number of assistants so that it had an impact on the number of violations committed by the assisted children and the lack of capacity in Kampung Anak Negeri. In the bureaucratic structure variable, there are still SOP (Standard Operating Procedures) that have not been implemented that have not been implemented properly because there are still assisted children who come from outside Surabaya, while in the communication and disposition variables there are no obstacles. The suggestion in this research is the need to increase the number of assistants and the capacity of the assisted children, especially those of the female gender, and to carry out all SOP so that the objectives of the Kampung Anak Negeri Program can be implemented properly. Keywords: implementation, village children country, street children.

INOVASI PROGRAM SAHAJA ( SATU HARI JADI ) KELILING DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI Sulis Setyowati; Meirinawati Meirinawati
Publika Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n3.p267-282

Pelayanan kependudukan merupakan salah satu pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adanya permasalahan yang dikeluhkan masyarakat membuat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil berupaya membuat inovasi yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan, yaitu program SaHaJa atau satu hari jadi Keliling. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui, menganalisis dan mendiskripsikan mengenai program sahaja(satu hari jadi) keliling dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kediri. Metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif menggunakan atribut inovasi oleh Rogers yaitu 1) Relative advantage, 2)Compability, 3)Complexity ,4)Triability dan 5)Observability.Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan studi kepustakaan , wawancara dan observasi data Sedangkan teknik analisis data menggunakan menggunakan tiga cara menurut Miles and Huberman yaitu pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil yang didapat pada aspek Relative Advantage menunjukkan bahwa keuntungan yang didapat yaitu sistem jemput bola dan dokumen yang langsung jadi. Atribut Compability yaitu pelayanan sahaja keliling sudah sesuai karena sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kediri. Atribut Complexity yaitu kendala jaringan pada wilayah pucuk gunung. Atribut Triability menunjukkan bahwa pelayanan Sahaja Keliling ini diterima masyarakat karena banyaknya masyarakat yang antusias akan pelayanan ini. Atribut Observability hasilnya yaitu masyarakat dapat melihat jelas bahwa waktu pelayanan lebih cepat dari yang dikantor dan juga dari segi dokumen yang dapat jadi tanpa harus menunggu lama. Optimalisasi pelayanan yang sudah berjalan dengan baik ini diharapkan hingga ke depannya tetap berjalan dengan baik. Kata kunci: Inovasi Pelayanan, Administrasi Kependudukan, Sahaja Keliling Population service is one of the public services needed by community. The existence of problems that community has complained has made Department of Population and Civil Registration strive to make innovations that aim to make it easier for the community to receive services, namely SaHaJa program . The research objective is to find out, analyze and describe the mobile sahaja program in an effort to improve the quality of services in the population and civil registration services of Kediri regency. method used is descriptive qualitative research using the attributes of innovation by Rogers, namely 1) Relative advantage, 2) Compability, 3) Complexity, 4) Triability and 5) Observability. Data collection techniques using library research, interviews and data observation, data analysis using three ways according to Miles and Huberman, namely data collection, data processing, data presentation. Results of Relative Advantage show, benefits obtained are the ball pick system and documents that are immediately finished. Compatibility attribute, mobile service is appropriate because in accordance with the problems and needs by community. Attribute Complexity is the network constraint in the top of the mountain. Triability attribute shows that Mobile Sahaja service is accepted by the community because many people are enthusiastic about this service. Observability attribute, that the public can see clearly that the service time is faster than the office and also in terms of documents that can be done without having to wait long. hoped that the optimization of services that have been going well will continue to run well in the future. Keyword: Service Innovation, Demography Administration, Sahaja Mobile

PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA TANI BETET DALAM ERA NEW NORMAL DI DESA BETET KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK Widiartiningtyas Widiartiningtyas; Galih Wahyu Pradana
Publika Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n3.p307-322

Adanya wabah Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 pada awal Maret tahun 2020 mendorong pemerintah menerbitkan kebijakan-kebijakan baru yang berfokus pada penekanan jumlah penyebaran Covid-19. Kebijakan yang dibuat menimbulkan ketidak seimbangan terhadap penerimaan dan pengeluaran APBN maupun APBD karena difokuskan pada kegiatan-kegiatan percepatan penanganan Covid-19. Wisata dianggap mampu menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat dioperasikan kembali dengan menyesuaikan kondisi yang ada. Beberapa daerah di Indonesia telah membuka kembali objek wisatanya dengan aturan khusus pada awal Juni setelah diterapkannya kehidupan normal baru atau new normal. Kawasan Wisata Tani Betet adalah objek wisata desa yang telah beroperasi kembali pada era new normal dan perlu dikembangkan kembali untuk menyumbangkan penerimaan kepada desa. Pengembangan wisata menurut (Suwantoro : 1997) mempunyai beberapa unsur yaitu Objek dan daya tarik wisata, Prasarana wisata, Sarana wisata, Tatalaksana atau Infrastruktur, Masyarakat atau lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara observasi dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kawasan Wisata Tani Betet telah melaksanakan unsur pengembangan wisata berupa prasarana wisata, sarana wisata, dan dukungan masyarakat dan lingkungan yang cukup baik. Selebihnya Kawasan Wisata Tani Betet perlu menaikkan branding media dan inovasi objek dan daya tarik wisata yang lebih baik lagi agar mampu bersaing dengan beberapa desa lain yang sedang giat membangun wisata desa, serta perlu penciptaan iklim kerja pengelola yang baik dengan menerapkan piket kerja yang terjadwal. Kata kunci: Pengembangan, Pariwisata, New Normal The existence of the Corona Virus Disease 2019 or Covid-19 outbreak in early March 2020 prompted the government to issue new policies that focus on reducing the spread of Covid-19. The policy created creates an imbalance in the revenue and expenditure of the APBN and APBD because it is focused on activities to accelerate the handling of Covid-19. Tourism is considered capable of being a source of regional revenue that can be operated again by adjusting existing conditions. Several regions in Indonesia have reopened their tourism objects with special regulations in early June after the implementation of the new normal life. Kawasan Wisata Tani Betet is a village tourism object that has been operating again in the new normal era and needs to be redeveloped to contribute revenue to the village. Tourism development according to (Suwantoro: 1997) has several elements, namely tourist objects and attractions, tourism infrastructure, tourist facilities, management or infrastructure, society or the environment. This study uses a descriptive method using a qualitative approach. The data collection techniques used were observation interviews and documentation, which were then analyzed by data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the Kawasan Wisata Tani Betet has implemented elements of tourism development in the form of tourism infrastructure, tourist facilities, and fairly good community and environmental support. The rest of the Kawasan Wisata Tani Betet needs to increase media branding and object innovation and better tourist attraction in order to be able to compete with several other villages that are actively developing village tourism, and it is necessary to create a good working climate for managers by implementing scheduled work pickets. Keyword : Development, Tourism, New Normal

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI KOTA SEMARANG Belinda Gracia Dewi; Muhammad Farid Ma'ruf
Publika Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n3.p283-294

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah di Indonesia. Kota Semarang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) untuk menekan peningkatan angka kasus penyakit DBD serta mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa di Kota Semarang. Namun pada tahun 2019, Kota Semarang termasuk kedalam 5 daerah dengan angka kasus kematian akibat penyakit DBD tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis manajemen penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Kota Semarang, khususnya mengenai kegiatan upaya pengendalian penyakit DBD. Artikel ini disusun dengan metode penelitian library research. Fokus dari penelitian ini menggunakan teori tahapan pengelolaan bencana oleh Wignyo Adiso yaitu fase perencanaan, fase pengorganisasian, fase pengoordinasian serta fase pengendalian. Melalui hasil penelitian yang telah dilakukan, Pemerintah Kota Semarang telah melakukan kegiatan tahapan pengelolaan bencana namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota. Terdapat 12 kegiatan pengendalian penyakit DBD namun tidak diatur mengenai waktu pelaksanaan kegiatan. Peran masyarakat dalam tahap pengoorganisasian dan tahap pengoordinasian cenderung rendah. Pemerintah Kota Semarang perlu meningkatkan pengawasan karena masih terdapat kelurahan yang belum menerapkan Perda pengendalian penyakit DBD. Sanksi administrasi belum diterapkan karena masih belum jelas siapa yang berwenang untuk memberikan sanksi dan kurangnya sosialisasi oleh Pemerintah Kota Semarang. Kata Kunci: Manajemen, Penanggulangan, Bencana. Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is a certain type of infectious disease that can cause outbreaks in Indonesia. Semarang City stipulates Regional Regulation Number 5 by 2010 concerning Control of Dengue Hemorrhagic Fever to reduce the increase number of dengue cases and prevent epidemic in Semarang City. However, in 2019, Semarang City was included in the 5 regions with highest death rate due to dengue disease in Central Java Province. The purpose of this article is to analyze the disaster management carried out by Semarang City Government, especially regarding the efforts to control DHF. This article is prepared using library research method. The focus of this research is using the theory of the stage of disaster management by Wignyo Adiyoso, which is the planning phase, the organizing phase, the coordination phase and the control phase. Through the result of the research, the Semarang City Government has carried out activities in the stages of disaster management but have obstacles in its implementation. Semarang City Regional Regulation Number 5 by 2010 concerning Dengue Hemorrhagic Fever Control is the man guideline in implementing disaster management in the City. There are 12 activites of DHF disease control but the timing of activites is not regulated yet. The role of community in the organizing and coordinating stages tends to be low. Semarang City Government needs to increase supervision because there are still sub-districts that have not implemented the regional regulation on controling dengue disease. Administrative sanctions have not been implemented because it is uncleare who has the authority to impose sanctions and lack of socialization by the Semarang City Government. Keyword : Management, Prevention, Disaster

EVALUASI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SURABAYA Meyga Hidayah Wiranti Mulya; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n3.p181-194

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi pembangunan dalam suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Komitmen pendidikan bangsa Indonesia, ditegaskan dalam konstitusi UUD’45 Pasal 31, untuk menjamin hak mendapatkan pendidikan tiap warganya. Landasan konstitusional tersebut kemudian diterjemahkan kedalam kebijakan pemerintah, salah satunya Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diluncurkan tahun 2005. Program BOS bertujuan untuk memberikan akses pendidikan seluas-luasnya bagi tiap lapisan masyarakat Indonesia, guna mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dan bermutu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada sekolah dasar di Kota Surabaya, dimana Kota Surabaya merupakan kota terbesar di provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang besar serta angka putus sekolah yang tinggi pula. Dengan menggunakan teknik model Kaelan, data diperoleh melalui studi kepustakaan dari literatur-literatur terkait. Hasil penelitan menunjukkan bahwa pengelolaan program dana BOS pada sekolah dasar di Kota Surabaya belum sepenuhnya memenuhi asas anggaran diantaranya adalah asas kecermatan, asas terperinci, asas keseluruhan, asas keterbukaan, asasperiodik, dan asas pembebanan. Kata Kunci: Evaluasi, Pengelolaan, Bantuan Operasional Sekolah. Education is one of the factors that influence development in a country, including Indonesia. The commitment to the Indonesian nation's education is affirmed in the constitution of the UUD'45 Article 31 to guarantee the right to education for every citizen. This constitutional foundation can help develop government policies, one of which is the School Operational Assistance Program (BOS) launched in 2005. The BOS program aims to provide the broadest possible access to education for every Indonesian society level to realize a just and quality education. This study aims to manage school operational assistance funds in elementary schools in the city of Surabaya, where the city of Surabaya is the largest in East Java province with a large population and a high dropout rate. Using Kaelan technical model, the data were obtained through literature study from related literature. The research results show that the management of the BOS program at elementary schools in the city of Surabaya has not met budgetary principles, including the principle of accuracy, the principle of detail, the principle of transparency, the principle of periodic, and the principle of imposition. Keyword: Evaluation, Management, School Operational Assitance.

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERIAN PERMAKANAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA Syarifah Nikmah; Tjitjik Rahaju
Publika Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n3.p195-210

Kesejahteraan adalah suatu kondisi yang menjadi cita-cita seluruh bangsa di dunia. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Yudhoyono, 2009). Untuk mencapai tujuan Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan umum Pemerintah Pusat dan daerah membuat kebijakan dan program sebagai upaya mencapai tujuan tersebut. Seperti diketahui masalah terkait kesejahteraan sosial di Indonesia masih banyak terutama kemiskinan. Oleh karena itu Pemerintah Surabaya membuat Program permakanan yang merupakan program pemberian makanan untuk menyejahterakan masyarakat warga Penyandang Kesejahteraan Masalah Sosial (PKMS) yaitu lansia, penyandang disabilitas, anak yatim miskin dan terlantar sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 (Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2016), yang dikelola dibawah naungan Dinas Sosial Kota Surabaya. Penelitan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Permakanan di Surabaya apakah program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Peneliti menggunakan pendekatan teori Evaluasi William Dunn dimana ada lima indikator atau kriteria evaluasi mencakup efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif serta menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk teknik analisisnya menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman dalam Sugiono (2014:246) yaitu pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi literatur dengan mengumpulkan data dari jurnal, buku, maupun artikel online. Kata Kunci: Evaluasi, Pelaksanaan, Program Permakanan, Kesejahteraan Welfare is a condition that is the ideal of all nations in the world. In Law No. 11 of 2009 on Social Welfare states that Social Welfare is a condition of fulfilling the material, spiritual, and social needs of citizens in order to live a decent life and be able to develop themselves, so as to carry out their social functions (Yudhoyono, 2009). To achieve Indonesia's goal of realizing the general welfare of the Central and local governments, make policies and programs in an effort to achieve these goals. As is known, there are still many problems related to social welfare in Indonesia, especially poverty. Therefore, the Government of Surabaya created a food program which is a food delivery program to prosper the people with social problems (PKMS) namely the elderly, people with disabilities, orphans and displaced in accordance with Surabaya Mayor Regulation No. 19 of 2016 (Mayor Regulation No. 19 of 2016), which is managed under the auspices of the Surabaya City Social Service. This research aims to evaluate the implementation of the Food Program in Surabaya whether the program is running in accordance with the expected objectives. Researchers used the William Dunn Evaluation theory approach where there are five indicators or evaluation criteria covering effectiveness, adequacy, equalization, responsiveness, and accuracy. The type of research used is descriptive as well as using qualitative approach. For analysis techniques using interactive models of Miles and Huberman in Sugiono (2014:246) namely data collection, data processing, data presentation, and conclusion drawing. This research data collection technique is a literature study by collecting data from journals, books, and online articles. Keywords: Evaluation, Implementation, Feeding Program, Welfare

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK) UNTUK MENINGKATKAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS Erfandy Budi Qowiyyum; Galih Wahyu Pradana
Publika Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n3.p211-226

Pemerintah Indonesia mencanangkan program kesehatan untuk menangani permasalahan kesehatan khususnya kesehatan masyarakat dengan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Pelaksanaan program PIS-PK dengan mengumpulkan data riwayat penyakit untuk mendeteksi secara dini tingkat kesehatan masyarakat dengan mengunjungi langsung ke rumah secara rutin. Program berjalan pada awal tahun 2019 dan sempat terjeda pada akhir tahun karena kekurangan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan karena wilayah kerja puskesmas yang luas, untuk menangani permasalahan tersebut puskesmas menjadikan masyarakat sebagai mitra puskesmas atau dengan melakukan konsep pemberdayaan masyarakat agar bisa mandiri dan tingkat kesehatan manusia di tiap - tiap daerah dapat meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan konsep pemberdayaan yang digunakan pihak puskesmas dalam pelaksanaan program PIS-PK dengan pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Desa Denanyar. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Fokus penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang dikemukakan oleh Adiyoso yaitu meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan, mutu lingkungan hidup yang baik, meningkatnya status gizi masyarakat, dan berkurangnya kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas). Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, adanya Program PIS-PK dengan memberdayakan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatannya dengan pemberian edukasi terkait kesehatan, lingkungan yang sehat dan bagaimana merawat penderita penyakit tertentu. Konsep pemberdayaan masyarakat yang diterapkan dapat mendukung akses pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan tepat sasaran. Saran dari penelitian ini yaitu pelaksana program lebih memaksimalkan pada pembinaan kader agar program dapat berkelanjutan secara mandiri setiap tahun untuk pemantauan kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Kata Kunci: PIS-PK, Kesejahteraan Masyarakat , Pemberdayaan, Kesehatan Masyarakat. The Indonesian Government launched a health program to address health problems, especially public health with the Healthy Indonesia Program with Family Approach (PIS-PK). Implementation of PIS-PK program by collecting disease history data to detect early public health levels by visiting directly to the house regularly. The program runs at the beginning of 2019 and was paused at the end of the year due to lack of Human Resources in implementation due to the wide area of work of puskesmas, to deal with the problem, puskesmas make the community as a partner puskesmas or by doing the concept of community empowerment in order to be independent and the level of human health in each area can increased. This research aims to know and describe the concept of empowerment used by puskesmas in the implementation of PIS-PK program with public health services to improve the quality of public health in Denanyar Village. Researchers use qualitative approaches with descriptive research types. The focus of this research uses the theory of community empowerment in the field of health put forward by Adiyoso, namely the increasing ability of the community in helping itself in the field of health, good environmental quality, increasing the nutritional status of the community, and reduced morbidity and mortality. As a result of the research that has been conducted, the PIS-PK program by empowering the public can increase public awareness of their health by providing education related to health, a healthy environment and how to care for people with certain diseases. The concept of community empowerment applied can support access to health services as a whole and on target. The suggestion of this research is that the implementer of the program maximizes the development of volunteers so that the program can be sustainable independently every year for monitoring the overall public health condition. Keywords: PIS-PK, Community Welfare, Empowerment, Public Health.

INOVASI APLIKASI “SMART DESA” DALAM BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN MEGALUH KABUPATEN JOMBANG Reni Purnama Yulianita; Galih Wahyu Pradana
Publika Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n3.p227-242

Berkembangnya teknologi informasi di Indonesia membuat jajaran pemerintah mulai mengembangkan pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan yaitu pada bidang administrasi kependudukan. Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang merupakan salah satu instansi yang menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan membuat sebuah inovasi yaitu aplikasi Smart Desa. Inovasi aplikasi smart desa ini merupakan aplikasi berbasis android yang digagas oleh Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Jombang yang berfokus pada administrasi kependudukan guna memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Inovasi Aplikasi Smart Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini menggunakan teori faktor kunci yang dipengaruhi proses inovasi di sektor publik meliputi: tata kelola inovasi, sumber ide-ide untuk inovasi, budaya inovasi, kemampuan dan alat-alat, tujuan, hasil, driver, dan hambatan, mengumpulkan data inovasi untuk inovasi tunggal (Pradina, 2019).Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, observasi dan studi literatur. Teknik analisis data peneliti menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Humberman dalam Sugiyono 2014 meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data kemudian penyimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Governance and innovation (tata kelola inovasi) dalam pelaksanaan pelayanan dengan menggunakan aplikasi Smart Desa terdapat SOP (Standart Operational Procedur) yang berlaku. Innovation culture (budaya inovasi) masyarakat sudah banyak yang melakukan pelayanan dengan menggunakan aplikasi Smart Desa, namun juga masih ada yang melakukan dengan cara manual. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Inovasi Pelayanan Publik, Aplikasi Smart Desa The development of information technology in Indonesia has prompted government officials to develop public services. One of the form of ppublic service provided is in the field of population administration. Sidomulyo village government, Megaluh district, Jombang district is one of the agencies that provides population administration services by utilizing information technology by making an innovation namely Smart Desa application. This Smart Desa application innovation is an android based application initiated by the village government of Sidomulyo, Megaluh district, Jombang district which focuses on population administration in order to provide easy service to the community by utilizing currently developing technology. As for the purpose of this study is to describe the Smart Desa application innovation Sidomulyo, Megaluh district, Jombang district. The type of research used in this study uses the theory of the key factors inflluenced by the innovation process in the public sector which include: governance and innovation, sources of the ideas for innovation, innovation culture, capabilities and tools, objectives, outcome, drivers and obstacles, collecting innovation data for single innovation. Data collection techniques are carried out through interviews, documentation, observation, and literature study. Technique of data analysis, researchers used analysis techniques according to Mes and Humberman in Sugiyono 2014, including data collection, data reduction, data presentation, and inference. The result of the study show that the Governance and innovation inthe impelementation of services using the village smart application with SOP (Standart Operational Procedur) is applicable. Innovation culture, many people have provided services using Smart Village application, but there are still sme who do it manually. Keywords: Public Service, Public Service Innovation, Smart Desa Application

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Suci Megawati

Contact Email sucimegawati@unesa.ac.id

Phone +6281342706458

Journal Mail Official publika@unesa.ac.id

Editorial Address Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Suci Megawati

Contact Email
sucimegawati@unesa.ac.id

Phone
+6281342706458

Journal Mail Official
publika@unesa.ac.id

Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA Kampus Ketintang Jalan Ketintang Gedung I3 Lantai 1 Postal Code: 60231

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA