cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Politic and Government Studies
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
Arjuna Subject : -
Articles 40 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013" : 40 Documents clear
INOVASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN STUDI KASUS PADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PERDESAAN (PNPMMPD) KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK Daniel Teguh Kurniawan; D Ghulam Manar; Kushandajani .
Journal of Politic and Government Studies Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada tahun 2007 muncul program pemberdayaan masyarakat yaitu PNPM-MPd(Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan). Untuk melaksanakankegiatan pada lokasi program maka dibentuklah UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yangmerupakan salah satu pelaku PNPM-MPd di tingkat Kecamatan.Berkaitan dengan hal tersebut pada tanggal 2 Mei 2011, Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yang difasilitasi oleh Program NasionalPemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) terpilih sebagai UPK terbaiktingkat nasional tahun 2011 dalam anugerah “SIKOMPAK Award” yang diselenggarakan olehKementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan Dalam rangkamemberikan apresiasi kepada pelaku pembangunan dan insan pemberdayaan masyarakat, yangdinilai terbaik secara nasional.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi yang dilaksanakan oleh UPKKecamatan Wonosalam dalam melaksanakan PNPM-MPd. Mengingat semua pelaku memilikipedoman umum pelaksanaan yang sama yaitu PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM-MPd.Bagaimana pelaksanaan inovasi tersebut dan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan inovasidi UPK Kecamatan Wonosalam juga akan diungkap dalam penelitian ini, termasuk kendalakendalayang menghambat terjadinya inovasi serta solusi yang ditempuh oleh UPK KecamatanWonosalam. Peran pemerintah Kabupaten Demak juga akan dilihat dari peran Tim KoordinasiPNPM-MPd Kabupaten.Penelitian ini menggunakan metode studi kasus intrinsik yangmerupakan salah satu model penelitian kualitatif dimana peneliti ingin mengetahui fenomenaterpilihnya UPK Kecamatan Wonosalam sebagai UPK terbaik tingkat nasional dan kekhususanapa yang dimiliki oleh UPK Kecamatan Wonosalam dibandingkan dengan UPK lain yang ada diseluruh Indonesia. Dalam pengambilan narasumber dilakukan dengan cara purposefull samplingmerupakan teknik sampling yang berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimilliki oleh subjek yangdipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian sehingga menghasilkan gambaran inovasi dalampelaksanaan PNPM-MPd oleh UPK Kecamatan Wonosalam.Hasil penelitian ini menggunakan cara triangulasi data yang menunjukan bahwa terdapatdua bentuk inovasi yang terjadi di UPK Kecamatan Wonosalam yaitu pembinaan kelompok danpenekanan angka tunggakan yang merupakan hasil insiatif dari masyarakat KecamatanWonosalam. Inovasi ini juga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Demakmelalui Tim Koordinasi PNPM-MPd Kabupaten Demak.
PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR IMIGRASI (Studi Tentang Persepsi Konsumen Terhadap Pelayanan Surat Perjalanan Republik Indonesia Periode bulan September – Desember 2012 di Kantor Imigrasi Semarang) Shima Mayrina C
Journal of Politic and Government Studies Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKBerada langsung dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi, keberadaan KantorImigrasi Semarang dengan jelas memiliki suatu peran yang sangat penting. Kantor Imigrasisebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan perwujudan dari bentuk InstansiPemerintah yang melayani masyarakat di bidang keimigrasian. Kenyataannya, dari sekianbanyak Kantor Imigrasi yang ada di Indonesia, belum ada suatu standar pemberianpelayanan (Standard Operational Procedure) kepada masyarakat. Hal ini mengakibatkanpelayanan yang diberikan belum merata hasilnya antara UPT yang satu dengan UPT yanglain. Berbagai faktor yang mempengaruhi perbedaan kinerja tersebut karena adanyaperbedaan antara jumlah dan mutu, volume pekerjaan, luas cakupan wilayah kerja,dukungan anggaran yang tersedia juga faktor eksternal lainnya.Tujuan yang hendak dicapaidalam penelitian ini adalah mengetahui tinjauan proses reformasi birokrasi yang diterapkanhingga bisa mengkaji aplikasi teori-teori pelayanan publik dalam pelayanan pembuatanSPRI dan yang menjadi polemik masyarakat pengguna jasa Kantor Imigrasi Semarang.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengandesain penelitian yaitu statistik-deskriptif yang merupakan metode dengan menggunakankuesioner sebagai salah satu teknik pengumpulan data dan analisis wawancara secaramendalam (indepth interview) dari beberapa informan. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa persepsi masyarakat sebagai konsumen atas pelayanan pemberian passport olehKantor Imigrasi Kota Semarang positif baik, dengan struktur organisasi birokrasi yangsederhana, teknologi yang digunakan dalam menunjang pelayanan semakin canggih,sumber daya manusianya sudah mencukupi, penerapan tugas pokok, fungsi dankewenangan sudah baik dan tepat sehingga pelayanan yang dirasakan sesuai denganseharusnya, pelayanan pembuatan passport yang diberikan sesuai dengan SPM (standarpelayanan minimal). Namun, ada juga faktor yang menghambat seperti regulasi yang tidaksesuai dengan keadaan sekarang, gedung yang sempit, kurangnya kesadaran atau respondari masyarakat. Kantor Imigrasi Kota Semarang diharapkan dapat mempertahankankomitmen pelayanan pembuatan passport yang sudah dibangun. Meningkatkan saranaprasarana dan sosialisasi yang menunjang agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat danmemperlancar kinerja pelayanan.Kata Kunci: Pelayanan prima, Persepsi konsumen, SPRI
PATOLOGI BIROKRASI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG Dwi Nur Purwandri; Rina Martini
Journal of Politic and Government Studies Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In Semarang District Regional Employment Board to be a very important government agency. This is because one of the tasks is organizing pokonya monitoring, evaluation, and reporting on the implementation of the tasks field of personnel, training and education that includes planning and employee development, education and training, and mutation. With this task BKD to "police" for civil servants throughout the Semarang District. But in reality it is still a lot of BKD employees who violate the adult is called a bureaucratic pathology. This study used quantitative research type descriptive analytic approach. Data collection techniques used in this study kuesiner, interviews and observation / direct observation in the field.The results of this study indicate that the presence of pathology birorasi in Semarang District Personnel Board. Besides many other types of bureaucratic pathologies that exist in Semarang District Personnel Board. Efforts to mitigate them is still not maximized, both the efforts of the local government itself or from the central government.In this study described the types of pathologies that occur in Semarang District Personnel Board. Most types of pathology that occurs due to the bureaucracy itself. Bureaucratic culture since antiquity still can not be changed by the bureaucracy itself. In doing errands a day much of the bureaucracy that is not maximized in the run, especially the bureaucracy associated with the service. Parigma changes still needed in the bureaucracy itself.Efforts to reduce bureaucratic pathologies are still few and not comprehensive in local government agencies. Efforts are made still seem half-and lack of seriousness of the government, both national and local governments to reduce bureaucracy pathology. However, the Semarang District BKD fewer still that effort, with coordination between members is carried out every week. However, it is still far from perfect to reduce bureaucratic pathologies that occur.Keywords: Birkrasi, Pathology Bureaucracy, Bureaucracy Effort Reduces Pathology, Pathology Constraints to Reduce Bureaucracy
IMPLEMENTASI PERDA NO. 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TEGAL (STUDI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU) Huda, Fajar Nur; ., Yuwanto; ., Supratiwi
Journal of Politic and Government Studies Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regional regulation of Tegal No. 4 in 2012 about the spatial plans that the width of green open space is 30 % consist of 20% public green open space and 10% privat green open space. But in fact the land area of green open space in the city of Tegal insufficient extents mandated in the regional regulation. The purpose of the research is to know implementation of regional implementation of Tegal No. 4 in 2012 in the provision of green open space and the inhibiting factors in the implementation of regional regulation. The research proves that there are still many violations that occur in the arrangement of green open space this is due to very low level of public awareness in the provision of green open space. In addition to the lack of land and funding constraints Tegal goverment in providing green open space, socio ecconomic conditions, political and technological advancements also influence in decision making and implementationKeywords : Policy Implementation, spatial, green open space
IMPLEMENTASI PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI GERDU KEMPLING DI KOTA SEMARANG Ignatius Wisnu Aji; Suwanto Wisnu Adhi; Ahmad Taufiq
Journal of Politic and Government Studies Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan umum atau kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan kalau kemiskinan dapat dikurangi, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan umum dapat dilakukan melalui upaya penanggulangan kemiskinan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis yang dimaksudkan untuk memahami secara mendalam situasi sosial. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi participant, wawancara, dan studi dokumentasi dan gabungan ketiganya atau trianngulasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenahi maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesunguhnya yang akan diarahkan. Sumber Daya. Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Struktur birokrasi sangat menentukan efektif dan efisiensi dalam pengentasan kemiskinan. Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.
POLA KELEMBAGAAN RUMAH TANGGA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA GIYOMBONG, KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2012 Susanto .; Wiwik Widayati; Puji Astuti
Journal of Politic and Government Studies Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research describes the institutions that are created in a household in rural communities Giyombong. Giyombong Society which is a local community that still maintain the cultural values of local wisdom in Indonesia, namely in their daily lives to eat foods with ingredients called leye cassava. Institutional patterns embodied in the domestic mutual needs and mutual aid priority in the family. The ability of the community in meeting the food needs driven by natural conditions and residence located in the plateau area with cool weather, making it impossible to grow rice in Giyombong. Giyombong public awareness is a form of local knowledge that can support comprehensive food security and sustainable household to layer. In addition to the pattern embodied in the household, the role of private sector and government is also very important. Purworejo Government through the relevant agencies to consolidate through the extension and provision of cassava seedlings. While private parties can be seen the Perhutani occurs indirectly symbiotic mutualism with the community. Keywoard : food security, local wisdom, household
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT (STUDI KASUS : KELURAHAN PLEBURAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN, KOTA SEMARANG) Tyas, Riska Libriyanti Mahayuning; Harsasto, Priyatno; Astrika, Lusia
Journal of Politic and Government Studies Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In order to reduce the amount of waste that goes to landfill Jatibarang, Semarang City Government appointed Ward Pleburan to implement community-based waste management system. Waste management system requires a connection between the theory of the best waste management, proper legal basis and clear policies that can be handled properly, effectively and efficiently. Not only that, waste management, especially those involving the public, can not be separated from the role of government, the private sector itself. Community-based waste management activities in the Ward Pleburan is expected to empower also open employment opportunities for the surrounding community. The research method used in this study is a qualitative method. The data in this study come from interviews with respondents and the data obtained from these reports, books, journals, magazines, and so on. The data was then compiled with the stages of examining the data obtained from the field, analyzing the data and information and then draw conclusions and verification. Thus generating descriptive data to portray a community-based waste management systems in Ward Pleburan Southern District of Semarang, Semarang City. Based on the research conducted, community-based waste management in Ward Pleburan using the principle of the 3Rs (reduce, reuce, recycle) by involving the community. Government's role as regulator, facilitator and dynamic, the role of the public looks to the participation in this activity, and the role of the private sector can be seen with the financial assistance and infrastructure as a manifestation of their CSR. Community-based waste management in Ward Pleburan not optimal due to unresolved obstacles still facing such difficulties marketing products processed garbage, lack of funds as capital activities, lack of control and supervision of the government, as well as the characteristics of communities that are divided into two groups, namely the middle class which tend to be less participative up because I was busy outside the home and the middle class are more atusias down in this activity because it has more free time at home. Keywords: waste management, community-based, partnerships
ANALISIS TERHADAP APBD DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TEGAL PADA BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2011 Lina Setiawati; Budi Setyono; D Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was conducted to analysis about Local Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Office of Social Walfare, Manpower and Transmigration of Tegal Regency in employee expenses and public expenses at 2011 Fiscal Year. The purpose of this research is to identify factors that determine allocation of budget on Office of Social Walfare, Manpower and Transmigration of Tegal Regency, the reason why employee expenses is bigger than public expenses anf also impact on public services, and obstacles that may be encountered when it committed to balance the expenditure between employee expenses and public expenses. This research using exploratory qualitative analysis by interviewed with the bureaucracy of Tegal Local Government about making process Local Revenue and Expenditure Budget (APBD) in Office of Social Walfare, Manpower and Transmigration of Tegal Regency, Wahana Karyatama NGO, and Radar Tegal. The secondary data obtained from the budget data regencies / cities in Indonesia at 2011 Fiscar Year from FITRA NGO. The results shows factors that determined allocation of budget in Office of Social Walfare, Manpower and Transmigration of Tegal Regency were based on tecnocratif, aspirative, and political approaches. When budget allocation for employee expenses is greater than public expenses, it will obstruct the public service. For instance the program of public service will be decrease every year because of budget allocation isn’t enough to cover it. The obstacles that will be encountered in balancing expenditure between employee expenses and public expenses is that high number of civil servant, cannot be easily reduced the employee expenses dan also increasing local revenue can not be implemented easily.
OPTIMALISASI PEMANFAATAN TERMINAL TAMANSARI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK DI KOTA SALATIGA sahal kurniawan; Puji Astuti; Supratiwi .
Journal of Politic and Government Studies Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractOptimization of utilization of Tamansari station in order to increase public transportationservices in the city of Salatiga is a variety of efforts made in developing governmenttransportation Salatiga city which until now still not running at maximum. The findings showthat the situation of tamansari station doesn't go Past optimally due to many factors such as (1)a terminal Condition is not in accordance with the conditions of Salatiga, (2) the TransportConditions is overload on certain routes, (3) a very good road conditions but are not offset bythe condition of the terminal itself, (4) The number of staff that are minimal, the quality of thedriver as well as a growing community of low leaving city transport as a means of publictransport. Of the issues the City Government has made numerous attempts, such as: Restrictionson the route permit routes already crowded city transport, standardization, standardization oftransport drivers, as well as the total renovation of the terminal doing Tamansari StationSalatiga. In the implementation, optimisation of terminal has not been walking Past it perfectlyand still requires a lot of time, especially after the refurbishment had been completed.Keyword : Optimalization, Station, Transportation, Public
ANALISIS KEGAGALAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM MEMPEREBUTKAN KURSI DI DPRD KABUPATEN BATANG Loso Drs.Turtiantoro, Msi. Drs. Susilo Utomo, M,Si
Journal of Politic and Government Studies Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak:Meskipun Partai Keadilan Sejahtera berhasil di tingkat nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera juga sering memunculkan kader-kader yang mempunyai kemampuan yang dapat membawa perubahan, di sebagian daerah juga partai keadilan sejahtera berhasil menjadikan seorang menjadi pemimpin di tingkat daerah, namun fenomena yang terjadi di Kabupaten Batang Provinsi Jawa tengah, Partai Keadilan Sejahtera tidak mempunyai keterwakilan di dprd Kabupaten Batang, sejak di adakanya pemilihan umum legeslatif Tahun 1999, 2004 dan 2009. Hal ini menjadi menarik perhatian penulis untuk menganalisis mengapa partai keadilan sejahtera tidak mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Kabupaten BatangDalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan model diskriptif analisis yang sifat sifatnya menggambarkan kemudian menganalisa fakta yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa “Kegagalan Partai Keadilan Sejahtera Dalam Meraih Kursi di DPRD Kabupaten Batang”, data yang di gunakan lebih dominan data sekunder, di lengkapi dengan interview kemudian data tersebut di analisis dan di ambil kesimpulannya.Berdasarkan dari hasil penelitian yang di lakukan, di peroleh kesimpulan bahwa partai keadilan sejahtera kurang mendapat dukungan dari masyarakat kabupaten batang karena adanya gap antara kader dengan masyarakat, selain itu juga kader Partai Keadilan Sejahtera tidak merata sehingga ada mayarakat yang belum mengetahui Partai Keadilan Sejahtera, adanya isu terorisme yang beredar di masyarakat, selain itu juga adanya faktof money politik di kubu lawan, sehingga kegiatan/sosialisasi yang dilakukan oleh partai keadilan sejahtera seperti pasar murah, pengobatan gratis, hal ini tidak mengena di hati masyarakat ketika pemilihan umum.Kata kunci : PKS, sosialisasi, money politikAbstract:Although Partai Keadilan Sejahtera was successful at the national level, and Partai Keadilan Sejahtera was also often creating cadres who have the ability to make changes, in some areas Partai Keadilan Sejahtera also managed to make someone be a leader at the regional level, however phenomena that occur in Batang District of Central Java province, the Partai Keadilan Sejahtera has no representation in the council of2Batang District, since the holding of the legislative elections of 1999, 2004 and 2009. It becomes interesting for the author's attention to analyze why Partai Keadilan Sejahtera did not get full support from community in Batang District.This study uses qualitative method with using descriptive analysis that describing and then analyze the facts. This study aimed to describe and analyze “The failure of Partai Keadilan Sejahtera (PKS) in reaching seats in the council of Batang District. Most of the data used are secondary data, supplemented by interviews and then the data is analyzed and taken conclusions.Based on the research results, it is concluded that the less Partai Keadilan Sejahtera has the support of the community in Batang District due to the gap between the cadres and community. In addition, cadres of Partai Keadilan Sejahtera are unevenly so there are society who not knowing the Prosperous Justice Party, there are issue of terrorism that circulating in the community and the factor of money politics in the opposite camp. So that activity / socialization that did by Partai Keadilan Sejahtera like cheap market, free medication does not touch the hearts of the people if there is money politics during the election.Keywords : PKS, socialization, money politic

Page 1 of 4 | Total Record : 40

 1   2   3   4 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2025): Vol 14, No 1 : Periode Wisuda Januari 2025 Vol 13, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2024 Vol 13, No 3 : Periode Wisuda Juli 2024 Vol 13, No 2 : Periode Wisuda April 2024 Vol 13, No 1 : Periode Wisuda Januari 2024 Vol 12, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2023 Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023 Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023 Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023 Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022 Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022 Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022 Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022 Vol 10, No 1 (2021): Periode Wisuda Januari 2021 Vol 10, No 4: Periode Wisuda Oktober 2021 Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021 Vol 10, No 2: Periode Wisuda April 2021 Vol 9, No 03 (2020): Periode Wisuda Agustus 2020 Vol 9, No 02 (2020): Periode Wisuda April 2020 Vol 9, No 01 (2020): Periode Wisuda Januari 2020 Periode Wisuda Oktober 2020 Vol 8, No 04 (2019): Periode Wisuda Oktober 2019 Vol 8, No 03 (2019): Periode Wisuda Agustus 2019 Vol 8, No 02 (2019): Periode Wisuda April 2019 Vol 8, No 01 (2019): Periode Wisuda Januari 2019 Vol 7, No 04 (2018): Periode Wisuda Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): Periode Wisuda Agustus 2018 Vol 7, No 2 (2018): Periode Wisuda April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Periode Wisuda Januari 2018 Vol 6, No 04 (2017): Periode Wisuda Oktober 2017 Vol 6, No 03 (2017): Periode Wisuda Agustus 2017 Vol 6, No 01 (2017): Periode Wisuda Januari 2017 Vol 6, No 2 (2017): Periode Wisuda April 2017 Vol 5, No 03 (2016): Volume 5,Number 3, Tahun 2016 Vol 5, No 04 (2016): Periode Wisuda Oktober 2016 Vol 5, No 02 (2016): Periode Wisuda April 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5 Vol 4, No 3 (2015): VOLUME 4, NOMOR 3, TAHUN 2015 Vol 5, No 4 (2015): Periode Wisuda Oktober 2015 Vol 4, No 1 (2015): Wisuda Periode Januari 2015 VOLUME 4, NOMOR 2, TAHUN 2015 VOLUME 3, NOMOR 4, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 3, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 2, TAHUN 2014 VOLUME 3, NOMOR 1, TAHUN 2014 Wisuda Periode April 2014 VOLUME 2, NOMOR 4,TAHUN 2013 Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Vol 1, No 1 (2012): Journal of Politic and Government Studies More Issue