cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal of Public Policy and Management Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Jurnal Ilmu Administrasi Publik diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Arjuna Subject : -
Articles 82 Documents
Search results for , issue "Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016" : 82 Documents clear
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RTRW 2011-2031 MENGENAI PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KECAMATAN MIJEN Putri, Khansa Adila; Sundarso, Sundarso
Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.182 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v5i2.11267

Abstract

The arrangement green zone is planning spatial regulation covers semarang city number 14 years.2011 who supported with impetus to maintain its function and managing the green space is.The green space serves as absorbs required in development planning in mijen space.The purpose of this research to find solutions to the green zone private using the regulations no. 14 years 2011 about the spatial semarang city.The result of this research aimed to locate supporters factors and barrier faced by the government to find solutions to the low private green space. This research using the theory the effective implementation of riant nugroho to look at the process implementation and the theory of the van meters and van horn to know factors that encourage and hinder the implementation of policy .This research in a qualitative,using information from bappeda semarang city,the town planning housing,pt.karyadeka nature sustainable and society.This research result indicates that the implementation of the green zone in district mijen started from the design,the use and control.Broad green zone in district mijen until 2015 of 1,15 % to private green space and 49,66 % to public green space of all the area . Factors that encourage and hinder the provision of private green space is size and policy aims,resources,disposition implementor,communication between organization,and economic environment,social and political. Need to be repaired private green space in the form of socialization, establish procedures programs established a systematic,in the effectively and efficient,and using strategy land less by plant in polybag,and other media such as vat, pot cement.
IMPLEMENTASI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA (RIPP) PROPINSI JAWA TENGAH DI DESTINASI WISATA SAM POO KONG KOTA SEMARANG Arna A Manullang; Aloysius Rengga; M. Suryaningsih; Susi Sulandari
Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (134.303 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v5i2.11008

Abstract

Pariwisata merupakan kegiatan multidimensional yang berkaitan erat dengan sosial, agama, kultur, seni, keindahan, budaya, lingkungan hidup dan teknologi. Dalam pengembangan pariwisata perlu diperhatikan seluruh aspek yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata. Dilihat belum optimalnya kesiapan destinasi unggulan Kota Semarang yaitu Sam Poo Kong untuk bersaing karena lemahnya pengelolaan dan belum tersedianya dukungan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata. Disamping persaingan pariwisata yang semakin ketat, kompetensi SDM pariwsata yang dimiliki masih belum optimal. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata merupakan kebijakan yang mengatur tentang rencana pengembangan pariwisata di suatu daerah. Rencana Induk yang digunakan dalam pengembangan pariwisata di Kota Semarang merupakan RIPP Propinsi Jawa Tengah. Rencana Induk ini pula yang menjadi pedoman dalam pengembangan destinasi wisata Sam Poo Kong di Kota Semarang. Pada penelitian ini digunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan jenis data angka, tulisan dan gambar. Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif data yang digunakan peneliti adalah data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui interview, observasi dan studi dokumentasi. Melalui penelitian ini akan diperoleh data kemudian dianlisis melalui tahapan: Reduksi data – Pengujian data – Manarik kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi RIPP Propinsi Jawa Tengah dilaksanakan di destinasi wisata Sam Poo Kong Kota Semarang belum dapat mengatasi permasalahan pariwisata di Kota Semarang sehingga perlu dibuat Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Semarang. Untuk memperjelas pengembangan pariwisata Sam Poo Kong secara teknis maka dipelukan juga suatu SOP.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU AREA TAMAN DI KECAMATAN TEMBALANG Ninik Setiyaningrum; Aloysius Rengga
Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.768 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v5i2.11219

Abstract

Tembalang region is one of expansion are in Semarang City that used for regional center of educationl development and housing and settlements. Tembalang as education center have an impact on the increasing number of settlement. Along with the development of the region Tembalang existence og green space park increasing pressured by growing over the land that ist not awakened into smaller plots. Therefore, the government of Semarang creat a Regional Regulation of Semarang City Number 7 years 2010 on spactial planning open green space. The method used in this research is the metod deskriptif kualitatif with document collection surveys, interviews and documentation. Reasearch results show that implementation of policy arrangement of green open space parkland yet walking in accordance with regional regulatioan of semarang city number 7 years 2010. The factor that encourage and impede the implementation of policies is the spatial redources, communications, disposition and bureaucratic structure. The main factor that impedes is a resource in the form of resource and budget financial. There are some suggestions that can be done to overcome barriers such as adding the amoint of budget in accprdance with needs required in Semarang City budget. An increase in the quantity and quality of human resources. Improved the quality of human resources with education and training and to improve coordination with the public to support the policy about green pen space.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH INKLUSI DI KOTA SEMARANG (STUDI KASUS DI SMP NEGERI 5 SEMARANG) Grace Olivia Simangunsong; Nina Widowati
Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.64 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v5i2.10956

Abstract

Kualitas pelayanan merupakan salah satu ukuran untuk menilai pelayanan publik. Sekolah penyelenggara inklusi merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Semarang pada bidang pendidikan. SMP Negeri 5 Semarang merupakan salah satu penyelenggara sekolah inklusi di Semarang. Pelayanan pendidikan sekolah inklusi di SMP Negeri 5 Semarang belum sesuai dengan harapan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kualitas pelayanan pendidikan sekolah inklusi yang ada di SMP Negeri 5 Semarang melalui lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu berwujud, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan pendidikan sekolah inklusi di SMP Negeri 5 Semarang belum baik dikarenakan masih ada dimensi yang belum berjalan optimal, yaitu dimensi berwujud, dimensi kehandalan, dan dimensi jaminan.
STUDI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KABUPATEN TRENGGALEK Santi Okta Wijayanti; Ari Subowo
Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (559.746 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v5i2.11184

Abstract

This research reviews about Implementation of the Goods and Service Supply of Goverment on Based Electronic (e-Procurement) in Trenggalek Regency. This policy are formulated because many problems of the convensional goods and service supply of goverment and the rapidly of development of Information Technology. Beside that, e-procurement is one of the innovation from Public Service Government to realized Good Governance. Goals of this researched is to analyze policy implementation of e-procurement and to identify the factors supporting and inhibiting to realized Good Governance in Trenggalek Regency. Researcher analyze the supply process by applying of Good Governance principles, they are tranparency, participation, accountability, efectiveness and efficiency, responsiveness, strategic vision and equity. The factors supporting and inhibiting policy implementation based on Rondinelli and Shabbir Cheema’s teory, those are: (1) Environmental Conditions; (2) Inter-organizationship; (3) Resources for Program Implementation; and (4) Characteristic of Implementing Agencies. This reseach use qualitative descriptive design through observation, deep interview and library research. Informants from this research are employees from ULP, LPSE and supply partners. Based on the results of this study we can conclud that the policy of e-procurement policiy were implemented in Trenggalek Regency to realizing good governance have not maximied yet. Some of the factors that influence are the limited financial support, the quantity and quality of human resources and the infrastructure supporting for the implementation of e-procurement policy. Recommendations given by the researcher are need to increase the capacity of human resources in terms of both quantity and quality through education and training for employees of LPSE and application users of SPSE both committes and suppliyers,enhacement of infrastructure 2 supporting for e-procurement, financial support from the local government and enhancement of interaction or cooperation among agencies e-procurement implementing in Trenggalek Regency.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) PADA KAWASAN DINAS KESEHATAN KOTA SEMARANG Atmani W, Dimas Panji; Rahman, Amni Zarkasyi
Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.234 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v5i2.11323

Abstract

The Government of Semarang City formed in beginning formed a Mayor Regulation Number 12 Year 2009 about No Smoking Area and restriced smoking area to overcome problem from the negative impact of cigaret, but that regulation is not proceed effective. At Last, goverment of Semarang City issued Local Regulation Number 3 Year 2013 about No Smoking Area (KTR). Based on finding from resercher, is known that the implementation of Local Regulation in Departement of Semarang City is not optimal and still found foul. The purpose of this research is to descripe the implementation of Local Regulation Number 3 Year 2013 about No Smoking Area, and to find out supporting and resistor factor in the implementation. This research is using descriptive qualitative with kualitative approach. Technique of collecting data that used are observation, interview, and documentation study. Based on the research, it can conclude that implementation of No Smoking Area in Departement oh Health of Semarang City has not been implemented optimally, so then, the government has to increase implementation at several point. Supporter factor of KTR implementation in Departement of Health Semarang City are communitacatin and authorizing signature, and Resistor factor are sources and birocration structure, so then need maximing supporter factor and minimizing resistor factor.
REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BPPT) KOTA SEMARANG DALAM MENCAPAI PELAYANAN PRIMA Sari, Erlina Widian; Widowati, Nina
Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.676 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v5i2.10857

Abstract

Bureaucratic reform is basically an effort to perform renewing and fundamental changes, systematic and thorough in system of government. This research aims to understand the implementation of bureaucratic reform public services in achieving excellent service and know aspects that inhibits in the implementation of bureaucracy reform in BPPT Semarang. This research uses method qualitative study. The result of this research is implementation of the bureaucracy reform in BPPT has shown excellent service and service provided by BPPT had already demonstrated excellent service, there are still some aspects need to be improved. Aspects that needs to be repaired it can be seen of the dimensions of prime service consisting of simplicity; clearness; certainty time; accuracy; security; responsibility; completeness facilities and infrastructure, accessibility; discipline, civility and cordiality; and comfort. Aspects that needs to be repaired among others certainty time, completeness facilities and infrastructure, accessibility, and discipline. BPPT Semarang must always seeks to provide excellent services according to the development of technology and society`s need, providing a means of infrastructures supporting for services, and socialization information to the community through use of portal website
ANALISIS SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PASANG BARU (STUDI KASUS DI PT. PLN (PERSERO) RAYON SEMARANG TENGAH) Rochmana, Ulya; Yuniningsih, Tri
Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.55 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v5i2.11159

Abstract

Electricity is one of the basic needs of people in Indonesia. PT. PLN (Persero) is one of the State Owned Enterprises (BUMN), which has the task or function to organize the supply of electricity as the needs of the community. New installation service provided by PT. PLN (Persero) Rayon Semarang Tengah are still many shortcomings that can be said to be less good. This research is compiled to analyze the public community satisfaction on the implementation of the new installation services by PT. PLN (Persero) Rayon Semarang Tengah. This research uses descriptive quantitative approach. The theory used is to look at PERMEN PAN and Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2014 on Societies Satisfaction Survey Implementation of Public Service by referring to the 9 scope of services. Satisfaction Masyararat views of suitability between the level of service performance and the level of interest/ community expectations. Based on study results, the services provided by PT. PLN (Persero) Rayon Semarang Tengah has been good with the performance levels of 2.99 and 3.40 at the level of interest so that the level of conformity obtained is high at 87.87% so it can be said the community is satisfied with the services provided. From 9 scope of services analyzed, there are 2 criteria/ elements that still does not give satisfaction to the community, the first is service procedures with interest rate of 3.47, while the level of performance is still low at 2.85 so the suitability 82.21 and the second is the handling of complaints, suggestions, and recommendataio the performance level still lower that 2.52 while the interest is as high as 3.51 and a low level of concordance is lowest 71.70%.
EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN LAUT DI KABUPATEN REMBANG Ali Roziqin; Kismartini Kismartini
Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.131 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v5i2.10695

Abstract

Rembang is an area located on the north coast of Central Java. The potential of coastal and marine areas in Rembang considerable, but so far there is damage to the environment and utilization is not optimal. Based on this background problem that arises is How pengeolaan policy impact coastal and marine areas in Rembang? How to constraints in the policy management of coastal areas and the sea in Rembang. The purpose of this study was to evaluate the impact of the policy management of coastal and marine areas in Rembang. In addition to knowing the constraints in the policy management of coastal and marine areas in Rembang. Based on the research that the policy management of coastal and marine areas in Rembang having an impact on people's lives, but not optimal and equitable perceived by the public. Not optimal goal and the impact felt by the target group due to some constraints in the implementation of policies such as kuragnya coordination and collaboration among relevant agencies, lack of understanding of personnel, lack of dissemination of relevant SKPD or of society such as the low level of education of coastal communities, the lack of awareness and the community's participation. Under these conditions, the authors provide suggestions for the government to undertake intensive socialization, improved understanding of the content of the policy apparatus, increasing the level of education of coastal communities. Then for the community to increase participation and to change the mindset that tends to badly in the costal management and marine.
EVALUASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA KEBONGULO KECAMATAN MUSUK KABUPATEN BOYOLALI Anindya Meithasari; Ari Subowo
Journal of Public Policy and Management Review Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.927 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v5i2.11082

Abstract

Community-based drinking water supply and sanitation (PAMSIMAS) is government program which move in the field of drinking water and sanitation the community. PAMSIMAS aims to improve access to drinking water and decent sanitation to rural communities and peri-urban, as well as increase healthy living behavior. PAMSIMAS program to run properly it would require the participation of the community. The lack of community participation in the Kebongulo Village Musuk District Boyolali Regency, resulting in the maintenance and management of facilities are not managed by the community. Accordingly, required evaluation that looked at the impact of the program implementation PAMSIMAS on changes in patterns community of clean and healthy living behavior (PHBS) and environmental conditions which happened after PAMSIMAS program running. This research using methods descriptive qualitative research. Data in this research obtained from interviews with informants, observation and documents. The results of this study indicate that the evaluation of PAMSIMAS program in the Kebongulo Village Musuk District of Boyolali Regency, there are changes of PHBS in society, although PAMSIMAS program still has a minimal role. PAMSIMAS role in improving PHBS only until socialization stage. While the changes in environmental conditions, still has shortcomings in terms of community participation, local institutions and government commitments affecting PAMSIMAS programs in Kebongulo village.

Filter by Year

2016 2016


Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 1: Januari 2025 Vol 13, No 4: Oktober, AP Rembang 2024 Vol 13, No 4: Oktober 2024 Vol 13, No 3: Juli, Administrasi Pubik Rembang 2024 Vol 13, No 3: Juli 2024 Vol 13, No 2: April 2024 Vol 13, No 1: Januari 2024 Vol 12, No 4: Oktober 2023 Vol 12, No 3: Juli 2023 Vol 12, No 2: April 2023 Vol 12, No 1: Januari 2023 Vol 11, No 4: Oktober 2022 Vol 11, No 3: Juli 2022 Vol 11, No 2: April 2022 Vol 10, No 4: Oktober 2021 Vol 10, No 3: Juli 2021 Vol 10, No 2: April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari Volume 9 Nomer 4 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 3 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 2 Tahun 2020 Volume 9 Nomer 1 Tahun 2020 Volume 8 Nomer 4 Tahun 2019 Volume 8, Nomer 3, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 2, Tahun 2019 Volume 8, Nomer 1, Tahun 2019 Volume 7, Nomer 4, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 3, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 2, Tahun 2018 Volume 7, Nomer 1, Tahun 2018 Volume 6, Nomer 4, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 3, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 2, Tahun 2017 Volume 6, Nomer 1, Tahun 2017 Volume 5, Nomer 4, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 2, Tahun 2015 Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Volume 3, Nomor 4, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 3, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014 Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013 Volume 1, Nomor 3, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012 Volume 1, Nomor 1, tahun 2012 Vol 11, No 1: Januari More Issue