cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ramadhita
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
dejure@uin-malang.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
DE JURE
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
de Jure adalah jurnal yang mengkaji permasalahan syariah dan hukum baik hasil penelitian atau artikel telaah. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Mei dan November. de Jure diterbitkan oleh unit Penelitian, Penerbitan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penyunting menerima naskah yang belum pernah diterbitkan dalam media lain.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9, No 2: Desember 2017" : 5 Documents clear
Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia Nurul Aini
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 9, No 2: Desember 2017
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (857.002 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v9i2.6830

Abstract

The problem of polygamy is actually not only related to the relationship between husband and wife, but also concerns how children can still develop their potential. Some children's problems do not entirely become the responsibility of the family, but also the government. The purpose of this study is to describe the protection of children in polygamous marriage according to Muhammad Syahrur viewed from the perspective of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. This research belongs to normative juridical research using statute approach and conceptual approach. The results showed based on the hudûd theory of Muhammad Syahrur that Shahrur's thoughts on polygamy were in line with what the Indonesian government was trying to maintain and protect children's rights even though in the different forms. In addition, according to the researcher, it needs to be added regarding the cumulative requirements contained in Law No. 1 Number 1974 concerning Marriage as contained in Article 2 letter b and d of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection as a condition for a husband to apply for polygamy.Problematika poligami sebenarnya bukan terkait hubungan antara suami dan istri saja, tetapi juga menyangkut bagaimana anak tetap bisa mengembangkan potensinya. Sebagian persoalan anak memang tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perlindungan anak dalam perkawinan poligami menurut Muhammad Syahrur ditinjau dari perspektif UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif dengan menggunakan statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan teori hudûd Muhammad Syahrur bahwa pemikiran Syahrur tentang poligami tersebut sejalan dengan apa yang diupayakan pemerintah Indonesia untuk memelihara dan melindungi hak-hak anak meskipun dari bentuk dan perwujudannya berbeda. Selain itu, menurut peneliti perlu ditambahkan terkait persyaratan kumulatif yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 huruf b dan d UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai syarat seorang suami akan mengajukan permohonan poligami.
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksinya dalam Hukum Islam Kadarisman, Ali
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 9, No 2: Desember 2017
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1055.822 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v9i2.6905

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan gambaran tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga baik yang dilakukan suami maupun istri. Penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu dengan menelusuri ketentuan-ketentuan hukum baik yang ada dalam al-Quran, hadits, maupun pendapat para fuqaha’. Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, setiap perbuatan yang menyebabkan terkuranginya atau hilangnya hak dari masing-masing suami atau istri adalah termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik dalam bentuk kekerasan seksual, fisik, psikis, dan finansial. Kedua, Terhadap KDRT yang dilakukan oleh masing-masing suami atau istri hukum Islam memberikan sanksi (‘uqubah) berupa hukuman di akhirat (dosa), kaffarat atau ta’zir.This research is aimed to provide an overview regarding the forms of domestic violence and sanctions against perpetrators of domestic violence both by husbands and wives. This research is normative research by tracing the legal provisions both in the Koran, hadith, and the opinions of the jurists. The results of this study are: first, every action that causes or diminishes the rights of each husband or wife includes domestic violence in the form of sexual, physical, psychological and financial violence. Second, Islamic law gives sanctions (‘uqubah) for any domestic violence committed by each husband or wife in the form of punishment in the hereafter (sin), kaffarat or ta'zir.
Hak Ex Officio Haki Pengadilan Agama Wamena dalam Perkara Nafkah Pasca Perceraian Labib, Ali Zia Husnul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 9, No 2: Desember 2017
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (791.987 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v9i2.6919

Abstract

Divorce has legal consequences, both for husband and wife and children. One of them is living for children. Child income is often not the focus of the discussion in divorce. Large potential children become victims of divorce from their parents. This article aims to describe the ex officio rights of Wamena Religious Court judges in giving ultra petita decisions to the wages of their wives and children after divorce along with the legal basis used. This research is included in empirical legal research using a case study approach. Primary data sources processed from the results of in-depth interviews with judges at the Wamena Religious Court. Decision number 21 / Pdt.G / 2015 / PA.W based on the principle of legal certainty, justice, and expediency. This punishment is expected to provide a guarantee in fulfilling a child's living after divorce. The panel of judges uses ex officio rights based on the Supreme Court Jurisprudence of the Republic of Indonesia.Perceraian membawa dampak hukum, baik terhadap suami-istri maupun anak-anak. Salah satunya adalah nafkah bagi anak. nafkah anak sering kali tidak menjadi fokus pembahasan dalam perceraian. Anak berpotensi besar menjadi korban perceraian orang tuanya. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan hak ex officio hakim Pengadilan Agama Wamena dalam memberikan putusan ultra petita terhadap nafkah istri dan anak pasca perceraian beserta dasar hukum yang digunakan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan case study. Sumber data primer diolah dari hasil wawancara mendalam dengan para hakim di Pengadilan Agama Wamena. Putusan nomor 21/Pdt.G/2015/PA.W didasarkan pada asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Penghukuman ini diharapkan dapat memberikan jaminan dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Majelis hakim menggunakan hak ex officio didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Iktikat Baik Para Pihak dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Lizuardi, Amiril; Sudirman, Sudirman; Izzuddin, Ahmad
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 9, No 2: Desember 2017
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (795.634 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v9i2.6807

Abstract

This article aims to describe the principle of good faith in the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation in the Court while at the same time describing the implementation of the principle of good faith in the conduct of mediation in the Malang District Religious Court. This research is included in empirical research using a qualitative approach. The results of the discussion of this article indicate that Mediation is an inseparable part of the procedure in the Religious Courts as stipulated in the Indonesian Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Procedure for Mediation in Courts. In the Republic of Indonesia's Supreme Court Regulation Number, 1 of 2016, the provisions of good faith in the implementation of mediation were added. The mediator has the authority to evaluate the intentions of the parties during the mediation.Artikel ini bertujuan mendeskripsikan asas iktikad baik dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan sekaligus mendeskripsikan implementasi asas iktikad baik dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian ini termasuk dalam penelitan empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa Mediasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari prosedur beracara di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 ditambahkan tentang ketentuan iktikad baik dalam pelaksanaan mediasi. Mediator memiliki wewenang untuk melakukan penilaian terhadap iktikad para pihak selama pelaksanaan mediasi.
Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi’i dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Umam, Khairul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 9, No 2: Desember 2017
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (905.707 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v9i2.6991

Abstract

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025): in Press Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2: Desember 2017 Vol 9, No 1: Juni 2017 Vol 8, No 2: Desember 2016 Vol 8, No 1: Juni 2016 Vol 7, No 2: Desember 2015 Vol 7, No 1: Juni 2015 Vol 6, No 2: Desember 2014 Vol 6, No 1: Juni 2014 Vol 5, No 2: Desember 2013 Vol 5, No 1: Juni 2013 Vol 4, No 2: Desember 2012 Vol 4, No 1: Juni 2012 de JURE (Vol. 1, No. 2 Vol 3, No 2: Desember 2011 Vol 3, No 1: Juni 2011 de Jure (Vol. 2, No. 1 Vol 2, No 2: Desember 2010 Vol 2, No 1: Juni 2010 Vol 1, No 2: Desember 2009 Vol 1, No 1: Juni 2009 More Issue