Articles
32 Documents
Search results for
, issue
"No 047 (2010): September"
:
32 Documents
clear
<![CDATA[ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KAITANNYA DENGAN PERJANJIAN BAKU ]]>
<![CDATA[SH.,MH., MUKHIDIN,]]>
<![CDATA[ CERMIN No 047 (2010): September ]]>
Publisher : <![CDATA[CERMIN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (89.726 KB)
<![CDATA[Perjanjian Adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang ataulebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih (pasal 1313 KUHPerdata). Defenisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan tersebutadalah tidak lengkap, dan terlalu luas. Tidak lengkap oleh karena yangdirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. perjanjianmemberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untukmengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggarketertiban umum dan kesusilaan. hukum perjanjian di Indonesia menganutasas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (beginsel der contractsvrijheid), dalam praktek dewasa ini, perjanjian seringkali dilakukan dalambentuk perjanjian baku (standard contract), dimana sifatnya membatasiasas kebebasan berkontrak. Adanya kebebasan ini sangat berkaitandengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam undangundangatau setidak-tidaknya diawasi pemerintah]]>
<![CDATA[Analisis Diskriminan dalam Penelitian Ekonomi ]]>
<![CDATA[Susongko, Purwo]]>;
<![CDATA[Sari, Inayah Adi]]>
<![CDATA[ CERMIN No 047 (2010): September ]]>
Publisher : <![CDATA[CERMIN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (194.12 KB)
<![CDATA[Banyak dari objek studi ekonomi adalah mengamati adanya perbedaankemudian mencari perbedaan yang jelas antar grup pada variabeldependen(variabel amatan), dan setelah ada perbedaan, variabel independen(variabel prediktor) manakah yang dominan memberikan perbedaan tersebut.Masalah-masalah tersebut sering ditemui terutama dalam bidang riset pemasaran,manajemen , sistem keuangan , pendidikan ekonomi dan bidang riset yang lain.Objek studi yang pertama dapat dianalisis dengan analisis klaster sedangkan untukmenjawab objek studi yang kedua dan ketiga dilaksanakan dengan analisisdiskriminan. Oleh karenanya analisis diskriminan merupakan kelanjutan darianalisis klaster.]]>
<![CDATA[ANTI DUMPING DALAM KONSEP HUKUM di INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hartati, SH, M.Hum, Suci]]>
<![CDATA[ CERMIN No 047 (2010): September ]]>
Publisher : <![CDATA[CERMIN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (218.406 KB)
<![CDATA[Anti dumping yang ada di Indonesia diatur dalam GATT (General Agreement on Tariff and Trade) dimana sebagai awal dari pada falsafahnya di ilhami dengan landasan perekonomian nasional di Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945, dimanaseringkali harus berhadapan dengan kekuatan global yang memiliki latar belakang falsafah yang berbeda. Sistem dan struktur nasioanl juga harus mencerminkan ideologi dan konstitusi negara.Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi Persetujuan pembentukan WTO melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 ternyata belum terdapat pengaturannya. Sehingga dalam hukum nasional di Indonesia diatur dalam :1. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan2. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumpingdan Bea Masuk Imbalan3.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor :430/MPP/Kep/9/1999Pemungutan Bea Masuk Anti dumping/Sementara.Praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak fair, karena baginegara pengimpor, praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usahaatau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang daripengekspor yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akanmengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akanmematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampakikutannya seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengganguran dan bangkrutnyaindustri barang sejenis dalam negeri.Praktek anti-dumping adalah salah satu isu penting dalam menjalankanperdagangan internasional agar terciptanya fair trade. Mengenai hal ini telah diaturdalam Persetujuan Anti-Dumping (Anti-Dumping Agreement atau Agreement on theImplementation of Article VI of GATT 1994). Tarif yang diikat (binding tariff) danpemberlakuannya secara sama kepada semua mitra dagang anggota WTO merupakankunci pokok kelancaran arus perdagangan barang.]]>
<![CDATA[ANALISIS POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ]]>
<![CDATA[Murdiati, M.Si., Dra. Sri]]>
<![CDATA[ CERMIN No 047 (2010): September ]]>
Publisher : <![CDATA[CERMIN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (20.734 KB)
<![CDATA[Penyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan kewenangandan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuanganantara pusat dan daerah. Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat pada setiapkewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menjamin terselenggaranyaotonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkankemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan AsliDdaerah (PAD), baik dengan meningkatkan sumber PAD yang sudah ada maupun denganpenggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisidan potensi ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan upaya peningkatkan Pendapatn Asli daerah(PAD), perlu diadakan analisis potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).]]>
<![CDATA[Human Development Index ( HDI ) Salah Satu Indikator Yang Populer Untuk Mengukur Kinerja Pembangunan Manusia ]]>
<![CDATA[Faqihudin, M.]]>
<![CDATA[ CERMIN No 047 (2010): September ]]>
Publisher : <![CDATA[CERMIN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (147.508 KB)
<![CDATA[Tujuan pembangunan selama ini mengedepankan laju pertumbuhan ekonomi.Sedangkan pembangunan memilikii dimensi yang luas dimana manusia merupakanhakekat dari tujuan pembangunan itu. Oleh karena itu diperlukan konseppembangunan manusia yang elemen-elemennya secara tegas menggaris bawahisasaran yang ingin dicapai, yaitu hidup sehat dan panjang umur, berpendidikan dandapat menikmati hidup layak. Elemen – elemen ini yang kemudian menjadi indikatorkeberhasilan pembangunan manusia yang diukur dengan menggunakan HumanDevelopmen Index ( HDI ) atau Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ). HDI atauIPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunanmanusia yang dianggap sangat mendasar, yang digunakan sebagai indikator yaitu(i) bidang kesehatan : usia hidup (logetivity) ; (ii) bidang pendidikan : pengetahuan(knowledge) ; dan (iii) bidang ekonomi : standar hidup layak (decent living).]]>
<![CDATA[Analisis Penetapan Strategi Perusahaan Dengan Matriks Internal dan Eksternal pada Industri Konveksi Busana Muslim di Kabupaten Tegal-Jawa Tengah ]]>
<![CDATA[Jalil, Mahben]]>
<![CDATA[ CERMIN No 047 (2010): September ]]>
Publisher : <![CDATA[CERMIN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (5036.054 KB)
<![CDATA[ Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui strategi yang tepat bagi Industri Konveksi Busana Muslim menurut Matriks Internal dan Eksternal. Memilih Industri Konveksi Busana Muslim sebagai obyek penelitian karena di tengah persaingan yang semakin ketat perusahaan ini dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perkembangan yang dia alami Industri Konveksi Busana Muslim diikuti munculnya pesaing yang memiliki kesamaan dalam hal penawaran berupa bahan kain jadi. Dalam menghadapi persaingan itu Industri Konveksi Busana Muslim tentunya membutuhkan analisis perencanaan strategis yang dapat digunakan pada masa mendatang. Tujuanya adalah untuk memantapkan posisis Industri Konveksi Busana Muslim di pasar konveksi di Industri Kabupaten Tegal- Jawa Tengah. Metide pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode wawancara dan pertanyaan yang diisi oleh manajer perusahaan sebagai responden. Data variabel faktor internal dan variabel faktor eksternal yang sudah dianalisis menghasilkan skor akhir dan kemudian dipetakan pada matriks internal dan eksternal. Skor akhir pada faktor internal dan eksternal pada matriks internal dan eksternal akan menunjukan strategi yang dapat dilakukan Industri Konveksi Busana Muslim. Berdasarkan analisis data total skor faktor internal 3,68 dan skor faktor eksternal 3,77 yang dipetakan pada Matriks Internal dan Ekternal menunjukan bahwa posisi strategis Industri Konveksi Busana Muslim berada pada sel I. Jadi kesimpulan utama yang dapat diambil, strategi yang tepat bagi Industri Konveksi Busana Muslim berdasarkan posisi strategis perusahaan pada matrikss internal dan eksternal adalah strategi pertumbuhan konsentrasi melalui integrasi vertikal. Melalui strategi ini perusahaan dapat melakukan perluasan bidang usaha dengan cara menjalin kerjasama dengan supplier (backward integration) bahan baku yang lebih berkualitas untuk memenuhi ketersediaan bahan baku atau dengan cara menambah jaringan distribusi (forward integration) dengan tujuan memantapkan ciri khas produk Industri Konveksi Busana Muslim kepada konsumen.]]>
<![CDATA[Analisis Penetapan Strategi Perusahaan Dengan Matriks Internal dan Eksternal pada Industri Konveksi Busana Muslim di Kabupaten Tegal-Jawa Tengah ]]>
<![CDATA[Jalil, Mahben]]>
<![CDATA[ CERMIN No 047 (2010): September ]]>
Publisher : <![CDATA[CERMIN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (5036.054 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui strategi yang tepat bagi Industri Konveksi Busana Muslim menurut Matriks Internal dan Eksternal. Memilih Industri Konveksi Busana Muslim sebagai obyek penelitian karena di tengah persaingan yang semakin ketat perusahaan ini dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perkembangan yang dia alami Industri Konveksi Busana Muslim diikuti munculnya pesaing yang memiliki kesamaan dalam hal penawaran berupa bahan kain jadi. Dalam menghadapi persaingan itu Industri Konveksi Busana Muslim tentunya membutuhkan analisis perencanaan strategis yang dapat digunakan pada masa mendatang. Tujuanya adalah untuk memantapkan posisis Industri Konveksi Busana Muslim di pasar konveksi di Industri Kabupaten Tegal- Jawa Tengah. Metide pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode wawancara dan pertanyaan yang diisi oleh manajer perusahaan sebagai responden. Data variabel faktor internal dan variabel faktor eksternal yang sudah dianalisis menghasilkan skor akhir dan kemudian dipetakan pada matriks internal dan eksternal. Skor akhir pada faktor internal dan eksternal pada matriks internal dan eksternal akan menunjukan strategi yang dapat dilakukan Industri Konveksi Busana Muslim. Berdasarkan analisis data total skor faktor internal 3,68 dan skor faktor eksternal 3,77 yang dipetakan pada Matriks Internal dan Ekternal menunjukan bahwa posisi strategis Industri Konveksi Busana Muslim berada pada sel I. Jadi kesimpulan utama yang dapat diambil, strategi yang tepat bagi Industri Konveksi Busana Muslim berdasarkan posisi strategis perusahaan pada matrikss internal dan eksternal adalah strategi pertumbuhan konsentrasi melalui integrasi vertikal. Melalui strategi ini perusahaan dapat melakukan perluasan bidang usaha dengan cara menjalin kerjasama dengan supplier (backward integration) bahan baku yang lebih berkualitas untuk memenuhi ketersediaan bahan baku atau dengan cara menambah jaringan distribusi (forward integration) dengan tujuan memantapkan ciri khas produk Industri Konveksi Busana Muslim kepada konsumen.]]>
<![CDATA[REFORMASI BIROKRASI DI ERA OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[SUTJIATMI, SRI]]>
<![CDATA[ CERMIN No 047 (2010): September ]]>
Publisher : <![CDATA[CERMIN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (106.438 KB)
<![CDATA[Otonomi Daerah yang dijalankan pemerintah, mau tidak mau membawakonsekuensi perlunya pembaharuan dalam memberikan pelayanan public dalamwujud reformasi birokrasi. Reformasi kultur dan struktur dalam tubuh birokrasimerupakan strategi mendasar untuk memberikan keyakinan dan kepercayaanpublic terhadap kredibilitas pemerintah. Reformasi birokrasi mencakup aktivitasperubahan nilai dengan pendekatan yang komprehensif , yakni : Retrospeksi,Reorientasi, Reposisi dan Reorganisasi. Untuk menjalankan reformasi birokrasitersebut, factor penentu keberhasilannya adalah adanya komitmen bersama,kesepahaman, kemauan diri sendiri dan konsistensi.]]>
<![CDATA[ARTI PENTING FOLKLORE DAN TRADITIONAL KNOWLEDGE BAGI INDONESIA SEBAGAI “THE COUNTRY OF ORIGIN†]]>
<![CDATA[Rahayu,SH.MH., Kanti]]>
<![CDATA[ CERMIN No 047 (2010): September ]]>
Publisher : <![CDATA[CERMIN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (356.928 KB)
<![CDATA[Indonesia disebut sebagai ?The Countri of Origin? karena merupakannegara asal yang memiliki folklore dan pengetahuan tradisional.Berdasarkan ketentuan Article 8 j mengenai Traditional Knowledge,Innovations and Practices Introduction, hak atas folklore dan pengetahuantradisional dilindungi sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Sehinggajika ada pihak-pihak asing yang hendak mengaktualisasikannya secarakomersial maka harus mendapat ijin resmi dari Negara. Namun sayangnyabanyak pihak tidak memahami mengenai urgensi perlindungan terhadapfolklore dan pengetahuan tradisional sehingga diperlukan perhatian yangserius agar kekayaan hayati kita tidak terekploitasi oleh pihak asing tanpakompensasi apapun.]]>
