Articles
<![CDATA[UPAYA PERLINDUNGAN BATIK LASEM OLEH PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG ]]>
<![CDATA[Rahayu, Kanti]]>
<![CDATA[ SOSEKHUM Vol 5, No 8 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[SOSEKHUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Batik Lasem merupakan salah satu warisan kebudayaan tradisional rakyat Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 10 Ayat (2) UUHC menetapkan bahwa Hak Cipta atas seni batik yang ada di Indonesia dipegang oleh negara. Namun sayangnya, kelahiran Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 ini ternyata tidak diiringi dengan semangat perlindungan Hak Cipta terhadap seni batik itu sendiri. Hal ini bersumber pada pemahaman yang keliru mengenai konsepsi batik sebagai warisan budaya untuk memperoleh perlindungan hukum menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta serta upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang untuk memberikan perlindungan terhadap Batik Lasem. Kata Kunci : Batik Lasem, Perlindungan Hak Cipta.]]>
<![CDATA[ARTI PENTING FOLKLORE DAN TRADITIONAL KNOWLEDGE BAGI INDONESIA SEBAGAI “THE COUNTRY OF ORIGIN” ]]>
<![CDATA[Rahayu,SH.MH., Kanti]]>
<![CDATA[ CERMIN No 047 (2010): September ]]>
Publisher : <![CDATA[CERMIN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (356.928 KB)
<![CDATA[Indonesia disebut sebagai “The Countri of Origin” karena merupakannegara asal yang memiliki folklore dan pengetahuan tradisional.Berdasarkan ketentuan Article 8 j mengenai Traditional Knowledge,Innovations and Practices Introduction, hak atas folklore dan pengetahuantradisional dilindungi sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Sehinggajika ada pihak-pihak asing yang hendak mengaktualisasikannya secarakomersial maka harus mendapat ijin resmi dari Negara. Namun sayangnyabanyak pihak tidak memahami mengenai urgensi perlindungan terhadapfolklore dan pengetahuan tradisional sehingga diperlukan perhatian yangserius agar kekayaan hayati kita tidak terekploitasi oleh pihak asing tanpakompensasi apapun.]]>
<![CDATA[Deregulasi Perlindungan Hak Paten di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rahayu, Kanti]]>;
<![CDATA[Praptono, Eddhie]]>
<![CDATA[ Pandecta: Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Semarang State University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4574
<![CDATA[Sebagaimana diketahui di dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menyebutkan bahwa Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Jangka waktu perlindungan paten yang berlaku selama 20 tahun tersebut, pada prinsipnya bertujuan agar setelah melebihi masa 20 tahun maka penemuan teknologi tersebut dapat dimiliki oleh masyarakat dengan di produksi secara masal sehingga hilanglah hak penemu untuk menikmati hasil temuannya secara ekonomi. Hal ini disebabkan karena pengakuan rezim HaKI terhadap hak paten khususnya, tidak lain adalah untuk menghargai kreatifitas ide intelektual Inventor dan tentunya untuk kepentingan umum demi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, pada prakteknya perlindungan Hak Paten selama masa 20 tahun terlampau lama sehingga menimbulkan dampak penemuan teknologi tersebut tidak lagi dapat menjadi milik umum karena perkembangan teknologi masa kini tidak memerlukan waktu yang lama untuk melahirkan sebuah invensi baru. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hak paten di Indonesia saat ini masih mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yaitu jangka waktu perlindungan hukum untuk paten biasa selama 20 (dua puluh) tahun dan paten sederhana selama 10 (sepuluh) tahun, dan pengaturan perlindungan hak paten di Indonesia perlu dilakukan deregulasi karena berdasarkan fakta di lapangan, jangka waktu perlindungan hukum sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten terlalu lama sehingga tujuan perlindungan Paten agar teknologi dapat menjadi milik umum tidak tercapai.People participation in the generale election is a parameter of the democracy development. This research is intended to analyze the people participation in the 2014 election by taking case in the Godong subdistrict, Grobogan Regency, Central Jawva. The results showed that the rate of Public Participation in the Use of Voting Rights in the 2014 legislative elections in District Godong Grobogan this time slightly increased in comparison to the legislative elections in 2009, from 67% to 69%. In choosing a political party because the people chose not fanatical on a political party, but as seen from the achievements and performance of the leaders or members who are in a political party. The high urban communities in the District Godong also be the cause of the high rate of abstention. An abstention human rights, but if the people can not vote because not registered as Permanent Voters List is a violation of human rights, as has removed political rights as citizens are entitled to vote. Conclusions of this study is the level of community participation in the use of voting rights in the 2014 legislative elections in District Godong Grobogan slightly increased when compared to the 2009 legislative elections.]]>
<![CDATA[Deregulasi Perlindungan Hak Paten di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rahayu, Kanti]]>;
<![CDATA[Praptono, Eddhie]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4574
<![CDATA[Sebagaimana diketahui di dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menyebutkan bahwa Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Jangka waktu perlindungan paten yang berlaku selama 20 tahun tersebut, pada prinsipnya bertujuan agar setelah melebihi masa 20 tahun maka penemuan teknologi tersebut dapat dimiliki oleh masyarakat dengan di produksi secara masal sehingga hilanglah hak penemu untuk menikmati hasil temuannya secara ekonomi. Hal ini disebabkan karena pengakuan rezim HaKI terhadap hak paten khususnya, tidak lain adalah untuk menghargai kreatifitas ide intelektual Inventor dan tentunya untuk kepentingan umum demi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, pada prakteknya perlindungan Hak Paten selama masa 20 tahun terlampau lama sehingga menimbulkan dampak penemuan teknologi tersebut tidak lagi dapat menjadi milik umum karena perkembangan teknologi masa kini tidak memerlukan waktu yang lama untuk melahirkan sebuah invensi baru. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hak paten di Indonesia saat ini masih mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yaitu jangka waktu perlindungan hukum untuk paten biasa selama 20 (dua puluh) tahun dan paten sederhana selama 10 (sepuluh) tahun, dan pengaturan perlindungan hak paten di Indonesia perlu dilakukan deregulasi karena berdasarkan fakta di lapangan, jangka waktu perlindungan hukum sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten terlalu lama sehingga tujuan perlindungan Paten agar teknologi dapat menjadi milik umum tidak tercapai.People participation in the generale election is a parameter of the democracy development. This research is intended to analyze the people participation in the 2014 election by taking case in the Godong subdistrict, Grobogan Regency, Central Jawva. The results showed that the rate of Public Participation in the Use of Voting Rights in the 2014 legislative elections in District Godong Grobogan this time slightly increased in comparison to the legislative elections in 2009, from 67% to 69%. In choosing a political party because the people chose not fanatical on a political party, but as seen from the achievements and performance of the leaders or members who are in a political party. The high urban communities in the District Godong also be the cause of the high rate of abstention. An abstention human rights, but if the people can not vote because not registered as Permanent Voters List is a violation of human rights, as has removed political rights as citizens are entitled to vote. Conclusions of this study is the level of community participation in the use of voting rights in the 2014 legislative elections in District Godong Grobogan slightly increased when compared to the 2009 legislative elections.]]>
<![CDATA[ARTI PENTING FOLKLORE DAN TRADITIONAL KNOWLEDGE BAGI INDONESIA SEBAGAI “THE COUNTRY OF ORIGIN†]]>
<![CDATA[Rahayu,SH.MH., Kanti]]>
<![CDATA[ CERMIN No 047 (2010): September ]]>
Publisher : <![CDATA[CERMIN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (356.928 KB)
<![CDATA[Indonesia disebut sebagai ?The Countri of Origin? karena merupakannegara asal yang memiliki folklore dan pengetahuan tradisional.Berdasarkan ketentuan Article 8 j mengenai Traditional Knowledge,Innovations and Practices Introduction, hak atas folklore dan pengetahuantradisional dilindungi sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Sehinggajika ada pihak-pihak asing yang hendak mengaktualisasikannya secarakomersial maka harus mendapat ijin resmi dari Negara. Namun sayangnyabanyak pihak tidak memahami mengenai urgensi perlindungan terhadapfolklore dan pengetahuan tradisional sehingga diperlukan perhatian yangserius agar kekayaan hayati kita tidak terekploitasi oleh pihak asing tanpakompensasi apapun.]]>
<![CDATA[UPAYA PERLINDUNGAN BATIK LASEM OLEH PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG ]]>
<![CDATA[Rahayu, Kanti]]>
<![CDATA[ SOSEKHUM Vol 5, No 8 (2010) ]]>
Publisher : <![CDATA[SOSEKHUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Batik Lasem merupakan salah satu warisan kebudayaan tradisional rakyat Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 10 Ayat (2) UUHC menetapkan bahwa Hak Cipta atas seni batik yang ada di Indonesia dipegang oleh negara. Namun sayangnya, kelahiran Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 ini ternyata tidak diiringi dengan semangat perlindungan Hak Cipta terhadap seni batik itu sendiri. Hal ini bersumber pada pemahaman yang keliru mengenai konsepsi batik sebagai warisan budaya untuk memperoleh perlindungan hukum menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta serta upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang untuk memberikan perlindungan terhadap Batik Lasem. Kata Kunci : Batik Lasem, Perlindungan Hak Cipta.]]>
<![CDATA[Review of the Political Direction of National Legal Development Law ]]>
<![CDATA[Achmad Irwan Hamzani]]>;
<![CDATA[Kanti Rahayu]]>;
<![CDATA[Tani Haryadi]]>;
<![CDATA[Nur Khasanah]]>;
<![CDATA[Havis Aravik]]>
<![CDATA[ Jurnal Cita Hukum Vol 9, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jch.v9i2.20352
<![CDATA[The political direction of the law in Indonesia in the development of national law simplifies legislation. The scope of national legal development is not only through legislation. There is the functionalization of the law that lives in society. The purpose of the research describes the political urgency of law in the development of national law and reviews the political direction of national law development law. This research uses a philosophical approach, namely to examine the law from the ideal side in the form of an idea of the direction of national law politics in the future. The results of this study show that the politics of law is necessary to provide direction in the development of national law. Each country has a legal political direction whose role as the basic policy of state organizers to determine the direction, shape, and content of the law to be established. Legal politics as a strategy of the formation process, as well as the implementation of laws based on the national legal system to achieve the goals and ideals of the state. The political direction of the law in Indonesia in the development of national law simplifies legislation.Keywords: The Political Direction of Law; The Development of National Law; The Living Law Tinjauan Arah Politik Undang-Undang Pembangunan Hukum Nasional AbstrakArah politik hukum di Indonesia dalam pembangunan hukum nasional menyederhanakan pada legislasi. Cakupan pembangunan hukum nasional sebenarnya tidak hanya melalui legislasi. Ada fungsionalisasi hukum yang hidup di masyarakat. Tujuan penelitian mendeskripsikan urgensi politik hukum dalam pembangunan hukum nasional, dan mereview arah politik hukum hukum pembangunan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, yaitu mengkaji hukum dari sisi ideal berupa gagasan arah politk hukum nasional ke depan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa politik hukum sangat diperlukan guna memberikan arah dalam pembangunan hukum nasional. Setiap negara memiliki arah politik hukum yang perannya sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Politik hukum sebagai strategi proses pembentukan, serta pelaksanaan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara. Arah politik hukum di Indonesia dalam pembangunan hukum nasional menyederhanakan pada legislasi.Kata Kunci: Arah Politik Hukum; Pembangunan Hukum Nasional; The Living Law Обзор политической направленности национального закона о правовом развитии Аннотация:Направление правовой политики Индонезии в развитии национального права упрощено до законодательного. На самом деле, развитие национального права осуществляется не только через законодательство. Существует действующий закон, который живет в обществе. Цель исследования - описать актуальность правовой политики в развитии национального права и рассмотреть направление правовой политики в развитии национального права. В данном исследовании используется философский подход, который рассматривает право с идеальной стороны в виде идей политического направления национального права в будущем. Результаты этого исследования показывают, что правовая политика необходима для определения направления развития национального права. В каждой стране существует правовое политическое направление, роль которого заключается в том, чтобы руководствоваться государственной администрацией в качестве основной политики по определению направления, формы и содержания закона, который должен быть сформирован. Правовая политика как стратегия процесса формирования и реализации закона основана на национальной правовой системе для достижения целей и идеалов государства. Направление правовой политики Индонезии в развитии национального права упрощено до законодательного.Ключевые Слова: Направление Правовой Политики; Развитие Национального Права; Живое Право]]>
<![CDATA[Peran Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar ]]>
<![CDATA[Kanti Rahayu]]>;
<![CDATA[Kus Rizkianto]]>;
<![CDATA[Mukhidin Mukhidin]]>
<![CDATA[ Kosmik Hukum Vol 22, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purwokerto ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/kosmikhukum.v22i2.13483
<![CDATA[Marks can be transferred to other parties by registered trademark owners. The transfer can be done from person to person or transfer from one person or several people to a company or corporation. The possibilities that can occur on the transfer of a brand from a personal to a company include selling the brand personally to a certain company. Transfer of Marks has been regulated in Article 41 of the Law on Marks and Geographical Indications concerning the Transfer of Rights and Licenses. Right to Mark can be transferred due to Inheritance; Will; Waqf; Grant; Agreement; or other reasons justified by the provisions of laws and regulations. This study aims to explain the legal arrangements for making a deed of transfer of rights to a registered mark and examine the role of the Notary Position in making a deed of transfer of rights to a registered mark. This study uses library research methods with a normative research approach with qualitative analysis. The result is that the legal arrangements regarding the transfer of rights to registered marks have been regulated in Article 41 of Law no. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications which states that rights to registered marks can be transferred by several mechanisms justified by law such as through inheritance, endowments, grants, wills, agreements and other reasons according to the applicable law. Every act of transferring rights to a registered mark must be registered with the Minister accompanied by supporting documents. Once recorded, the transfer of rights to the mark will be announced in the Official Gazette of Marks and may be subject to a fee. Then the terms of the transfer of rights to the registered mark in the form of a deed must be made before a Notary as the official office of the deed maker.Keywords: Notary, Deed, Transfer of Rights, Registered Mark]]>
<![CDATA[Review of the Political Direction of National Legal Development Law ]]>
<![CDATA[Achmad Irwan Hamzani]]>;
<![CDATA[Kanti Rahayu]]>;
<![CDATA[Tani Haryadi]]>;
<![CDATA[Nur Khasanah]]>;
<![CDATA[Havis Aravik]]>
<![CDATA[ Jurnal Cita Hukum Vol 9, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/jch.v9i2.20352
<![CDATA[The political direction of the law in Indonesia in the development of national law simplifies legislation. The scope of national legal development is not only through legislation. There is the functionalization of the law that lives in society. The purpose of the research describes the political urgency of law in the development of national law and reviews the political direction of national law development law. This research uses a philosophical approach, namely to examine the law from the ideal side in the form of an idea of the direction of national law politics in the future. The results of this study show that the politics of law is necessary to provide direction in the development of national law. Each country has a legal political direction whose role as the basic policy of state organizers to determine the direction, shape, and content of the law to be established. Legal politics as a strategy of the formation process, as well as the implementation of laws based on the national legal system to achieve the goals and ideals of the state. The political direction of the law in Indonesia in the development of national law simplifies legislation.Keywords: The Political Direction of Law; The Development of National Law; The Living Law Tinjauan Arah Politik Undang-Undang Pembangunan Hukum Nasional AbstrakArah politik hukum di Indonesia dalam pembangunan hukum nasional menyederhanakan pada legislasi. Cakupan pembangunan hukum nasional sebenarnya tidak hanya melalui legislasi. Ada fungsionalisasi hukum yang hidup di masyarakat. Tujuan penelitian mendeskripsikan urgensi politik hukum dalam pembangunan hukum nasional, dan mereview arah politik hukum hukum pembangunan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, yaitu mengkaji hukum dari sisi ideal berupa gagasan arah politk hukum nasional ke depan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa politik hukum sangat diperlukan guna memberikan arah dalam pembangunan hukum nasional. Setiap negara memiliki arah politik hukum yang perannya sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk. Politik hukum sebagai strategi proses pembentukan, serta pelaksanaan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara. Arah politik hukum di Indonesia dalam pembangunan hukum nasional menyederhanakan pada legislasi.Kata Kunci: Arah Politik Hukum; Pembangunan Hukum Nasional; The Living Law Обзор политической направленности национального закона о правовом развитии Аннотация:Направление правовой политики Индонезии в развитии национального права упрощено до законодательного. На самом деле, развитие национального права осуществляется не только через законодательство. Существует действующий закон, который живет в обществе. Цель исследования - описать актуальность правовой политики в развитии национального права и рассмотреть направление правовой политики в развитии национального права. В данном исследовании используется философский подход, который рассматривает право с идеальной стороны в виде идей политического направления национального права в будущем. Результаты этого исследования показывают, что правовая политика необходима для определения направления развития национального права. В каждой стране существует правовое политическое направление, роль которого заключается в том, чтобы руководствоваться государственной администрацией в качестве основной политики по определению направления, формы и содержания закона, который должен быть сформирован. Правовая политика как стратегия процесса формирования и реализации закона основана на национальной правовой системе для достижения целей и идеалов государства. Направление правовой политики Индонезии в развитии национального права упрощено до законодательного.Ключевые Слова: Направление Правовой Политики; Развитие Национального Права; Живое Право]]>
<![CDATA[Kajian Hukum Tentang Penerapan Fungsi Sosial Pada Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Rahayu, Kanti]]>
<![CDATA[ Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2 (2021): November 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24905/diktum.v9i2.92
<![CDATA[The principle promoted by copyleft is to eliminate economic rights but still carry moral rights in Intellectual Property Rights (IPR). Because some people's assumptions about monopoly and capitalism that appear in IPR are due to the existence of economic rights which then seem to eliminate their social functions. Law Number 19 of 2002 concerning Copyright explicitly explains social functions, but even then it is still limited to education, research, and for law enforcement. If it doesn't fall into that category, then paying royalties is a must. Therefore, with the copyleft system, it must be utilized as much as possible, because basically this copyleft does not violate the concept of copyright. This is because in one copyrighted work that has been copied, there is already a copyright, but in the copyright, a distribution provision is added, as a legal tool that gives everyone the right to use, modify, and redistribute the copyrighted work or its derivatives.]]>
