Garuda - Garba Rujukan Digital

Negara Maritim Indonesia, Migrasi Tidak Teratur, dan Hak Pengungsi Lintas Batas Wijayanti, Sri
Insignia: Journal of International Relations Vol 3 No 02 (2016): November 2016
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakMakalah ini membahas kebijakan Indonesia sebagai sebuah negara maritim dalam menghadapi persoalan migrasi tidak teratur, khususnya disini yang berdampak pada pencari suaka dan pengungsi lintas batas. Isu migrasi tidak teratur masih merupakan persoalan yang dihadapi oleh negara maritim yang memiliki akses terbuka berupa laut yang menjadi jalur utama perjalanan migran menuju negara tujuan. Sebagai negara yang terletak di jalur pelayaran utama dunia, di tengah tengah benua Australia dan Asia, Indonesia seringkali dihadapkan pada persoalan ini dimana Indonesia menjadi jalur atau negara transit pengungsi dan pencari suaka yang kebanyakan datang dari wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan. Menurut data UNHCR, saat ini terdapat sekitar 13 ribu pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, dan jumlah ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Indonesia sebagai negara maritim memiliki prinsip bahwa kepulauan dan kelautan Indonesia merupakan satuan pertahanan dan keamanan Indonesia (Zen, 2000, dikutip dari Geomagz, 2016). Namun penting untuk lebih jauh melihat bagaimana prinsip ini memandang hak asasi manusia dalam isu krisis kemanusiaan seperti pengungsi lintas batas dan pencari suaka. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana karakter kemaritiman yang diambil Indonesia berpengaruh terhadap cara Indonesia menyikapi pengungsi lintas batas yang melakukan perjalanan dengan penyelundupan manusia. Makalah ini dibatasi lebih lanjut kepada bentuk kerjasama internasional untuk menangani penyelundupalajan manusia yang diinisiasi oleh atau melibatkan Indonesia. Dari sini kemudian ditarik kesimpulan mengenai hambatan pemenuhan hak pengungsi lintas batas dalam sistem internasional yang berdasarkan kedaulatan negara-bangsa.Kata-kata kunci: negara maritim, penyelundupan manusia, hak-hak pengungsi lintas batas, pencari suaka. AbstractThis paper discusses the policy of Indonesia as a maritime country in addressing the issue of irregular migration, especially that impact on asylum seekers and refugees. The issue of irregular migration is still faced by maritime nations that have open access in the form of sea which became the main route of migrant journey to the destination country. As a country located in the world's major shipping lanes, in the middle of the continent of Australia and Asia, Indonesia is often faced with this problem given that Indonesia is a transit country of refugees and asylum seekers mostly from the Middle East and South Asia. According to data from UNHCR, there are currently about 13 thousand refugees and asylum seekers in Indonesia, and this number increased from previous years. Indonesia as a maritime country has a principle that Indonesia is an archipelago while maritime is part of its defense and security unit (Zen, 2000, cited from Geomagz, 2016). However it is important to further see how this principle oversees the issue of human rights in humanitarian crises such as refugees and asylum seekers.This paper aims to explain how the maritime character of Indonesia affects its ways to address refugee travel with people smuggling. This paper is further limited to the forms of international cooperation to tackle human smuggling initiated by or involving Indonesia. The obstacles to meet the refugee rights in the international system that is based on the sovereignty of the nation-state is then concluded.

Analisis Efektivitas G20 Dalam Menangani Krisis Finansial Tahun 2008
Insignia: Journal of International Relations Vol 3 No 02 (2016): November 2016
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakKrisis finansial 2008 menjadi sebuah permasalahan yang sulit dan menantang untuk diselesaikan, yang membawa pada pentingnya reformasi artsitektur tata kelola ekonomi global. G20 muncul sebagai sebuah tata kelola ekonomi global yang signfikan. Kedua puluh negara anggota G20 dapat mengambil peran yang signifikan dalam ekonomi glob-al. Berbagai upaya dikeluarkan oleh G20 dalam menyelesaikan krisis finansial 2008. Salah satu upayanya adalah dengan pemberian stimulus fiskal sebesar 2% dari PDB negara anggota G20. Kebijakan lainnya terus didorong oleh G20 untuk membuat aturan dan pengawasan yang efektif serta berbagai kebijakan sektor finansial lainnya. Efektivitas G20 dalam menyelesaikan krisis finansial G20 menjadi penting untuk dianalisa untuk membuat tata kelola ekonomi global yang lebih baik.Kata-Kata Kunci : G20, krisis finansial 2008, efektivitas, KTT G20 AbstractFinancial crisis 2008 posed a serious of deeper and more challenging problem, that led to calls for urgent reform of the architecture of global economic governance. G20 emerged as a significant global economic governance. The twenty members of G20 can take a significant role in economic global. Various efforts were made by G20 through policies resulted from the Summit. Those efforts include providing fiscal stimulus in the amount of 2% from GDP the member of G20. Other policies have been pushed by G20 to make an effective regulatory, supervisory and other financial sec-tor policies. The effectiveness of G20 in handling financial crisis 2008 was important to be analyzed to make a global economic governance will be better.Keywords : G20, financial crisis 2008, effectiveness, G20’s summit.

Jalan Terjal Menuju ASEAN Economic Community: Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas di Sektor UMKM
Insignia: Journal of International Relations Vol 3 No 02 (2016): November 2016
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakASEAN Economic Community 2015 menuntut liberalisasi perdagangan di tingkat nasional dan daerah untuk menjadi basis produksi dan pasar tunggal ASEAN. Untuk menghadapi ini, pembangunan daerah sebagai basis pembangunan nasional mesti mempersiapkan diri untuk memanfaatkan peluang dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Kabupaten Banyumas adalah kabupaten yang potensial di Provinsi Jawa Tengah. Data menunjukkan bahwa sektor UMKM di Kab. Banyumas mengalami peningkatan baik dari segi jumlah usaha, penyerapan tenaga kerja, maupun nilai dari produk. Namun, permasalahan yang ditemui adalah kurang optimalnya akses pembiayaan atau modal UMKM, permasalahan di bidang pemasaran, serta kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia. Perumusan kebijakan yang tepat guna untuk menghadapi permasalahan-permasalahan di sektor UMKM tersebut, adalah syarat utama yang menunjukkan dukungan Pemerintah Daerah terhadap UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas kebijakan pemerintah daerah Kab. Banyumas di sektor UMKM dalam menghadapi ASEAN Community 2015.Kata-Kata Kunci: ASEAN Economic Community, Kebijakan, UMKM, Pembangunan DaerahAbstractASEAN Economic Community in 2015 demanding the liberalization of trade at national and local levels to be the basis of production and single market of ASEAN. To face this, local development as the basis foundation for national development should prepare to optimize the opportunities and increase the competitiveness of the local economic. Banyumas district is a potential district in Central Java Province. Data shows that SMEs sector in Banyumas district has escalated its development both in terms of the number of SMEs, absorption of work forces, and the increasing value of the products. Nevertheless, the problems are less deficient access of financing or SMEs capital, marketing, and the lack of the quality of human resources. The needed of formulating right policy to face problems in SMEs sector is the main requirement which shows support form local government. This study aims to assess the effectiveness of local government policy of Banyumas district in SMEs sector in the face of ASEAN Community 2015.Keywords: ASEAN Economic Community, Policy, Small Medium Enterprises, Local Development

Pengaruh Perspektif Pemberdayaan Perempuan dalam Kebangkitan Ekonomi Lokal: Industri Tempe Sagu di Dusun Mrisi-Yogyakarta Kusumaningrum, Demeiati Nur
Insignia: Journal of International Relations Vol 3 No 02 (2016): November 2016
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakKosmopolitanisme Hak Asasi Manusia (HAM) menempatkan isu kesetaraan gender menjadi penting bagi studi politik-ekonomi pembangunan internasional. PBB melalui UNDP dan UN Woman menekankan peran perempuan tidak hanya sebagai subjek pembangunan daerah. Perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan kaum pria untuk memaksimalkan potensinya dalam pembangunan dan terlibat secara aktif untuk merencanakan masa depannya. Tulisan ini mengamati berkembangnya UKM Kripik Tempe Sagu di Dusun Mrisi, Bantul, DIY yang memberi makna bagi pengembangan ekonomi pedesaan. Usaha ini didirikan pada tahun 2012 dan mampu meraih omzet 50-60 juta per bulan dengan mempekerjakan hanya 3 laki-laki dan 6 perempuan. Tulisan menggambarkan bagaimana potensi komunitas perempuan berpendidikan rendah mampu ditransformasikan sebagai penggerak roda perekonomian pedesaan. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pemilik UKM yang merupakan individu bependidikan tinggi mengadopsi perspektif pemberdayaan perempuan yang dimaknai sebagai kebermanfaatan bagi sesama dan inovasi berkelanjutan demi pembangunan desa. Dengan mengembangkan potensi ibu-ibu rumah tangga, UKM ini tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan bagi pemilik dan pekerja tapi juga menjadi sentra pendidikan, studi banding bagi UKM lain di Indonesia, representasi pembinaan dari Dinas Koperasi dan Pemberdayaan UKM Kab. Bantul, dan aktif mengikuti pameran-pameran UKM seperti Bantul Expo. Tantangan normatif-kultural di mana istri pada umumnya tidak bekerja dan merawat anak dapat diatasi dengan membangun jam kerja yang ramah keluarga serta komunikasi yang efektif dengan masyarakat sekitar.Kata-kata Kunci: ekonomi pedesaaan, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuanAbstractCosmopolitanism Human Rights put the issue of gender equality to be important for the study of global political development. United Nations through UNDP and UN Women stressed the role of women as a subject of regional development. Women have the same rights and opportunities as men to maximize their potential in development and actively involved to plan its future. This article looks at the development of SMEs named Kripik Tempe Sagu at Kabupaten Bantul, Yogyakarta which gives meaning to the development of the rural economy. This business was founded in 2012 and is able to achieve a turnover of 50-60 million per month by employing only 3 males and 6 females. This paper illustrate how the potential community of low-educated women were able to be transformed as the driving wheel of the rural economy. It is a qualitative research by descriptive method of analysis. The data and information obtained from observation, interview and literature study. The results explained that SME owner is an individual that has high decree of education background so that, she adopted the perspective of women's empowerment is understood as how she share knowledge and benefits for others and bring sustainability innovation for the sake of rural development improvement. By improving the potential of women households, the SMEs economic activities are not only able to improve the welfare of the owners and workers but also become a center of education, study visits for other SMEs in Indonesia. Normative-cultural challenges where wives generally do not work and care for children can be overcome by building a family-friendly working hours and effective communication with the surrounding community.Keywords: rural economy, gender equality, women's empowerment

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Migrasi Sirkuler Pasien Kanker Payudara di Yogyakarta Dewi, Ratna
Insignia: Journal of International Relations Vol 3 No 02 (2016): November 2016
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakMigrasi penduduk merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini juga terjadi pada pasien kanker. Keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah asal akan dapat mendorong mereka untuk mencari pengobatan di luar tempat tinggalnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengambilan keputusan untuk melakukan mobiitas pada pasien kanker yang melakukan pengobatan di yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan pelayanan kesehatan di daerah asal menyebabkan pasien melakukan pengobatan keluar daerahnya. Ada banyak pertimbangan bagi pasien kanker untuk mengambil keputusan melakukan migrasi. Pertimbangan dapat berupa pengaruh dari dalam maupun luar diri pasien. Kuatnya ikatan kekeluargaan membuat mereka berat meninggalkan daeraah asalnya. Proses pengambilan keputusan bukanlah hal yang mudah karena berkaitan dengan keluarga ataupun pekerjaan yang harus ditinggalkan. Pilihan daerah tujuan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain jarak antara tempat tinggal dengan kota tujuan, informasi yang diterima mengenai daerah tujuan, dan penilaian pasien kanker terhadap daeah tujuan.Kata-kata Kunci: migrasi sirkuler, kajian lokal Yogyakarta, social ekonomiAbstractPeople migration is an effort to fulfill their living needs. It was happened to the cancer patients. Limited facility of health services in one place can encourage people to get a healing outside the town of origin where the more complete facilities are available. The contrast in the services and facilities of health sector inter-regionally has become one of the matters encouring people to move to find far more complete health facilities. This research was aimed to determine the process of the decision-making of the cancer patient for treatment in Yogyakarta. This happened due to the limited cancer facilities and services in a number of hospitals. The result of the research shows that the limitation of health care facilities in the native region is one of the matters causing the patients to take medication outside their domicilies. There are many considerations to decide to move. Those considerations are the external and also internal effects. The strength of the kinship makes people are hard to leave their town of origin. The decision is not easy to be taken due to issues related to the family or the work which must be abandoned.In case of choosing the recovery place, there are some considerations on it, there are, the distance from the town of origin, the affection from the other people, and the condition or environment.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Migrasi Sirkuler Pasien Kanker Payudara di Yogyakarta Ratna Dewi
Insignia: Journal of International Relations Vol 3 No 02 (2016): November 2016
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakMigrasi penduduk merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini juga terjadi pada pasien kanker. Keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah asal akan dapat mendorong mereka untuk mencari pengobatan di luar tempat tinggalnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengambilan keputusan untuk melakukan mobiitas pada pasien kanker yang melakukan pengobatan di yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan pelayanan kesehatan di daerah asal menyebabkan pasien melakukan pengobatan keluar daerahnya. Ada banyak pertimbangan bagi pasien kanker untuk mengambil keputusan melakukan migrasi. Pertimbangan dapat berupa pengaruh dari dalam maupun luar diri pasien. Kuatnya ikatan kekeluargaan membuat mereka berat meninggalkan daeraah asalnya. Proses pengambilan keputusan bukanlah hal yang mudah karena berkaitan dengan keluarga ataupun pekerjaan yang harus ditinggalkan. Pilihan daerah tujuan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain jarak antara tempat tinggal dengan kota tujuan, informasi yang diterima mengenai daerah tujuan, dan penilaian pasien kanker terhadap daeah tujuan.Kata-kata Kunci: migrasi sirkuler, kajian lokal Yogyakarta, social ekonomiAbstractPeople migration is an effort to fulfill their living needs. It was happened to the cancer patients. Limited facility of health services in one place can encourage people to get a healing outside the town of origin where the more complete facilities are available. The contrast in the services and facilities of health sector inter-regionally has become one of the matters encouring people to move to find far more complete health facilities. This research was aimed to determine the process of the decision-making of the cancer patient for treatment in Yogyakarta. This happened due to the limited cancer facilities and services in a number of hospitals. The result of the research shows that the limitation of health care facilities in the native region is one of the matters causing the patients to take medication outside their domicilies. There are many considerations to decide to move. Those considerations are the external and also internal effects. The strength of the kinship makes people are hard to leave their town of origin. The decision is not easy to be taken due to issues related to the family or the work which must be abandoned.In case of choosing the recovery place, there are some considerations on it, there are, the distance from the town of origin, the affection from the other people, and the condition or environment.

Negara Maritim Indonesia, Migrasi Tidak Teratur, dan Hak Pengungsi Lintas Batas Nurul Azizah Zayzda; Sri Wijayanti
Insignia: Journal of International Relations Vol 3 No 02 (2016): November 2016
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakMakalah ini membahas kebijakan Indonesia sebagai sebuah negara maritim dalam menghadapi persoalan migrasi tidak teratur, khususnya disini yang berdampak pada pencari suaka dan pengungsi lintas batas. Isu migrasi tidak teratur masih merupakan persoalan yang dihadapi oleh negara maritim yang memiliki akses terbuka berupa laut yang menjadi jalur utama perjalanan migran menuju negara tujuan. Sebagai negara yang terletak di jalur pelayaran utama dunia, di tengah tengah benua Australia dan Asia, Indonesia seringkali dihadapkan pada persoalan ini dimana Indonesia menjadi jalur atau negara transit pengungsi dan pencari suaka yang kebanyakan datang dari wilayah Timur Tengah dan Asia Selatan. Menurut data UNHCR, saat ini terdapat sekitar 13 ribu pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, dan jumlah ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Indonesia sebagai negara maritim memiliki prinsip bahwa kepulauan dan kelautan Indonesia merupakan satuan pertahanan dan keamanan Indonesia (Zen, 2000, dikutip dari Geomagz, 2016). Namun penting untuk lebih jauh melihat bagaimana prinsip ini memandang hak asasi manusia dalam isu krisis kemanusiaan seperti pengungsi lintas batas dan pencari suaka. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana karakter kemaritiman yang diambil Indonesia berpengaruh terhadap cara Indonesia menyikapi pengungsi lintas batas yang melakukan perjalanan dengan penyelundupan manusia. Makalah ini dibatasi lebih lanjut kepada bentuk kerjasama internasional untuk menangani penyelundupalajan manusia yang diinisiasi oleh atau melibatkan Indonesia. Dari sini kemudian ditarik kesimpulan mengenai hambatan pemenuhan hak pengungsi lintas batas dalam sistem internasional yang berdasarkan kedaulatan negara-bangsa.Kata-kata kunci: negara maritim, penyelundupan manusia, hak-hak pengungsi lintas batas, pencari suaka. AbstractThis paper discusses the policy of Indonesia as a maritime country in addressing the issue of irregular migration, especially that impact on asylum seekers and refugees. The issue of irregular migration is still faced by maritime nations that have open access in the form of sea which became the main route of migrant journey to the destination country. As a country located in the world's major shipping lanes, in the middle of the continent of Australia and Asia, Indonesia is often faced with this problem given that Indonesia is a transit country of refugees and asylum seekers mostly from the Middle East and South Asia. According to data from UNHCR, there are currently about 13 thousand refugees and asylum seekers in Indonesia, and this number increased from previous years. Indonesia as a maritime country has a principle that Indonesia is an archipelago while maritime is part of its defense and security unit (Zen, 2000, cited from Geomagz, 2016). However it is important to further see how this principle oversees the issue of human rights in humanitarian crises such as refugees and asylum seekers.This paper aims to explain how the maritime character of Indonesia affects its ways to address refugee travel with people smuggling. This paper is further limited to the forms of international cooperation to tackle human smuggling initiated by or involving Indonesia. The obstacles to meet the refugee rights in the international system that is based on the sovereignty of the nation-state is then concluded.

Analisis Efektivitas G20 Dalam Menangani Krisis Finansial Tahun 2008 Arum Tri Utami
Insignia: Journal of International Relations Vol 3 No 02 (2016): November 2016
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakKrisis finansial 2008 menjadi sebuah permasalahan yang sulit dan menantang untuk diselesaikan, yang membawa pada pentingnya reformasi artsitektur tata kelola ekonomi global. G20 muncul sebagai sebuah tata kelola ekonomi global yang signfikan. Kedua puluh negara anggota G20 dapat mengambil peran yang signifikan dalam ekonomi glob-al. Berbagai upaya dikeluarkan oleh G20 dalam menyelesaikan krisis finansial 2008. Salah satu upayanya adalah dengan pemberian stimulus fiskal sebesar 2% dari PDB negara anggota G20. Kebijakan lainnya terus didorong oleh G20 untuk membuat aturan dan pengawasan yang efektif serta berbagai kebijakan sektor finansial lainnya. Efektivitas G20 dalam menyelesaikan krisis finansial G20 menjadi penting untuk dianalisa untuk membuat tata kelola ekonomi global yang lebih baik.Kata-Kata Kunci : G20, krisis finansial 2008, efektivitas, KTT G20 AbstractFinancial crisis 2008 posed a serious of deeper and more challenging problem, that led to calls for urgent reform of the architecture of global economic governance. G20 emerged as a significant global economic governance. The twenty members of G20 can take a significant role in economic global. Various efforts were made by G20 through policies resulted from the Summit. Those efforts include providing fiscal stimulus in the amount of 2% from GDP the member of G20. Other policies have been pushed by G20 to make an effective regulatory, supervisory and other financial sec-tor policies. The effectiveness of G20 in handling financial crisis 2008 was important to be analyzed to make a global economic governance will be better.Keywords : G20, financial crisis 2008, effectiveness, G20’s summit.

Jalan Terjal Menuju ASEAN Economic Community: Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas di Sektor UMKM Ayusia Sabhita Kusuma
Insignia: Journal of International Relations Vol 3 No 02 (2016): November 2016
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakASEAN Economic Community 2015 menuntut liberalisasi perdagangan di tingkat nasional dan daerah untuk menjadi basis produksi dan pasar tunggal ASEAN. Untuk menghadapi ini, pembangunan daerah sebagai basis pembangunan nasional mesti mempersiapkan diri untuk memanfaatkan peluang dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Kabupaten Banyumas adalah kabupaten yang potensial di Provinsi Jawa Tengah. Data menunjukkan bahwa sektor UMKM di Kab. Banyumas mengalami peningkatan baik dari segi jumlah usaha, penyerapan tenaga kerja, maupun nilai dari produk. Namun, permasalahan yang ditemui adalah kurang optimalnya akses pembiayaan atau modal UMKM, permasalahan di bidang pemasaran, serta kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia. Perumusan kebijakan yang tepat guna untuk menghadapi permasalahan-permasalahan di sektor UMKM tersebut, adalah syarat utama yang menunjukkan dukungan Pemerintah Daerah terhadap UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas kebijakan pemerintah daerah Kab. Banyumas di sektor UMKM dalam menghadapi ASEAN Community 2015.Kata-Kata Kunci: ASEAN Economic Community, Kebijakan, UMKM, Pembangunan DaerahAbstractASEAN Economic Community in 2015 demanding the liberalization of trade at national and local levels to be the basis of production and single market of ASEAN. To face this, local development as the basis foundation for national development should prepare to optimize the opportunities and increase the competitiveness of the local economic. Banyumas district is a potential district in Central Java Province. Data shows that SMEs sector in Banyumas district has escalated its development both in terms of the number of SMEs, absorption of work forces, and the increasing value of the products. Nevertheless, the problems are less deficient access of financing or SMEs capital, marketing, and the lack of the quality of human resources. The needed of formulating right policy to face problems in SMEs sector is the main requirement which shows support form local government. This study aims to assess the effectiveness of local government policy of Banyumas district in SMEs sector in the face of ASEAN Community 2015.Keywords: ASEAN Economic Community, Policy, Small Medium Enterprises, Local Development

Pengaruh Perspektif Pemberdayaan Perempuan dalam Kebangkitan Ekonomi Lokal: Industri Tempe Sagu di Dusun Mrisi-Yogyakarta Demeiati Nur Kusumaningrum
Insignia: Journal of International Relations Vol 3 No 02 (2016): November 2016
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

AbstrakKosmopolitanisme Hak Asasi Manusia (HAM) menempatkan isu kesetaraan gender menjadi penting bagi studi politik-ekonomi pembangunan internasional. PBB melalui UNDP dan UN Woman menekankan peran perempuan tidak hanya sebagai subjek pembangunan daerah. Perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan kaum pria untuk memaksimalkan potensinya dalam pembangunan dan terlibat secara aktif untuk merencanakan masa depannya. Tulisan ini mengamati berkembangnya UKM Kripik Tempe Sagu di Dusun Mrisi, Bantul, DIY yang memberi makna bagi pengembangan ekonomi pedesaan. Usaha ini didirikan pada tahun 2012 dan mampu meraih omzet 50-60 juta per bulan dengan mempekerjakan hanya 3 laki-laki dan 6 perempuan. Tulisan menggambarkan bagaimana potensi komunitas perempuan berpendidikan rendah mampu ditransformasikan sebagai penggerak roda perekonomian pedesaan. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pemilik UKM yang merupakan individu bependidikan tinggi mengadopsi perspektif pemberdayaan perempuan yang dimaknai sebagai kebermanfaatan bagi sesama dan inovasi berkelanjutan demi pembangunan desa. Dengan mengembangkan potensi ibu-ibu rumah tangga, UKM ini tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan bagi pemilik dan pekerja tapi juga menjadi sentra pendidikan, studi banding bagi UKM lain di Indonesia, representasi pembinaan dari Dinas Koperasi dan Pemberdayaan UKM Kab. Bantul, dan aktif mengikuti pameran-pameran UKM seperti Bantul Expo. Tantangan normatif-kultural di mana istri pada umumnya tidak bekerja dan merawat anak dapat diatasi dengan membangun jam kerja yang ramah keluarga serta komunikasi yang efektif dengan masyarakat sekitar.Kata-kata Kunci: ekonomi pedesaaan, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuanAbstractCosmopolitanism Human Rights put the issue of gender equality to be important for the study of global political development. United Nations through UNDP and UN Women stressed the role of women as a subject of regional development. Women have the same rights and opportunities as men to maximize their potential in development and actively involved to plan its future. This article looks at the development of SMEs named Kripik Tempe Sagu at Kabupaten Bantul, Yogyakarta which gives meaning to the development of the rural economy. This business was founded in 2012 and is able to achieve a turnover of 50-60 million per month by employing only 3 males and 6 females. This paper illustrate how the potential community of low-educated women were able to be transformed as the driving wheel of the rural economy. It is a qualitative research by descriptive method of analysis. The data and information obtained from observation, interview and literature study. The results explained that SME owner is an individual that has high decree of education background so that, she adopted the perspective of women's empowerment is understood as how she share knowledge and benefits for others and bring sustainability innovation for the sake of rural development improvement. By improving the potential of women households, the SMEs economic activities are not only able to improve the welfare of the owners and workers but also become a center of education, study visits for other SMEs in Indonesia. Normative-cultural challenges where wives generally do not work and care for children can be overcome by building a family-friendly working hours and effective communication with the surrounding community.Keywords: rural economy, gender equality, women's empowerment

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ayusia Sabhita Kusuma

Contact Email
ayusia.kusuma@unsoed.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
insignia.hi@unsoed.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. banyumas,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ayusia Sabhita Kusuma

Contact Email ayusia.kusuma@unsoed.ac.id

Phone -

Journal Mail Official insignia.hi@unsoed.ac.id

Editorial Address -

Location Kab. banyumas, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ayusia Sabhita Kusuma

Contact Email
ayusia.kusuma@unsoed.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
insignia.hi@unsoed.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kab. banyumas,

Jawa tengah

INDONESIA