cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Published by Universitas Ahmad Dahlan
ISSN : 20887396     EISSN : 26140039     DOI : 10.12928
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan [e-ISSN: 2614-0039] publishes articles containing ideas, research results, literature review, and other innovative creations on citizenship, Pancasila and Civic Education learning, Pancasila and Civic Education learning models, Pancasila and Civic Education learning media, assessment and evaluation of Pancasila and Civic Education learning, Pancasila and Civic Education research and development, moral/ethical philosophy, state law education, socio-political education of the state, socio-cultural education.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 1, No 1 (2011)" : 6 Documents clear
Analisis Yuridis Kekuasaan Presiden dalam Membentuk Undang-Undang Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945 Pradini, Solikhatun Septia
Jurnal Citizenship Vol 1, No 1 (2011)
Publisher : Jurnal Citizenship

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (25.854 KB)

Abstract

Lembaga Kepresidenan sebagai salah satu lembaga yang memegang kekuasaan negara mempunyai peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai perubahan yang terjadi terhadap lembaga ini sebagai implikasi dari berbagai perubahan yang terjadi seiiring perubahan zaman dan konstelasi bangsa dan negara. Namun, betapa pun demikian lembaga Kepresidenan harus senantiasa mampu menjalankan peranan dan fungsinya demi mewujudkan tujuan bangsa dan negara melalui perwujudan lembaga Kepresidenan yang aspiratif, akomodatif dan mementingkan kepentingan negara diatas segalanya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme check and balances diantara ketiga kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) harus diwujudkan demi tercapainya cita-cita bangsa dan negara. Sehingga penulis mengambil judul “Analisis Yuridis Kekuasaan Presiden dalam Membentuk Undang-Undang Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kekuasaan Presiden dalam membentuk Undang-Undang sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan subjek penelitian kekuasaan Presiden serta objek penelitian yaitu pembentukan Undang-Undang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara pengumpulan berbagai data yang terdapat dalam buku-buku literatur, makalah, surat kabar, artikel ilmiah, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) kekuasaan Presiden dalam membentuk Undang-Undang sebelum amandemen UUD 1945 sangatlah besar, hal ini dapat dilihat dari masa pemerintahan Orde Baru, kekuasaan membuat Undang-Undang ada pada Presiden. Perubahan yang berkaitan dengan kekuasaan Presiden dan DPR, perubahan pertama UUD 1945 terhadap Pasal 5 dan Pasal 20 dipandang sebagai permulaan terjadinya pergeseran executive heavy ke arah legislatif heavy; 2) Sesudah amandemen UUD 1945 kekuasaan legislasi berada di tangan DPR dengan persetujuan dari Presiden (Pasal 20 ayat (1) perubahan pertama UUD 1945). Dengan demikian, telah terjadi perubahan kewenangan legislasi dari Presiden dengan persetujuan DPR kepada DPR dengan persetujuan Presiden. Setelah adanya Amandemen ke-4, Presiden hanya berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR untuk disetujui DPR. Kini, Dewan Perwakilan Rakyatlah yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, sesuai pasal 20 UUD 1945.
Persepsi Guru PKn tentang Epistemologi Pancasila: Studi di SMP Se-Kecamatan Pulo Ampel Serang-Banten Kusmidat, Lampung; Sumaryati, Sumaryati
Jurnal Citizenship Vol 1, No 1 (2011)
Publisher : Jurnal Citizenship

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (25.854 KB)

Abstract

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai peranan yang kuat dalam mencapai suatu tujuan negara, karena Pancasila sebagai kepribadian bangsa terdiri atas sifat-sifat yang terletak pada bangsa indonesia. Pentingya kepribadian Pancasila pada kehidupan sekarang dan masa yang akan datang adalah untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian dan eksistensi masyarakat Indonesia agar tetap bersatu dalam kondisi apapun untuk mencapai tujuan hidup bersama. Pancasila merupakan suatu pengetahuan yang penting diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia oleh karena itu pendidikan Pancasila menjadi suatu mata pelajaran yang penting dalam setiap instansi pendidikan. Guru Pkn sebagai seorang yang mempunyai tanggungjawab dalam menyampaikan Pendidikan Pancasila mempunyai peranan yang penting dalam membentuk identitas kepribadian bangsa yang bermoral dan memiliki penghormatan yang tinggi akan bangsa dan negaranya. Akan tetapi apabila Pancasila itu sendiri hanya dipahami oleh guru sebagai konsep-konsep sederhana, akan berakibat pada tujuan pembelajaran Pancasila dalam membentuk identitas kepribadian bangsa kepada siswa tidak tercapai dengan maksimal. Pemahaman tentang epistemologi Pancasila mempunyai peranan yang sangat penting bagi seorang guru PKn dalam pelaksanan pembelajaran Panasila. Berdasarkan alasan tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana persepsi guru PKn di SMP se-Kecamatan puloampel tentang epistemologi Pancasila.Populasi penelitian ini adalah guru PKn di SMP se-Kecamatan Puloampel yang jumlah keseluruhanya ada lima orang responden. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dengan menggunakan instrument yang berupa pedoman wawancara. Analisa dilakukan dengan cara diskriptif kualitatif. Berdasarkan data diperoleh kesimpulan bahwa persepsi guru Pkn di SMP se-Kecamatan Puloampel Serang-Banten tentang epistemologi Pancasila adalah belum baik dalam arti guru PKn di SMP se-Kecamatan Puloampel belum memiliki konsep tentang epistemologi Pancasila.
Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang menurut Undang-Undang Dasar 1945 Nurdiani, Ipana
Jurnal Citizenship Vol 1, No 1 (2011)
Publisher : Jurnal Citizenship

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (25.854 KB)

Abstract

Dewan Perwakilan Daerah lahir lewat amandemen ke-3 UUD 1945. Pembentukan DPD dimaksudkan untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat dan daerah dalam kebijakan nasional, mengikutsertakan daerah dalam setiap keputusan politik nasional, maupun sebagai penyeimbang dalam struktur parlemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewenangan DPD dalam Pembentukan Undang-Undang menurut UUD 1945 dan Kewenangan DPD dalam sistem bikameral di Indonesia. Objek dalam penelitian ini adalah Kewenangan DPD dalam Pembentukan Undang-Undang Menurut UUD 1945 dengan melihat kepada aturan-aturan pelaksanaan tugas DPD yang tertuang dalam UU No 22 Tahun 2003 dan UU No 27 Tahun 2009 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dengan menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka yang melihat dari berbagai kajian literatur dan situs internet. Kemudian memakai pendekatan secara yuridis, politis dan historis. Dengan menggunakan instrumen penelitian berupa data sekunder yang tediri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Metode analisis data digunakan secara deskripsi kualitatif.Penelitan ini menyimpulkan bahwa kewenangan DPD dalam hal pembentukan Undang-Undang ataupun Legislasi tetap terbatas tidak seperti halnya DPR. Hal ini dapat terlihat dalam UUD 1945 Pasal 22 D ayat (1), (2) dan (3) maupun dalam UU No 22 Tahun 2003 dan UU No 27 Tahun 2009 mengenai MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pasal tersebut menyebutkan Kewenangan DPD sangat terbatas hanya dapat mengajukan dan membahas RUU pada tingkat I bersama DPR dan Presiden dalam hal penyampaian pandangan umum atas RUU, serta tanggapan dari masing-masing lembaga. Dan DPD ikut membahas RUU bersama DPR dan Presiden baik RUU yang diajukan oleh DPR atau Presiden pada tingkat I. Ditempatkan pada posisi yang lemah, membuat DPD sebagai lembaga Negara tidak akan mungkin mengemban fungsi dan tugasnya secara berarti. Sehingga perlu adanya amandemen UUD 1945 kelima dibidang legislatif baik DPR, DPD dan Presiden. 
Kompetensi Guru Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Kecamatan Bantul Purna, Catur Adhy
Jurnal Citizenship Vol 1, No 1 (2011)
Publisher : Jurnal Citizenship

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (25.854 KB)

Abstract

Sesuai dengan kriteria, guru harus memiliki kualifikasi tertentu sesuai dengan bidang tugas yang pada akhirnya dapat menghasilkan lulusan yang bermutu, terampil, dan sanggup berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakatnya, seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Pasal 28 ayat (3) yang memuat tentang kualifikasi kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kompetensi guru pendidikan kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Kecamatan Bantul.Populasi yang diambil adalah guru pendidikan kewarganegaraan di SMA Negeri se-Kecamatan Bantul yang berjumlah 9 orang, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket. Metode analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kompetensi pedagogik guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA Negeri se-Kecamatan Bantul masuk dalam kategori tinggi, dengan hasil 79,90%. Kemudian tingkat kompetensi kepribadian guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA Negeri se-Kecamatan Bantul juga masuk dalam kategori tinggi, dengan hasil 89,07%. Untuk kompetensi profesional guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA Negeri se-Kecamatan Bantul masuk dalam kategori tinggi tinggi dengan persentase rata-rata 81,07%. Sedangkan tingkat kompetensi sosial guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA Negeri se-Kecamatan Bantul yaitu 71,89% sehingga masuk dalam kategori cukup.
Pembinaan Mental Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta Astuti, Ari
Jurnal Citizenship Vol 1, No 1 (2011)
Publisher : Jurnal Citizenship

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (25.854 KB)

Abstract

Pembinaan mental narapidana yang dilakukan oleh LP Wirogunan Yogyakarta dirasakan sangat penting karena mental adalah unsur dasar dalam membentuk jiwa dan kepribadian manusia yang mempunyai fungsi dalam mendorong setiap sikap dan perbuatan manusia dalam berperilaku di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui realitas pelaksanaan pembinaan mental narapidana di LP Wirogunan Yogyakarta, untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan mental dengan berdasarkan pada sistem pemasyarakatan, mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan mental narapidana dan mengetahui upaya mengatasi hambatan tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, subjek penelitian ini adalah Kepala bagian Bimbingan Pemasyarakatan dan Perawatan (BIMASWAT), petugas pembina agama Islam, Petugas pembina agama Kristen dan Katolik dan petugas pelatih kepramukaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode wawancara (interview) dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan mental narapidana sesuai dengan ketentuan prosedur yang terdapat dalam PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan serta Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dilaksanakan melalui pendidikan keagamaan yang meliputi pendidikan agama Islam, pendidikan agama Kristen dan Katolik, serta latihan Kepramukaan. Adapun hambatan yang dihadapi oleh petugas LP Wirogunan Yogyakarta dalam pelaksanaan pembinaan mental narapidana adalah kurangnya tenaga petugas pembinaan, kertebatasan dana dan transportasi untuk penceramah, serta ketidakaktifan narapidana dalam mengikuti kegiatan pembinaan mental. Upaya yang dilakukan oleh LP Wirogunan Yogyakarta untuk mengatasi hambatan adalah melalui cara menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta lainnya.
Bentuk-bentuk Pembinaan Moral Siswa SMA PGRI 1 Temanggung Tahun Ajaran 2008/2009 Wardani, Novita Eko; Umuri, Towil
Jurnal Citizenship Vol 1, No 1 (2011)
Publisher : Jurnal Citizenship

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (25.854 KB)

Abstract

Pendidikan moral yang kuat merupakan kebutuhan yang mendasar bagi manusia. Yang berakal budi untuk mempersiapkan dirinya dalam memasuki era teknologi dan globalisasi dimasa kini dan akan datang. Pembinaan dengan penanaman nilai-nilai moral dapat dilakukan dengan adanya pembinaan moral disekolah. Penelitian yang hasilnya disusun menjadi sebuah bentuk skripsi ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana bentuk pembinaan moral, kendala apa yang dialami sekolah dalam pembinaan moral dan upaya dalam pembinaan moral SMA PGRI 1 Temanggung.Jenis penelitian ini adalah kualitatif, populasi dalam penelitian ini yaitu semua guru SMA PGRI 1 Temanggung , sementara sample tersebut adalah guru yang khusus menangani siswa yang melakukan pelanggaran moral yaitu kepala sekolah, WK, dan petugas BK. Adapun teknik pengambilan sample menggunakan proposive sampling, sementara teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi dan wawancara. Metode analisis data dilakukan dengan diskriptif kualitatif.Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa bentuk pembinaan moral yang telah dilakukan SMA PGRI 1 Temanggung dengan menggunakan pendekatan personal, yang berupa memberi pengarahan, memberi pengetahuan, pemanggilan orang tua murid, sanksi dan mendatangkan lembaga-lembaga yang bisa mempengaruhi mental anak. Kendala yang dialami yaitu siswa kadang menyepelekan peraturan sekolah, kesulitan dalam mendiskusikan dengan orang tua murid dan upaya yang dilakukan dalam pembinaan moral di SMA PGRI 1 Temanggung yaitu adanya BK, pendekatan rutin, memberi pengertian moral melalui pelajaran keagamaan, PKn dan melalui kegiatan Pramuka.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2011 2011


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 1 (2019): Vol 2. No. 1 2019 Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) Vol 1, No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2014) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2013) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 2 (2012) Vol 1, No 1 (2011) More Issue