Articles
18 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10, No 2 (2015): December"
:
18 Documents
clear
<![CDATA[Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dalam Pemenuhan Hak Pekerja/Buruh Yang di Putus Hubungan Kerja ]]>
<![CDATA[Fatimah, Yani Nur]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4954
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab terjdinya PHK, kompensasi yang diberikan kepeda pekerja/buruh yang di PHK berdasarkan putusan hakim PHI dan peran hakim PHI dalam memberikan kepastian hukum terhadap kasus kasus PHK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme PHK berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta mengenai pemenuhan hak pekerja yang mengalami PHK yang tercantum dalam perjanjian kerja jika terjadi PHK maka pekerja/buruh hanya memperoleh 1 (satu) kali dan uang pengantian hak sesuai dengan Undang-Undang. Selanjutnya mengenai perlindungan hukum terkait pemberian kompensasi pekerja/buruh. Terkait mengenai upaya hukum yang dilakukan pekerja/buruh demi memperjuangkan hak-haknya melalui non litigasi dan litigasi. Non litigasi atau diluar pengadilan dilakukan memalui konsiliasi dan mediasi yang dijalankan secara muyawarah yang ditengahi oleh Dinakertrans. Sedangkan litigasi atau melalui jalur pengadilan dilakukan memalui Pengadilan Hubungan Industrial.This study aimed to analyze the factors that cause terjdinya layoffs, compensation provided kepeda workers / laborers whose employment is terminated by the judge’s ruling and the role of judges PHI PHI to provide legal certainty to the cases of layoffs. These results indicate that the mechanism of layoffs under Law No. 13 of 2003 on Labor, as well as the fulfillment of the rights of workers who were laid off were contained in employment contracts in the event of layoff the workers / laborers only get 1 (one) time and money replacement right in accordance with the Law. Furthermore, regarding the legal protection related to compensation of workers / laborers. Related legal efforts undertaken regarding workers / labor for asserting their rights through non-litigation and litigation. Non litigation or outside court is performed by the conciliation and mediation run muyawarah brokered by Dinakertrans. While litigation or through the courts is performed by the Industrial Relations Court.]]>
<![CDATA[Kepercayaan Masyarakat terhadap Kinerja Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Rangka Penegakan Konstitusi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Simanjuntak, Arif Sharon]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4950
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja hakim konstitusi berdasarkan putusan yang saling bertentangan tersebut. Digunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif-kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi serta studi pustaka. Untuk memeriksa objektifitas dan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi data. Hasil penelitian menemukan kepercayaan masyarakat masih tinggi terhadap kinerja hakim konstitusi. Namun, putusan bertentangan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi menimbulkan kekacauan konstitusional. Akan tetapi tidak ada aturan yang melarang Mahkamah Konstitusi untuk membuat putusan yang bertentangan. Dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat Mahkamah Konstitusi harus menjaga transparansinya, meningkatkan kualitas putusan dan integritas hakim. Persepsi atau tingkat kepercayaan masyarakat dapat menjadi faktor pendorong untuk menghilangkan eksistensi sebagai hakim konstitusi bila masyarakat menemukan hakim konstitusi melanggar kode etik dan melakukan tindakan melawan hukum.This research addressess to analyze social trust towards constitutional court judge performance based on contrary constitutional court verdict. This research applies descriptive- qualitative research methodology with socio-legal approach. Observation, interview and documentation methods use to collect data or information. This research found that constitutional court still procure the social trust. However, contrary verdict which issued by constitutional court made a disorder constitution. But there is no regulation to ban the constitutional court issued contrary verdict. To increase the social trust, constitutional court should be transparent, increase the verdict quality and keep the judge integrity well. Perception or social trust can be a stimulation to nullified judges existence if they found that constitutional court judges break the law and disobeyed constitutional judges code of conduct.]]>
<![CDATA[Kebutuhan Program Continuing Legal Education bagi Mahasiswa Fakultas Hukum ]]>
<![CDATA[Sahlan, Sartono]]>;
<![CDATA[Suhadi, Suhadi]]>;
<![CDATA[Arifin, Saru]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4955
<![CDATA[Kompetisi di pasar kerja saat ini menuntut mutu lulusan yang tidak saja memiliki kemampuan akademik yang kuat, melainkan juga alumni yang memiliki nilai tambah khususnya keterampilan di bidang ilmu yang dipelajarinya. Dalam kaitan ini, alumni Fakultas Hukum sejatinya adalah dipersiapkan untuk menjadi professional di bidang hukum, yakni menjadi praktisi hukum yang memiliki kemampuan teoretik yang baik serta keterampilan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Namun sayangnya, model pendidikan hukum yang ada selama ini masih terasa kurang berimbang dikarenakan masih dominan mengajarkan teori-teori hukum saja kepada mahasiswa, sehingga penguatan keterampilan hukum mahasiswa perlu dijembatani dengan penambahan program pendidikan lanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan-alasan pentingnya program pendidikan hukum lanjutan bagi mahasiswa Fakultas Hukum UNNES; jenis-jenis program pendidikan lanjutan apa saja yang dibutuhkan, serta faktor-faktor pendukung apa saja yang diperlukan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dan juga eksploratif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pendidikan lanjutan bagi mahasiswa Fakultas Hukum UNNES dikarenakan porsi teori dalam proses perkuliahan masih sangat dominan. Oleh sebab itu jenis-jenis kebutuhan pendidikan lanjutan yang dibutuhkan mahasiswa adalah pemagangan yang sesuai dengan kebutuhan mahaiswa, training kontrak-kontrak hukum dan legal drafting. Untuk mencapai kesuksesan dalam program pendidikan lanjutan tersebut dibutuhkan proporsi tenaga pengajar dari unsur praktisi yang lebih banyak serta revitalisasi fungsi dan peran laboratorium hukum.Competition in today’s job market demands quality graduates who not only have strong academic skills, but also graduates who have skills in particular added value in the field of science studies. In this regard, the alumni of the Faculty of Law actually are prepared to become professionals in the field of law, such as a legal practitioner who has the theoretical capability as well as legal skills that fit the needs of the working world. Unfortunately, the existing legal education model for this is still noticeably less balanced due to the still dominant legal theories taught only to students, thus strengthening legal skills students need to be bridged by the addition of further education programs. This study aimed to analyze the reasons interests of advanced legal education program for students of the Faculty of Law UNNES; the types of continuing education program of what is needed, as well as factors supporting whatever is needed. This research is an explanatory research and exploratory. Results of this study showed that advanced education program for law students UNNES due to the portion of theory in the lecture are still very dominant. Therefore, the types of continuing education requirements that students need is apprenticeship in accordance with the needs mahaiswa, training contracts and legal drafting laws. To achieve success in the continuing education program required proportion of teachers of the elements that more practitioners and revitalize the functions and role of the legal laboratory.]]>
<![CDATA[Pengamanan dan Penengakan Hukum di Perairan Indonesia sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ]]>
<![CDATA[Yustitianingtyas, Levina]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4949
<![CDATA[Posisi Indonesia sangat strategis menjadi jalur pelayaran perdangan dunia. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menjadi jalur pelayaran bagi perekonomian dunia rentan terhadap kriminalitas di lautan, seperti perompakan terhadap kapal-kapal dagang dan kapal yang bermuatan ekonomis lainnya. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana upaya pengamanan dan penegakan hukum di perairan Indonesia terkait dengan penetapan alur laut kepulauan Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilaksanakan kerjasama antara angkatan laut Indonesia dengan angkatan laut Negara lain, akan tetapi kasus perompakan masih sering terjadi, hal ini dikarenakan luasnya serta minimnya kapal patroli untuk menegakkan keamanan di lautan.Indonesia strategic position that is becoming a very important shipping lanes for cruise lines and world trade. ALKI the shipping lane for the world economy makes prone to criminality in the sea. Until now prevalent crime committed by pirates against merchant vessels and ships and other economically. This research addressess the question of how the efforts of security and law enforcement in Indonesian waters associated with the establishment of archipelagic sea lanes Indonesia. The result of the research reveal taht although it has been implemented between the Indonesian navy cooperation with navies of other countries, but cases of piracy is still often the case, this is because the breadth and the lack of patrol vessels to enforce security at sea.]]>
<![CDATA[Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan ]]>
<![CDATA[Abdurrachman, Hamidah]]>;
<![CDATA[Sudewo, Fajar Ari]]>;
<![CDATA[Permanasari, Dyah Irma]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4951
<![CDATA[Upaya memberikan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan perkembangan yang sangat berarti. Selama ini terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, ditangani secara umum seperti orang dewasa. Anak-anak tersebut melewati proses hukum tanpa ada pendampingan bahkan segera dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan sehingga anak mengalami putus sekolah. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meletakkan fondasi perlindungan anak dengan pendekatan Keadilan Restoratif yaitu dalam penyelesaian perkara melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif ini diwujudkan melalui Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses ke luar pengadilan pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Jawa Tengah kasus anak yang berkonflik dengan hukum secara umum diselesaikan melalui jalur diversi dan sebagian lainnya diproses menggunakan berdasarkan KUHAP atau jalur pidana. Hal lainnya meskipun sudah menerapkan jalur diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum namun belum ada keseragaman atau kesamaan model diversi sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Efforts to provide protection against Children in conflict with the law in the Criminal Justice System Child shows a very significant development. During against children in conflict with the law, generally handled as an adult. These children pass through the legal process without immediate assistance even forceful measures in the form of arrest and detention so that children have dropped out of school. Law No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System Child laid the foundation of child protection approach Restorative Justice that in settling disputes involving offenders, victims, family offender/victim and other relevant parties to work together to find a fair settlement with the emphasis on restoring back to its original state and not retaliation. Restorative justice is realized through the transfer of settling disputes Diversion namely children from the criminal justice process to a process outside the criminal court. The results of this research showed that in Central Java case of children in conflict with the law are generally resolved through the diversion and some processed using by the Criminal Code or the criminal path. Another thing despite applying diversion path towards children in conflict with the law but there is no uniformity or sameness models of diversion as mandated in Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System]]>
<![CDATA[Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia ]]>
<![CDATA[Wijayanto, Indung]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4956
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan pidana denda di KUHP dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan untuk mengetahui kebijakan formulasi pidana denda dalam RUU KUHP di masa datang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP merumuskan denda dengan minimal umum dan khusus. Jika denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan pengganti denda. Lamanya pembayaran denda tidak ditentukan. Pidana denda dalam KUHP dirumuskan secara alternatif dan mandiri. Konsep KUHP merumuskan pidana denda dengan minimal umum, minimal khusus dan maksimal khusus. Denda ditentukan dalam 6 kategori. Jangka waktu pembayaran denda ditentukan berdasar putusan hakim. Sistem perumusan pidana denda dalam Konsep KUHP dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu sistem kumulatif, sistem alternatif, sistem alternatif-kumulatif, dan sistem mandiri. KUHP merumuskan denda dengan minimal umum dan khusus. Pidana denda dalam KUHP dirumuskan secara alternatif dan mandiri. Konsep KUHP merumuskan pidana denda dengan minimal umum, minimal khusus dan maksimal khusus. Denda ditentukan dalam 6 kategori. Sistem perumusan pidana denda dalam Konsep KUHP dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu sistem kumulatif, sistem alternatif, sistem alternatif-kumulatif, dan sistem mandiriThe purpose of this research are to knowing criminal policy of a fine on Penal Code in the punihsment system in indonesia and to knowing policy formulation of fines penalty in the Concept of KUHP in the future. Type of research that used is yuridis-normative methode. Data that used in this research is secunder data. The technic to collecting data is literature study. Then, all data are analized qualitatively. This research shows that code penal formulate formulate fine penalty in common minimal and special minimal. If the fine wasn’t payed, it’s replaced with confinement penalty of fine replacement. The duration of fine payment does not defined. Fine penalty is formulated alternaltively and independently. The Concept of Code Penal formulate fine penalty with common minimal, special minimal and special maximum. Fine penalty is defined in 6 category. The duration of fine payment is defined by judge. Formulated system of fine penalty in the Concept can be classified in three groups, they are cumulative system, alternative system, alternative-cumulative system, and independent system. The code penal formulate formulate fine penalty in common minimal and special minimal. Fine penalty is formulated alternaltively and independently. The Concept of Code Penal formulate fine penalty with common minimal, special minimal and special maximum. Fine penalty is defined in 6 category. Formulated system of fine penalty in the Concept can be classified in three groups, they are cumulative system, alternative system, alternative-cumulative system, and independent system.]]>
<![CDATA[Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara ]]>
<![CDATA[Putriyanti, Ayu]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4952
<![CDATA[Penatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pengujian terhadap keputusan tata usaha negara dilakukan agar menjadi jelas dan memberi kepastian hukum. Dengan keluarnya UU No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan maka diperlukan penyelarasan dan penyesuaian atas peraturan peradilan tata usaha negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan penelitian hukum doctrinal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batas antara Pengadilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memutus sengketa dibidang hokum dibedakan atas jenis perkaranya. Pengadilan umum memutus perkara dibidang perdata dan hokum pidana. Seangkan PTUN memutus perkara gugatan terhadapa perbuatan hokum pemerintah. Adapun penerapan prinsip-prinsip good governance dan AAUPB memiliki persamaan dan perbedaan, yang antara keduanya saling memiliki hubungan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan sesuai hukum.Management of the administration and testing of state administrative decisions made in order to become clear and provide legal certainty. With the issuance of Law No. 30 of 2014 on government administration will require alignment and adjustment to regulatory administrative courts. This research use a statute approach and doctrinal legal research. These results indicate that the boundary between the General Court to the Administrative Court to rule on the dispute in the field of law distinguished on the type of his case. General court deciding the case in the field of civil and criminal law. Seangkan administrative court deciding the case of legal action lawsuit terhadapa government. The application of the principles of good governance and Good Governance Principles have similarities and differences, which between them have a relationship with each other to realize good governance according to law.]]>
<![CDATA[Pengaturan Aborsi Korban Perkosaan Berbasis pada Prinsip Maslahah ]]>
<![CDATA[Rohidin, Rohidin]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4957
<![CDATA[Pengaturan aborsi bagi korban perkosaan di Indonesia telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di dalamnya dikatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, namun larangan tersebut tidak berlaku jika ada indikasi kedaruratan medis, seperti kesehatan ibu dan janin terancam, atau kehamilan dalam kasus perkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum aborsi bagi korban yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 dilihat dari perspektif masalah yang digagas oleh Attufi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara prinsipil materi hukum aborsi bagi korban perkosaan yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sejalan dengan konsep maslahah yang digagas oleh Attufi. Namun demikian, adanya batasan usia kehamilan maksimal enam minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir menjadi hal yang menyebabkan undang-undang tersebut tidak lagi sejalan dengan konsep maslahah attufi. Ketidakselarasan ini disebabkan adanya kemungkinan kondisi psikis yang dialami oleh perempuan hamil korban perkosaan yang mengakibatkan ketidaktahuan awal kehamilan. Dalam arti, bisa jadi perempuan tersebut baru mengetahui kehamilannya melebihi batas waktu tersebut. Namun demikian, kebolehan ini juga harus melalui pertimbangan-pertimbangan perbandingan kemaslahatan dan kemafsadatan yang ada sesuai dengan kasusnya masing-masing.The abortion regulation for rape victims in Indonesia has been regulated in Law No. 36 Year 2009 on Health. It is said that every person is prohibited from having an abortion, but the restriction does not apply if there is an indication of a medical emergency, such as maternal and mother health is threatened, or the pregnancy in cases of rape. This study aims to analyze the principles of legal abortion for victims as stipulated in Law No. 36 of 2009 seen from the perspective of the Masalahah initiated by Attufi. The results showed that in principle the material legal abortions for rape victims as stipulated in Law No. 36 Year 2009 on Health in line with the concept of maslahah initiated by Attufi. However, the maximum age limit of six weeks of pregnancy calculated from the first day of the last menstrual period into the cause of the law is no longer in line with the concept of maslahah attufi. This misalignment is due to the possibility of psychological conditions experienced by pregnant women victims of rape resulting in early pregnancy ignorance. In a sense, it could be the woman learned of her pregnancy exceeding the time limit. However, this ability should also go through the considerations and harms ratio that is in accordance with each case.]]>
<![CDATA[Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia ]]>
<![CDATA[Astuti, Galuh Faradhilah Yuni]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4953
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji dua persoalan pokok. Pertama, relevansi Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan Hukum Pidana di Indoneisa. Kedua, penerapan hukum dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana Adat di Suku Tengger. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi Hukum Pidana Adat, berupa penyelesaian perkara di luar pengadilan atau mediasi penal yang dilakukan masyarakat atau masyarakat adat secara turun temurun, sudah relevan dengan pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Praktik semacam ini selaras dengan nilai dan cita-cita Bangsa Indonesia, sesuai dengan sila keempat Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu selaras dengan ide keseimbangan Hukum Pidana, teori sifat melawan hukum, pemenuhan kewajiban adat serta perluasan asas legalitas. Masyarakat Adat Suku Tengger menggunakan mediasi penal sebagai alternatif pertama dalam menyelesaikan perselisihan atau tindak pidana yang terjadi pada daerah mereka, kemudian menyerahkan kepada pihak yang berwajib ketika mediasi penal tidak mencapai kesepakatan yang adil. This study examines two key issues. First, the relevance of Criminal Customary Law as a contribution to the renewal of Criminal Law at Indoneisa. Second, application of the law in the resolution of a criminal offense under the Criminal Customary Law in Tengger tribe. These results indicate that the contribution of Criminal Customary Law, in the form of settling disputes out of court or penal mediation conducted community or indigenous peoples from generation to generation, it is relevant to the Criminal Law reform in Indonesia. Such practices are aligned with the values and ideals of the Indonesian nation, according to the fourth principle of Pancasila as the state. Moreover tune with the idea of the balance of the Criminal Law, the theory of nature against the law, customary obligations fulfillment and expansion of the principle of legality. Indigenous Peoples Tengger tribe using penal mediation as the first alternative in resolving disputes or criminal acts that occur in their area, and then handed over to the authorities when the penal mediation does not reach a fair deal.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4956
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan pidana denda di KUHP dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan untuk mengetahui kebijakan formulasi pidana denda dalam RUU KUHP di masa datang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP merumuskan denda dengan minimal umum dan khusus. Jika denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan pengganti denda. Lamanya pembayaran denda tidak ditentukan. Pidana denda dalam KUHP dirumuskan secara alternatif dan mandiri. Konsep KUHP merumuskan pidana denda dengan minimal umum, minimal khusus dan maksimal khusus. Denda ditentukan dalam 6 kategori. Jangka waktu pembayaran denda ditentukan berdasar putusan hakim. Sistem perumusan pidana denda dalam Konsep KUHP dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu sistem kumulatif, sistem alternatif, sistem alternatif-kumulatif, dan sistem mandiri. KUHP merumuskan denda dengan minimal umum dan khusus. Pidana denda dalam KUHP dirumuskan secara alternatif dan mandiri. Konsep KUHP merumuskan pidana denda dengan minimal umum, minimal khusus dan maksimal khusus. Denda ditentukan dalam 6 kategori. Sistem perumusan pidana denda dalam Konsep KUHP dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu sistem kumulatif, sistem alternatif, sistem alternatif-kumulatif, dan sistem mandiriThe purpose of this research are to knowing criminal policy of a fine on Penal Code in the punihsment system in indonesia and to knowing policy formulation of fines penalty in the Concept of KUHP in the future. Type of research that used is yuridis-normative methode. Data that used in this research is secunder data. The technic to collecting data is literature study. Then, all data are analized qualitatively. This research shows that code penal formulate formulate fine penalty in common minimal and special minimal. If the fine wasn’t payed, it’s replaced with confinement penalty of fine replacement. The duration of fine payment does not defined. Fine penalty is formulated alternaltively and independently. The Concept of Code Penal formulate fine penalty with common minimal, special minimal and special maximum. Fine penalty is defined in 6 category. The duration of fine payment is defined by judge. Formulated system of fine penalty in the Concept can be classified in three groups, they are cumulative system, alternative system, alternative-cumulative system, and independent system. The code penal formulate formulate fine penalty in common minimal and special minimal. Fine penalty is formulated alternaltively and independently. The Concept of Code Penal formulate fine penalty with common minimal, special minimal and special maximum. Fine penalty is defined in 6 category. Formulated system of fine penalty in the Concept can be classified in three groups, they are cumulative system, alternative system, alternative-cumulative system, and independent system.]]>
