Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM AL-TANZIM : JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM IJoASER (International Journal on Advanced Science, Education, and Religion) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Jurnal Al-Qiyam Jurnal Tana Mana Jurnal Medika: Medika
Rohidin Rohidin, Rohidin
Universitas Islam Indonesia
Religion Dentistry Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Pengaturan Aborsi Korban Perkosaan Berbasis pada Prinsip Maslahah Rohidin, Rohidin
Pandecta: Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4957

Abstract

Pengaturan aborsi bagi korban perkosaan di Indonesia telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di dalamnya dikatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, namun larangan tersebut tidak berlaku jika ada indikasi kedaruratan medis, seperti kesehatan ibu dan janin terancam, atau kehamilan dalam kasus perkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum aborsi bagi korban yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 dilihat dari perspektif masalah yang digagas oleh Attufi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara prinsipil materi hukum aborsi bagi korban perkosaan yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sejalan dengan konsep maslahah yang digagas oleh Attufi. Namun demikian, adanya batasan usia kehamilan maksimal enam minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir menjadi hal yang menyebabkan undang-undang tersebut tidak lagi sejalan dengan konsep maslahah attufi. Ketidakselarasan ini disebabkan adanya kemungkinan kondisi psikis yang dialami oleh perempuan hamil korban perkosaan yang mengakibatkan ketidaktahuan awal kehamilan. Dalam arti, bisa jadi perempuan tersebut baru mengetahui kehamilannya melebihi batas waktu tersebut. Namun demikian, kebolehan ini juga harus melalui pertimbangan-pertimbangan perbandingan kemaslahatan dan kemafsadatan yang ada sesuai dengan kasusnya masing-masing.The abortion regulation for rape victims in Indonesia has been regulated in Law No. 36 Year 2009 on Health. It is said that every person is prohibited from having an abortion, but the restriction does not apply if there is an indication of a medical emergency, such as maternal and mother health is threatened, or the pregnancy in cases of rape. This study aims to analyze the principles of legal abortion for victims as stipulated in Law No. 36 of 2009 seen from the perspective of the Masalahah initiated by Attufi. The results showed that in principle the material legal abortions for rape victims as stipulated in Law No. 36 Year 2009 on Health in line with the concept of maslahah initiated by Attufi. However, the maximum age limit of six weeks of pregnancy calculated from the first day of the last menstrual period into the cause of the law is no longer in line with the concept of maslahah attufi. This misalignment is due to the possibility of psychological conditions experienced by pregnant women victims of rape resulting in early pregnancy ignorance. In a sense, it could be the woman learned of her pregnancy exceeding the time limit. However, this ability should also go through the considerations and harms ratio that is in accordance with each case.
Pengaturan Aborsi Korban Perkosaan Berbasis pada Prinsip Maslahah Rohidin, Rohidin
Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4957

Abstract

Pengaturan aborsi bagi korban perkosaan di Indonesia telah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di dalamnya dikatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, namun larangan tersebut tidak berlaku jika ada indikasi kedaruratan medis, seperti kesehatan ibu dan janin terancam, atau kehamilan dalam kasus perkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum aborsi bagi korban yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 dilihat dari perspektif masalah yang digagas oleh Attufi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara prinsipil materi hukum aborsi bagi korban perkosaan yang diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sejalan dengan konsep maslahah yang digagas oleh Attufi. Namun demikian, adanya batasan usia kehamilan maksimal enam minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir menjadi hal yang menyebabkan undang-undang tersebut tidak lagi sejalan dengan konsep maslahah attufi. Ketidakselarasan ini disebabkan adanya kemungkinan kondisi psikis yang dialami oleh perempuan hamil korban perkosaan yang mengakibatkan ketidaktahuan awal kehamilan. Dalam arti, bisa jadi perempuan tersebut baru mengetahui kehamilannya melebihi batas waktu tersebut. Namun demikian, kebolehan ini juga harus melalui pertimbangan-pertimbangan perbandingan kemaslahatan dan kemafsadatan yang ada sesuai dengan kasusnya masing-masing.The abortion regulation for rape victims in Indonesia has been regulated in Law No. 36 Year 2009 on Health. It is said that every person is prohibited from having an abortion, but the restriction does not apply if there is an indication of a medical emergency, such as maternal and mother health is threatened, or the pregnancy in cases of rape. This study aims to analyze the principles of legal abortion for victims as stipulated in Law No. 36 of 2009 seen from the perspective of the Masalahah initiated by Attufi. The results showed that in principle the material legal abortions for rape victims as stipulated in Law No. 36 Year 2009 on Health in line with the concept of maslahah initiated by Attufi. However, the maximum age limit of six weeks of pregnancy calculated from the first day of the last menstrual period into the cause of the law is no longer in line with the concept of maslahah attufi. This misalignment is due to the possibility of psychological conditions experienced by pregnant women victims of rape resulting in early pregnancy ignorance. In a sense, it could be the woman learned of her pregnancy exceeding the time limit. However, this ability should also go through the considerations and harms ratio that is in accordance with each case.
Historisitas Hukum Kewarisan Islam Perspektif David S. Powers dan Implementasinya di Indonesia Rohidin, Rohidin
Pandecta Research Law Journal Vol 14, No 1 (2019): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v14i1.18954

Abstract

Artikel ini memiliki fokus terhadap studi David S. Powers tentang hukum kewarisan Islam dan implementasinya di dunia muslim. Sebagai studi kasus, penulis mengangkat topik materi hukum kewarisan Islam yang terhimpun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu tesis yang dihasilkan Powers dari studinya mengatakan bahwa masyarakat muslim saat ini sebenarnya tidak memiliki pembacaan dan pemahaman yang tepat atas beberapa ayat al-Qur’an dan hadis atau sistem waris yang diterima oleh Nabi Muhammad. Apa yang dikonsepsikan dan dilakukan oleh masyarakat muslim berkaitan dengan kewarisan pada dasarnya merupakan buah dari dialektika antara aturan kewarisan dalam al-Qur’an dan hadis dengan realitas sejarah itu sendiri yang disebut farā’iḍ. Demikian halnya dengan KHI, materi-materi hukum yang termaktub dalam pasal per pasalnya jamak yang tidak sejalan dengan realitas redaksional teks al-Qur’an maupun hadis. Materi-materi hukum dalam KHI jamak didasarkan pada farā’iḍ, yang sudah barang tentu syarat dengan dinamika kesejarahan. Oleh sebab itu, KHI tidak lagi dapat menjawab problem-problem kontemporer yang terus berkembang.
Problematika Beragama di Indonesia: Potret Persepsi Masyarakat Terhadap Otoritas Fatwa Majelis Ulama Indonesia Author: Rohidin
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 18 No. 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol18.iss1.art1

Abstract

This study focused on the assessment of public perception on fatwa of The Council of Indonesian ‘Ulama’ (MUI) about the religious cult in Indonesia who has become quite intense public debate. Various responses to that fatwa, on the one side create a religious life in Indonesia more dynamic, but on the other side, the public misunderstanding to the status of a fatwa making religious life became disturbed. This research included in the qualitative research tradition. The main characteristic of this research is the way of observation and data collection performed in the background or natural setting, Based on the results of research in the field, the public perception on fatwa of The Council of Indonesian‘Ulama’ (MUI) inferential into three views: First, exclusive category, those in support to the fatwa with all the consequences (taken for granted). Second, inclusive-moderate category, those in support to the fatwa with record does not affect to the civil rights who has been deceive. Third, inclusive-extreme category, those who refuse for any reason (apriori).Key words : Religious problems, public perception, fatwa authority
Sikap Hukum Islam Terhadap Tindakan Terorisme Rohidin Rohidin
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 10 No. 24: September 2003
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol10.iss24.art2

Abstract

Islam is vefy untolerable the violence in any form and any purpose. Although, Islam in certain condition, the apply of violence is permissible but it must be taken on the law corridor. It means that the violence could be applied along with meeting the requirements,like the law sanction of violence, where such law sanction appear of expressing on anti violence in Islam.
Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif Rohidin Rohidin
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 12 No. 29: Mei 2005
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol12.iss29.art7

Abstract

Basically, there is no disticntion on classic Figh, on law of the Republic of IndonesiaNumber 1 of the year 1974 on Marriage, and Islamic Law Compilation relate to children care right The distinction is merely on the determination of age limit of mumayyiz. When divorce occurs, children before 12 years old (before mumayyiz) is to be the right of the mother or a close relative to the mother, while the cost of bringing up the children will be the responsibility of the father. In a particular condition, the children care right may move to the father. Even, on Act No. 1/1974 states that the right of one ofthe parents can be with drew if one or both of the parents neglect their duties and perform extremely bad behaviour.
Historisitas Pemikiran Hukum Imam Asy-Syafi'i Rohidin Rohidin
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 11 No. 27: SEPTEMBER 2004
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol11.iss27.art9

Abstract

Ass-Syafi'i, is well known as a "mejtahid" who developed the "qodim"and" jaidi"schools of thought which emerged after along period of study in various legal centres araound the world. The result of these in-depth studies of various methods of schools of thought was an effort in synthesis. This environmen the experienced made a signiticant contribution to the development of his legal thought. Not limited to this, heals of felt that he should off era method ofthrought that was systematic, thought the logic of fikih.
Aspek Sosiologis Pembentukan Hukum Islarn di Negara-Negara Muslim Rohidin Rohidin
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 5 No. 8 (1997)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penetapan sebuah norma hukum selain perlu memperhatikan aspek fformal juga harus mempertimbanghkan aspek sosiologis. Tulisan ini ingin melihat bagaimana pengaruh sosio-kultural di negara-negara muslim dalam pembentukan Hukum Islam.
Granting of Property During Marriage as an Inherited Property in Indonesia Nugroho, Eko Rial; Prabowo, Bagya Agung; Rohidin, Rohidin
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 7, No 1 (2024): EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v7i1.22875

Abstract

This study aims to discuss the granting of property by parents who are accepted at the time of marriage or are still bound by a valid marriage as inherited property. The problem is whether the property received at the time of marriage is innate property or joint property (gono gini). This research is normative research, with a legislative, conceptual and case approach, using primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, research data collection using literature studies and document studies and analyzed qualitatively. The result of this research is that the property obtained from giving (grant) is innate property. Even though the grant is carried out when the husband and wife are still bound by a legal marriage or are still in the marriage period, the property is still innate or original property. The inherited property of each husband and wife, whether the property was obtained before marriage or during the marriage period obtained by each of them as a gift or inheritance as personal property. The position of inherited property belongs to and is under the control of each other, during the marriage as stipulated in Article 35 paragraph (2) of the Marriage Law and Article 86 of the Compilation of Islamic Law. The owner is free to take legal action against the property. The inheritance of the husband or wife and such property cannot be included in the scope of joint property unless the husband and wife have arranged it in the marriage agreement.
Islamic Boarding School Marketing Strategy to Increase the Number of New Students at North Darul Rasyid Raman Islamic Boarding School Rohidin, Rohidin; Nugraha, M.E.K, Denas Hasman
International Journal on Advanced Science, Education, and Religion Vol 8 No 2 (2025): IJoASER (International Journal on Advanced Science, Education)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Furqan, Makassar - Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33648/ijoaser.v8i2.986

Abstract

This study examines the marketing strategy implemented by the North Darul Rasyid Raman Islamic Boarding School in increasing the number of new students. The phenomenon of transforming the educational paradigm from a social aspect to a business orientation encourages pesantren to adopt effective marketing strategies. The purpose of the research is to analyze the marketing strategies implemented and identify the supporting and inhibiting factors of their implementation. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through observation, interviews with caregivers, administrators, students, and the community, as well as documentation. The results of the study show that the marketing strategies implemented include alumni service programs, social media optimization, the use of external media, the development of superior programs such as Tahfidz Qur'an and Arabic, and increasing the creativity of students. This strategy has proven effective with an increase in the number of students from 100 in 2020 to 500 in 2024. Supporting factors include the completeness of educational facilities from TKIT to SMAIT, while inhibiting factors include limited human resources in digital media management and education cost issues. Strategy evaluation is carried out through periodic meetings and direct monitoring by the head of the Islamic boarding school. The implementation of strategic management includes planning, organizing, mobilizing, and controlling that contribute to increasing public trust.
Co-Authors Bagya Agung Prabowo, Bagya Agung BUDI TJAHJONO Eko Rial Nugroho, Eko Rial Fauzi Firdaus, Dicky Halawati, Firda Juliana Juliana Nugraha, M.E.K, Denas Hasman Saepudin Saepudin Suryahim, Iim