Articles
<![CDATA[PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ]]>
<![CDATA[Sudewo, Fajar Ari]]>
<![CDATA[ SOSEKHUM Vol 1, No 1 (2005) ]]>
Publisher : <![CDATA[SOSEKHUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.448 KB)
<![CDATA[Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini merupakan bukti adanya pengakuan terhadap asas persamaan di muka hukum (equality before the law). Dalam proses peradilan pidana, usaha pendayagunaan hak bantuan hukum ini lazimnya dilakukan oleh penasihat hukum/advokat. Betapa pentinganya peran penasihat hukum ini dalam membela dan melindungi hak-hak kebebasan fundamental dan pencari keadilan, diakui juga oleh dunia internasional yang tercermin dalam “Basic principles on the Role of Lawyers”. Dengan demikian program bantuan hukum di Indonesia secara yuridiksi konstitusional telah mendapat landasan hukum yang mantap. Kata Kunci : Advokat, Bantuan Hukum ]]>
<![CDATA[Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan ]]>
<![CDATA[Abdurrachman, Hamidah]]>;
<![CDATA[Sudewo, Fajar Ari]]>;
<![CDATA[Permanasari, Dyah Irma]]>
<![CDATA[ Pandecta: Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Semarang State University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4951
<![CDATA[Upaya memberikan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan perkembangan yang sangat berarti. Selama ini terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, ditangani secara umum seperti orang dewasa. Anak-anak tersebut melewati proses hukum tanpa ada pendampingan bahkan segera dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan sehingga anak mengalami putus sekolah. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meletakkan fondasi perlindungan anak dengan pendekatan Keadilan Restoratif yaitu dalam penyelesaian perkara melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif ini diwujudkan melalui Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses ke luar pengadilan pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Jawa Tengah kasus anak yang berkonflik dengan hukum secara umum diselesaikan melalui jalur diversi dan sebagian lainnya diproses menggunakan berdasarkan KUHAP atau jalur pidana. Hal lainnya meskipun sudah menerapkan jalur diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum namun belum ada keseragaman atau kesamaan model diversi sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Efforts to provide protection against Children in conflict with the law in the Criminal Justice System Child shows a very significant development. During against children in conflict with the law, generally handled as an adult. These children pass through the legal process without immediate assistance even forceful measures in the form of arrest and detention so that children have dropped out of school. Law No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System Child laid the foundation of child protection approach Restorative Justice that in settling disputes involving offenders, victims, family offender/victim and other relevant parties to work together to find a fair settlement with the emphasis on restoring back to its original state and not retaliation. Restorative justice is realized through the transfer of settling disputes Diversion namely children from the criminal justice process to a process outside the criminal court. The results of this research showed that in Central Java case of children in conflict with the law are generally resolved through the diversion and some processed using by the Criminal Code or the criminal path. Another thing despite applying diversion path towards children in conflict with the law but there is no uniformity or sameness models of diversion as mandated in Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System]]>
<![CDATA[Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan ]]>
<![CDATA[Abdurrachman, Hamidah]]>;
<![CDATA[Sudewo, Fajar Ari]]>;
<![CDATA[Permanasari, Dyah Irma]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4951
<![CDATA[Upaya memberikan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan perkembangan yang sangat berarti. Selama ini terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, ditangani secara umum seperti orang dewasa. Anak-anak tersebut melewati proses hukum tanpa ada pendampingan bahkan segera dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan sehingga anak mengalami putus sekolah. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meletakkan fondasi perlindungan anak dengan pendekatan Keadilan Restoratif yaitu dalam penyelesaian perkara melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif ini diwujudkan melalui Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses ke luar pengadilan pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Jawa Tengah kasus anak yang berkonflik dengan hukum secara umum diselesaikan melalui jalur diversi dan sebagian lainnya diproses menggunakan berdasarkan KUHAP atau jalur pidana. Hal lainnya meskipun sudah menerapkan jalur diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum namun belum ada keseragaman atau kesamaan model diversi sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Efforts to provide protection against Children in conflict with the law in the Criminal Justice System Child shows a very significant development. During against children in conflict with the law, generally handled as an adult. These children pass through the legal process without immediate assistance even forceful measures in the form of arrest and detention so that children have dropped out of school. Law No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System Child laid the foundation of child protection approach Restorative Justice that in settling disputes involving offenders, victims, family offender/victim and other relevant parties to work together to find a fair settlement with the emphasis on restoring back to its original state and not retaliation. Restorative justice is realized through the transfer of settling disputes Diversion namely children from the criminal justice process to a process outside the criminal court. The results of this research showed that in Central Java case of children in conflict with the law are generally resolved through the diversion and some processed using by the Criminal Code or the criminal path. Another thing despite applying diversion path towards children in conflict with the law but there is no uniformity or sameness models of diversion as mandated in Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System]]>
<![CDATA[PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ]]>
<![CDATA[Sudewo, Fajar Ari]]>
<![CDATA[ SOSEKHUM Vol 1, No 1 (2005) ]]>
Publisher : <![CDATA[SOSEKHUM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.448 KB)
<![CDATA[Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa ?Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya?. Pasal ini merupakan bukti adanya pengakuan terhadap asas persamaan di muka hukum (equality before the law). Dalam proses peradilan pidana, usaha pendayagunaan hak bantuan hukum ini lazimnya dilakukan oleh penasihat hukum/advokat. Betapa pentinganya peran penasihat hukum ini dalam membela dan melindungi hak-hak kebebasan fundamental dan pencari keadilan, diakui juga oleh dunia internasional yang tercermin dalam ?Basic principles on the Role of Lawyers?. Dengan demikian program bantuan hukum di Indonesia secara yuridiksi konstitusional telah mendapat landasan hukum yang mantap. Kata Kunci : Advokat, Bantuan Hukum]]>
<![CDATA[Implikasi Pembangunan Investasi di Daerah terkait Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Ely Kusbandini]]>;
<![CDATA[Fajar Ari Sudewo]]>;
<![CDATA[Titi Kusrina]]>;
<![CDATA[Suci Hartati]]>;
<![CDATA[Imawan Sugiharto]]>;
<![CDATA[Mukhamad Khamim]]>
<![CDATA[ Langgas: Jurnal Studi Pembangunan Vol. 2 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Talenta Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32734/ljsp.v2i2.11374
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan memberikan deskripsi implikasi pembangunan investasi di daerah terkait undang-undang dan perppu cipta kerja (Studi kasus di Kabupaten Tegal). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian kajian komprehensif analitis. Kemudian hasil yang diperoleh sebagai kajian dipaparkan secara sistematis, lengkap, jelas, dan rinci sesuai kaidah karya ilmiah. Penyederhaan yang dimaksud dalam Perppu Cipta kerja meliputi pendirian bangunan, dan perizinan untuk kegiatan investasi dan berusaha. Terkait dengan kebijakan investasi di daerah, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam Perppu Cipta Kerja, Kabupaten Tegal diharapkan dapat mewujudkan melalui potensi-potensi yang ada. Potensi yang dimaksud meliputi baik berupa SDA (sumber daya alam) maupun SDM (sumber daya manusia). Upaya-upaya untuk maksimalisasi juga tidak dapat dilepaskan dengan upaya Kabupaten Tegal dalam menciptakan iklim yang sangat kondusif dan dukungan terhadap investasi terkait jaminan kepastian dan tentu saja kepastian hukum berinvestasi.]]>
<![CDATA[Prospek Legalisasi Ganja Untuk Kebutuhan Medis ]]>
<![CDATA[Hamidah Abdurrachman]]>;
<![CDATA[Fajar Ari Sudewo]]>;
<![CDATA[Soesi Idayanti]]>
<![CDATA[ SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.33839
<![CDATA[Ganja merupakan tanaman yang sering dipandang negatif. Penggunaan ganja dilarang oleh Undang-Undang Narkotika. Ganja dapat digunakan dalam bidang medis untuk pengobatan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan tentang ganja di Indonesia dan bagaimana prospek penggunaan ganja untuk kebutuhan medis di masa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan tentang ganja terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ganja di Indonesia digolongkan ke dalam jenis Narkotika Golongan I artinya ganja dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I yaitu dalam arti memiliki jerat hukuman yang paling berat yaitu 12 (dua belas) tahun. Penggunaan ganja untuk kebutuhan medis masih belum menemukan titik terang dalam ketentuan hukum di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan yaitu ganja dimasukan sebagai Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tingkat ketergantungan Narkotika Golongan 1 sangat tinggi dan berbahaya untuk kesehatan. Adapun untuk pelegalisasian penggunaan ganja untuk kebutuhan medis di Indonesia yaitu dengan melakukan revisi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengeluarkan ganja dari Narkotika Golongan I.Kata Kunci : Legalisasi, Ganja, Medis]]>
<![CDATA[Penguatan Peran Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan ]]>
<![CDATA[Abdurrachman, Hamidah]]>;
<![CDATA[Sudewo, Fajar Ari]]>;
<![CDATA[Dian Aryani, Fajar]]>;
<![CDATA[Aditya Pratama, Erwin]]>
<![CDATA[ Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 (2022): Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pancasakti Tegal ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24905/diktum.v10i1.141
<![CDATA[The role of the Police in handling cases of sexual violence against children and women through the PPA Unit is quite strategic in providing services and legal protection for women and children. The Minister of Women's Empowerment and Child Protection did not deny that the Indonesian National Police is the frontline in efforts to break the chain of violence against women and children. This research uses conceptual research methods. The results showed that there is a need for a comprehensive handling mechanism from the root of the problem until the victim gets justice and the perpetrator becomes a deterrent. efficiency and effectiveness of service. In handling women and children victims of violence, a quick and appropriate response is needed for victim services. Services for victims of violence should be prioritized and should not drag on in terms of administration and procedures. Second, the provision of services with a victim perspective. If so far the PPA Unit can be said to be moving in the phase after the occurrence of violence against children and women, in the sense of carrying out the law enforcement process while protecting victims, this activity seeks to provide strengthening and assistance downstream, namely when crime occurs, by early detection of potential violence in the region and providing education to the community to jointly carry out efforts to protect children and women from all forms of violence.]]>
<![CDATA[The Existence of Consumer Protection in the Perspective of Cyber Law in Indonesia ]]>
<![CDATA[Fajar Ari Sudewo]]>;
<![CDATA[Dinar Mahardika]]>
<![CDATA[ Jurnal Dinamika Hukum Vol 22, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20884/1.jdh.2022.22.2.3427
<![CDATA[The subject matter of this research is about how consumer protection is regulated in cyber law in Indonesia. Legal protection of consumers in buying and selling transactions through electronic media is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 7 of 2014 concerning Trade and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The type of research used in this research is library research with a normative basis. While the approach used by the author is the statute approach so that the primary source of material is obtained from statutory literature, minutes or official records in making legislation, and judges' decisions. The research results show: First, the need to create a consumer protection system that contains elements of legal certainty. Second, legal protection for consumers in buying and selling transactions through electronic media consists of two concepts of legal protection, namely preventive legal protection and repressive legal protection.Keywords: Legal Protection, Consumers; Electronic buying and selling transactions]]>
