Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SOSEKHUM Pandecta Diktum Jurnal Dinamika Hukum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Langgas: Jurnal Studi Pembangunan Jurnal Bima: Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum
Fajar Ari Sudewo
Universitas Pancasakti Tegal
Religion Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Sudewo, Fajar Ari
SOSEKHUM Vol 1, No 1 (2005)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.448 KB)

Abstract

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini merupakan bukti adanya pengakuan terhadap asas persamaan di muka hukum (equality before the law). Dalam proses peradilan pidana, usaha pendayagunaan hak bantuan hukum ini lazimnya dilakukan oleh penasihat hukum/advokat. Betapa pentinganya peran penasihat hukum ini dalam membela dan melindungi hak-hak kebebasan fundamental dan pencari keadilan, diakui juga oleh dunia internasional yang tercermin dalam “Basic principles on the Role of Lawyers”. Dengan demikian program bantuan hukum di Indonesia secara yuridiksi konstitusional telah mendapat landasan hukum yang mantap. Kata Kunci : Advokat, Bantuan Hukum
Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan Abdurrachman, Hamidah; Sudewo, Fajar Ari; Permanasari, Dyah Irma
Pandecta: Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4951

Abstract

Upaya memberikan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan perkembangan yang sangat berarti. Selama ini terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, ditangani secara umum seperti orang dewasa. Anak-anak tersebut melewati proses hukum tanpa ada pendampingan bahkan segera dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan sehingga anak mengalami putus sekolah. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meletakkan fondasi perlindungan anak dengan pendekatan Keadilan Restoratif yaitu dalam penyelesaian perkara melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif ini diwujudkan melalui Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses ke luar pengadilan pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Jawa Tengah kasus anak yang berkonflik dengan hukum secara umum diselesaikan melalui jalur diversi dan sebagian lainnya diproses menggunakan berdasarkan KUHAP atau jalur pidana. Hal lainnya meskipun sudah menerapkan jalur diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum namun belum ada keseragaman atau kesamaan model diversi sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Efforts to provide protection against Children in conflict with the law in the Criminal Justice System Child shows a very significant development. During against children in conflict with the law, generally handled as an adult. These children pass through the legal process without immediate assistance even forceful measures in the form of arrest and detention so that children have dropped out of school. Law No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System Child laid the foundation of child protection approach Restorative Justice that in settling disputes involving offenders, victims, family offender/victim and other relevant parties to work together to find a fair settlement with the emphasis on restoring back to its original state and not retaliation. Restorative justice is realized through the transfer of settling disputes Diversion namely children from the criminal justice process to a process outside the criminal court. The results of this research showed that in Central Java case of children in conflict with the law are generally resolved through the diversion and some processed using by the Criminal Code or the criminal path. Another thing despite applying diversion path towards children in conflict with the law but there is no uniformity or sameness models of diversion as mandated in Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System
Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan Abdurrachman, Hamidah; Sudewo, Fajar Ari; Permanasari, Dyah Irma
Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4951

Abstract

Upaya memberikan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan perkembangan yang sangat berarti. Selama ini terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, ditangani secara umum seperti orang dewasa. Anak-anak tersebut melewati proses hukum tanpa ada pendampingan bahkan segera dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan sehingga anak mengalami putus sekolah. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meletakkan fondasi perlindungan anak dengan pendekatan Keadilan Restoratif yaitu dalam penyelesaian perkara melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif ini diwujudkan melalui Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses ke luar pengadilan pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Jawa Tengah kasus anak yang berkonflik dengan hukum secara umum diselesaikan melalui jalur diversi dan sebagian lainnya diproses menggunakan berdasarkan KUHAP atau jalur pidana. Hal lainnya meskipun sudah menerapkan jalur diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum namun belum ada keseragaman atau kesamaan model diversi sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Efforts to provide protection against Children in conflict with the law in the Criminal Justice System Child shows a very significant development. During against children in conflict with the law, generally handled as an adult. These children pass through the legal process without immediate assistance even forceful measures in the form of arrest and detention so that children have dropped out of school. Law No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System Child laid the foundation of child protection approach Restorative Justice that in settling disputes involving offenders, victims, family offender/victim and other relevant parties to work together to find a fair settlement with the emphasis on restoring back to its original state and not retaliation. Restorative justice is realized through the transfer of settling disputes Diversion namely children from the criminal justice process to a process outside the criminal court. The results of this research showed that in Central Java case of children in conflict with the law are generally resolved through the diversion and some processed using by the Criminal Code or the criminal path. Another thing despite applying diversion path towards children in conflict with the law but there is no uniformity or sameness models of diversion as mandated in Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System
PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Sudewo, Fajar Ari
SOSEKHUM Vol 1, No 1 (2005)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.448 KB)

Abstract

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa ?Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya?. Pasal ini merupakan bukti adanya pengakuan terhadap asas persamaan di muka hukum (equality before the law). Dalam proses peradilan pidana, usaha pendayagunaan hak bantuan hukum ini lazimnya dilakukan oleh penasihat hukum/advokat. Betapa pentinganya peran penasihat hukum ini dalam membela dan melindungi hak-hak kebebasan fundamental dan pencari keadilan, diakui juga oleh dunia internasional yang tercermin dalam ?Basic principles on the Role of Lawyers?. Dengan demikian program bantuan hukum di Indonesia secara yuridiksi konstitusional telah mendapat landasan hukum yang mantap. Kata Kunci : Advokat, Bantuan Hukum
Prospek Legalisasi Ganja Untuk Kebutuhan Medis Hamidah Abdurrachman; Fajar Ari Sudewo; Soesi Idayanti
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 10, No 5 (2023)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v10i4.33839

Abstract

Ganja merupakan tanaman yang sering dipandang negatif. Penggunaan ganja dilarang oleh Undang-Undang Narkotika. Ganja dapat digunakan dalam bidang medis untuk pengobatan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan tentang ganja di Indonesia dan bagaimana prospek penggunaan ganja untuk kebutuhan medis di masa yang akan datang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan tentang ganja terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ganja di Indonesia digolongkan ke dalam jenis Narkotika Golongan I artinya ganja dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I yaitu dalam arti memiliki jerat hukuman yang paling berat yaitu 12 (dua belas) tahun. Penggunaan ganja untuk kebutuhan medis masih belum menemukan titik terang dalam ketentuan hukum di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan yaitu ganja dimasukan sebagai Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tingkat ketergantungan Narkotika Golongan 1 sangat tinggi dan berbahaya untuk kesehatan. Adapun untuk pelegalisasian penggunaan ganja untuk kebutuhan medis di Indonesia yaitu dengan melakukan revisi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengeluarkan ganja dari Narkotika Golongan I.Kata Kunci : Legalisasi, Ganja, Medis
Penguatan Peran Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan Abdurrachman, Hamidah; Sudewo, Fajar Ari; Dian Aryani, Fajar; Aditya Pratama, Erwin
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 (2022): Mei 2022
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/diktum.v10i1.141

Abstract

The role of the Police in handling cases of sexual violence against children and women through the PPA Unit is quite strategic in providing services and legal protection for women and children. The Minister of Women's Empowerment and Child Protection did not deny that the Indonesian National Police is the frontline in efforts to break the chain of violence against women and children. This research uses conceptual research methods. The results showed that there is a need for a comprehensive handling mechanism from the root of the problem until the victim gets justice and the perpetrator becomes a deterrent. efficiency and effectiveness of service. In handling women and children victims of violence, a quick and appropriate response is needed for victim services. Services for victims of violence should be prioritized and should not drag on in terms of administration and procedures. Second, the provision of services with a victim perspective. If so far the PPA Unit can be said to be moving in the phase after the occurrence of violence against children and women, in the sense of carrying out the law enforcement process while protecting victims, this activity seeks to provide strengthening and assistance downstream, namely when crime occurs, by early detection of potential violence in the region and providing education to the community to jointly carry out efforts to protect children and women from all forms of violence.
The Existence of Consumer Protection in the Perspective of Cyber Law in Indonesia Fajar Ari Sudewo; Dinar Mahardika
Jurnal Dinamika Hukum Vol 22, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2022.22.2.3427

Abstract

The subject matter of this research is about how consumer protection is regulated in cyber law in Indonesia. Legal protection of consumers in buying and selling transactions through electronic media is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 7 of 2014 concerning Trade and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The type of research used in this research is library research with a normative basis. While the approach used by the author is the statute approach so that the primary source of material is obtained from statutory literature, minutes or official records in making legislation, and judges' decisions. The research results show: First, the need to create a consumer protection system that contains elements of legal certainty. Second, legal protection for consumers in buying and selling transactions through electronic media consists of two concepts of legal protection, namely preventive legal protection and repressive legal protection.Keywords: Legal Protection, Consumers; Electronic buying and selling transactions
Implikasi Pembangunan Investasi di Daerah terkait Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Kusbandini, Ely; Sudewo, Fajar Ari; Kusrina, Titi; Hartati, Suci; Sugiharto, Imawan; Khamim, Mukhamad
Langgas: Jurnal Studi Pembangunan Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/ljsp.v2i2.11374

Abstract

Penelitian ini bertujuan memberikan deskripsi implikasi pembangunan investasi di daerah terkait undang-undang dan perppu cipta kerja (Studi kasus di Kabupaten Tegal). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian kajian komprehensif analitis. Kemudian hasil yang diperoleh sebagai kajian dipaparkan secara sistematis, lengkap, jelas, dan rinci sesuai kaidah karya ilmiah. Penyederhaan yang dimaksud dalam Perppu Cipta kerja meliputi pendirian bangunan, dan perizinan untuk kegiatan investasi dan berusaha. Terkait dengan kebijakan investasi di daerah, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam Perppu Cipta Kerja, Kabupaten Tegal diharapkan dapat mewujudkan melalui potensi-potensi yang ada. Potensi yang dimaksud meliputi baik berupa SDA (sumber daya alam) maupun SDM (sumber daya manusia). Upaya-upaya untuk maksimalisasi juga tidak dapat dilepaskan dengan upaya Kabupaten Tegal dalam menciptakan iklim yang sangat kondusif dan dukungan terhadap investasi terkait jaminan kepastian dan tentu saja kepastian hukum berinvestasi.
Penguatan Penegakan Hukum Berbasis Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Kepolisian: Analisis Normatif Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Novely Haryatno; Fajar Ari Sudewo; Sanusi Sanusi
Jurnal Bima : Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Vol. 4 No. 3 (2026): September: Jurnal Bima: Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/bima.v4i3.2935

Abstract

Criminal law enforcement in Indonesia is undergoing a paradigmatic shift from a retributive approach toward a restorative one that emphasizes the recovery of relationships among offenders, victims, and the community, rather than punishment alone. One legal instrument accommodating this shift within the police institution is Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. This article normatively examines the legal standing, requirements, mechanisms, and problems of applying restorative justice within police investigations under that regulation. The study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches, analyzed descriptively and prescriptively. The findings show that the regulation provides technical guidance for investigators to terminate investigations by operation of law based on restorative justice, yet several normative issues remain, including ambiguity in the formulation of material and formal requirements, hierarchical inconsistency between the regulation and the Criminal Procedure Code, and the absence of adequate external oversight over investigators' discretion. Strengthening restorative-justice-based law enforcement requires regulatory harmonization, capacity building for investigators, and the institutionalization of participatory oversight mechanisms so that restorative justice does not become a space for the abuse of authority.
Akses Keadilan Bagi Korban Rudapaksa: Tinjauan Kritis Terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dari Sudut Pandang HAM Sanusi Sanusi; Rezike Nurul Ergiarti; Fajar Ari Sudewo; Mukhidin Mukhidin; Moh. Taufik
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): January : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v2i1.432

Abstract

This study critically examines access to justice for minors who are victims of rape in the context of the Indonesian criminal justice system, with a special focus on the human rights perspective. This study is motivated by the high number of cases of sexual violence against children and the complexity of handling them in the Indonesian legal system. The research problem is how to protect human rights for minors who are victims of rape in the law enforcement system in Indonesia. The research method uses qualitative normative legal research by analyzing legal doctrine and related legislation. The research method used is qualitative normative legal research, namely examining various laws and regulations and related literature to understand legal principles and their implementation in the field. The results of the study show that in terms of legal-normative, the protection of children's human rights is regulated in various national and international laws and regulations. However, there are several challenges in its implementation in the field such as limited understanding of law enforcement officers, facilities, and implementing regulations. For this reason, it is necessary to strengthen socialization, legal frameworks and implementation facilities, and continuous evaluation in order to realize universal protection of children's human rights. This study identifies systemic challenges faced by victims in seeking justice, including child-unfriendly legal procedures, lack of psychosocial support, and persistent social stigma. The study’s main findings indicate significant gaps between international human rights standards on child protection and practices on the ground. This study argues for a comprehensive reform of Indonesia’s criminal justice system to better accommodate the needs and rights of child victims, including the provision of specialized legal assistance, increased sensitivity of law enforcement officers, and the development of recovery-centered justice mechanisms. This study offers concrete recommendations for system improvement, which are expected to serve as a reference for policymakers, legal practitioners, and other stakeholders in efforts to improve access to justice for child rape victims in Indonesia.
Co-Authors Aditya Pratama, Erwin Aryani, Fajar Dian Dyah Irma Permanasari Hamidah Abdurrachman Imawan Sugiharto khamim, mukhamad Kusbandini, Ely Kusrina, Titi Mahardika, Dinar Moh Taufik Mukhidin Mukhidin Novely Haryatno Rezike Nurul Ergiarti Sanusi Sanusi Soesi Idayanti Suci M.Hum SH Hartati