Articles
18 Documents
Search results for
, issue
"Vol 12, No 1 (2017): June"
:
18 Documents
clear
<![CDATA[Relevance of Legal Capacity as Legitimate Terms of Agreement of Saving for Child in the Bank ]]>
<![CDATA[Muhammad As, Ari A]]>;
<![CDATA[Imanullah, Moch Nadjib]]>;
<![CDATA[Setiono, Setiono]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 1 (2017): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v12i1.12535
<![CDATA[Pada perkembangan masyarakat saat ini yang dipicu oleh pertumbuhan teknologi, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hukum, termasuk dalam konteks ini adalah hukum anak. Penelitian ini membahas tentang kapasitas hukum bagi anak untuk menabung di bank secara mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan perbankan, anak yang masih dibawah umur tidak memiliki kapasitas hukum untuk menabung secara mandiri. Kondisi ini secara faktual bertentangan dengan kenyataan bahwa banyak anak yang sudah memiliki penghasilan secara mandiri melalui pekerjaan yang dilakukan mereka. Padahal di sisi lain bank adalah lembaga negara yang menyimpan dana sangat banyak untuk menumbuhkan ekonomi bangsa. Kedua belah pihak (anak dan bank) saling memiliki kepentingan. Minat mereka bertemu dalam sebuah kesepakatan. Mereka dikumpulkan bersama secara legal dengan kapasitas legal sebagai perjanjian persyaratan yang sah.On society development currently which it stimulate by grow up the technology arise variant law interest. The complexities of interest arise from person in legal capacity according laws-child. Saving independently on child is the eduqation to them early for set financial as supplies them carry out the work world. This is the interest or rights which should be protected by law. Child has worked as laborer don’t think that saving is a eduqation access only but it has become a necessary evil of financial to a child. Whereas at another side a bank is state instiution which keep a fund very much for grow up economy of nation. Both parties (child and bank) have an interest each other. The interest them meet in a agreement. They are collected together by illegal to legal capacity as legitimate terms agreement.]]>
<![CDATA[Peran Crisis Management Intitiative (CMI) Melalui ‘Proyek Tindak Lanjut Proses Perdamaian Aceh’ Dalam Proses Bina Damai di Aceh (2009-2012) ]]>
<![CDATA[Oktaviani, Jusmalia]]>;
<![CDATA[Pramadya, Teguh Puja]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 1 (2017): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v12i1.7840
<![CDATA[CMI (Crisis Management Inititative) merupakan organisasi pihak ketiga dalam konflik antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. CMI tidak hanya membantu dalam proses perundingan antara RI-GAM, namun juga dalam proses bina damai (peace-building) pasca konflik. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan peran CMI dalam bina damai di Aceh tersebut melalui Proyek Tindak Lanjut Proses Perdamaian Aceh pada tahun 2009-2012. Posisi CMI ini menarik untuk diteliti karena CMI adalah organisasi nirlaba yang berasal dari Finlandia dan bergerak dalam bidang resolusi konflik di berbagai negara di dunia. Penelitian berfokus pada upaya penyelesaian masalah separatis yakni GAM di Aceh terutamamelalui pelibatan pihak ketiga seperti organisasi non-pemerintah dalam hal ini CMI. Melalui kerangka konseptualproses intervensi yang dilaksanakan dalam konteks bina damai, penelitian ini menggambarkan peran CMI sebagai mediator untuk menjaga proses perdamaian Aceh. CMI (Crisis Management Inititative) is a third party organization in the conflict between the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement. CMI not only helps in the negotiation process between RI-GAM, but also in the post-conflict peace-building process. This study aims to analyse the role of CMI in peace building in Aceh through the Aceh Peace Process Follow-Up Project in 2009-2012. This CMI position is interesting to study because CMI is a non-profit organization originating in Finland and is engaged in conflict resolution in various countries around the world. This research focuses on efforts to solve the separatist problem of GAM in Aceh particularly through the involvement of third parties such as non-governmental organizations in this case CMI. Through the conceptual framework of the intervention process undertaken in a peaceful context, this study illustrates the role of CMI as a mediator to safeguard the Aceh peace process.]]>
<![CDATA[Sociological Approach to Eradication Corruption In Indonesia (Alternative to Imprisonment) ]]>
<![CDATA[Zaidan, Muhamad Ali]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 1 (2017): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v12i1.12536
<![CDATA[Hukuman penjara bagi kejahatan korupsi dalam konteks penegakan hukum kurang cukup memberikan pengaruh terhadap pelakunya. Pemberantasan korupsi sendri tidak cukup hanya dengan menggunakan pendekatan hukum, tetapi membutuhkan juga pendekatan sosial budaya, sehingga bisa dilakukan dengan lebih efektif. Sanksi pencabutan hak politik merupakan alternatif sanksi yang jauh lebih efektif dibandingkan dengan hukuman penjara. Dalam konteks ini, pendekatan sosial lebih efektif digunakan untuk memberantas korupsi.Punishment of corruption not quite put in the context of law enforcement, leading to sanctions of imprisonment. Eradication of corruption by itself no longer able to do with legal approach only, but also must use a socio-cultural approach so that corruption can be tackled effectively. Sanctioning the disenfranchisement of political rights for a time after undergoing convict prison, is a powerful tool and a non penal nature to combat corruption. Revocation of political rights to complete the imprisonment is one way to be taken by the courts to deter criminals and prevent others from doing so. The sosiological approach is one of effective method use to combat the corruption in Indonesia.]]>
<![CDATA[Clinical Legal Education in the Legal Aid Institution Faculty of Law, Universitas Katolik Parahyangan ]]>
<![CDATA[Ulfah, Maria]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 1 (2017): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v12i1.12537
<![CDATA[Pendidikan hukum klinis di Fakultas Hukum dapat dilaksanakan melalui kegiatan reguler di luar kurikulum. Beberapa kampus menerapkan metode CLE sebagai mata kuliah wajib dan ada yang diterapkan di mata kuliah penunjang. Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) Bandung mengembangkan CLE melalui kegiatan reguler yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman--sebagai bentuk komitmen terhadap pengabdian masyarakat oleh para mahasiswa yang terlibat dalam program CLE. Artikel ini membahas tentang aktivitas kegiatan CLE yang dilakukan oleh LBH Pengayom yang diadopsi dari AS dan berkembang pesat di Asia termasuk Indonesia. Analisis juga terkait dengan keuntungan-keuntungan dan hambatan dalam penerapan CLE dalam kurikulum Fakultas Hukum.Clinical legal education in a Faculty of Law can be done through the curriculum or ongoing regular activities outside the curriculum. Many campuses have implemented clinical legal education in the compulsory courses or elective courses. Faculty of Law, Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) develop it through ongoing routine activities included in the “Pengayoman†Legal Aid Institution (LBH Pengayoman). Various activities in LBH Pengayoman intended to achieve community service in the field of law committed by the students and faculty for approximately. This paper intended to deliver an analysis of activities organized by Legal Aid Institution Pengayoman with clinical legal education that stems from the United States, known in Asia, and growing in Indonesia. The analysis also endeavour to identify a variety of benefits and barriers to clinical legal education through outside the curriculum of the Law Faculty.]]>
<![CDATA[The Model of Law Education to Achieve Progressive Law Enforcement ]]>
<![CDATA[Sudiyana, Sudiyana]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 1 (2017): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v12i1.12532
<![CDATA[Pendidikan hukum di indonesia cenderung menghasilkan lulusan yang berpikiran positivistik—yang mendorong para penegak hukum berpikir dan bertindak dengan cara legalitas hukum. Selain itu, hakim akan menjadi corong dari peraturan perung-undangan, sehingga mereka tidak bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini akan menganalisis aturan hukum terkait dengan pendidikan hukum di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum terkait dengan pendidikan hukum di masyarakat masih bernuansa positivisme yang berkesan represif dan tidak responsif. Kondisi ini berpengaruh terhadap corak penegakan hukum yang bersifat legal positivistik. Secara ideal ke depan pendidikan hukum mengintegrasikan pendekatan sosiologis dan prinsip-prinsip keadilan, sehingga penegak hukum yang dihasilkan dari pendidikan hukum menjadi berorientasi kepada keadilan subtantif.The legal education in Indonesia tends to produce graduates who believe in legal positivism that encourages law enforcers to think and act in any legal formalistic way. In addition it places judges as the mouthpiece of the law who cannot express to make decisions that satisfy a sense of social justice and substantive justice. This article is based on the socio-juridical approach by underlying the analysis of the law and regulations which are related to the application of legal education in the community. The legal education is oriented to legal positivism that results in law enforcement with the understanding of law based on the abstract values, not on the values that live and thrive in society, so that the understanding of the law in a legal sense is more repressive, and not responsive. Law is understood as infunctional and unpragmatic thing, therefore understanding of law is the law that merely protects the elite group of citizens, in such a way that equality before the law and the rule of law don’t work. Legal education in the future should be based on the sociological aspects of prioritizing the principles of social justice and the benefits for the community, instead of legal certainty only. Legal education will produce a responsive law enforcement that put substantive fairness and social justice as a legal purpose.]]>
<![CDATA[Prinsip Pertanggungjawaban Negara terhadap Pencemaran Udara Lintas Batas Akibat Kebakaran Hutan Indonesia menurut Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution ]]>
<![CDATA[Saragih, Yulie Monaliza]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 1 (2017): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v12i1.7275
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban Indonesia bagi negara-negara yang terkena dampak asap akibat kebakaran hutan Indonesia menurut AATHP. Selanjutnya, dianalisis tentang hak-hak negara yang terkena dampak akibat kebakaran hutan Indonesia menurut AATHP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis Normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertanggungjawaban Indonesia dalam kebakaran hutan dimuat dalam Pasal 3 AATHP. Merujuk pada Draft ILC Pasal 37 bentuk pertanggungjawabannya adalah permintaan maaf secara resmi. Indonesia pada tahun 2013-2015 sudah melakukan hal tersebut karena di AATHP juga memuat ketentuan bahwa negara-negara ASEAN menyelesaikan masalah dengan jalan damai. Adapun hak negara-negara terdampak asap akibat pembakaran hutan, diatur dalam Pasal 16 AATHP yang menyatakan untuk meningkatkan kesiagaan dan mengurangi risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan para pihak dapat melakukan pertukaran informasi,tenaga ahli, teknologi dan keterampilan yang berguna meminimalisir dampak kebakaran.This Research aims to to nalyze the form of state responsibility of Indonesia for the countries affected by haze from Indonesian forest fires according to ASEAN Agreement on Transboundary Haze pollution. In addition, it also analyzes the rights of the countries affected by haze from Indonesian forest fires according to AATHP. This research used the method of qualitative with approach normative juridical. The result of this research reveals that the responsibility of indonesia in forest fires loaded in 3 article of AATHP. Based on draft ILC article 37, that a formal apology has been done by Indonesia was. On the other hand, the rights for the countries in article 16 AATHP to increase alertness and reduce risk of human health and enviroment the people could exchange of information, experts, technology and skill to minimize affected of the haze.]]>
<![CDATA[System of Recruitment of Legal Profession In A Nation of Law of Pancasila ]]>
<![CDATA[Anam, Saiful]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 1 (2017): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v12i1.12533
<![CDATA[Pengaturan sistem dan mekanisme perekrutan profesi hukum seperti Advokat atau Pengacara, masih memiliki sejumlah kelemahan, dan permasalahan. Beberapa organisasi advokat masih menerapkan pendidikan profesi advokat sebagai persyaratan bagi para kandidat untuk mengikuti ujian, dan ada juga beberapa organisasi advokat yang mewajibkan kandidat untuk mengikuti ujian sebelum mendapatkan pendidikan profesional. Beberapa masalah juga ada dalam profesi notaris, dimana calon harus memperoleh Master of Public Notaris. Penelitian bertujuan untuk menganalisis sistem rekrutment profesional hukum di Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rekrutment profesional hukum di Indonesia, secara normatif mengacu kepada sistem hukum pendidikan nasional yang diharapkan bisa melahirkan profesional hukum yang baik dan berintegritas.The regulatory system and legal profession recruitment mechanisms such as Advocates or Lawyers, still have a number of weaknesses, and problems. Some advocate organizations still apply advocate profession education as a requirement for candidates to take the exam, and there are also some advocate organizations that require candidates to take exams before getting professional education. Some problems also exist in the notary profession, where the candidate must obtain a Master of Public Notary. This research aims to analyze the legal professional recruitment system in Indonesia which has the basic state of Pancasila. The results of this study indicate that in the recruitment of legal professionals in Indonesia, normatively refers to the national legal system of education which is expected to give birth to a good legal professionals and integrity.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Terkait Konsultasi Publik dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan bagi Kepentingan Umum ]]>
<![CDATA[Silalahi, Alrios Okto P]]>;
<![CDATA[Suhadi, Suhadi]]>;
<![CDATA[Anitasari, Rahayu Fery]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 1 (2017): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v12i1.12550
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan konsultasi publik dalam pengadaan tanah pembangunan infrastruktur jalan dengan mengambil studi kasus pembangunan Semarang Outer Ring Road Mijen-Mangkang Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian nondoktrinal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsultasi publik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan diwarnai dengan sikap pro dan kontra di masyarakat. Sebagian pihak belum sepaham dan sepakat dengan lokasi pengadaan tanah, dan masih mengajukan keberatan. Hal ini berimplikasi terhadap penetapan lokasi dalam pembangunan infrastruktur jalan tersebut belum dapat dilakukan karena masih menunggu tindak lanjut dari hasil kajian keberatan yang dilakukan oleh Tim Kajian Keberatan. This study aims to analyze the implementation of public consultation in land acquisition of road infrastructure development by taking a case study of the construction of Semarang Outer Ring Road Mijen-Mangkang Semarang City. This research uses nondoktrinal research approach. The results of this study indicate that public consultation as a form of public participation in the development of road infrastructure is colored by the attitude of pros and cons in society. Some parties have not agreed and agreed with the location of land acquisition, and still filed an objection. This has implications for the determination of location in the construction of road infrastructure can not be done because it is still waiting for the follow-up of the objection assessment conducted by the Objection Study Team.]]>
<![CDATA[Kartel Politik dan Korupsi Politik di Indonesia ]]>
<![CDATA[Lestari, Yeni Sri]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 1 (2017): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v12i1.7820
<![CDATA[Sistem reformasi di Indonesia telah menyuburkan demokratisasi dalam sistem pemerintahan. Namun, praktik korupsi politik juga semakin marak terjadi di kalangan elit politik. sistem politik multipartai yang membentuk partai kartel adalah salah satu faktor yang meningkatkan terjadinya korupsi politik ini. Partai kartel menciptakan sistem kerja sama yang mampu menjaga dan mengatur negara sesuai dengan kepentingan kelompoknya, terutama dalam mencari sumber pendanaan yang berasal dari keuangan negara. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara praktik partai kartel dengan kekalnya korupsi politik di Indonesia. Peran partai kartel terhadap terjadinya korupsi politik menjadi subjek utama artikel ini. Untuk memenuhi tujuan penulisan dalam artikel ini, maka contoh skandal kasus Bank Century yang melibatkan banyak elit politik akan dikaji dan dianalisis lebih mendalam. Metode kualitatif digunakan dalam kajian ini yang diperoleh melalui kajian literatur. Kajian ini menemukan bahwa sistem partai kartel telah memberikan keleluasaan bagi wujudnya korupsi politik, menghilangkan sistem checks and balances, matinya suara kebebasan, dan membawa harapan palsu kepada sistem demokrasi mapan sebuah pemerintahan negara.System reform in Indonesia has fostered democratization of the government system. However, the practice of political corruption too often happens in the political elite. multi-party political system forming a cartel party is one of the factors that increase the incidence of this political corruption. Creating a cartel party cooperation system capable of maintaining and managing the state in accordance with the interests of the group, especially in seeking sources of funding from state finances. This article aims to determine the relationship between the practice of the cartel and its eternal party political corruption in Indonesia. The role of the cartel party against political corruption became the main subject of this article. To fulfill the purpose of writing this article, the example case of Bank Century scandal involving many political elite will be reviewed and analyzed more deeply. Qualitative methods used in this study were obtained through a review of the literature. This study found that the cartel party system already provides flexibility for his form of political corruption, eliminate the system of checks and balances, the demise of the voice of freedom, and bringing false hope to the democratic system established a state government.]]>
<![CDATA[Clinical Legal Education in the Legal Aid Institution Faculty of Law, Universitas Katolik Parahyangan ]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 1 (2017): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v12i1.12537
<![CDATA[Pendidikan hukum klinis di Fakultas Hukum dapat dilaksanakan melalui kegiatan reguler di luar kurikulum. Beberapa kampus menerapkan metode CLE sebagai mata kuliah wajib dan ada yang diterapkan di mata kuliah penunjang. Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) Bandung mengembangkan CLE melalui kegiatan reguler yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman--sebagai bentuk komitmen terhadap pengabdian masyarakat oleh para mahasiswa yang terlibat dalam program CLE. Artikel ini membahas tentang aktivitas kegiatan CLE yang dilakukan oleh LBH Pengayom yang diadopsi dari AS dan berkembang pesat di Asia termasuk Indonesia. Analisis juga terkait dengan keuntungan-keuntungan dan hambatan dalam penerapan CLE dalam kurikulum Fakultas Hukum.Clinical legal education in a Faculty of Law can be done through the curriculum or ongoing regular activities outside the curriculum. Many campuses have implemented clinical legal education in the compulsory courses or elective courses. Faculty of Law, Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) develop it through ongoing routine activities included in the “Pengayoman” Legal Aid Institution (LBH Pengayoman). Various activities in LBH Pengayoman intended to achieve community service in the field of law committed by the students and faculty for approximately. This paper intended to deliver an analysis of activities organized by Legal Aid Institution Pengayoman with clinical legal education that stems from the United States, known in Asia, and growing in Indonesia. The analysis also endeavour to identify a variety of benefits and barriers to clinical legal education through outside the curriculum of the Law Faculty.]]>
