cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 24 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue " Vol 1, No 1 (2019)" : 24 Documents clear
KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) DALAM PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA Paputungan, Saiful; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencapaian sebuah kemajuan di daerah diperlukan kinerja yang baik dari lembaga pemerintahan yang menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dimana kinerja menjadi kunci dari segala bentuk keberhasilan dari segi pemberdayaan, pelayanan, pembangunan atau apapun yang dicapai oleh berbagai lapisan pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam memberdayakan pemerintah Desa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas, diukur dari prespektif pelaksanaan program, yang masih kurang maksimal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara seperti dalam meningkatkan kapasitas organisasi dalam melaksanakan berbagai program yang ada, dalam kegiatan pelatihan lembaga kemasyarakatan dari 106 desa hanya ada 1 orang dari masing-masing Desa yang mengikuti kegiatan tersebut, itu dirasa kurang harusnya ada 3-4 orang di masing-masing desa, maka kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari segi produktivitas belum bisa dikatakan baik hal ini di perparah lagi dengan fasilitas kantor yang masih kurang memadai sehingga masih mengakibatkan munculnya masalah.Kata Kunci : Kinerja, Pemberdayaan, Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
KINERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK (Suatu Studi di Kelurahan Sendangan Tengah Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa) Ruata, Ferlando; Gosal, Ronny; Pangemanan, Sofia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dipakai sebagai pengganti nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), yang dideklarasikan pada tanggal 21 Juli 2000 melalui forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional di Bandung yang diikuti oleh para utusan LKMD se-Indonesia. Peserta hadir dengan membawa mandat penuh dari provinsinya masing-masing untuk mempelajari, menelaah dan membuat kesepakatan-kesepakatan nasional tentang keberadaan lembaga sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa/kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Kelurahan Sendangan Tengah Kecamatan Kawangkoan dari aspek masukan (input), keluaran (output), dan manfaat (benefit), dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sendangan Tengah dari segi input dilihat dari 4 aspek yakni Aspek yang pertama Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, dana dan partisipasi masyarakat, dari keempat hal tersebut LPM Kelurahan sendangan Tengah masih lemah pada aspek, sarana dan prasarana dan Dana, dari segi output yang dinilai dalam penelitian ini adalah aspek ketercapaian rencana dan hasil yang dilaksanakan dan disimpukan bahwa dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di kelurahan, inisiatifnya lebih banyak berasal dari lurah dan pihak kecamatan. Demikian pula dalam hal penyampaian gagasan dalam pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan masih didominasi oleh pemerintah kelurahan.Kata Kunci : Kinerja, LPMK, Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO Seran, Rolando M.; Kaunang, Markus; Kaawoan, Johannis
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aparatur Sipil Negara harus memiliki kedisiplinan dengan mentaati ketentuan jam kerja, tidak korupsi, kesadaran dan tanggung jawab dalam melaksanakan kedinasan, persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kenyataan ialah dimana seorang ASN sering terlambat masuk kerja dan sering meninggalkan tugas kedinasan dengan tujuan yang bukan karena kepentingan kedinasan, dalam hal inilah yang sering menjadi sorotan publik, dimana dikatakan bahwa ASN tidak memiliki kedisplinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa integritas ASN Kecamatan Malalayang dalam hal disiplin yaitu patuh kepada aturan, setia akan sumpah dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tugas pada kenyataannya untuk tingkat kesadaran dari para pegawai masih minim dan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat sehingga dalam pelaksanaan penegakan disiplin di kantor Kecamatan Malalayang belum maksimal.Kata Kunci : Implementasi, Penegakkan, Disiplin, PNS.
AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018 DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA KALONGAN KECAMATAN KALONGAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Tempo, Berty Loronusa; Pangemanan, Sofia; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah desa sebagai lembaga eksekutif yang ada di desa yang dibantu oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif yang mengawasi jalannya pemerintahan, menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebut dengan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari pemerintah kabupaten kota, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut dengan Dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kalongan Kecamatan Kalongan Kabupaten Talaud, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa aspek keterbukaan informasi pemerintah desa Kalongan tidak terbuka dalam pemberian informasi kepada masyarakat Desa Kalongan yang ingin mengetahui perkembangan pembangunan desa, sedangkan aspek penjelasan pemerintah mengenai tindakan yang diambil dalam pengelolan dana desa, peneliti mendapatkan perbedaan pendapat antara Kepala Desa selaku PKPKD, Sekretaris Desa selaku PTPKD dan TPK dengan demikian peneliti menyimpulkan adanya pengelolaan keuangan desa tidak sesuai dengan aturan.Kata Kunci : Akuntabilitas, Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur.
KONFLIK HUBUNGAN TUGAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD (Suatu Studi Di Kabupaten Kepulauan Talaud) Mole, Maikel; Pioh, Novie; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik adalah suatu pertentangan dan ketidaksesuaian kepentingan, tujuan, dan kebutuhan dalam situasi formal, social, dan psikologis, sehingga menjadi antagonis, ambivalen dan emosional. Konflik yang tejadi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena faktor komunikasi (communication factors), faktor struktur tugas maupun struktur organisasi (job structure or organization structure), faktor yang bersifat personal (personal factor), hingga faktor lingkungan (environmental factors). Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Konflik Hubungan Tugas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah deskriptif kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan Peneliti untuk mendapatkan datayang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Konflik Hubungan TugasBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian menunjukkan hubungan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan tidak menunjukkna kerja sama hal ini dapat dilihat dari Bupati Sri Wahyumi Maria Manalip SE yang menyerahkan tugas dan kewenangan Wakil Bupati Petrus Simon Tuange, S.Sos, M.Si kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Ir Adolf S. Binilang, ME untuk menjalankannya.Kata Kunci: Konflik, Pemerintah Daerah.
STRATEGI BIDANG PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Polii, Maria Lidia; Kaunang, Markus; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut penjelasan UU nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 12 daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyrakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan yang lebih leluasa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelengaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. Untuk dapat menyelengarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah sendiri, yaitu berupa PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang harus mencukupi bagi kepentingan rumah tangganya sendiri. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil pajak daerah, Retribusi Daerah, hasil pengeloaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli yang sah. Dalam hal ini dibahas khusus mengenai Retribusi daerah yaitu retribusi pasar di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang mengelola memungut dan mengawasi Retribusi pasar adalah Dinas perindustrian dan Perdagangan khususnya bidang pengelolaan pasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi apa yang digunakan oleh Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya bidang pengelolaan pasar dalam meningkatkan PAD. Metode penelitian dan penulis gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Kata Kunci : Strategi, Pasar, Pendapatan Asli Daerah.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN MINAHASA UTARA (Suatu Studi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Kaunang, Riana; Kaawoan, Johannis; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan administrasi kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga secara administrasi terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui implementasi sistem informasi administrasi kependudukan dalam meningkatkan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara mulai diterapkan pada tahun 2007. Penerapan SIAK ini berpedoman pada Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 atau yang telah direvisi menjadi Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Keputusan Presiden RI No. 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Permendagri No. 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan SIAK. biaya penerapan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
PERAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI (Suatu Studi Di Kantor Kecamatan Pulutan Kabupaten Talaud) Tuwing, Oktavin Yudit; Gosal, Ronny; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan yang baik dari seorang pemimpin terus menerus dilaksanakan bahkan ditingkatkan demi mendorong terciptanya good governance, melayani masyarakat secara efektif dan efesien. Pelaksanaan Sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan memberi kesan sebagai sarana untuk meningkatkan profesionalitas kerja aparatur pemerintahan dan bukan untuk mencari suatu kesalahan. Upaya ini dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalitas organisasi pemerintah secara keseluruhan baik individu, kelompok ataupun kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran camat dalam meningkatkan disiplin pegawai di Kecamatan Pulutan Kabupaten Talaud, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran camat sebagai seorang pemimpin dilakukan oleh camat terhadap aparatur kecamatan dilakukan dengan proses pengawasan melekat dari hasil penelitian, Teknik pengawasan tersebut berjalan dengan baik, dimana camat cukup sering menemui bawahannya secara langsung untuk mengetahui pekerjaan yang sedang mereka lakukan, meskipun demikian baiknya pelaksanaan disiplin pegawai, namun tetap masih ada pegawai yang melakukan pelanggaran, meskipun presentasenya rendah.Kata Kunci : Peran, Camat, Disiplin, Pegawai.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Pembangunan Desa Wisata Di Poigar Dua Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan) Nayoan, Ekapetra E. N.; Pioh, Novie; Waworundeng, Welly
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Desa meletakkan Desa dalam posisi selayaknya, yakni sebagai kesatuan masyarakat hukum khas Indonesia yang keberadaannya mendahului Negara modern Indonesia. Selain itu juga pengakuan atas kewenangan berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang memberikan keleluasaan bagi Desa untuk menyelenggarakan Pembangunan Desa secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui capaian implementasi kebijakan pembangunan Desa Wisata Poigar 2 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa konteks implementasi kebijakan pembangunan Desa wisata didominasi oleh kekuasaan atau kekuatan pemerintah Desa dan BPD, karena kekuasaaan atau kekuatan yang mendominasi adalah aktor tunggal atau aktor yang berasal dari dalam pemerintahan, dengan mengandalkan kekuatan finansial (Dana Desa) maka pendekatan dalam pembangunan adalah pedekatan proyek yang menggaji para pekerja (tanpa partisipasi masyarakat). Pada akhirnya dalam konteks implementasi pemerintah menjadi perencana, pembuat dan pelaksana pembangunan desa wisata.Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pembangunan Desa.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA TOMBASIAN ATAS KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT Wowor, Angga B.; Gosal, Ronny; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Melalui Dana Desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, persepsi, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sangat penting guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui implementasi kebijakan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan. Dari penelitian ini dilakukakan untuk menjadi suatu bahan masukan bagi Pemerintah Desa dalam melakukan usaha meningkatkan partisipasi masyarakat diberbagai bidang, khususnya pada pembangunan melalui kebijakan Dana Desa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Dana Desa belum berjalan secara optimal dikarenakan prioritas penggunaan Dana Desa yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, baru fokus terhadap pembangunan infrastruktur saja. Masyarakat masih memandang bahwa kebutuhan utama saat ini adalah pembangunan infrastruktur.Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Dana Desa, Pembangunan Desa.

Page 1 of 3 | Total Record : 24

 1   2   3 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue