cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 116 Documents
 5   6   7   8   9 
Search results for , issue " Vol 1, No 3 (2014)" : 116 Documents clear
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN KAWINDA, AHUSTA PUTRINI
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka untuk efektifitas  pelaksanaan tugas  pemerintah daerah maka dikeluarkanlah   UU.No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Dimana   Dalam UU.No.32 tahun 2004 tersebut pemerintah Kampung sebagai ujung tombak pemerintah yang merupakan akronim dari pemerintah pusat dimana beraviliasi langsung dengan masyarakat diharapkan dapat secara efektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah sebagai pemerintah yang berada di Desa atau kampung guna terwujudnya pembangunan disegala bidang. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik,dengan fokus penelitian yaitu Efektifitas pelaksanaan tugas Pemerintah Kampung Beong dan Pelaksanaan pembangunan yang ada di Kampung Beong Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada maka dapat disimpulkan dalam penelitian ini sehubungan dengan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintah dalam pembangunan
EFEKTIVITAS PENGAWASAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN WENANG KOTA MANADO (StudiTentangPelayananRekam Data e-KTP) Lampah, Clauwdya M.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wacana pelayanan publik yang baik merupakan tuntutan di masa reformasi ini, sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Camat mempunyai peran penting untuk mewujudkannya,  sehingga diperlukan peran camat dalam melakukan pengawasan sehingga apa yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan camat kepada para staf yang ada di kantor kecamatan wenang dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yaitu rekam data elektronik kartu tanda penduduk. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengawasan yang dilakukan camat belum sepenuhnya efektif,  karena camat terkesan lemah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan, tidak adanya punishment yang diberikan oleh camat, sehingga masih ditemui adanya keluhan-keluhan dari masyarakat tentang pelayanan rekam data elektronik kartu tanda penduduk di kantor kecamatan wenang. Keywords: Efektifitas, Pengawasan, Camat, PelayananPublik
PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM BIDANG KEMASYARAKATAN DI DESA MAPANGET KECAMATAN TALAWAAN KABUPATEN MINAHASA UTARA Rambing, Jefry H.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara umum pemerintah mempunyai fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dalam bidang kemasyarakatan inilah terdapat peran pemerintah dalam pelaksanaan kewenangan untuk pemberdayakan masyarakat, agar dapat berpartisipasi maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang  bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam kegiatan kemasyarakatan dan Upaya yang ditempuh pemerintah desa dalam  peningkatan peran lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan di Desa Mapanget.         Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan secara menyeluruh kewenangan pemerintah desa dalam bidang kemasyarakatan di Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara.Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, kuesioner, studi kepustakaan, dan penelusuran data online.Data dikumpulkan dari berbagai sumber dan dianalisis secara kualitatif kemudian menguraikannya dan selanjutnya membuat kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa dalam bidang kemasyarakatan yakni ketentraman dan ketertiban cukup baik dari segala ancaman kriminal yang dapat mengganggu kondisi harmonis desa sedangkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial gotong royong sudah optimal dalam pelaksanaannya, dikarenakan baik secara personal ataupun kelompok dapat mewujudkan sikap kegotong royongan. Keywords: Kewenangan, Pemerintah, Kemasyarakatan.
KINERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGGERAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT (SUATU STUDI DI KELURAHAN SENDANGAN KECAMATAN KAWANGKOAN KABUPATEN MINAHASA) Rompas, Jufri Frani
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu upaya meningkatkan lembaga kemasyarakatan  yakni melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang secara organisasi merupakan wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi masyarakat, dalam fungsinya lembaga ini telah membantu pemerintah kelurahan dalam perencanaan pembangunan, menggerakan partisipasi masyarakat serta menjadi fasilitator dalam menyalurkan aspirasi, sedangkan pemerintah kelurahan memiliki peranan dan membina hubungan kerjasama yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sendangan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.Dilihat dari sisi undang-undang LPMK mempunyai peran dan fungsi yang sangat besar dalam kesejahteraan masyarakat.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berusahan menggambarkan Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sendangan terutama dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan Kinerja LPM masih kurang baik, terlihat dari kurangnya peran mereka pada pelaksanaan pembangunan, memberikan saran dan mengajukan program, kegiatan LPM tergantung kepada Lurah.Hal ini disebabkan tidak meratanya pendidikan anggota LPM, kurangnya pengalaman anggota LPM dalam berorganisasi.   Keywords : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DI DESA AMMAT KECAMATAN TAMPAN AMMA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD Ruung, Ady
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah merupakan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan mengurus masalah yang ada dalam masyarkat, demi terciptanya suatau kehidupan yang adil dan makmur. Peran serta dari pemerintah dalam proses pembangunan tidak lepas dari tugas dan fungsi yang di amanatkan oleh Undang-undang .  sehingga peran serta dari pemerintah tidak bisa dianggap sebelah mata saja. Maka untuk dalam rangka memaksimalkan peran pemerintah Desa dalam proses pembangunan. Peran serta masyarakat dalam proses pembangunan suatu Desa tidak bisa dianggap sebelah mata saja.Karna keikut sertaan masyarakat merupakan faktor penentu suatu pembangunan.. Dalam proses ini pemerintah desa Ammat Kecamatan Tampan Amma Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki langkah-langkah atau cara-cara yang di anggap ampuh untuk mempengaruhi keikut sertaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam prose pembangunan desa. Dari hasil penelitian bahwa strategi yang di buat oleh pemerintah desa Ammat dianggap sangat baik karena mampu mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi. Karna dalam masyarakat banya yang tidak mau ikut serta dalam proses pembangunan. Hal ini di akibatkan banya hal yang terjadi di desa yang membuat minat masyarkat kurang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. key words:  Strateti Pemerintah desa, Partisipasi Masyarakat, Pembanguna, Desa
PENINGKATAN ETOS KERJA PEGAWAI DALAM PROSES PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN TAHUNA INDUK KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Makatipude, Wulan Sari Moningkey
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dari pemerintah, maka salah satu aspek penting dalam pelayanan yaitu etos kerja dari aparatur pemerintah. Pelayanan yang berkuaitas dan memuaskan masyarakat tergantung dari etos kerja dari aparatur pemerintah. Karena etos kerja yang baik akan berdampak baik pula bagi pelayanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana etos kerja pegawai dalam proses pelayanan public. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etos kerja dari aparatur pemerintah kecamatan masih kurang hal ini dibuktikan dari beberapa hal seperti kurangnya motivasi dari diri sendiri maupun dari atasan serta kurangnya ketrampilan dari pegawai dalam menggunakan komputer. Key words       : Peningkatan, Etos Kerja, Pelayanan publik
KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM PEMBINAAN ATLET TINJU BERPRESTASI PANDAI, MICHAEL
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada dasarnya tujuan utama dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah  adalah membebaskan pemerintah pusat dari segala tugas-tugas pemerintahan yang membebani dan dinilai tidak perlu karena lebih efektif jika ditangani oleh pemerintah daerah. Dengan demikian pusat lebih banyak waktunya untuk mengamati dan merespon setiap perkembangan yang terjadi di dunia global untuk dijadikan pertimbangan dari setiap kebijakan yang akan diambil. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005  tentang sistem keolahragaan nasional menjelaskan bahwa olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan dan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Permasalahan keolahragaan baik tingkat nasional maupun daerah semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi dan budaya masyaraka dan bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga sudah saatnya pemerintah memperhatikan secara menyeluruh semua aspek terkait. Kota Manado merupakan daerah dengan potensi keolahragaan yang cukup menjanjikan dalam prospek pembanguna sosial dengan berorientasi pada produktivitas masyarakat yang tentu saja membutuhkan stimulus bagi peningkatan pengelolaan sumber daya lokal secara optimal berdasarkan prinsip-prisip pembagunan berkelanjutan mengingat perkembangan pembangunan dalam bidang keolahragaan ini masih cukup baik dan dominan dalam menyerap potensi-potensi masyarakat khususnya atlet tinju berprestasi jika terdapat saling bantu antara stakeholder didaerah untuk mengembangkannya. Upaya pemerintah daerah masih kurang efektif dan efisien sehingga pemberdayaan masyarakat terutama dibidang olahraga masih terbatas pada minat dan bakat yang belum terwadahi, akses terhadap sumber daya dalam peningkatan produktivitas masyarakatnya disamping itu ketersediaan sarana dan  prasarana menjadi masalah utama untuk merealisasikan hal diatas. Ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kota Manado dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Pembinaan Atlet Tinju berprestasi khususnya. Key words : Pembinaan Atlet Tinju Berprestasi
Dampak Pemekaran Wilayah Kecamatan Dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Kecamatan Balantak Selatan Rumondor, Sam Kris
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada hakekatnya pemekaran adalah merupakan upaya untuk memberikan nilai tambah dari apa yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan wilayah dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau asfek fungsional. Pemekaran wilayah tidak lain bertujuan untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, membuka ketimpangan-ketimpangan pembangunan wilayah dan menciptakan perekonomian wilayah yang kuat demi tercapainya kesejahtraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian sosial yang berusaha mendekati kenyataan sosial secara empirik dari dalam sebagai rangkaian proses sosial yang saling membentuk kenyataan dengan menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata, gambaran dan catatan dalam tampilan apa adanya tentang Dampak Pemekaran Wilayah Kecamatan Dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan. Dan yang mejadi wilayah penelitian untuk mengetahui dampak dari pemekaran wilayah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan adalah Kecamatan Balantak Selatan dengan Ibukota kecamatan Tongke yang memiliki jumlah penduduk sebesar 6002 jiwa dengan luas wilayah 21.325 Ha, dan memiliki potensi sumberdaya alam yang lebih mengandalkan bidang pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, dan pertambangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Observasi diadakan secara partisipatif, dimana peneliti langsung membaur dengan masyarakat yang menjadi sasaran penelitian. Hasil penelitian membuktikan bahwa pemekaran wilayah di Kecamatan Balantak Selatan yang dilihat aspek perekonomian yang bertumpu pada bidang pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan dan pertambangan, serta aspek luas wilayah, infrastruktur maupun aspek sosial  budaya telah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik ekonomi regional maupun ekonomi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Kata Kunci : pemekaran wilayah, dampak, peningkatan ekonomi kerakyatan
KINERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DPRD KOTA MANADO Korua, Chrisma Natalia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diperlukan adanya peningkatan mengenai kualitas kerja pegawai, selain diklat atau bintek dapat dilakukan dengan cara lebih seringnya pimpinan dalam memberikan arahan-arahan kepada pegawai, agar pegawai merasa diperhatikan oleh pimpinan, selain itu dapat juga dilakukan penilaian-penilain langsung dari pimpinan kepada pegawai, agar pegawai lebih  termotivasi dalam meningkatkan kualitas kerja mereka, diperlukan juga adanya perbaikan suasana lingkungan kerja dengan cara menertibkan pegawai dalam arti memberikan arahan kepada pegawai yang mengganggu konsentrasi pegawai yang sedang bekerja.
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2013 (Suatu Studi di Desa Bulong Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ROBINSON, ANDRE
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 3 (2014)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat Desa Bunong Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sangat antusias sehingga memberikan respon positif berupa tingginya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pilkada yang ditandai dengan penggunaan hak suara oleh seluruh pemilih, ada yang terdaftar sebagai anggota partai politik bahkan memegang jabatan di partai politik, dan sebagian besar masyarakat desa ikut dalam kampanye-kampanye politik yang diadakan oleh masing-maisng pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah.

Page 7 of 12 | Total Record : 116

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue