cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 155 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue " Vol 1, No 4 (2015)" : 155 Documents clear
PELAKSANAAN PROMOSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS PENDIDIKAN KOTA KOTAMOBAGU Hippy, Faizal
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Promosi merupakan titik tolak dari kemajuan seseorang dalam melaksanakan tugas pekerjaannya, sehingga hal ini merupakan salah satu masalah dari setiap pimpinan pada suatu instansi yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap promosi merupakan motivasi, dan harus mampu membuktikan kecakapan, kemampuan, dan prestasi kerjanya, di samping itu kemampuan dan prestasi kerja harus menunjukkan tanda-tanda bahwa pegawai tersebut sanggup memegang jabatan yang lebih tinggi yang kelak akan didudukinya. Sebagaimana dalam manajemen kepegawaian yang mana disebutkan dalam pasal 12 UU 43 Tahun 1999 bahwa tujuan dari manajemen kepegawaian adalah (1)Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna; (2)Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang professional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Penelitian ini berjudul Promosi Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan survey yang berarti berupaya menggambarkan secara umum tentang masalah-masalah yang diteliti, yaitu tentang pelaksanaan promosi pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan promosi Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu. Hasil penelitian ini secara praktis akan memberikan saran bagi perumusan kebijaksanaan analisis jabatan peningkatan kompetensi dan kinerja sumber daya manusia aparatur di lingkungan instansi pemerintah pada umumnya dan Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu pada khususnya. Kata Kunci : Promosi, Manajemen Kepegawaian, Analisis Jabatan, Pegawai Negeri Sipil.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA TOMOHON Rau, Andree
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah sebagai suatu institusi sebenarnya merupakan perwujudan dari otonomi rakyat,sehingga berarti bahwa pemerintah memiliki otonomi. Dalam konteks ini Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tantang Pemerintahan Daerah, menentukan  bidang-bidang yang menjadi otonomi pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah dalam dalam pengertian ini memiliki tugas dan wewenang membuat kebijakan public yang mengikat seluruh warganya, sehingga berdasarkan pola piker ini, pemerintah memiliki peranan melayani dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Sarundayang, 2011:351). Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah berasal dari retribusi daerah, maka Pemerintah Kota Tomohon telah mengeluarkan Perda Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dimana retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang potensial guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Retribusi daerah dipungut sebagai pembayaran atas jasa tertentu. Dalam penelitian ini membahasa mengenai bagaimana pelaksanaan perda No. 9 tahin 2012 mengenai retribusi jasa usaha. Dari hasil penelitian didapatkan hasil masih ada Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan Fungsi Retribusi Daerah yaitu masih kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar Retribusi Daerah,   Keyword : Retribusi, Jasa  
Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan PERDES No. 2 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Suatu Stuidi kasusu di Desa Goruang Kec. Kao. Kab Halmahera Utara) Aralaha, Ericson
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kenapa topik penelitian ini penting; Karena didesa Goruang, masyarakat desa masih belum terlalu puas dengan kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa dalam hal ini Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa No. 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Konsep yang digunakan adalah, konsep Sinungan (1997 : 15) memberikan pengertian atau kinerja sebagai berikut : “performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period. Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil – hasil yang diperoleh dari fungsi – fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu. Menurut Gibson (2003 : 355), job performance adalah hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja keefektifan kinerja lainnya. Sementara menurut Wibowo (2003 :12), kinerja adalah penampilan hasil kerja personil maupun dalam suatu organisasi. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan funsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil didalam organisasi. Dengan demikian Metode Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah, Metode Penelitian Kualitatif.
Peran Organisasi Masyarakat Dalam Mengontrol Kebijakan Pemerintah Durado, Nielton Caves
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alasan dari pentingnya penelitian ini adalah ormas merupakan suatu pilar penting dalam kehidupan di kota Manado, lemahnya control dari DPRD membuat berbagai kalangan masyarakat membentuk berbagai ormas untuk turun ke jalan menyikapi sekaligus mengontrol berbagai kebijakan yang di buat oleh pemerintah kota Manado yang tidak bersifat pro rakyat.ormas-ormas ini kemudian menarik berbagai kalangan masyarakat dan membangun kesadaran bahwa pemerintah Kota Manado juga harus melihat rakyat yang berlatar belakang tidak mampu. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Konsep yang digunakan adalah, Menurut Friedman Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.  Peran didasarkan pada preskripsi ( ketentuan ) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. Sedangkan menurut Soekanto Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status).Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku,kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Menurut Bill Jenkins Kebijakan publik adalah suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu. Temuannya, berbagai kebijakan dikota Manado yang dianggap merugikan public, merupakan suatu pekerjaan control sosial yang harus dilakukan oleh ormas dikota Manado. Kontrol yang dimaksud yaitu harus terlibat aktif baik dalam pembuatan kebijakan maupun dalam menyikapi agar balance and control dapat berjalan dengan baik.  
PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN Runtuwene, Fricilia
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kinerja ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Diperlukan dorongan yang kuat untuk memenuhi indikator kinerja tersebut agar mencapai hasil yang baik. Dorongan-dorongan disini merupakan motivasi kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dengan kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dan didukung dengan data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari hasil pengolahan data kuesioner dan data sekunder diperoleh dari pengolahan data dan observasi. Teknik analisis data dimulai dari penyebaran kuesioner kepada responden, kemudian pengolahan data dengan uji validitas, uji reliabilitas, Uji Korelasi Product Moment, kemudian Uji Signifikansi Koefisien Regresi Sederhana (Uji t), dan terakhir menarik kesimpulan. Berdasarkan uji korelasi antara motivasi kerja dengan kinerja pegawai, terbukti ada hubungan yang kurang signifikan antara motivasi kerja dengan kinerja pegawai. Hal ini dapat dibuktikan pada persamaan korelasi yang memberikan hasil koefisien korelasi (r) sebesar 0,274. Tanda positif (+) yang diperlihatkan dari koefisien korelasi (r) menunjukkan bahwa meskipun tingkat korelasinya rendah, namun berhubungan positif yang artinya jika variable motivasi kerja meningkat, maka akan diikuti oleh variabel kinerja pegawai dan sebaliknya. Kata Kunci: Motivasi Kerja, Kinerja, Pegawai  
PERAN LURAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KELURAHAN KAYAWU KECAMATAN TOMOHON UTARA WONGKAR, ARISTA
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 setelah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, kelurahan adalah merupakan sebuah perwujudan dari desa secara bertahap. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Pembangunan infrastruktur tentu didasarkan atas gagasan, maksud dan tujuan tidak saja bermanfaat untuk suatu golongan saja namun harus mampu meningkatkan kesejahtraan masyarakat luas. Dari data yang didapatkan peran Lurah dalam pembangunan infrastruktur dikelurahan Kayawu Kecamatan Tomohon Utara berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah kelurahan setempat.berikut merupakan pembangunan fisik yang dilihat dari tahun 2005 sampai tahun 2014 yaitu Puskesmas, Jembatan Kayawu dan drainase. Kata kunci : peran lurah, pembangunan infrastruktur
EFEKTIVITAS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DI CATATAN SIPIL (Suatu Studi di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Manado) OLEY, YULIA
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik menarik untuk dicermati karena kegiatannya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi yang terkait dengan kepentingan publik. Orientasi kegiatannya adalah barang-barang publik dan pelayanan publik sehingga dalam dinamika kehidupan, masyarakat yang bertindak selaku konsumen akan berhubungan atau terkait dengan kegiatan pelayanan publik. Tak dapat dipungkiri, pelayanan publik yang selama ini terjadi di Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah, walaupun tidak semua daerah memiliki pelayanan publik yang buruk, tetapi masih banyak ditemukan berbagai permasalahan seperti ketidakpastian waktu, biaya, cara pelayanan, diskriminasi pelayanan, pungutan liar dan lain sebagainya yang sangat jauh dari kondisi organisasi pelayanan publik yang ideal yaitu, modern dan non partisan. Penelitian ini berjudul Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelayanan pelayanan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado sehingga dapat memberikan kepuasan pada masyarakat,serta mengetahui faktor-faktor yang membuat terhambatnya pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado.   Metode penelitian yang digunakan Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado sehingga dapat memberikan kepuasan pada masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan publik pada   Dinas   Kependudukan   dan   Pencatatan   Sipil Kota   Manado khususnya dalam pelayanan Akta Kelahiran dapat dikatakan berkualitas.   Kata Kunci : Efektivitas, Pelayanan Publik
KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM MELAKUKAN REKRUTMEN CPNS DI KABUPATEN KEPULAUAN SULA Sangadji, Mulyanto
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Kepegawaian Daerah merupakan bagian dari suatu tatanan pemerintahan yang memegang peranan didalam sistem pemerintahan di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Kepulauan Sula pada khususnya, yaitu sebagai fasilitator serta sebagai dinamisator. Pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh masyarakat, sehingga dalam menjalankan peranan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula berkewajiban untuk meningkatkan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong sebagaimana diatur dalam PP Nomor 98 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan PNS. Pengadaan PNS dimulai dari kegiatan perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan menjadi CPNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah revisi Undang-Undang No.22 tahun 1990 tentang pemerintah daerah, maka mau tidak mau atau siap tidak siap daerah harus melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Implikasi dari Undang-Undang tersebut adalah bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat. Untuk itu diperlukan aparatur yang benar-benar berkualitas, visioner, dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Penelitian ini berjudul Kinerja BKD Dalam Melakukan Rekrutmen CPNS Di Kabupaten Kepulauan Sula. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja badan kepegawaian daerah (BKD) dalam melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang berlangsung di kabupaten kepulauan sula, dan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dalam melakukan rekrutmen CPNS di Kabupaten. Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian dengan metode Kualitatif. Kata Kunci : Kinerja, Kepegawaian, Rekrutmen dan Faktor yang mempengaruhi Kinerja BKD dalam melakukan rekrutmen CPNS.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DI KELURAHAN KAWANGKOAN BAWAH KECAMATAN AMURANG BARAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN SUMUAL, THIA MILLY
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ada banyak permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan TPI di Minahasa Sekatan, mengingat potensi perikanan lautnya yang besar. Seperti Kinerja  pengelolaan  TPI  Minahasa Selatan menunjukkan  bahwa belum sesuai yang diharapakan dalam memberdayakan nelayan. Tingkat keberdayaan  pengelola TPI dilihat dari akses pengelola dalam menjalankan fungsi TPI untuk mensejahterakan  nelayan masih rendah. Dari jawaban ini menunjukkan bahwa pengelola kurang berdaya.  Hal  ini  disebabkan  nelayan  memang  masih  pada  pihak  yang lemah.
PERANAN DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (SUATU STUDI DI DPRD KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2009-2014) Saharatu, Inka Evangline
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kinerja  Badan  Legsilasi  keanggotaan  Periode  2009-2014,  sampai dengan saat ini masih dinilai belum maksimal dapat dilihat dari hasil akhir yang dihasilkan tidak mencapai target Rancangan Peraturan Daerah untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah. Kendalanya antara lain draf yang belum sempurna, akan disesuaikan dengan peraturan yang lain, sdm anggota DPRD dll. Latar belakang politik sangat mempengaruhinya.  

Page 1 of 16 | Total Record : 155

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue