cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 155 Documents
 2   3   4   5   6 
Search results for , issue " Vol 1, No 4 (2015)" : 155 Documents clear
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGADAAN BERAS MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN PANIKI KECAMATAN SIAU BARAT KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO Jacobus, Desmiati Arisandi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Raskin merupakan  salah satu Program Penanggulangan Kemiskinan yang termasuk dalam  program bantuan sosial berbasis keluarga yang sudah berjalan secara rutin sejak tahun 1998. Melalui program ini Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan hak atas pangan. dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran,tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas,dan tepat administrasi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif.Informan dalam penelitian ini adalah Lurah, Pegawai Kelurahan, Kepala Lingkungan, Ibu Rumah Tangga, Kepala Rumah Tangga. Lokasi penelitian di Kelurahan Paniki, Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Dari hasil yang telah dikumpulkan dengan menggunakan teori milik George Edward III, Implementasi adalah krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi merupakan tahap kebijakan antara pembentukan program dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Apabila suatu program tidak tepat atau tidak bisa mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka program itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun program itu diimplementasikan dengan baik, sedangkan suatu program yang cemerlang mungkin juga akan menghadapi kegagalan bila program tersebut kurang diimplementasikan dengan baik. Beranjak dari pandangan tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa implementasi suatu program mempunyai peran penting dan menentukan dalam menanggulangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Beras Raskin di Kelurahan Paniki  belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Disebabkan oleh Indikator 6T yang merupakan indikator pengukur keberhasilan raskin belum terlaksana dengan tepat.Saran yang diberikan dalam penilitian ini, sekiranya pemerintah dapat lebih memperhatikan lagi penyaluran raskin agar dapat terimplementasikan dengan baik guna mengatasi permasalahan kemiskinan yang dialami di negara ini. Kata Kunci : Implementasi, Program RASKIN (Beras Miskin)
IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Tentang Simpan Pinjam Perempuan Di Desa Batusenggo Kec. Siau Barat Selatan) Tahulending, Jones Maker
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemiskinan dan pengangguran di Indonesia menjadi masalah yang penting dari dahulu sampai sekarang, walaupun secara persentase mengalami penurunan, tetapi dari segi jumlah tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan tersebut. Perhatian pemerintah tersebut, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan yang disebut sebagai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Lokasi dalam penelitian ini adalah implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian simpan pinjam perempuan yang ada di desa Batusenggo. Untuk mengungkap masalah ini digunakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian meliputi beberapa macam, yakni informan kunci, informan utama, dan informan tambahan adalah Kepala Desa, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Fasilitator Kecamatan, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan Masyarakat yang terlibat dan menjadi pengurus/anggota Simpan Pinjam Perempuan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik Observasi, Wawancara dan Studi Literatur. Setelah peneliti melakukan observasi dan pengumpulan data Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan serta wawancara dengan informan di lapangan mengenai Implementasi  pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan di Desa Batusenggo, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Batusenggo pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan secara umum memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat walaupun tidak berjalan dengan baik. Masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup mereka dengan adanya bantuan modal untuk usaha.Saat ini Kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang ada di Desa Batusenggo masih dalam tahap pengembangan.   Kata Kunci : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, Kesejahteraan Masyarakat  
KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MENINGKATKAN KESEAJTERAAN RAKYAT DENGAN PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN (Suatu Studi di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro). Jacobus, Aswin Marcodona
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kinerja pemerintah mampu memberikan pelayanan masyarakat secara umum dengan baik, pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan.Pemerintah sebagai pelayan masyarakat sudah selayaknya memberikan pelayanan yang terbaik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Menurut realitas yang ditemui di lapangan, Dinas Kelautan dan Perikanan belum menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal.Selama ini, program-program dan kegiatan-kegiataan Dinas Kelautan dan Perikanan hanya sebagian yang terealisasi. Di sisi lain, tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan juga hanya sebagian yang terlaksana. Peningkatan kinerja aparat pemerintah perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan dan disiplin, pengabdian, keteladanan serta kesejahteraan aparatnya, sehingga secara keseluruhan makin mampu melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan dengan sebaiknya, khususnya dalam melayani, mengayomi serta menimbulkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, serta tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian peningkatan kinerja pemerintah daerah khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan akan turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat yang maksimal di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan hasil perikanan; dan Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pengeloaan hasil perikanan.Hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja Dinas Kelautan dan Periakanan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pengelolaan hasil perikanan adalah baik. Hal ini disebabkan karena Dinas Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan program kerjanya dengan baik, tetapi perlu pembenahan untuk meningkatkan penilaian masyarakat khususnya dalam hal pelayanan terhadap masyarakat agar dapat memenuhi kepuasan masyarakat serta dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Partisipasi masyarakat dalam pengolahan hasil perikanan adalah baik.Partisipasi masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.Hal ini disebabkan karena dengan ikut berpartisipasi, mereka memberikan kontribusi yang besar dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan pengolahan perikanan.Dengan demikian mereka bertanggung jawab membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kata Kunci :Kinerja, Kelautan dan Perikanan, Kesejahteraan Rakyat.
PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI KELUARGA TERHADAP PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 (Suatu Studi Di Desa Tempok Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa) Pantow, Roland
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan aspek penting dari demokratisasi dalam sebuah negara. Masyarakat yang baru pertama kali memberikan suaranya dalam pemilu dikategorikan sebagai pemilih pemula. Tingkat partisipasi politik pemilih pemula ditentukan oleh banyak faktor salah satunya adalah faktor status sosial ekonomi keluarga. Penelitian ini mencoba membuktikan sejauh mana hubungan antara status sosial ekonomi keluarga (variabel X) terhadap partisipasi politik pemilih pemula (variabel Y) pada pemilu legislatif 2014. Penelitian ini berlokasi di Desa Tempok Kec. Tompaso Kab. Minahasa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilih pemula yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Desa Tempok Kec. Tompaso, kemudian ditentukan 40 sampel berdasarkan rumus Taro Yamane. Dari jumlah sampel yang telah ditentukan tersebut, diambil 40 sampel pemilih pemula dengan menggunakan teknik Simple Random Sampling. Untuk pengumpulan data digunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitas butir-butir soalnya. Selanjutnya dilakukan pengujian persyaratan yaitu uji normalitas  dengan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) dan pengujian linieritas. Berdasarkan hasil analisis penelitian menggunakan regresi sederhana di peroleh Ȳ = 37,195 + 0,583 X. Hasil tersebut menunjukan bahwa antara variabel X dengan variabel Y yaitu terdapat hubungan signifikan yang linear. Kemudian berdasarkan hasil analisis menggunakan korelasi pearson product momen diperoleh koefisien korelasi (r) = 0,583 sedangkan koefisien determinasi (r2) = 0,3398. Hasil tersebut menunjukan bahwa tingkat koefisien korelasi antara status sosial ekonomi keluarga terhadap partisipasi politik pemilih pemula sebesar 0.583 adalah cukup kuat berdasarkan hasil interpretasi. Sedangkan koefisien determinasi sebesar 34%. Dengan hasil ini dapat dijelaskan bahwa partisipasi politik pemilih pemula ditentukan oleh status sosial ekonomi keluarga sebesar 34% sedangkan 66% ditentukan oleh faktor-faktor lain. Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian signifikansi diperoleh bahwa nilai taraf kesalahan α = 0.05 dan sampel n = 40, uji dua pihak dan dk = n-2 = 40-2 = 38 sehingga diperoleh ttabel = 2,024.  Ternyata thitung lebih besar dar ttabel , atau 4,416 ≥ 2,024, maka Ha diterima artinya korelasi antara status sosial ekonomi keluarga dan partisipasi politik pemilih pemula sebesar 0,583 adalah signifikan dan berlaku untuk seluruh populasi.   Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, Status Sosial Ekonomi Keluarga
PERAN LURAH DALAM PEMBANGUNAN DIKELURAHAN GIRIAN WERU DUA KECAMATAN GIRIAN KOTA BITUNG Elias, Putri M.L.
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan yang dilaksanakan pada tingkat kelurahan pada umumnya ditentukan oleh pemerintah kota/kabupaten, hal ini juga yang terjadi di Kelurahan Girian Weru Dua, sehingga menjadi masalah dimana peran lurah dipertanyakan dalam kegiatan pembangunan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lurah dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di kelurahan Girian Weru Dua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran lurah dalam merencanakan pembangunan adalah bersama dengan masyarakat merumuskan dan merencanakan kegiatan pembangunan melalui suatu musyawarah tingkat kelurahan, koordinasi yang dilakukan lurah adalah memberikan hasil rencana pembangunan tersebut kepada pemerintah kecamatan, sedangkan dalam pengawasan pembangunan, lurah tidak dapat mengintervensi lebih jauh karena proyek pembangunan yang ada di kelurahan anggaran dan pelaksananya adalah dari pemerintah kota melalui pihak ketiga yang ditentukan dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung.   Kata Kunci: Peran, Lurah, Pembangunan    
EFEKTIVITAS PENERAPAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN E-KTP (Suatu Studi Dikantor Kecamatan Tahuna Barat) BAWOEL, ELIAN M.CH
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing berbagai cara dilakukan oleh setiap instansi yang ada. Salah satu sumber daya yang dimaksudkan disini ialah pegawai negeri sipil,Yaitu Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, Diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas lainnya, digaji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan juga merupakan unsur pelaksana pemerintah, perekat, pemersatu bangsa dan negara. Penerapan disiplin pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010, Merupakan aturan atau dasar untuk menciptakan pegawi negeri sipil yang bertanggung jawab serta menjalankan semua tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturn yang berlaku.tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui evektifitas penerapan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab belum efektifnya penerapan Disiplin pegawai negeri sipil dalam pelayanan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan disiplin pegawai negeri sipil di kantor kecamatan tahuna barat belum efektif. Kata kunci : efektivitas, disiplin, kinerja pelayanan
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN LEGISLATIF DPRD KOTA TOMOHON TAHUN 2014 (STUDI DI KECAMATAN TOMOHON UTARA) Randang, Sandy Brian
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan  jalan  memilih pimpinan  negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah . Pemilihan umum  legislatif dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih wakil rakyat. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif DPRD di Kota Tomohon  tahun  2014. Jenis penelitian akan  menggunakan  metode  kualitatif, yaitu  metode  yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Partisipasi masyarakat Tomohon Utara dalam pemilihan legislatif yang telah dilaksanakan mengalami penurunan dan peningkatan setiap masanya. Pada pemilihan legislatif tahun 2014 angka partisipasi publik mencapai 83% sedangkan pemilih yang tidak mengambil bagian mencapai 17%.. Berdasarkan hasil analisis penilitian diperoleh kesimpulan bahwa konstituen memiliki berbagi pandangan berbeda tentang pemilihan legislatif di Kecamatan Tomohon Utara Tahun 2014, dimana ada  konstituen yang memilih berdasarkan hati nurani sendiri walaupun sudah ada intervensi ataupun visi misi dari calon, demikian pula konstituen menilai popularitas  calon  merupakan  satu  hal yang  sangat  penting  dalam  suatu proses   pemilihan. Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilihan Legislatif, Masyarakat, Tomohon
“Profesional Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” (Studi di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate) Lette, Yokpedi
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat dibutukan sebua sikap yang profesional. Konsep profesionalisme adalah kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrat dengan kebutuhan tugas yang diberikan, artinya bahwa kemampuan melihat peluang-peluang,mengambil langka-langka  yang perlu dengan mengacu kepada misi yang ingin dicapai dan kemampuan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk tumbuh kembang dengan kekuatan sendiri secara efisien, melakukan inovasi yang tidak terikat kepada prosedur administrasi, bersifat fleksibel, dan memiliki etos kerja tinggi. yang adalah penting bilah seoarang aparatur Negara memiliki sikap profesionalisme sehingga dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan dapat terlaksana dengan baik. Salah satu konsekuensi logis dari perubahan arus utama penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah perubahan kedudukan kecamatan. Kecamatan yang semula merupakan wilayah administrasi pemerintahan menjadi lingkungan kerja perangkat daerah, artinya bahwa camat memilki kedudukan yang sama dengan perangkat daerah lainnya sehingga dalam penyelenggraan pemerintahan mendapatkan delegasi kewengan dari Bupati/Walikota. Kecamamatan mempunyai peran penting dalam penyelenggraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, indikator keberhasilan dari pemerintah kecamatan adalah ketika tiga tugas pokok ini dapat diimplementasikan dan direalisasikan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa Profesionalisme Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Pulau Batang Dua belum optimal diindikasikan dengan pembuktian bahwa camat belum dapat merealisasikan dan mengoptimalkan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepda masyarkat. Keywords : Camat, Pemerintahan Profesionalisme.
Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi di Kantor Inspektorat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro) Tamaka, Arther Nus
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKS Pengawasan hakekatnya adalah suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan unsur penting dalam  proses manajemen pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujutnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah dan memiliki kendala, terutama dibidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan suatu lembaga pengawas dilingkungan pemerintah daerah. Inspektorat Daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.  Inspektorat Daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas  dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan dapat berjalan secara maksimal, diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari Inspektorat Daerah demi optimalisasi tugas serta tanggungjawab. Kinerja dari Inspektorat Daerah sangat penting, oleh karena dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara maksimal. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa Kinerja dari Inspektorat daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum berjalan efektif. Hal ini diindikasikan dengan pembuktian bahwa Independensi dari Inspektorat belum Nampak, Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur pengawasa yang belum mencukupi dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai seperti jaringan internet. Keywords: Kinerja, Pengawasan
EFEKTIVITAS KINERJA LEMBAGA OMBUDSMAN DALAM MENGAWASI PELAYANAN PUBLIK (Suatu Studi di Kantor Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo) Saleh, Fahrian
JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai pengawas penyelenggara pelayanan publik menurut UU No 37 Tahun 2008, Lembaga Ombudsman memilik peran yang sangat kuat dalam terciptanya pelayanan publik yang baik.  Terhitung sebagai lembaga baru yang baru didirikan berdasarkan UU yang ada, Lembaga Ombudsman harus lebih menekankan pada kinerja dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik. Termasuk dalam menjalankan program-programnya seperti dengan menjalankan kegiatan sosialisasi berupa pengenalan mengenai lembaga Ombudsman, kegiatan investigasi, monitoring dan supervisi terhadap penyelenggara pelayanan publik berdasarkan isu-isu laporan maladministrasi yang ada. Ditinjau dari Laporan tahunan Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo, terhitung laporang yang masuk berjumlah 123 laporan. Hal ini tergolong sedikit dari keseluruhan wilayah jangkauan di provinsi Gorontalo. Pada penerapan kinerjanya Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo juga mendapati berbagai macam kendala seperti Minimnya anggaran yang ada untuk dapat menjalankan kegiatan pengawasan dan kurangnya anggota atau personil yang ada di lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo. hal ini ini berdampak pada jumlah laporan yang masuk dalam lembaga ombudsman serta masih banyaknya tindakan-tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Gorontalo sehingga sangat merugikan masyarakat dan pihak yang terkait. Selain dengan minimnya anggaran, Lembaga Ombudsman juga mendapati hambatan erupa kurangnya personil dalam menjalankan program-program kerjanya. Dilihat berdasarkan UU yang ada Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo seharunya memiliki jumlah asisten sebanyak 5 anggota namun pada kenyataannya Ombudsman Perwakilan Provinsi Gorontalo hanya memiliki 3 asisten saja. Hal ini membuat asisten dari Ombudsman perwakilan provinsi Gorontalo harus bekerja lebih keras. Seperti dengan menggabungkan tugas pada bidang-bidangnya yang berbeda. Sehingga selain menjalankan tugas secara struktural asisten ombudsman perwakilan provinsi gorontalo juga harus menjalankan tugas secara fungsional. Key word : Kinerja, Ombudsman, pengawasan

Page 4 of 16 | Total Record : 155

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue