Articles
155 Documents
Search results for
, issue
" Vol 1, No 4 (2015)"
:
155 Documents
clear
<![CDATA[KINERJA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN TONA I KECAMATAN TAHUNA TIMUR KABUPATEN SANGIHE ]]>
<![CDATA[Doali, Jooce F.]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelaksanaan pelayanan publik pada tingkat pemerintah kelurahan merupakan ujung tombak dalam pelayanan prima pada masyarakat, namun sayangnya pelayanan publik pada tingkat kelurahan banyak mendapat sorotan tajam dari pengguna jasa layanan yaitu masyarakat, hal ini disebabkan oleh kurangnya kinerja dari aparat pemerintah kelurahan itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pemerintah kelurahan dalam memberikan pelayanan publik di Kelurahan Tona Satu Kecamatan Tahuna Timur. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai kelurahan dan Lurah Tona Satu. Disamping itu, untuk mengetahui kinerja pegawai kelurahan dalam hal pelayanan kelurahan, maka informan lainnya yaitu masyarakat. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan (wawancara) Data dianalisis dengan menggunakan hasil wawancara dengan pihak Kelurahan maupun masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparat kelurahan sudah cukup baik dimana hal ini ditunjukkan dengan adanya komitmen dan kesungguhan aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintah di kelurahan Tona Satu. Serta responsibilitas aparat kelurahan sudah cukup baik dimana hal ini dapat dilihat dari ketaatan aparat, dan kedisiplinan yang di tunjukkan kepada masyarakat. Adapula faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu kemampuan sumber daya, sarana dan prasarana yang menjadi aspek penting terhadap penyelenggaraan pemerintah. Â Â Kata Kunci: Kinerja, Pemerintah Kelurahan, Pelayanan Publik. Â ]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow) ]]>
<![CDATA[Singal, Rifka Linda]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam pasal 78 UU NO 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarustamaan perdamaian dan keadilan sosial. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih jelas bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Ponompiaan, dan Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami masyarakat dalam menyumbangkan partisipasinya untuk pembangunan didesa Ponompiaan. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang menggunakan jenis data kualitatif, sehingga analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Desa Ponompiaan benar-benar telah melakukan kerja sama antar pemerintah dan warga masyarakat untuk kegiatan Pembangunan, ini dilihat dengan adanya musrenbang. Bahkan Sangadi dan aparatnya dengan caranya sendiri bisa mempengaruhi atau membujuk masyarakatnya dalam peningkatan kesejahteraan. Kata Kunci : Pertisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa ]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH (Suatu Studi Di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Minahasa Selatan) ]]>
<![CDATA[Mandey, Billy]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Fungsi utama dari aparatur pemerintah adalah mengabdi pada masyarakat dan pada kepentingan umum dengan alat perlengkapannya yang ada. Dalam melayani kepentingan umum aparatur pemerintah sebagai abdi, bukan sebaliknya mencari keuntungan atau mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Aparatur pemerintah daerah harus memiliki kemampuan maksimal dalam mengelolah sumber daya manusia yang ada di daerahnya. Pemerintah daerah baik secaraa individu, kelompok maupun kelembagaan berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja dalam meningkatkan kinerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan lebih jauh pengembangan sumber daya manusia berpengaruh pada peningkatan kinerja pegawai, dengan menggunakan metode peneltian kualitatif. Dari hasil penelitian terlihat Upaya pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah (khususnya di kantor badan kepegawaian daerah Kabupaten Minahasa Selatan) dilakukan dengan pemberian kesempatan kepada bawahannya untuk mengikuti pendidikan pelatihan. Begitu pula dengan penempatan pegawai dalam jabatan-jabatan tertentu sudah dilakukan dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. Â Keywords : Kinerja, SDM Â ]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENUNJANG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA (Studi Tentang Pengembangan Potensi Desa Ritey Kecamatan Amurang Barat) ]]>
<![CDATA[Lintang, Anggeliane]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu sasaran pokok dari peningkatan kesejahteraan masyarakat desa ialah bagaimana kemudian meningkatkan mutu sebuah desa. Adanya program desa yang masih belum dijalankan oleh pemerintah desa Ritey membuat penulis menganggap bahwa masih ada kekurangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarkat desa. Sesuai dengan pengamatan awal yang penulis lakukan, ditemukan bahwa ada begitu banyak potensi desa yang dapat diberdayakan oleh pemerintah desa, Potensi dalam penelitian ini adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan (Depdikbud. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Depdikbud.) Jadi Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran dari pemerintah desa Ritey dalam meningkatkan ksesejahteraan masyarakat khususnya tentang pengembangan Potensi Pertanian, Karen dari segi geografis Desa Ritey cocok untuk pertanian. Dari hasil penelitian Pemerintah masih perlu terus meningkatkan kepeduliannya akan kesejahteraan masyarakat desanya karena hingga saat ini masyarakat masih belum merasakan peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Keywords: Pemerintah Desa, Pertanian  ]]>
<![CDATA[PENANGANAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BOLAANG MONGONDOW ]]>
<![CDATA[Abas, Harrianto]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perjudian adalah suatu bentuk patologi sosial. Perjudian menjadi ancaman yang nyata atau potensiil terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Oleh karena itu perjudian harus ditangani dengan cara yang rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan penegakan serta proses penindakan terhadap pelaku hukum pidana. Permasalahan yang dihadapi yaitu apakah kebijakan hukum pidana di Indonesia yang ada saat ini telah memadai dalam rangka menangani kasus perjudian dan bagaimana proses penyidikan hukum pidana. Serta bagaimana proses penanganan hukum pidana di masa yang akan datang untuk menangani tindak pidana perjudian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pengaturan tentang tindak pidana perjudian telah diatur dalam hukum Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan perubahan oleh Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Namun dalam proses penanganan dan penyidikan peraturan perundangan-undangan mempunyai beberapa hambatan dalam menentukan jenis-jenis sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap pembuat tindak pidana perjudian. Hal ini disebabkan system minimum umum dan system maksimum umum yang di anut oleh KUHP. Proses  tindak pidana perjudian di masa yang akan datang tetap harus dilakukan dengan sarana penal ataupun non penal. Penanganan tindak pidana perjudian harus lebih optimal dan harus mampu untuk menjangkau perkembangan tindak pidana perjudian dengan bersaranakan teknologi canggih.  Kata kunci: Penanganan Tindak Pidana Perjudian, Perjudian]]>
<![CDATA[TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK (Suatu Studi di Kantor Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara) ]]>
<![CDATA[Kalengkongan, Mody]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelayanan menyangkut sejumlah informasi yang diinginkan, tindakan yang sukar disentuh dan diukur secara eksak ukuran kepuasannya, sangat sensitif dan sukar diprediksikan kedepannya serta sangat tergantung juga pada nilai yang dianggap pantas oleh masyarakat terhadap apa yang diterima. Kualitas dan kuantitas pelayanan dimanapun juga dewasa ini, merupakan bagian yang menentukan dari keberhasilan perekonomian dan kesejahteraan suatu bangsa pada umumnya. Setidak-tidaknya ada beberapa kriteria pelayanan yang sudah sewajarnya harus dimiliki ialah adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan masyarakat mendapatkan pelayanan sebagai mestinya, sejauh mungkin mendapatkan perlakuan yang adil dalam tata laksana pelayanannya; serta mendapat perlakuan yang jujur dan terus terang serta terbuka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitaitf hal ini disesuaikan dengan judul penelitian serta focus penelitian, penelitian mewawancarai beberapa informan kunci untuk mengungkap permasalahan yang terjadi yang berhubungan dengan pelayanan public di Kecamatan Ratatotok. Dari hasil penelitian menunjukkan Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat berjalan dengan baik berdasarkan beberapa indicator ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat serta fasilitas sarana dan prasarana yang ada di kecamatan. Camat berhasil membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan menjalankan tugas pemeritahan dengan baik, karena sikap dari seorang camat sangatlah menentukan hasil kerja dari setiap program kerja yang dicapai, baik hubungan dengan aparat kecamatan maupun Kelurahan/desa.   Keywords : Camat, Pelayanan Publik   ]]>
<![CDATA[KINERJA APARAT DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA WUWUK KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN (Studi Tentang Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu) ]]>
<![CDATA[Lendo, Ranny]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.Dalam rangka peran serta kerja pemerintah daerah maka dikeluarkanlah UU.No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Berdasarkan perkembangan hukum dan politik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat.  Dalam UU. No.32 tahun 2004 tersebut pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintah yang merupakan akronim dari pemerintah pusat dimana berafiliasi langsung dengan masyarakat diharapkan dapat secara efektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah sebagai pemerintah yang berada di desa guna terwujudnya pembangunan disegala bidang. Desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintah nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui kinerja aparat Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa Wuwuk Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.           Secara umum dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan efektivitas pelayanan Umum dari aparat pemerintah terhadap warga masyarakat pengguna jasa pelayanan, Terlepas dari pengaruh kualitas disiplin kerja aparat pemerintah setempat. Dengan kualitas disiplin kerja aparat Pemerintah yang memadai, maka birokrat di tingkat kecamatan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif.    Keywords: Kualitas, Pelayanan Publik    ]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (Suatu Studi di Desa Pakuure III Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan) ]]>
<![CDATA[SAGAI, FANDY V.]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Desa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pembangunan pelaksanaan infrastruktur desa. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran sebenarnya yang ada dilapangan dengan teknik pengumpulan data dari wawancara mendalam terhadap para indorman. Dari hasil penelitan didapati Dalam dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah sudah berperan dengan baik dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.  Keywords : Pemerintah Desa, Pembangunan ]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi di Desa Tampusu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa) ]]>
<![CDATA[Koho, Fergie C.S.G.]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memuat kebijakan dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini memberikan keleluasaan kepada desa agar lebih mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh pemerintah desa Tampusu dalam memberdayakan masyarakat desa. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang menggunakan jenis data kualitatif, sehingga analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Tampusu berperan memberdayakan masyarakat melalui program-program pemerintah seperti PNPM Mandiri Pedesaan, penyuluhan dari dinas terkait, dan pembinaan, namun dalam hal prakarsa dan inisiatif pemerintah desa Tampusu belum mampu menunjukkan pemberdayaan masyarakat secara mandiri yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tampusu itu sendiri.   Kata Kunci : Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat   ]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN LOLODA (Suatu Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Halmahera Barat) ]]>
<![CDATA[Patty, Klemens]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kebijakan pemerintah pada hakekatnya adalah untuk mensejahterakan rakyat. Kesejahteraan rakyat atau lebih dikenal dengan kesejahteraan sosial secara umum dapat dikatakan adalah pemenuhan kebutuhan dasar setiap anggota yakni pemenuhan sandang, pangan dan papan. Akan tetapi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Loloda tidak hanya dari hal tersebut di atas tetapi juga dari aspek lain yang juga telah menjadi salah satu indikasi krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Loloda, yakni Pembangunan Jalan. Hal ini menjadi amat sangat penting sebab fungsi pembangunan jalan juga sangat besar cakupannya yang salah satunya adalah untuk mempercepat pelayanan publik juga mempercepat semua usaha masyarakat Kecamatan Loloda. Menyikapai hal tersebut, dibutuhkan peran sentral oleh pemerintah daerah dalam menanggulangi kesenjangan tersebut. Peran pemerintah daerah kemudian dianalogikan menjadi Kebijakan Pemerintah Daerah, dan harapannya kebijakan yang akan dikeluarkan dapat berorientasi pada kepentingan masyarakat kecamatan tersebut akan tetapi harapan tersebut masih belum terpenuhi sebagaimana mestinya, sebab pembangunan jalan yang dilakukan belum secara keseluruhan menyentuh semua desa di Kecamatan Loloda. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus penelitian adalah kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan jalan dalam meningkatkan kesejahteraan masyrakat kecamatan loloda dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara secara mendalam dan observasi kepada informan yang masing-masing terdiri dari Kabid Program dan Penataan Ruang PU dan PERUMAHAN, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat, sehingga teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskrptif. Dalam penelitaan tersebut terjadi kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan jalan dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, yakni anggaran yang minim, bahan material yang sulit dijangkau, transportasi yang sulit, dan harga sembako yang tinggi, sehingga dalam pelaksanaannya belum dapat menyentuh seluruh masyrakat kecamatan Loloda. Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah, Kesejahteraan Masyarakat.]]>
