Articles
42 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan"
:
42 Documents
clear
<![CDATA[STRATEGI DINAS PERTANIAN KABUPATEN MINAHASA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI JAGUNG DI DESA TEMPOK SELATAN KECAMATAN TOMPASO ]]>
<![CDATA[Momongan, Deoglory Gideon]]>;
<![CDATA[Mantiri, Michael]]>;
<![CDATA[Singkoh, Frans]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan pertanian sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada didalamnya. Apabila sumber daya manusia memiliki motivasi yang tinggi, kreativitas dan mampu mengembangkan inovasi, maka pembangunan pertanian dapat dipastikan semakin baik. Oleh karena itu, perlu adanya pemberdayaan petani untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa dalam pemberdayaan masyarakat petani di Desa Tempok Selatan Kecamatan Tompaso. Pertanian sampai sekarang ini memang diharapkan dapat berperan dalam penyediaan pangan yang cukup bagi para penduduk, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan bahan industry maupun ekspor, meningkatkan pemerataan kesejahteraan petani melalui penyediaan kesempatan kerja dan berusaha, member sumbangan pada pengembangan wilayah. Salah satu tujuan penting dari sektor pertanian dalam menghasilkan pangan yang cukup dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah dari pengalaman peneliti. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Hasil penelitian, dilihat pada pelaksanaan strategi peneliti menemui dilapangan bahwa Strategi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung di Desa Tempok Selatan sudah ada, namun tidak merata dalam penerapannya, selain itu juga secara kuantitas tidak mencukupi untuk petani yang ada di desa Tempok Selatan.Kata kunci: Strategi Dinas Pertanian, Pemberdayaan Masyarakat Petani.]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KOTA MANADO ]]>
<![CDATA[Sondakh, Erlangga Y.]]>;
<![CDATA[Sambiran, Sarah]]>;
<![CDATA[Kumayas, Neni]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Publik mengharapkan menerima pelayanan mudah, cepat, murah dalam pengurusan perijinan. Tujuan penelitian ini mengungkapkan kualitas pelayanan dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pengurusan ijin mendirikan bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling dimana orang-orang yang dijadikan sebagai subjek penelitian merupakan orang-orang yang dianggap bertanggungjawab dan tahu akan masalah yang diteliti. variabel penelitian terdiri dari efisiensi pelayanan, dan faktor penghambat pengurusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pintu, belum terwujud secara optimal khususnya waktu pelayanan walaupun biaya pelayanan tidak menjadi masalah bagi masyarakat. Kemudian responsivitas pegawai terhadap setiap keluhan masyarakat dikatakan sudah baik. Namun perlu ditingkatkan efektifitas kinerja. Dalam pengurusan penerbitan surat izin mendirikan bangunan (IMB) ini terdapat faktor penghambat antara lain faktor internal dan eksternal.Kata Kunci: Kualitas pelayanan, Ijin Mendirikan Bangunan, Kota Manado]]>
<![CDATA[DAMPAK KEBIJAKAN PERIZINAN MINIMARKET TERHADAP USAHA KECIL DI KECAMATAN KAWANGKOAN DAN KAWANGKOAN BARAT ]]>
<![CDATA[Kawilarang, Jeremy Albert Yusitra]]>;
<![CDATA[Sambiran, Sarah]]>;
<![CDATA[Kimbal, Alfon]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dampak merupakan benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Dampak juga dapat diartikan sebagai benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami benturan itu. Dilihat dari sisi ekonomi, dampak berarti bahwa pengaruh suatu penyelenggaraan kegiatan terhadap perekonomian. Penilaian dampak membawa pada awal siklus kebijakan, definisi problem dan penentuan agenda. Tujuan penilaian adalah untuk menunjukkan bagaimana suatu kebijakan atau program tertentu sudah “bekerja/tidak bekerjaâ€, memenuhi tujuan kebijakan/program serta menjaga konstruksi problem dan klaim kebijakan yang dilakukan pemerintah. Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur dari pemerintah. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Minimarket dalam dunia perdagangan saat ini, adalah toko barang kebutuhan sehari-hari dengan ruangan yang tidak terlalu luas (minimarket) bukan lagi merupakn istilah asing bagi masyarakat umum, terutama yang tinggal dikota-kota besar. Minimarket merupakan perantara pemasar antara produsen dan konsumen 15 akhir dimana aktivitasnya adalah melaksanakan penjualan eceran. Sebagai minimarket yang menyediakan barang kebutuhan sehari- hari suasana dan keseluruhan minimarket sangat memerlukan suatu penanganan yang profesional dan khusus agar dapat menciptakan daya tarik pada minimarket. Usaha kecil didefinisikan berbeda-beda menurut sudut pandang masing–masing orang yang mendefinisikan, ada yang melihat dari modal usaha, penjualan dan bahkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Usaha kecil didefinisikan berbeda-beda menurut sudut pandang masing–masing orang yang mendefinisikan, ada yang melihat dari modal usaha, penjualan dan bahkan jumlah tenaga kerja yang dimiliki.Kata Kunci : Dampak Kebijakan, Minimarket, Usaha Kecil Menengah.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MANADO (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado) ]]>
<![CDATA[Wurara, Citta N. C.]]>;
<![CDATA[Kimbal, Alfon]]>;
<![CDATA[Kumayas, Neni]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah system informasi yang digunakan BAPPELITBANGDA sebagai system perencanaan pembangunan daerah dan system keuangan daerah,serta system pemerintahan daerah yang lain,termasuk system pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan public pemerintah Kota Manado. Peneliti mendapat hasil penelitian yakni penerapan system informasi pemerintahan daerah yang belum terlaksanakan dengan baik ini karena kurangnya keefisien dalam hal waktu, ini dikarenakan banyaknya SKPD yang tidak dapat memasukan data tepat waktu,sesuai waktu yang ditentukan Bappelitbangda. Bappelitbangda sendiri telah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten yang mengoperasikan system informasi pemerintahan daerah ini.sesuai dengan hasil penelitian kurangnya kualitas SDM dari SKPD yang mengakibatkan keterlambatan dalam memasukan data perencanan,adapun yang ditemukan oleh penulis masih kurangnya bimbingan teknis sehingga masih banyak operator yang tidak dapat mengoperasikan SIPD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi system informasi pemerintahan daerah kota Manado.Teori yang digunakan adalah teori Implementasi Kebijakan menurut George Edward (IIl) dalam buku penerapan kebijakan public (2004). Metode Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci: Implementasi, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.]]>
<![CDATA[KOORDINASI KOMISI PEMILIHAN UMUM BERSAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DALAM PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA MANADO TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[Mogot, Halen Giovano]]>;
<![CDATA[Liando, Daud]]>;
<![CDATA[Pangemanan, Fanley]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemilihan umum merupakan anak kandung demokrasi yang di aplikasikan sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat dalam fenomena ketatanegaraan. Dalam Penyelengaraan Pemilu hak pilih atau hak politik rakyat merupakan hak dasar setiap warga negara yang di jamin oleh konstitusi, untuk itu dalam menjamin setiap hak pilih rakyat dalam pemilihan umum di daerah, Lembaga penyelengara Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum seharusnya menjalankan koordinasi yang baik dengan Lembaga pemerintahan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam penyusunan daftar pemilih yang berkaitan dengan hak pilih rakyat. Sebagaimana persoalan mengenai daftar pemilih dalam proses berjalanyan pemilihan umum, terus menjadi persoalan yang selalu terjadi dari pemilu ke pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam penyusunan daftar pemilih pada pemilihan umum Legislatif di Kota Manado tahun 2019. Teknik analisa yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan, mengkaji secara menyeluruh permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado terkait Penyusunan daftar pemlih, secara eksplisit belum cukup baik, sebagaimana dalam hal koordinasi berbagai hambatan dan persoalan, mulai dari lambatnya tanggapan hingga ketidakselarasan pemahaman terhadap tugas dan tanggungjawab antara KPU dan DISDUKCAPIL Kota Manado yang mempengaruhi kelancaran dalam penyusunan Daftar Pemilih.Kata Kunci : Koordinasi, Daftar Pemilih, Pemilihan Umum Legislatif.]]>
<![CDATA[TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN MELALUI APLIKASI WEB CERDAS EPRA ONLINE (CEO) KOTA MANADO ]]>
<![CDATA[Goni, Injilia Sherel]]>;
<![CDATA[Kimbal, Alfon]]>;
<![CDATA[Kumayas, Neni]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Aplikasi web Cerdas EPRA Online (CEO) merupakan aplikasi yang menangani Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kota Manado. Peneliti mendapat hasil penelitian yakni masih kurangnya transparansi pengelolaan anggaran melalui aplikasi web CEO Kota Manado karena tidak memberikan informasi yang jelas dan rinci mengenai bagaimana pengelolaan anggaran yang ada di Kota Manado. Yang ada dalam aplikasi web CEO ini hanya jumlah keseluruhan anggaran dan tidak di perinci anggaran-anggaran tersebut digunakan untuk apa sehingga membuat masyarakat yang melihatnya merasa tidak puas akan informasi yang diberikan. Peneliti juga menemukan hasil penelitian yaitu masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal operator aplikasi web CEO ini yang mengakibatkan masih ada yang tidak mengetahui jelas kerangka regulasi yang digunakan dan dalam hal penginputan yang masih terjadi keterlambatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi pengelolaan anggaran oleh Pemerintah Kota Manado melalui aplikasi web Cerdas EPRA Online (CEO). Teori yang digunakan adalah teori Transparansi dari Kristianten (2006:73). Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian dekriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan Anggaran, Cerdas EPRA Online.]]>
<![CDATA[MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM PENANANGANAN BENCANA ALAM DI KAMPUNG LEBO KECAMATAN MANGANITU (Studi di Kantor BPBD Kabupaten Sangihe) ]]>
<![CDATA[Gaghana, Meilany Treisy Saverini]]>;
<![CDATA[Gosal, Ronny]]>;
<![CDATA[Monintja, Donald]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Manajemen pemerintahan dapat dilihat dari dua sisi yakni proses dan hasil. Dari prosesnya pengertian manajemen pemerintahan harus lebih mengutamakan proses yang demokratis yang berlandaskan pada rencana dan tujuan yang ditetapkan. Dari hasilnya maka manajemen pemerintahan akan menggambarkan kesungguhan hati, pemakaian sumber daya terbatas secara hati-hati serta mengutamakan administrasi yang baik di atas proses yang ada, maka manajemen pemerintahan yang baik tercermin dari proses pengambilan keputusan yang demokratis. Penelitian ini difokuskan pada fungsi-fungsi manajemen. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan metode pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka dan wawancara terhadap informan kunci dalam instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam penelitian yang di lakukan oleh peneliti menemukan bahwa manajemen pemerintahan harus lebih ditingkatkan di beberapa aspek : perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasanKata Kunci : Manajemen Pemerintahan, Fungsi-Fungsi Manajemen]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPAT ASLI DAERAH KABUPATEN MINAHASA ]]>
<![CDATA[Rumengan, Vincent Kevin]]>;
<![CDATA[Rachman, Ismail]]>;
<![CDATA[Kumayas, Neni]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan yang peranan dan kontribusinya menunjang peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satu retribusi daerah adalah retribusi parker yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat,dimana pengelolaannya dilakukan oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa. Peneliti mendapat hasil penelitian yakni Pengelolaan Retribusi Parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa yang belum dilaksanakan dengan baik yakni masih kurangnya sarana dan pra sarana yang memadai sehingga masyarakat banyak mengeluhkan tentang kenyamanan dan keamanan dalam berparkir di area terminal Kawangkoan dan masyarakat merisihkan mengenai banyaknya Juru parkir liar yang terdapat di kompleks pertokoan yang mempermainkan tarif dan tidak memberikan tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir,sehingga ada kebocoran pendapatan retribusi parkir yang seharusnya masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan retribusi parkir di Terminal Kawangkoan dalam peningkatan asli daerah Teori yang digunakan adalah teori Fungsi .Metode Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata Kunci: Pengelolaan, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah.]]>
<![CDATA[KUALITAS PELAYANAN PUBLIK POLI ANAK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NOONGAN KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA ]]>
<![CDATA[Moniung, Klaudia]]>;
<![CDATA[Kimbal, Marthen]]>;
<![CDATA[Pangemanan, Fanley]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelayanan yang baik merupakan akumulasi dari proses dari sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki oleh instansi yang kemudia dimaksimalkan dalam rangka kepuasan pengguna yakni masyarakat luas. Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu aspek yang diperhatikan oleh pemerintahan. Sektor kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok masyarakat baik dari kalangan atas, mengenah maupun bawah, karena aspek ini mengena pada setiap individu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kualitas Pelayanan di Poliklinik Anak pada Rumah sakit Umum Daerah Tipe C Noongan Provinsi Sulawesi Utara, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diharapkan dapat menggali permasalahan lebih mendalam sehingga diperoleh jawaban sebagai bentuk pemecahan masalah. Hasil penelitian menunjukkan dari aspek bukti langsung, rumah sakit umum daerah Noongan telah memiliki berbagai fasilitas serta tenaga medis dan telah ada poliklinik termasuk anak, bukti langsung yang dapat terlihat adalah ruangan poli klinik dan juga kesiapan tenaga perawat dan medis. Namun jumlahnya belum cukup untuk memnuhi kunjungan pasien yang semakin hari semakin bertambah, selanjutnya dari aspek keandalan, secara keseluruhan rumah sakit umum daerah Noongan semakin hari semakin berkembangan sehingga pada tahun 2019 menjadi hospital tourism, khususnya untuk poli anak belum sepenuhnya dapat diandalkan hal tersebut besarnya wilayah dan pasien yang datang berobat ke rumah sakit Noongan khususnya poli anak sehingga terkadang petugas menjadi kewalahan. Namun secara kualitas petugas medis dapat diandalkan dalam melayani pasien.Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Publik, Poli Anak.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN APARAT PEMERINTAH DESA DAN BPD DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA TINCEP DAN DESA TIMBUKAR KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA ]]>
<![CDATA[Sambiran, Sarah]]>;
<![CDATA[Pati, Agustinus]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Mitra dalam pengabdian ini adalah perangkat penyelenggara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta masyarakat di Desa Tincep dan Desa Timbukar Kecamatan Sonder yang masing-masing berjumlah 15 orang dan jumlah keseluruhan 30 orang.Masyarakat desa masih menemui kendala dalam perencanaan pembangunan desa. Kondisi yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar Kecamatan Sonder menunjukkan masalah manajemen pemerintah desa yang menyebabkan kendala partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan kurang mengertinya pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan desa.Target luaran kegiatan pengabdian PKM penyelenggaraan pemerintah desa adalah antara lain :1. Terbentuknya tim penyusun perencanaan pembangunan desa dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar .2. Aparatur pemerintah dan masyarakat desa dapat memahami dan melaksanakan penyusunan rencana pembangunan desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar .3. Laporan hasil pengabdian dan jurnal pengabdian yang dipublikasikan.Metode pendekatan yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra tersebut di atas adalah memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada mitra berdasarkan teori-teori dari peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang proses penyusunan rencana pembangunan desa di Desa Tincep dan Desa Timbukar, pelatihan terhadap kelompok aparat pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.]]>
