cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
JURNAL EKSEKUTIF
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23375736     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 139 Documents
 9   10   11   12   13 
Search results for , issue "Vol 3, No 3 (2019)" : 139 Documents clear
PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH ANGGOTA DPRD DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN PERIODE 2014-2019 Goni, Michael G. H.; Nayoan, Herman; Liando, Daud
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI Tahun 2010 menjelaskan aspirasi adalah keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan, dan saran terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan DPR RI. Sedangkan menyerap aspirasi adalah kegiatan kedewanan yang dilakukan dengan cara mendengar, memperhatikan, menerima, mempelajari, dan mengkaji aspirasi baik yang berkembang di masyarakat maupun yang diadukan ke DPR RI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD periode 2014-2019 di Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara observasi partisipasi studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyerapan Aspirasi anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan periode 2014-2019 cukup baik dilihat dari sebagai komunikator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, misalnya dalam proses pembentukan opini publik untuk membuat beberapa gagasan, yang awalnya ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima,  dan untuk mengetahui perkembangan faktual yang terjadi ditengah masyarakat dalam menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan, ada beberapa upaya yang di lakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, diantaranya dengan melakukan reses di daerah pemilihan masing-masing agar dapat menyerap aspirasi konstituennya.Kata Kunci : Penyerapan, Aspirasi, Masyarakat, DPRD.
MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN Weol, Marshel; Singkoh, Frans; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi sangatlah vital. Keberhasilan dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh kualitas yang dimiliki oleh orangorang yang bekerja di dalamnya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Manajemen Sumberdaya Aparatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Studi kepustakaan yaitu data melalui bahanbahan yang tertulis yang relevan dengan penelitian ini, seperti literatur dan berbagai dokumen serta laporan-laporan yang di terbitkan oleh instansi terkait. Melakukan observasi dimana penelitian dilakukan. Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ketempat yang akan di teliti. Jadi dalam penelitian ini penulis terjun langsung dilokasi penelitian. Dan karena melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Wawancara mendalam (indepht interview). Hal ini dilakukan untuk memperoleh data dari informan yang dinilai paling memahami dan mengetahui kondisi real dilokasi penelitian yang bertujuan untuk memperkuat informasi yang diperoleh, lebih objektif, dan akuntabel. Hasil penelitian ini adalah Proses Pengorganisasian di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupatn Minahasa Selatan tertuang dalam Struktur Organisasi Dinas dan dilanjutkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Dan dalam tahap pengarahan, pimpinan dinas Koperasi dan UMKM Minahasa Selatan berjalan secara hirarki yakni melalui Bupati yang menugaskan Dinas Koperasi dan UMKM.Kata kunci: Manajemen, Aparatur Dan Pelayanan Publik 
ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA Onsu, Indra Foreman; Mantiri, Michael; Singkoh, Frans
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat dalam meningkatkan pelayanan publik di kecamatan kawangkoan barat kabupaten minahasa.Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan Tugas dan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Di era reformasi sekarang ini, para aparatur pemerintahan dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adalah metode yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan atau objek yang diteliti dimana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar,dirasakan dan ditanyakan. Teknik anasisa data yang digunakan yaitu kategorisasi, reduksi dan interpretasi. Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat sudah baik tetapi harus lebih ditingkatkan, dalam hal pelayanan publik dari segi aparat sudah baik,namun harus diperhatikan dari sisi fasilitas, sarana dan prasarana dimana perlu adanya penambahan anggaran di kecamatan kawangkoan barat, dengan mengusulkan penganggaran ditahun beikutnya untuk renovasi gedung kantor serta penyediaan sarana pendukung pelayanan publik seperti komputer, kertas, tinta, printer, terutama mesin fotocopy, karena jarak kantor dengan tempat fotocopy cukup jauh.selain itu pelatihan kepada aparat dalam penggunaan teknologi juga perlu dipertimbangkan. Kata Kunci  :  Tugas Pokok dan Fungsi, Pelayanan Publik, CamatIndra Foreman Onsu
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM MENINGKATKAN KINERJA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Wuri, Dicky C.; Kaunang, Markus; Kumayas, Neni
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi atau instansi dalam mencapai tujuannya. Kedisiplinan salah fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang sangat penting karena semakin baik disiplin pegawai maka semakin tinggi juga prestasi kerja yang dicapainya dan akan menciptakan pegawai yang berkualitas. Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, dimana digunakan terutama untuk memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri dalam melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan maupun kelompok. Mengenai hal tersebut kedisiplinan pegawai perlu dilakukan penanganan secara jelas karena pada dasarnya mencerminkan prestasi kerja seorang pegawai itu sendiri. Karena begitu penting kedisiplinan saat ini Pegawai Negeri Sipil sehingga Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara selalu berupaya agar pegawai selalu meningkatkan tingkat kedisiplinannya yang juga merupakan upaya peningkatan prestasi dari kinerja Aparatur Sipil Negara. Adapun disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hakekatnya mencerminkan besarnya tanggung jawab Aparatur terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Disiplin kerja bisa diartikan jika aparat selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik dan tepat waktu, melaksanakan perintah atasan, dan mematuhi semua peraturan instansi dan norma-norma yg berlaku. Untuk menghadapi persaingan bebas yang semakin ketat dituntut disiplin pegawai demi meningkatkan kinerja secara optimal, maksudnya setiap sumber daya manusia dituntut untuk dapat melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin, bekerja dengan cepat, tepat pada harapan yang dituju.Kata Kunci : Disiplin, Aparatur Sipil Negara, Kinerja
EVALUASI PENGGUNAAN ALOKASI DAN DESA DI DESA ESANDOM DUA KECAMATAN TOMBATU TIMUR Maleke, Silia Fisye; Mantiri, Michael; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Evaluasi adalah kegiatan meniai mencara terobosan baru untuk mencapai penyempurnaan. Evaluasi sekaligus sebuah proses anilisis yang menekankan pada penciptaan premis-premis nilai yang memeberika penilaian terhadap kinerja sebuah program, kebijakan dan atau sebuah kegiatan. Proses evaluasi sekaligus memberikan tanggapan terhadap sebuah pertanyaan “apa perbedaan yang di buat?” artinya evaluasi merupakan analisa terhadap sebuah fakta tanggapan yang dihasilkan ketika sebuah program atau kebijakan dilaksanakan. Evaluasi kebijakan alokasi dana desa di desa Esandom Dua KecamatanTombatu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara ini dengan menggunakan teori menurut Arikunto (2019 : 40) modelevaluasi CIPP (Context, Input-Proses-Product) adalah model evaluasi yang terdiri dari empat komponen evaluasi namun dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 komponen yaitu : input, process, dan product.Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan di Desa.
PARTISIPASI POLITIK PEMUDA (Studi di Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Minahasa Selatan) Rompis, Arthur Verlend; Pioh, Novie; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterlibatan warga negara secara individu dalam kegiatan politik sampai pada bermacam-macam level didalam sistem politik disebut partisipasi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan politik pemuda Kabupaten Minahasa Selatan khususnya pada Komite Nasional Pemuda Indonesia. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan informan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kegiatan partisipasi politik yang dilakukan KNPI Minahasa Selatan cenderung bersifat simbolik dan terdapat perselisihan antar pengurus yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya-upaya lobi yang belum memiliki dampak yang signifikan, program-program yang bersifat partisipasi politik yang masih kurang serta adanya disintegrasi antar pengurus tingkat kabupaten dan kecamatan. Dengan demikian diperlukan penerapan disiplin organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga KNPI Minahasa Selatan dapat bekerja sesuai dengan semangat yang terkandung dalam aturan dasar dan pancasila sebagai ideologi bangsa.Kata Kunci : Partisipasi Politik, Pemuda, KNPI.
PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMINIMALSIR KONFLIK ANTAR KELOMPOK DI DESA TOMPASO BARU SATU KECAMATAN TOMPASO BARU KABUPATEN MINAHASA SELATAN Moningka, Chindy Claudya; Singkoh, Frans; Pangemanan, Fanley
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) alenia IV negara Indonesia mempunyai tujuan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban, maka perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah secara terencana dan terpadu. Dalam menjaga kemanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat, peran pemerintah sangat perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik. Peran pemerintah harus dilakukan demi menuju pada suatu perubahan yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Jaminan kemanan dari pemerintah dapat meningkatan kesejahteraan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat memberikan rasa aman serta kemakmuran bagi masyarakat.Kata Kunci: Peranan, Pemerintah, Konflik, Antar Kelompok.
IMPLEMENTASI PROGRAM DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN KAUM DIFABEL PADA SEKOLAH LUAR BIASA-A BARTEMEUS DI KOTA MANADO Mawikere, Michael Giovanni; Singkoh, Frans; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pelayanan Pendidikan Kaum Difabel pada Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus di Kota Manado. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara dengan 3 orang sebagai informan. Penelitian ini menunjukkan implementasi program Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Sulawesi dalam pelayanan pendidikan kaum difabel pada Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus di Kota Manado. Dari hasil penelitian, penulis temukan bahwa (1), di Sekolah Luar-Biasa A Bartemeus, belum tersedia ruang keterampilan untuk proses belajar mengajar dan latihan keterampilan bagi siswa difabel, (2) walaupun fasilitas ruangan proses belajar mengajar dan latihan belum tersedia secara lengkap bagi siswa difabel, namun demikian, proses belajar mengajar dan keterampilan ini tetap dilaksanakan sesuai keadaan tempat/kondisi ruangan yang tersedia, (3) kondisi ruangan yang kurang lengkap ini menurut hasi penelitian peneliti sudah sekitar 15 tahun belum tersedia secara lengkap, (4) pihak sekolah Sekolah Luar Biasa-A Bartemeus Kota Manado telah membuat program dan mengusulkan kepada pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, tapi sampai saat ini belum dapat direalisasikan.Kata Kunci: Implementasi, Program, Pelayanan, Pendidikan, Kaum Difabel.
KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BITUNG Mamesah, Prisillia; Pangemanan, Sofia; Liando, Daud
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar negara republik negara tahun 1945.Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja dinas  pendapatan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bitung. Adapun manfaat penelitian ini mengetahui kinerja dinas  pendapatan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan hasil penelitian ini yaitu kinerja yang ditunjukan oleh Dinas Pendapatan Daerah sudah cukup efektif ini dilihat dari meningkatnya pendapatan daerah pasca dikeluarkannya Perda yang mengatur tentang pajak daerah.Kata Kunci : Kinerja, Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD).
MOTIVASI CAMAT DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI (STUDI DI KANTOR CAMAT MALALAYANG) Tombokan, Romario; Gosal, Ronny; Kairupan, Josef
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Motivasi pada suatu organisasi bertujuan untuk mendorong semangat kerja para pegawai agar mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan ketrampilan demi terwujudnya tujuan suatu organisasi. Pimpinan yang mengarahkan pegawainya dengan memberikan motivasi akan menciptakan kondisi dimana pegawai merasa mendapat inspirasi untuk bekerja keras. Pegawai yang mempunyai motivasi tinggi merupakan salah satu syarat jika hasil-hasil kerja yang tinggi ingin dicapai secara konsisten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi camat dalam meningkatkan efektivitas kerja pegawai pada Kantor Camat Malalayang. Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil peneliti menemukan bahwa Motif yang diberikan camat Malalayang kepada para staf yang ada untuk meningkatkan efektifitas kerja pegawai sudah baik, karena camat selalu melakukan bujukan-bujukan kepada pegawai yang bekerja, bujukan-bujukan yang dilakukan camat berupa ajakan, himbauan dan nasehat yang diberikan secara langsung biasanya bujukan-bujukan yang dilakukan pimpinan pada saat apel pagi, rapat staf dan dalam ruang kerja para pegawai agar setiap pegawai tetap melaksanakan tugasnya sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sehingga dapat bertanggung jawab terhadap pekerjaannyaKata Kunci : Motivasi, Camat, Efektivitas Kerja

Page 11 of 14 | Total Record : 139

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2023): Juli-September 2023 Vol. 3 No. 2 (2023): Ilmu Sosial dan Politik Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 4 (2022): Jurnal Eksekutif FISPOL Unsrat Vol. 2 No. 3 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021): Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 5 (2020): Prodi Il. Pemerintahan Vol 1, No 4 (2020): Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 3, No 3 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2018): Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 1, No 8 (2016) Vol 1, No 7 (2016) Vol 1, No 5 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue