Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.849
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politico: Jurnal Ilmu Politik GOVERNANCE JURNAL EKSEKUTIF
Nayoan, Herman
Unknown Affiliation
Environmental Science Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN PRESTASI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI KECAMATAN TABUKAN TENGAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Takaendengan, Indriani; Nayoan, Herman; Kasenda, Ventje
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan Camat dalam meningkatkan Prestasi kerja Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Tabukan Tengah.Perluh dibangun ASN (Aparatur Sipil Negara) yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas intervensi politik. Metode yang digunakan adalah Metode Deskritif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, informannya berjumlah 1 orang Camat,1 orang Sekcam,1 orang Kasie Pemerintahan, 1 orang Kasie PMK, 1 orang Kasie Kesos,1 orang Kasie Trantib,1 orang Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan dari teori Harbani Pasolong terdapat empat variabel yaitu: (1) Perintah. Pada aspek perintah sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan kepemimpinan camat dalam mempengaruhi nawahannya dengan baik .(2) Sumber daya Pada aspek ini di lihati dari sumber daya yang ada di kecamatan Tabukan Tengah di mana sumber daya kemampuaan Pegawai yang masih belum efektif atau mas dalam terwujudnya suatu program yang sudah dijalankan namun masih belum ada kejelasan lewat komunikasi. (3) Partisipatif Aspek ini pemerintah memberikan kesempatan kepada ASN di kecamatan Tabukan Tengah dalam mengambil suatu kebijakan dan keputusan dalam melaksanakan tugas.(4) Delegasi Aspek ini camat mendelegasikan wewenang kepada pegawai yang dipercayainya dalam mengambil ahli kepemimpinannya atau diwakili oleh sekretaris camat atau Kasie pemerintahan.Kata Kunci : Kepemimpinan, Camat, Prestasi Kerja, Aparatur sipil Negara.
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN E-KTP DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN RAJA AMPAT Rieuwpassa, Leonard; Mantiri, Michael; Nayoan, Herman
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka mencapai tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sudah saatnya negara/ pemerintah membangun sistem aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu melaksanakan pelayanan publik untuk kebutuhan masyarakat juga dapat menjalankan perannya sebagai unsur perekat persatuan dan bangsa. Pegawai negeri sipil sebagai aparat pemerintah dan abdi masyarakat juga harus bisa menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan masyarakat dan negara.disiplin yang dimaksud mencakup unsur-unsur kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku oleh sebab itu konsep yang dipakai untuk mengetahui bagaimana Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan E-KTP Di Kantor Dinas Kependuddkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat dalam penelitian ini adalah konsep yang dikemukakan oleh (Hasibuan 2012:193) yang mengatakan kesadaran dan kesedian seseorang menaati peraturan dan norma-norma social yang berlaku.penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pelayanan kartu tanda penduduk elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menunjang selesainya penelitian ini. Dari hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan dilihat bahwa tingkat kedisiplinan aparatur sipil negara di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat masih rendah hal ini di tandai dengan kurangnya kesadaran dan kesediaan pegawai untuk memberikan pelayanan secara maksimal.Kata Kunci : Disiplin, Aparatur Sipil Negara, Pelayanan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN RELOKASI PENDUDUK DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) TIKALA PASCA BANJIR 2014 DI KOTA MANADO Edwin, Fandy; Nayoan, Herman; Kimbal, Alfon
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasca banjir bandang yang melanda kota Manado pada 15 januari 2014 yang banyak mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana termasuk perumahan warga khusunya yang tinggal dibantaran sungai. Peristiwa ini membuat pemerintah mengambil suatu langkah penanggulangan bencana dan mengamankan warga yang bermukim dibantaran sungai ketempat yang lebih aman dan layak huni dengan kata lain merelokasi warga. Relokasi adalah pemindahan suatu objek ke tempat yang baru dengan tujuan tertentu. Kebijakan relokasi yang diambil pemerintah bertujuan untuk melindungi dan mengamankan warga yang tinggal di daerah rawan bencana banjir seperti warga yang bermukim dibantaran sungai dipindahkan ke tempat yang aman agar terhidar dari bahaya potensi bencana yang dapat menimbulkan kerusakan bahkan korban jiwa. Melalui kebijakan relokasi warga yang diambil pemerintah diharapkan dapat menjadi harapan baru yang cerah dan baik bagi warga khususnya yang bermukim di bantaran  sungai agar tidak lagi khawatir dan cemas akan menjadi korban banjir saat curah hujan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mana kebijakan itu diukur dengan empat kriteria kebijakan yang baik yaitu tingkat hidup masyarakat meningkat, terjadi keadilan by the law, diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat, terjaminnya pengembangan berkelanjutan. Fokus penelitian ini yakni Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Relokasi Penduduk Daerah Aliran Sungai (DAS) Tikala Pasca Banjir 2014 Di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan relokasi yang dilakukan pemerintah masih banyak yang perlu dibenahi mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur di pemukiman relokasi yang harus segera dilengkapi, penertiban terhadap warga yang kembali bermukim pasca direlokasi serta urgensi membuat model pengembangan berkelanjutan.Kata Kunci : Kebijakan, Relokasi, Manado
PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH ANGGOTA DPRD DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN PERIODE 2014-2019 Goni, Michael G. H.; Nayoan, Herman; Liando, Daud
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat DPR RI Tahun 2010 menjelaskan aspirasi adalah keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan, dan saran terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan DPR RI. Sedangkan menyerap aspirasi adalah kegiatan kedewanan yang dilakukan dengan cara mendengar, memperhatikan, menerima, mempelajari, dan mengkaji aspirasi baik yang berkembang di masyarakat maupun yang diadukan ke DPR RI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPRD periode 2014-2019 di Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode wawancara observasi partisipasi studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyerapan Aspirasi anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan periode 2014-2019 cukup baik dilihat dari sebagai komunikator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, misalnya dalam proses pembentukan opini publik untuk membuat beberapa gagasan, yang awalnya ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima,  dan untuk mengetahui perkembangan faktual yang terjadi ditengah masyarakat dalam menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan, ada beberapa upaya yang di lakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, diantaranya dengan melakukan reses di daerah pemilihan masing-masing agar dapat menyerap aspirasi konstituennya.Kata Kunci : Penyerapan, Aspirasi, Masyarakat, DPRD.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN HAK GUNA USAHA TERHADAP PT.KIRANA SINAR GEMILANG DI KECAMATAN LEMBORAYA KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH Tagoe, Yolanda; Nayoan, Herman; Sumampouw, Ismail
JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam pemberian Hak Guna Usaha terhadap PT. Kirana Sinar Gemilang di Kecamatan Lemboraya Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah. Perlu diperhatikan dalam pemberian Hak Guna Usaha terhadap perusahaan PT Kirana Sinar Gemilang mengenai tanah-tanah yang berkaitan dengan tanah masyarakat, pembagian hasil plasma, penyerobotan lahan dan penyerobotan lahan. Metode yang digunakan adalah metode deskrptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini informannya berjumlah 1 orang kepala perwakilan kantor pertanahan Kabupaten Morowali Utara, 1 orang sekretaris divisi perusahaan PT. Kirana sinar Gemilang, 1 orang kepala desa lawangke, 1 orang buruh plasma, 2 orang masyarakat. Dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, studi dokumen, analisis data dilakukan selama penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan dari teori Faried Ali terdapat tiga lokus yaitu: lokus pengaturan, lokus implementasi dan lokus evaluasi, kebijakan yang dilakukan belum efektif dalam penerapannya karena belum sesuai dengan pengaturan karena masih terdapat kepentingan kelompok lain yang di utamakan kurangnya ketegasan dari pemerintah yang seharusnya mencakup tiga aspek yaitu negara, perusahaan dan masyarakat sebagai kelompok sasaran.Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Hak Guna Usaha
Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Menata Perparkiran Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mimika Kainde, Jenny Valeria; Nayoan, Herman; Waworundeng, Welly
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Organisasi pemerintah adalah sebuah organisasi yang mempunyai tujuan, untuk melayani masyarakat. Pada tingkat Organisasi , kinerja yang kurang berkualitas adalah akibat atau hasil dari kepemimpinan yang kurang berkualitas, manajement yang kurang professional, atau system kerja yang tidak baik. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana Kinerja Dinas Perhubungan dalam Menata Kinerja Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mimika. Maka analisis data dalam penelitian ini berdasarkan 3 Faktor yang mempengaruhi Kinerja Menurut Simanjuntak yaitu Dukungan Organisasi, Kemampuan dan Evektifitas Manajemen, serta Kinerja Setiap Orang dalam Organisasi. Hasil Penelitian Menunjukan bahwa Kinerja Dinas Perhubungan dalam menata perparkiran kendaraan bermotor belum optimal dikarenakan dukungan organisasi berupa sarana rambu larangan parkir di beberapa titik masih kurang, kemampuan dan evektifitas dalam mengatasi parkir liar terfokus pada penggembokan dan penilangan hanya memberikan efek jera sementara bagi masyarakat yang melanggar aturan parkir, terkait kinerja setiap orang dalam organisasi perlu di tingkatkan lagi baik di bidang sekretatiat maupun teknis. Kata Kunci : Kinerja, Organisasi, Parkir
Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Dalam Pengelolaan Prasarana Olahraga di Kabupaten Mimika Muabuay, Beactrix C.A.; Nayoan, Herman; Waworundeng, Welly
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap organisasi atau instansi dalam melaksanakan program selalu diarahkan untuk mencapai tujuannya. Salah satu faktor yang menjadi kriteria untuk mencapai kelancaran tujuan suatu organisasi atau instansi adalah mengidentifikasi dan mengukur kinerja. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui mengapa Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam pengelolaan prasarana olahraga di Kabupaten Mimika belum optimal. Maka analisis data dalam penelitian ini berdasarkan 6 (enam) Indikator Kinerja Pemerintah Daerah menurut Mohammad Mahsun yaitu Masukan, Proses, Keluaran, Hasil, Manfaat dan Dampak. Hasil Penelitian menujukkan bahwa kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam pengeloaan Prasarana Olahraga di Kabupaten Mimika belum optimal dikarenakan Masukan atau sumber dana di tahun 2019 tidak ada dan ditahun 2020 hanya sedikit dana yang digunakan untuk pengelolaan prasarana olahraga, proses pengeloaan di tahun 2019 tidak berjalan dengan baik tidak ada pemeliharaan, rehab gedung, maupun pembangunan gedung olahraga baru, namun hasilnya di tahun 2020 mulai ada peningkatan dengan merehab fasilitas olahraga, dan Manfaatnya dapat digunakan oleh masyarakat khususnya atlit sepakbola untuk meningkakan kemampuan atlit kabupaten Mimika menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dalam pengelolaan prasarana olahraga belum optimal, hal ini dikarenakan dana yang digunakan untuk pemeliharaan dan pengelolaan prasarana olahraga di tahun 2019 tidak ada dan dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan prasarana olahraga di tahun 2020 dikelola oleh dinas lain. Kata kunci : Kinerja, Pengelolaan, Prasarana Olahraga
Peran Camat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud Ipu, Viona; Nayoan, Herman; Singkoh, Frans
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah atau wilayah merupakan unsur utama dari suatu negara. Bagi bangsa Indonesia yang merupakan suatu negara yang disebut sebagai bangsa agraris atau pun kepulauan, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia. Disisi lain, bagi negara dan pembangunan, tanah juga menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam rangka integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) dan untuk mewujudkan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena yang kedudukannya yang demikian itulah penguasaan, pemilikan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah. Masalah pertanahan merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya, sehingga dalam penyelesaian masalah pertanahan bukan hanya harus memperhatikan aspek yuridis akan tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan lainnya. Dalam penelitian ini bertempat di Kecamatan nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan Penyelesaian sengketa tanah dengan cara alternatif di Kecamatan Nanusa sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan mereka dimana setiap terjadi sengketa dalam masyarakat akan diselesaikan secara musyawarah diantara mereka. Cara ini telah berlangsung secara turun temurun, camat melakukan penyelesaian sengketa dikecamatan nanusa untuk memberikan arahan kepada warga desa yang terkait atau yang terlibat dengan masalah tanah Kata Kunci : Peran, Camat, Sengketa Tanah
Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar pada Masa Pandemi di Desa Tondei I Kabupaten Minahasa Selatan Lumowa, Fabyola; Nayoan, Herman; Pangemanan, Sofia E
GOVERNANCE Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang mengalami gangguan akibat wabah pandemi Covid-19, tak terkecuali di SD Inpres Tondei I, Kabupaten Minahasa Selatan. Kebijakan Pemerintah meliburkan kegiatan belajar di semua tingkatan pendidikan mengubah ritme dan jadwal dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar yang harusnya daring, justru dilakukan sistem kunjungan serta shift oleh pihak sekolah akibat fasilitas jaringan internet yang tidak memadai di Desa Tondei. Peran pemerintah sangat penting dalam menunjang peningkatan kualitas belajar di masa pandemi. Dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di tengah pandemi Covid-19 sejalan dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2002:234). Menurutnya peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peneliti menemukan peran pemerintah belum signifikan dalam meingkatkan kualitas dilihat dari kurangnya pengetahuan, keterampilan, fasilitas yang kurang memadai serta kurangnya fokus pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya guru lewat pelatihan. Kata Kunci : Kinerja, Perusahaan Umum Daerah, Pendapatan Asli Daerah
Peran Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan (Bapelitbang) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Minahasa Utara Maramis, Armando P.P.M; Nayoan, Herman; Waworundeng, Welly
GOVERNANCE Vol 1, No 1 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsekuensi dari Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah maka setiap daerah diberikan hak dan kewajiban untuk melaksanakan perencanaan pembangunan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui Peran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG) dalam proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Minahasa Utara. Maka analisis data dalam penelitian ini berdasarkan 3 (tiga) komponen yang diusulkan oleh Sutarto (2009), yaitu ; Konsepsi Peran, Harapan Peran dan Pelaksanaan Peran. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menenunjukkan bahwa proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah  (RKPD) BAPELITBANG  mengacu pada PERMENDAGRI No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan. Dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) bapelitbang juga melakukan identifikasi program yang bekerjasama dengan perguruan tinggi Universitas Sam Ratulangi untuk melihat se efektif apakah program program yang akan dikerjakan oleh SKPD yang ada dan menilai wajar atau tidak dalam pengajuan anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanakan program yang ada diRKPD. Bapelitbang juga melaksanakan koordinasi bersama dengan SKPD dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Apa yang menjadi Program prioritas Nasional itu juga yang akan menjadi program prioritas di daerah Kata kunci : Organisasi, Bapelitbang, RKPD
Co-Authors Christian Mamahit, Christian Damapolii, Agusdisandi Daruit, Mira Yustina Daud Liando, Daud Edwin, Fandy Frans Singkoh, Frans Goni, Michael G. H. Ipu, Viona Kainde, Jenny Valeria Kasenda, Ventje Kimbal, Alfon Lumowa, Fabyola Macpal, Selvi Yesika Mantiri, Michael Maramis, Armando P.P.M Monintja, Donald K Muabuay, Beactrix C.A. Neni Kumayas, Neni Nurlatun, Risna Okem, Kezia Betania Pangemanan, Fanley Pangemanan, Sofia Purukan, Brigita N Rachman, Ismail Rieuwpassa, Leonard Rumawas, Virginia V Sumampouw, Ismail Sumampow, Ismail Tagoe, Yolanda Takaendengan, Indriani Waworundeng, Welly