Articles
139 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 3 (2019)"
:
139 Documents
clear
<![CDATA[KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA KANTOR CAMAT SORONG TIMUR ]]>
<![CDATA[Kosamah, Verinandus]]>;
<![CDATA[Mantiri, Michael]]>;
<![CDATA[Singkoh, Frans]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mendeskripsikan dn menganalisis Kepemimpinan Camat Dalam Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong. Hasil dari peneliatian ini menjelaskan bahwa Camat selaku suatu pemimpin organisasi dikatakan Sebagian Telah Mampu Menjalankan tugas nya mempengaruhi Pegawainya.Camat juga menjalankan Peran kepemimpinan dalam memotivasi pegawai. Pada peran antarpribadi Camat telah dapat meningkatkan kinerja antar pegawainya dengan sesama pewai. Namun masih perlu mengambangkan hubungan yang positif dengan staf. Selanjutnya pada kepemimpinan imformasional Camat telah menjalankan kepemimpinannya dalam hal penyampayan informasi kepada pegawai,sedangkan pengambilan keputusan camat telah menjalankan kepemimpinan dalam hal pengambilan keputusan.adapun faktor-faktor yang mendukung adalah dukungan staf srana dan prasarana kerja sedangkan faktor-faktor yang menghambat yaitu karakteristik pegawai yang berbeda beda, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Kantor Kecamatan Sorong Timur masih kurang,pegawai masih belum menanamkan rasa tangung jawab atas pekerjan yang dibebankan kepadanya serta sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.Kata Kunci : Kepemimpinan, Prestasi Kerja, Aparatur sipil Negara.]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN DALAM PENDISTRIBUSIAN BANTUAN UNTUK PENINGKATAN HASIL PERTANIAN AGRIKULTUR DI KECAMATAN MODOINDING ]]>
<![CDATA[Pinasang, Sandy]]>;
<![CDATA[Lumolos, Johny]]>;
<![CDATA[Undap, Gustaf]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sektor pertanian memiliki peran yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Pembangunan sektor pertanian akan tolak ukur kemandirian suatu negara dalam menyediakan kebutuhan pangan, pakan, dan energi masa depan dari suatu bangsa. Untuk itu pengelolaan pembangunan pertanian harus benar-benar dapat menjamin perkembangan sektor pertanian dengan baik. Sektor pertanian mencakup segala pengusahaan yang didapat dari alam dan merupakan barang-barang biologis atau hidup, dimana hasilnya akan digunakan untuk memenuhi hidup sendiri atau dijual kepada pihak lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam pendistribusian bantuan di Kecamatan Modoinding. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dimaksudkan untuk mengeksplorasi masalah penelitian agar didapatkan jawaban yang lebih komprehensif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan bantuan adalah melalui ketersediaan kebijakan anggaran yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun bantuan yang diberikan dari Pemerintah Pusat dibawah koordinasi dengan kementerian pertanian, dimana dalam penditribusian bantuan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing kelompok tani yang diusulkan melalui proposal.Kata Kunci : Strategi, Pemerintah, Pendistribusian, Bantuan, Pertanian, Agrikultur.]]>
<![CDATA[EVALUASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018 (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA) ]]>
<![CDATA[Rarung, Julio A.]]>;
<![CDATA[Pioh, Novi]]>;
<![CDATA[Waworundeng, Welly]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemerintah Indonesia saat ini sangat berupaya dalam meningkatkan pembangunan nasional, daerah, kota, dan desa guna tercapainya keseimbangan dan pemerataan dalam pembangunan. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan hak desa sebagaimana pemerintah daerah Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebijakan Alokasi Dana Desa adalah kebijakan pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten /Kota.Alokasi Dana Desa adalah Dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota paling sedikit 10% dikurangi Dana Alokasi Khusus. Hasil yang diharapkan dengan adanya Alokasi Dana Desa yaitu dengan terciptanya keuangan desa yang lebih baik untuk membiayai program-program pemerintah desa, baik operasional desa maupun pemberdayaan masyarakat desa agar supaya dapat meningkatkan pelayanan pemerintahan desa, pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori evalauasi kebijakan dari William Dunn dalam Riant Nugroho (2014:713) dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisien, kecukupan, pemerataan, reponsivitas, dan ketepatan. Fokus penelitian yakni Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tahun 2018 (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan alokasi dana desa yang ada di Kabupaten Minahasa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan pengawasan ke desa-desa yang ada di Kabupaten Minahasa.Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa, Pemerintahan]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN TAGULANDANG ]]>
<![CDATA[Bosman, Keisen]]>;
<![CDATA[Gosal, Ronny]]>;
<![CDATA[Lengkong, John]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Disiplin merupakan sifat patuh dan taat terhadap aturan, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di kantor Camat Tagulandang. Penelitian ini dilakukan untuk memberi motivasi dalam peningkatan disiplin pegawai, sehingga penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Disiplin kerja aperatur kelurahan dalam jam masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja masih kurang. Dalam hal memberikan pelayanan di kantor camat tagulandang pada umumnya sudah cukup baik, ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan di kantor camat tagulandang belum terlaksana dengan baik. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan di berlakukannya kebijakan Disiplin Pengawai Negeri Sipil Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di kantor Camat Tagulandang.Kata Kunci : Disiplin, PNS, kebijakan]]>
<![CDATA[MANAJEMEN SISTEM APARATUR SIPIL NEGARA (Studi tentang Sistem Merit dalam penempatan jabatan pimpinan tertinggi di lingkungan pemerintahan kabupaten kepulauan sangihe) ]]>
<![CDATA[Sahambangung, Osvaldo]]>;
<![CDATA[Pioh, Novie]]>;
<![CDATA[Waworundeng, Welly]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sistem merit mengubah manajemen ASN dengan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Selain itu sistem ini juga akan melakukan penilaian secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Lewat Sistem Merit pegawai yang ada sudah terseleksi haruslah benar-benar memenuhi kriteria yang ada bukan sebaliknya hanya karena memiliki kedekatan dengan pejabat yang terkait mengakibatkan ia mendapatkan posisi tersebut. Kabupaten Sangihe merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang telah mengimplementasikan sistem merit dalam penempatan pejabat tinggi khususnya pejabat eselon II, hal tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2018 melalui proses open bidding. Namun Konsep sistem merit tidak akan berjalan dengan sempurna jika tidak dibarengi dengan pengawasan proses seleksi yang ketat sehingga Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dapat terjamin kaulifikasi dan legalitasnya. Diharapkan dengan adanya system merit dapat meminimalisir bahkan mencegah praktek jual beli jabatan. Dan tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Manajemen Sistem Merit Aparatur Sipil Negara Dalam Penempatan Jabatan Pimpinan Tertinggi melalui kegiatan open bidding tahun 2018 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan konsep yang dipakai untuk mengetahui Sistem Merit dalam penempatan Jabatan Pimpinan Tertinggi adalah konsep yang dikemukakan oleh Wungu (2005:47-51) yang mengatakan ada 3 kebijakan pokok sebagai sub sistem dari Sistem Merit; 1. “Kebijakan Penilaian Prestasi Kerja†Prestasi kerja adalah tindakan-tindakan atau pelaksanaan tugas yang diselesaikan oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu dan dapat diukur. 2 “Karir†: Merekrut dan mempromosikan karyawan atas dasar kemampuan dengan persaingan terbuka pada awalnya. 3. “Pelatihanâ€: Peningkatan kinerja ASN salah satunya dapat dilakukan dengan pelatihan terhadap kemampuan manajemen pekerjaan dan pelatihan terhadap skill serta kemampuan bekerja dengan tim untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam pekerjaan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam mendukung selesainya penelitian ini.Kata Kunci : Sistem Merit, Penempatan Pejabat]]>
<![CDATA[KINERJA DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI DI DPRD KABUPATEN HALAHERA BARAT ]]>
<![CDATA[Loda, Thomy]]>;
<![CDATA[Gosal, Ronny]]>;
<![CDATA[Kairupan, Josef]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mencoba untuk mengetahui Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Di Bidang Legislasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan analisis data interaktif, Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Bidang Legislasi masih belum baik, karena kemampuan dari personil anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dalam proses legislasi tidak sesuai dengan harapan, Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat sepanjang tahun 2014-2019 adalah sebanyak 20 Perda dari 55 Ranperda DPRD dalam menjalakan Legislasi belum sepenuhnya berjalan dan berfungsi secara maksimal dan belum berjalan sebagaimana mestinya, karena Ranperda yang dijadikan Peraturan Daerah sebagian besar berasal dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.Kata Kunci : Kinerja, DPRD, Fungsi Legislasi]]>
<![CDATA[PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA MANADO ]]>
<![CDATA[Silap, Christi]]>;
<![CDATA[Kasenda, Ventje]]>;
<![CDATA[Kumayas, Neni]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu Negara merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak – hak yang dimilikinya secara asasi. Melalui hukum, hak – hak asasi manusia baik laki – laki maupun perempuan diakui dan dilindungi, karenanya hukum akan selalu dibutuhkan unuk mengakomodasi adanya komitmen Negara untuk melindungi hak asasi manusia warganya, termasuk perempuan. Perempuan sering kali menjadi korban diskriminasi, pelecehan, dan menjadi obyek kekerasan. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum dalam masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya memberikan pelayanan melalui upaya – upaya pemberian perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Masalah yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya: masih kurangnya sosialisasi dari DP3A dilingkungan masyarakat tentang bahaya dan dampak dari kekerasan. Dalam proses pelaporan ada banyak korban tidak kembali lagi melengkapi berkas – berkas untuk melanjutkan proses pendampingan, untuk sarana seperti Rumah Aman yang belum dimiliki sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk korban kekerasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Manado. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Kata kunci: Peranan, Kekerasan, Perempuan]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ]]>
<![CDATA[Maliatja, Fike M.]]>;
<![CDATA[Sambiran, Sarah]]>;
<![CDATA[Mantiri, Michael]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembangunan yang terpusat hanya di kota menyebabkan wilayah perbatasan makin tertinggal. Masalah utamanya terletak pada kondisi infrastrukturnya yang memprihatinkan. Oleh sebab itu Masyarakat di daerah perbatasan masih membutuhkan bantuan dari negara tetangga. Dan juga peran pemerintah sangat di butuhkan di wilayah perbatasan. Sebagai negara yang merentang luas dan berbatasan dengan negara lain, Indonesia tidak terhindarkan dari masalah-masalah di perbatasan. Mulai dari pergeseran patok, terorisme, sampai kejahatan transnasional berupa penyelundupan atau imigran ilegal. Kawasan perbatasan memliki peran sentral dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Dengan jumlah kawasan perbatasan yang besar, Indonesia berkepentingan untuk menjaga kedaulatan dari ancaman negara lain dan mensejahterakan kehidupan masyarakatnya di perbatasan. Sebagai beranda depan, wajah perbatasan Indonesia seharusnya mencerminkan kondisi yang aman dan sejahtera. Namun cara pandang masa lalu yang memandang kawasan perbatasan sebagai halaman belakang dan daerah terluar membuat pembangunanya kurang di perhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. Indonesia yang sentralistik saat itu lebih mementingkan pembangunan kawasan pusat. Akibatnya, pembangunan kawasan perbatasan secara umum tertinggal dari daerah Indonesia lainnya. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.Kata Kunci : Implementasi, Program, Pembangunan Infrastruktur.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA ]]>
<![CDATA[Sumenge, Meilani Stivani]]>;
<![CDATA[Singkoh, Frans]]>;
<![CDATA[Kasenda, Ventje]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Efektifnya kerja aparatur sipil negara dapat dilihat dari pencapaian kerja setiap pegawai, karena efektitifitas sangat berhubungan erat dengan cara dari pegawai itu sendiri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa yang disiplin, memiliki integritas, professional, serta mampu menyelenggarakan pelayan public bagi masyarakat. Adapun manfaat yang diharapakan penulis dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangan dan masukkan bagi Pemerintah setempat untuk lebih mengoptimalkan Efektifitas Kerja Pegawai, dan bermanfaat sebagai pedoman dalam mengevaluasi program kerja juga mengatasi pemecahan masalah tentang bagaimana Efektifinya Kerja Pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing Pegawai. Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif kualitatif dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi Kerja para Pegawai berusaha menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik mungkin agar Efektifitas Kerja di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa bisa terselenggara dengan baik dan bisa sesuai dengan apa yang menjadi visi dan Misi di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa tersebut.Kata Kunci : Efektivitas, Kerja, Aparatur Sipil Negara.]]>
<![CDATA[PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HUWANGO KECAMATAN BILUHU KABUPATEN GORONTALO ]]>
<![CDATA[Mahmud, Yulianti]]>;
<![CDATA[Gosal, Ronny]]>;
<![CDATA[Kairupan, Josef]]>
<![CDATA[ JURNAL EKSEKUTIF Vol 3, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sam Ratulangi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Berbagai Rencana dan Program-Program Telah di buat dan di manfaatkan Desa, salah satunya ialah program Dana Desa. Melihat pada apa yang di amanatkan melalui Dana Desa ini, kegiatan pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu tujuan utamanya.Di Desa Huwongo kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Dana Desa sebesar 183.011.408 Dalam pemanfaatan, Masyarakat tidak mengetahui adanya program kerja pemberdayaan masyarakat dan tidak paham dengan program tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat sebagian besar tidak di libatkan dalam musyawarah Desa. Kegiatan Pemberdayaan yang ada tidak sesuai dengan yang di harapkan masyarakat. BUMDesa hanya memiliki kegiatan yang tidak rutin seperti Sewa Tenda dan balai Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana program Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Huwongo. Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan Data adalah melalui observasi,Wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan program Dana Desa dalam pemberdayaan sudah terlaksana. Hal ini dapat di lihat dengan di bentuknya tim pengelola kegiatan yang menuntun jalannya kegiatan Pemberdayaan masyarakat. Dalam penafsiran program Dana Desa juga melibatkan stakeholder yang ada di Desa. Dan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat juga sudah terlaksana anatara lain bantuan untuk Desa, pengelolaan posiyandu dan bimtek pengurus Desa.Kata Kunci: Pemanfaatan, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat.]]>
