cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis" : 16 Documents clear
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PERTAMBANGAN TERHADAP LINGKUNGAN PASCAPENGELOLAANNYA Damopoli, Dita Natalia
LEX ET SOCIETATIS Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v1i5.3169

Abstract

Indonesia dikaruniai sumber daya alam dan energi yang melimpah. Potensi sumber daya dan cadangan mineral metalik tersebar di 437 lokasi di Indonesia bagian barat dan timur. Akan tetapi pada kenyataannya, banyak masyarakat yang merasakan dampak negatif dari kegiatan pertambangan dimana masih banyak perusahaan tambang yang hanya memikirkan keuntungan secara pribadi saja dan tidak memperhatikan lingkungan yang dipakai dalam pengolahan tambang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban perusahaan dari perusahaan tambang pasca pengelolaannya.  Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan yaitu Peraturan perundang-undangan tentang pertambangan, sebagai bahan hukum primer dan literatur-literatur seperti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, artikel, majalah dan informasi tertulis dari internet. Hasil penelitian menunjukkan : 1.  Tanggung jawab yang begitu besar terhadap lingkungan yang harus dijalani oleh perusahaan pertambangan pasca pengelolaan merupakan bentuk tanggung jawab yang sangatlah penting bagi perusahaan pada sektor pertambangan dimana bertujuan agar dapat memulihkan kembali fungsi lingkungan dan ekosistem yang sempat terganggu akibat kegiatan pertambangan. Hal ini tentunya tidak terlepas juga bersama campur tangan dari pemerintah setempat. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dewasa ini menjadi bagian yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan. 2. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1) menyatakan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Hal ini lebih di perjelas lagi dengan ayat (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata kunci: Tanggung jawab, perusahaan.
HAK ANAK DIDIK SEBAGAI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN MENURUT UU NO. 12 TAHUN 1995 Mintalangi, Refly
LEX ET SOCIETATIS Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v1i5.3170

Abstract

Kejahatan adalah suatu kenyataan sosial yang mengganggu kehidupan manusia dan yang adanya tidak dapat dihindari sehingga mau tidak mau kita harus menghadapinya. Kejahatan menimbulkan keresahan pada pemerintah dan anggota masyarakat. Penanganan oleh pihak pemerintah, antara lain berupa penjatuhan pidana atau pemidanaan bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Pelaksanaan pidana atau pemidanaan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan melalui suatu pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada mereka yang telah melanggar hukum. Untuk mewujudkan proses pembinaan dan bimbingan yang maksimal, Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu wadah pembinaan dituntut untuk lebih ditingkatkan peranannya dalam membina tahanan dan warga binaan. Hal tersebut didukung dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang hak yang diperoleh warga binaan anak didik permasyarakatan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Adapun penetapan lokasi penelitian ini dilakukan karena pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-Yuridis-Normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan: 1. Hak-hak anak yang di peroleh warga binaan anak didik pemasyarakatan menurut UU No. 12 Tahun 1995 yakni Hak dan kedudukan  anak dalam perundangan, pembinaan anak didik pemasyarakatan dan Hak-hak anak didik pemasyarakatan. 2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dan yang menunjang pembinaan anak didik pemasyarakatan menurut UU No. 12 Tahun 1995 yakni faktor penunjang pembinaan anak didik pemasyarakatan di lapas dan faktor penghambat pembinaan anak didik pemasyarakatan di lapas. Kata kunci: Hak anak, binaan
PENYELESAIAN TERHADAP SERTIFIKAT GANDA OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL Eman, Angga B. Ch
LEX ET SOCIETATIS Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah merupakan suatu kebutuhan fundamental dari setiap warga negara saat ini. Kebutuhan akan tanah terlihat dari antusias setiap orang akan memperoleh dan mempertahankan tanah yang mereka inginkan dan mereka miliki. Tanah yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, memiliki nilai yang sangat tinggi secara ekonomi, sosiologi, maupun secara derajat seseorang ditengah masyarakat. Seiring perkembangan akan kebutuhan tanah disaat ini, bersamaan dengan itu juga berkembang pula regulasi-regulasi atau aturan yang mengatur bagaimana cara memperoleh serta mempertahankan tanah tersebut. Pemerintah yang berwenang mengeluarkan segala jenis aturan tersebut merasa harus untuk mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pertanahan, maka dibentuklah Undang-undang Pokok Agraria yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1960. Namun sayangnya peraturan-peraturan tersebut belum sepenuhnya melindungi para pemegang hak tanah. Tak jarang karena besarnya nilai tanah tersebut, sering menimbulkan konflik-konflik secara vertical maupun horizontal. Penulisan skripsi ini penulis menguraikan tentang apa itu sertifikat ganda, apa saja faktor yang mengakibatkan timbulnya sertifikat ganda serta penyelesaian pihak berwenang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dalam menangani permasalahan sertifikat ganda. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan melalui penelitian hukum dengan menggabungkan fakta-fakta yang terdapat dari bahan hukum kepustakaan maupun wawancara kepada pihak-pihak terkait. Hal yang paling penting dalam terjadinya sertifikat ganda adalah ketidakjujuran pemohon dalam hal ini pemilik tanah yang mengajukan permohonan pengukuran dan pembuatan sertifikat kepada pihak BPN, dengan memasukan data-data yang tidak sesuai dengan yang ada dilapangan. Serta kurangnya sumber daya manusia dan kurang modernnya teknologi yang dimiliki pihak BPN dimasa lampau juga merupakan faktor lain yang menimbulkan munculnya sertifikat ganda. Namun BPN bukannya tutup mata dalam menyelesaikan permasalahan sertifikat ganda ini. Melalui proses mediasi, BPN mencoba mencari jalan keluar dan menyelesaikan setiap permasalahan sertifikat ganda yang muncul. BPN juga mengizinkan pada pihak yang besengketa untuk membawa permasalahan sertifikat ganda ke pengadilan negeri jika tidak terdapat titik temu dalam proses mediasi. Kata kunnci: Penyelesaian, sertifikat ganda
NATURALISASI WARGANEGARAAN ASING MENJADI WARGANEGARA INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN Luntungan, Amey Yunita
LEX ET SOCIETATIS Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v1i5.3172

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk  mengetahui bagaimana asas kewarganegaraan manakah yang dianut oleh Indonesia dan bagaimana pengaturan naturalisasi mengenai warga negara asing dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2006.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan bahwa: 1. Penerapan asas kewarganegaraan yang dianut oleh Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah ius sanguinis; ditambah dengan ius soli terbatas dan kewarganegaraan ganda terbatas. 2. Hukum positif yang berlaku saat ini  membuka peluang bagi warganegara asing menjadi warganegara Indonesia dengan adanya pengaturan tentang Naturalisasi dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2006. Proses Naturalisasi ini bisa dilalui dengan 2 cara yaitu dengan Naturalisasi Biasa dan Naturalisasi Khusus. Kata kunci: naturalisasi, kewarganegaraan
HAK ATAS PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DI PROVINSI SULAWESI UTARA Rumampuk, Regina
LEX ET SOCIETATIS Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v1i5.3173

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pengaturan hukum pengelolaan kawasan pesisir sebagai bagian dari wilayah pesisir yang berbasis masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara dan bagaimana sistem pengelolaan kawasan pesisir sebagai bagian dari wilayah pesisir berbasis masyarakat yang sudah dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan bahwa: 1.Pengaturan hukum mengenai pengelolaan kawasan pesisir sebagai bagian wilayah pesisir mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.   Khusus untuk Provinsi Sulawesi Utara diberlakukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat di Povinsi Sulawesi Utara. Penguatan yuridis menyangkut pengaturan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kelautan, termasuk pesisir didalamnya sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, bahkan sampai ke tingkat kabupaten dan kota. Pembentukan Instrumen Hukum berupa Perda memuat semangat untuk mensejahterakan masyarakat pesisir serta msyarakat disekitarnya sejalan dengan cita-cita dan tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Negara.  2.Pengelolaan  kawasan pesisir sebagai bagian dari wilayah pesisir di Sulawesi Utara dalam implementasinya yaitu diberlakukannya Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Berbasis Masyarakat, dan salah satu wujudnya yaitu dalam sinergitas pengelolaan kawasan Taman Nasional Bunaken dengan pembentukan Dewan Pengelola Taman Nasional Bunaken (DPTNB). Meskipun muncul pro dan kontra dilapangan, kehadiran DPTNB dapat dikatakan cukup berhasil menampung dan menjembatani permasalahan yang terjadi dalam hal pengelolaan kawasan pesisir sebagai bagian wilayah pesisir di provinsi Sulawesi Utara. Kata kunci: Pengelolaan, kawasan pesisir
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA (PJTKI) TERHADAP PERLINDUNGAN TENAGA KERJA WANITA Pihang, Herdy L. N
LEX ET SOCIETATIS Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v1i5.3174

Abstract

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan untuk pembangunan setiap warga Indonesia seutuhnya untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu solusi dalam perlindungan buruh maupun majikan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, peraturan ini sangat berarti dalam mengatur hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja maupun para pengusaha di dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Tanggung jawab Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terhadap Tenaga Kerja Wanita serta Perlindungan dan Penegakkan Hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terhadap Tenaga Kerja Wanita.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, dan literatur-literatur yang diperoleh sebagai bahan penunjang penyusunan karya tulis melalui studi kepustakaan.  Hasil penelitian menunjukkan bagaimana tanggung jawab perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) terhadap Tenaga Kerja Wanita, serta bentuk Perlindungan yang dapat dilakukan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terhadap Tenaga Kerja Wanita. Pertama, tanggung jawab perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia terhadap TKW yakni keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja dari daerah asal sampai dengan kedatangan dari luar negeri, kepulangannya ke tempat asal dan keberangkatan kembali setelah cuti. Mengurus penyelesaian permasalahan yang timbul antara tenaga kerja dengan pengguna jasa berdasarkan perjanjian kerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di   negara setempat. Kedua, setiap calon tenaga kerja Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2004 pada Pasal 77 ayat 1 di laksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai purna penempatan. Perwakilan republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja dalam hal ini tenaga kerja wanita di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kata kunci: Tanggung jawab, perusahaan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WILAYAH KEDUTAAN NEGARA ASING SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK Setyawan, Adhitya Apris
LEX ET SOCIETATIS Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v1i5.3175

Abstract

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui hal-hal yang menjadi dasar pemberian perlindungan terhadap kedutaan asing disuatu negara dan mengetahui pengaturan hukum diplomatik terhadap penyalahgunaan kekebalan kedutaan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yang sesuai dengan permasalahan yang ditentukan dan tentunya juga satu harapan bahwa Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum dan Hukum internasional serta khususnya bagi Hukum Diplomatik.
DISKRIMINASI TERHADAP PENDERITA HIV/AIDS MENURUT HAK ASASI MANUSIA Gaghenggang, Agyta
LEX ET SOCIETATIS Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum dan HAM tentang larangan diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS serta implementasi larangan diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS. Pertama, Hukum merupakan aturan-aturan yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. HIV/AIDS sendiri memiliki perlindungan secara internasional yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, modul-modul, pedoman-pedoman pun konfrensi-konfrensi terkait diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS. Pasal 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pun mengatur tentang larangan diskriminasi terhadap seseorang yang merupakan salah satu tindakan pelanggaran hak asasi manusia, maka mereka yang menjadi korban diskriminasi, seharusnya mendapatkan keadilannya sebagai manusia yang memiliki hak kodrat dari Sang Pencipta. Kedua, suatu perangkat hukum baru dapat dikatakan efektif apabila ia dapat diimplementasikan dan sanksinya dapat ditegakkan, maka didalam perangkat hukum itu ada mekanisme yang mengatur dan menetapkan bagaimana norma-norma tersebut dapat ditegakkan. Penelitian ini menggunakan dua jenis metode, yaitu metode pengumpulan data dan metode pengolahan/analisis data. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini telah digunakan terutama metode penelitian kepustakaan (library research) melalui penelaan buku-buku teks, perundang-undangan, majalah-majalah hukum serta dokumen tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif dimana data dianalisis dengan menggunakan penalaran deduksi. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kedudukan penderita HIV/AIDS yang adalah manusia yang memiliki hak kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hak asasi, jaminan pelayanan kesehatan yang nyata dari pemerintah, kelayakan untuk mendapat kerja dan kehidupan yang seharusnya menjadi hak penderita HIV/AIDS, bukan sekedar rentetan tulisan peraturan yang tanpa tindakan konkrit. Kata kunci: Diskriminasi, HIV/AIDS
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TENAGA KERJA INDONESIA Pinoke, Edward Richard J.
LEX ET SOCIETATIS Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum internasional  tentang tanggung jawab negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia tenaga kerja Indonesia dan bagaimana aturan hukum nasional tentang tanggung jawab pemerintah terhadap pelanggaran hak asasi manusia tenaga kerja Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan bahwa: 1.  Suatu negara mempunyai hak dan tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri dan suatu negara (negara penerima) bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap orang asing. Konsep ini dikenal dengan istilah “Diplomatic Protection” (perlindungan diplomatik). Perlindungan diplomatic berkaitan erat dengan peranan perwakilan konsuler dan tuntutan suatu negara ke negara lain berkaitan dengan adanya pelanggaran hukum internasional. Perlindungan diplomatik dapat dilakukan oleh suatu negara (negara pengirim) dalam hal telah terpenuhinya tiga syarat yaitu, an international wrong Exhaustion, local Remedies and Link of Nationality. 2. Aturan hukum nasional tentang tanggung jawab negara terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia Tenaga kerja Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, terdiri dari aspek hukum administrasi dan aspek hukum pidana tentang hak asasi tenaga kerja. Kata kunci: Hak asasi manusia, tenaga kerja.
JAMINAN KEAMANAN BAGI TERPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Paulus, Billy L
LEX ET SOCIETATIS Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v1i5.3178

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang menjadi prinsip-prinsip dasar pembinaan bagi narapidana dan bagaimanakah masalah jaminan keamanan bagi narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan, bahwa: 1.   Terdapat adanya empat komponen penting dalam prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana, yaitu: diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri; keluarga, yaitu keluarga inti atau keluarga dekat; masyarakat, yaitu orang-orang yang berada di sekeliling narapidana saat masih di luar LP dan petugas yaitu petugas kepolisian, penasehat hukum, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas LP/Rutan, Balai BISPA, dan Hakim Wasmat. 2. Secara  umum,  dapatlah  dikatakan  bahwa dengan dapat diatasinya  kendala/kelemahan  daripada  Sistem  Pemasyarakatan  itu  meliputi  kemampuan  personil  (human  resource) dari  Lembaga  Pemasyarakatan  yang  secara  umum  kurang  memadai  di dalam  menerjemahkan  konsep  pemasyarakatan  dalam  menjalankan  tugas  pembinaan,  sarana  dan  prasarana  operasionalisasi  Sistem  Pemasyarakatan   berupa  sarana  fisik  yaitu  berupa  gedung-gedung  penjara  yang  masih  merupakan  warisan  masa  kolonial,  serta  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  bekas  narapidana  karena  persepsi  yang  sudah  terlanjur  tertanam  dalam  masyarakat  bahwa  Lembaga  Pemasyarakatan  tidak  lebih  sebagai  sekolah  kejahatan, maka masalah jaminan keamanan bagi narapidana di LP tidak akan menimbulkan masalah terlebih apabila para petugas lembaga pemasyarakatan/Rutan menerapkan Pasal 5 dan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 baik dan benar. Kata kunci: Jaminan keamanan, terpidana.

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue