cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis" : 13 Documents clear
BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PROSES LITIGASI PADA PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA Pane, Paul Belmando
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i3.11524

Abstract

Tipe penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.[1] Zainuddin Ali, mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif biasa disebut penelitian yuridis normatif.[2] Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Beban pembuktian adalah bagian dari Hukum Pembuktian perkara perdata oleh hakim yang bertolak dari prinsip utamanya, siapa yang mengajukan suatu dalil-delik hak wajib untuk membuktikan. Penggugat yang mengajukan gugatan hak wajib untuk membuktikan haknya menurut hukum, dan pihak Tergugat berkewajiban pula membuktikan dalil-dalilnya secara hukum. Dengan demikian akan ada pembebanan pembuktian yang berimbang dan proporsional oleh Hakim kepada para pihak. Beban pembuktian perkara perdata sebagai bagian dari Hukum Pembuktian perkara perdata mendasarkan pada sumber-sumber hukum utamanya yang diatur dalam HIR/RBg/KUH. Perdata dengan alat-alat bukti seperti: bukti tulisan (surat), bukti dengan saksi-saksi, bukti persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kata kunci: litigasi, sengketa perdata, beban pembuktian, penyelesaian [1] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 24 [2] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 12 
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENUNJANG INVESTASI DI SULAWESI UTARA Pakude, Kelpin
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i3.11525

Abstract

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) merupakan penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Data-data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer  berupa wawancara lepas dengan salah satu Notaris Senior di Kota Manado, data sekunder, dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian ini menunjukan kewenangan notaris dalam menunjang investasi di Sulawesi Utara. Namun di Sulawesi Utara sendiri belum memiliki pasar modal, yang ada hanyalah Bursa Efek Indonesia (The Indonesia Stock Exchange) cabang Manado, tapi hanya menghimpun dana masyarakat dan menggunakan jasa Notaris yang berada di Jakarta. Sehingga walaupun notaris di Sulawesi Utara mempunyai keahlian dan kemampuan di bidang Investasi hanya akan mubazir. Kata kunci : Notaris, Investasi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN Rumondor, Serce F.
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i3.11526

Abstract

Metodologi penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji aspek-aspek hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum dan Pemberdayaan terhadap usaha kecil dan menengah dalam rangka otonomi daerah di Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian normatif yang bertujuan menggambarkan mengenai perlindungan hukum sebagai instrument untuk pemberdayaan usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa usaha mikro kecil dan menengah dalam pemberdayaannya dapat mendorong lajunya perekonomian nasional, sehingga terwujud tatanan perekonomian yang sehat. Oleh karena sangat penting peranan usaha mikro kecil dan menengah maka perlu mendapat perlindungan hukum dan pembinaan dari pemerintah dalam hal pemberian bantuan modal usaha maupun program kemitraan. Kata kunci: usaha mikro, kecil dan menengah, pemerintah daerah, perlindungan
ANALISIS HUKUM KONTRAK TERAPEUTIK TERHADAP TINDAKAN MEDIK DALAM HUBUNGAN PASIEN DENGAN DOKTER DI RUMAH SAKIT Nuha, Richard
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i3.11527

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana  substansi dari perjanjian terapeutik tersebut telah memenuhi prinsip  perjanjian  pada  umumnya dan bagaimana  hak  dan  kewajiban antara dokter pasien serta konsekuensi yuridis  jika  terjadi  resiko  medik  yang  tidak  dituangkan  dalam  perjanjian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengunakan metode penelitian hukum normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut. Dalam Undang-Undang Kesehatan yang dimuat secara jelas bahwa pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Bahkan segalah peraturan kesehatan  yang dibuat telah tercantum hak dan kewajiban dengan memiliki sanksi pidana maupun sanksi perdata, 2. Hak dan kewajiban dokter dan pasien adalah sama-sama  memiliki perlindungan hukum yaitu sepanjang dokter  melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional, dan menerima imbalan jasa demikian pasien adalah memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Untuk prosedur penyelesaian sengketa medis secara perdata dan pidana diperadilan umum bahwa pasien dapat mengajukan gugatan kerugian secara perdata ke pengadilan maupun melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan”
FUNGSI PETUGAS KEMASYARAKATAN DALAM MENGAWASI ANAK MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Simbolon, Marulye T. S. T.
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yakni metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisir, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan normatif, disesuaikan dengan landasan teori, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menjawab perumusan masalah dalam kesimpulan yang sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa     jaminan perlindungan hak asasi manusia khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengutamakan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif, sehingga penyelesaian perkara tindak pidana akan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversi dimaksudkan untuk pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini dilakukan untuk mengutamakan kepentingan yang lebih baik bagi anak di usia pertumbuhan dan perkembangannya. Kata Kunci : kemasyarakatan, anak, petugas, peradilan, pidana, mengawasi, fungsi
SISTEM HUKUM PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN UNTUK BEKERJA PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA Mirwanto, Tony
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh orang asing dengan menggunakan visa kunjungan wisata kerap kali terjadi,  umumnya digunakan dalam rangka bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) pada Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. Hal ini menyebabkan menjadi berkurangnya kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia di dalam negeri dan berkurangnya pendapatan Negara dari sisi penggunaan Tenaga Kerja Asing. Berdasarkan fakta di lapangan, masalah penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Wisata umumnya berasal dari Pemberian Visa On Arrival (VOA) dan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) ini merupakan permasalahan yang lama kelamaan semakin sulit diselesaikan, bahkan semakin sulit terditeksi oleh aparat penegak hukum. Keterlibatan Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional yang mengakomodir tentang kemudahan dibidang penanaman modal dan penggunaan tenaga kerja asing, menyebabkan Indonesia semakin dipenuhi oleh para Pemodal dan Tenaga Kerja Asing. Dengan adanya hal tersebut khususnya masalah penggunaan tenaga kerja asing perlu mendapat perhatian serius pemerintah khususnya dalam pengawasan kegiatannya selama berada di Indonesia, agar penggunaan tenaga kerja asing dapat bermanfaat bagi Indonesia dalam mengelola kekayaan alamnya dan mempercepat pembangunan. Pemberian kemudahan Visa dalam rangka meningkatkan devisa negara di bidang pariwisata terhadap orang asing yang akan memasuki  Indonesia, tentunya harus dibarengi dengan pengawasan terhadap izin tinggalnya sebagai konsekuensi kemudahan pemberian visa tersebut. Agar praktek-praktek penggunaan tenaga keja asing secara illegal oleh perusahaan penanaman modal asing dengan modus menggunakan izin tinggal kunjungan wisata, dapat diminimalisir sedini mungkin.   Untuk itulah diperlukan persyaratan yang ketat dan selektif bagi orang asing yang akan diberikan kemudahan Pemberian Visa On Arrival (VOA) dan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), serta menggalakkan kegiatan pengawasan terhadap orang asing yang berkegiatan di Indonesia, sehingga dampak negatif dari kehadiran orang asing di Indonesia dapat  diatasi. Kata Kunci: Visa, Penyalahgunaan Izin Tinggal, Tenaga Kerja Asing
TRANPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SUATU KAJIAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Moka, Mario
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i3.11530

Abstract

Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 makin mempertegas fungsi otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu transparansi untuk menghindarkan berbagai penyalahgunaan keuangan dan korupsi berdasarkan hal tersebut penulis mealukan penelitian di Kabupaten Bolaang Mongondow untuk melihat dan meneliti dasar hukum pengelolaan keuangan daerah dan tranparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan menggunakan metode penelitian normative penelitian dilakukan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kabupaten Bolaang Mongondow telah ada peraturan daerah untuk mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu Perda nomor 5 Tahun 2005. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah masih terdapat kendala terutama kendala kepatuhan dari birokrasi terutama aparat pemerintahan daerah kabupaten Bolaang Mongondow dalam pengelolaan keuangan daerah. Kata Kunci: Landasan pengelolaan hukum keuangan daerah
PERAN BADAN KEHORMATAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK DALAM MENINGKATKAN PERTANGGUNGJAWABAN DPRD Singal, Alfie Martone
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fungsi Badan Kehormatan DPR menjadi penting sebagai penegakan Kode Etik Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pentingnya Fungsi Badan Kehormatan DPR menjadi dasar dilakukan penelitian yang bertumpuh pada masalah bagaimana fungsi badan kehormatan terhadap penegakan kode etik dalammeningkatkan pertanggungjawaban Anggota DPRD. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif maka ditemukan hasil bahwa Fungsi Badan Kehormatan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan  Penegakan Kode Etik menjadi kewenangan Badan Kehormatan DPRD. Sebagai kesimpulan penegakan kode etik menjadi fungsi dan kewenangan Badan Kehormatan DPRD. Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Kata Kunci : Badan Kehormatan, Kode Etik DPRD
PERATURAN DAERAH SEBAGAI LANDASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Peleng, D. Olga
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaran Pemerintahan Daerah harus sesuai dengan prinsip negara hukum yang mengedepankan legalitas atau landasan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Implementasi otonomi daerah melahirkan pemerintah daerah untuk membuat produk hukum daerah baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan Kepala Daerah. Peraturan Daerah sebagai aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas legalitas dalam negara hukum. Berdasarkan hal tersebut penulisan ini dilakukan dengan bertumpu pada bagaimana dasar prinsip negara hukum dalam pembuatan peraturan daerah sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan peraturan daerah harus berdasarkan prinsip negara hukum dan legislasi dan harus didasari pada aspek normatif yang menjadi dasar kekuatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
TANGGUNG JAWAB PT FREEPORT INDONESIA TERHADAP PENANGANAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN DI KABUPATEN MIMIKA PAPUA Luhukay, Roni Sulistyanto
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i3.11533

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab PT Freeport Indonesia terhadap penanganan kerusakan lingkungan akibat pertambangan di Kabupaten Mimika Papua dan mengetahui adanya upaya pemerintah terhadap penanganan kerusakan lingkungan akibat pertambangan guna kepentingan Negara demi kesejahteraan rakyat. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan yaitu Peraturan perundang-undangan tentang pertambangan, dokumen PT Freeport Indonesia sebagai bahan hukum primer dan literatur-literatur seperti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan artikel, majalah dan informasi tertulis dari internet sebagai bahan hukum sekunder, dan kamus-kamus, ensiklopedia sebagai bahan hukum tersier.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung  jawab yang begitu besar yang di lakukan oleh PT Freeport Indonesia terhadap lingkungan yang di jabarkan dalam suatu kebijakan strategis dan di laksanakan secara berkala sesuai dengan ketentuan Undang- Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara dan Undang Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang undangan yang berlaku bertujuan agar dapat memulihkan kembali fungsi lingkungan dan ekosistem yang sempat terganggu akibat kegiatan pertambangan. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya pemerintah di kabupaten Mimika dalam mengambil kebijakan dan pembinaan terhadap reklamasi, rehabilitasi dan penghijauan kembali terhadap tanggung jawab PT Freeport indonesia  di area pertambangan yang di lakukan tiap tahunnya sampai nantinya pasca penutupan tambang PT Freeport Indonesia serta serah- terima setiap asset yang tersisa, berikut pengalihan tanggung jawab atas kawasan tambang tersebut kepada pemerintah Indonesia. Kata kunci: Tanggung jawab,  Lingkungan,  PT Freeport Indonesia.

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue