Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.497
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ET SOCIETATIS Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) Jurnal Abdimas Imigrasi (JaIM) Journal of Law and Border Protection CITIZEN: Jurnal Ilmiah Mulitidisiplin Indonesia Journal Evidence Of Law Jurnal Hukum dan Peradilan Innovative: Journal Of Social Science Research
Tony Mirwanto, Tony
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
SISTEM HUKUM PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN UNTUK BEKERJA PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA Mirwanto, Tony
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh orang asing dengan menggunakan visa kunjungan wisata kerap kali terjadi,  umumnya digunakan dalam rangka bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing (TKA) pada Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. Hal ini menyebabkan menjadi berkurangnya kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia di dalam negeri dan berkurangnya pendapatan Negara dari sisi penggunaan Tenaga Kerja Asing. Berdasarkan fakta di lapangan, masalah penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Wisata umumnya berasal dari Pemberian Visa On Arrival (VOA) dan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) ini merupakan permasalahan yang lama kelamaan semakin sulit diselesaikan, bahkan semakin sulit terditeksi oleh aparat penegak hukum. Keterlibatan Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional yang mengakomodir tentang kemudahan dibidang penanaman modal dan penggunaan tenaga kerja asing, menyebabkan Indonesia semakin dipenuhi oleh para Pemodal dan Tenaga Kerja Asing. Dengan adanya hal tersebut khususnya masalah penggunaan tenaga kerja asing perlu mendapat perhatian serius pemerintah khususnya dalam pengawasan kegiatannya selama berada di Indonesia, agar penggunaan tenaga kerja asing dapat bermanfaat bagi Indonesia dalam mengelola kekayaan alamnya dan mempercepat pembangunan. Pemberian kemudahan Visa dalam rangka meningkatkan devisa negara di bidang pariwisata terhadap orang asing yang akan memasuki  Indonesia, tentunya harus dibarengi dengan pengawasan terhadap izin tinggalnya sebagai konsekuensi kemudahan pemberian visa tersebut. Agar praktek-praktek penggunaan tenaga keja asing secara illegal oleh perusahaan penanaman modal asing dengan modus menggunakan izin tinggal kunjungan wisata, dapat diminimalisir sedini mungkin.   Untuk itulah diperlukan persyaratan yang ketat dan selektif bagi orang asing yang akan diberikan kemudahan Pemberian Visa On Arrival (VOA) dan Bebas Visa Kunjungan Wisata (BVKW) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), serta menggalakkan kegiatan pengawasan terhadap orang asing yang berkegiatan di Indonesia, sehingga dampak negatif dari kehadiran orang asing di Indonesia dapat  diatasi. Kata Kunci: Visa, Penyalahgunaan Izin Tinggal, Tenaga Kerja Asing
DIALEKTIKA PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM CAP KEIMIGRASIAN DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO HATTA Syahrin, M. Alvi; Mirwanto, Tony; Aim, Heru Al Zulkifli
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 6 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v6i2.461

Abstract

Peraturan terbaru mengenai Cap Keimigrasian diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 tahun 2018 tentang Cap Keimigrasain yang menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Cap Keimigrasian. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tersebut, terjadi perubahan sebagian besar bentuk Cap Keimigrasian yang dulunya hanya dalam bentuk manual saja dan kini telah ada yang berbentuk cap elektronik. Perubahan ini tentunya memerlukan waktu untuk dapat diimplementasi secara keseluruhan terkait penggunaannya di seluruh kantor imigrasi maupun tempat pemeriksaan imigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi dan upaya yang dilakukan dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang dilakukan di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penggunaan Cap Keimigrasian di TPI Soekarno Hatta belum sepenuhnya menggunakan Cap Keimigrasian sesuai Permenkumham 28 Tahun 2018. Masih terdapat nya penggunaan Cap Keimigrasian desain lama yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2015. Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi Soekarno Hatta telah melakukan beberapa upaya dalam rangka mempercepat terlaksananya implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018.
EXAMINATION OF HAJJI TRAVEL DOCUMENTS AS THE IMPLEMENTATION OF IMMIGRATION SERVICE FUNCTIONS IN THE TPI BANJARMASIN CLASS I IMMIGRATION OFFICE Syahrin, M. Alvi; Yepese, Jehan Irianti Bekti; Mirwanto, Tony
Jurnal Abdimas Imigrasi Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Abdimas Imigrasi
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaim.v4i2.492

Abstract

Latjapura (Latihan Kerja Bhumi Pura) merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Politeknik Imigrasi sebagai pembekalan ilmu teknis keimigrasian kepada Taruna secara langsung di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian. Tujuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan informasi terkait kebijakan, peraturan dan sistem keimigrasian di UPT Keimigrasian. Dengan adanya kegiatan Sosialisasi Pemeriksaan Paspor Jamaah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin Kloter I diharapkan Taruna mampu menjalankan tugas serta fungsi keimigrasian di bidang pelayanan. Taruna nantinya dapat melakukan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian, serta mampu melakukan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. Kegiatan ini juga memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya Calon Jamaah Haji yang akan berangkat ke Arab Saudi. Para taruna dan Petugas Imigrasi memberikan fasilitas pemeriksaan keimigrasian prioritas kepada mereka yang berbeda dengan penumpang lainnya. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat dapat mendapatkan manfaat dari layanan keimigrasian untuk mempermudah keberangkatan tanpa harus mengantri di konter keimigrasian yang ada di bandar udara.
IMMIGRATION LEGAL ACTION AGAINST ASYLUM SEEKERS WHO ABUSE THE VISIT VISA EXEMPTION POLICY Syahrin, M. Alvi; Mirwanto, Tony; Wisnu, Harry Prabowo
Journal of Law and Border Protection Vol 5 No 2 (2023): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v5i2.478

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tindakan yang diberikan kepada warga negara asing yang negaranya masuk dalam bebas visa kunjungan dan datang melalui tempat pemeriksaan imigrasi namun mendaftarkan dirinya menjadi seorang pencari suaka. Kebijakan bebas visa kunjungan terhadap 169 (seratus enam puluh sembilan) negara yang diberikan Pemerintah Indonesia. Penentuan status pencari suaka hingga menjadi seorang pengungsi dilakukan oleh UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). Pemberian suaka bertujuan untuk perlindungan dari ancaman kebebasan hak asasi manusia seseorang yang didasari dari alasan kemanusiaan. Izin tinggal yang masih berlaku yang dimiliki warga negara asing saat berada di Indonesia juga merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap orang tersebut. Tindakan yang diberikan memperhatikan pendekatan kesejahteraan dari fasilitas bebas visa kunjungan dan pendekatan keamanan berdasarkan kedaulatan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris (gabungan) yang menggabungkan penelitian yang berdasarkan pada peraturan yang ada dengan melihat aturan pada maksud yang nyata di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui beberapa temuan sebagai berikut. HR masuk ke Indonesia dengan cara menyalahgunakan fasilitas bebas visa kunjungan. HR telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada petugas pada saat tiba di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Soekarno Hatta. Kemudian, HR menikahi seorang wanita Indonesia, secara agama atau nikah sirih. Pernikahan ini berpotensi menimbulkan dugaan perkawinan semu dan penyimpangan hukum. Setelah izin tinggalnya habis, HR mengajukan permohonan sebagai pencari suaka kepada UNHCR. Berdasarkan modus operandi di atas, maka HR diberikan tindakan administrasi keimigrasian karena telah menyalahgunakan bebas visa kunjungan berupa deportasi dan penangkalan. Pemberian sanksi tersebut didasarkan atas Surat Keputusan Tindakan Keimigrasian Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Selatan Nomor: W.10.IMI.IMI.3-1612-GR.02.03 Tahun 2020 dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.02.03-1910 tentang Perubahan Kebijakan Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi oleh IOM.
REFORMULASI PROSEDUR TERTANGKAP TANGAN TERHADAP ORANG ASING DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN Syahrin, M. Alvi; Mirwanto, Tony; Prasta, Putra Deta Husa
Journal of Law and Border Protection Vol 6 No 2 (2024): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v6i2.636

Abstract

Fokus utama penelitian ini adalah penindakan oang asing yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana keimigrasian oleh pejabat imigrasi. Fenomena ini muncul karena masih terdapat beberapa permasalahan yang tidak hanya menyangkut persoalan teknis di lapangan saja tetapi juga produk hukum yang melandasi tindakan petugas imigrasi tersebut. Konsep negara hukum yang dianut Indonesia mengharuskan tindakan petugas imigrasi sebagai organ pemerintah diawasi dan dibatasi oleh hukum. Namun masih terdapat banyak proses tertangkap tangan, tidak sesuai dengan SOP yang telah ada. SOP mengenai penangkapan tertangkap tangan yang sudah ada masih belum mengakomodir kebutuhan praktis. Oleh karenanya diperlukan pembaruan terhadap konsep tertangkap tangan pada orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana proses pelaksanaan tertangkap tangan terhadap Orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian oleh petugas imigrasi? dan (2) Bagaimana reformulasi pengaturan hukum prosedur tertangkap tangan terhadap Orang asing yang dilakukan oleh petugas imigrasi? Penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum (Julius Stahl) dan Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch) sebagai general theory dalam topik ini bahwa penegakan hukum patut didudukan sesuai doktrin dan parameter dalam negara hukum. Kemudian, Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto digunakan untuk menganalisis kendala dalam proses tertangkap tangan selama ini oleh petugas imigrasi. Adapun metode dalam penelitian ini melakukan metode penelitian hukum normatif empiris dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (legal approach) dan pendekatan konseptual (conceptul approach). Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan triangulasi data dan analisis lebih lanjut sesuai kebutuhan penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa SOP tertangkap tangan yang telah ada belum efektif diterapkan oleh petugasi imigrasi dan juga tidak dapat dijadikan pedoman praktik bagi petugas dalam melakukan pengamanan hingga penindakan kepada orang asing yang tertangkap tangan. Peneliti menyarankan agar dilakukan reformulasi hukum terhadap proses tertangkap tangan sebagai dasar tindakan petugas sekaligus acuan dalam tata cara penanaganan orang asing yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana keimigrasian sesuai dengan konsep yang diusulkan sebagai output penelitian ini.
Mencegah yang Tak Terhindarkan? Analisis Komparatif Kebijakan Pelanggaran Overstay dan Proyeksi untuk Indonesia Ah Zami, Milhan Naufal; Mirwanto, Tony; Purwanti, Maidah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20227

Abstract

Overstay merupakan tantangan imigrasi universal. Jurnal ini menganalisis apakah fenomena ini dapat dicegah secara signifikan. Melalui studi komparatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pemberantasan total tidak realistis, overstay sangat mungkin untuk ditekan. Kerangka kerja reaktif Indonesia, yang berpusat pada penindakan pasca-pelanggaran berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, dikontraskan dengan pendekatan proaktif dan terintegrasi yang terbukti efektif di negara lain seperti Australia. Temuan utama menekankan urgensi bagi Indonesia untuk beralih ke model proaktif yang berbasis teknologi dan berorientasi pada pelayanan kepatuhan. Rekomendasi utama adalah adopsi strategi kontinum perbatasan, implementasi sistem entry-exit biometrik, dan penyederhanaan proses untuk mendorong kepatuhan sukarela.
Telaah Yuridis Potensi Pelanggaran Keimigrasian oleh Mahasiswa Asing di Yogyakarta: Ditinjau dari Kebijakan Pengawasan Keimigrasian Latifah, Devika Suci; Mirwanto, Tony; Aji, Koesmoyo Ponco
Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan Vol 10 No 5 (2025)
Publisher : Konsorsium Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Yasini Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55102/alyasini.v10i6.6957

Abstract

Penelitian ini mengkaji analisis yuridis terhadap potensi pelanggaran keimigrasian oleh mahasiswa asing di Yogyakarta beserta bentuk pengawasan yang diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan terkait yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga potensi pelanggaran utama yaitu pelanggaran izin tinggal berupa overstay yang disebabkan oleh kelalaian mahasiswa; penyalahgunaan izin tinggal dengan melakukan kegiatan di luar tujuan pendidikan; dan kelalaian dalam melaporkan perubahan data seperti perubahan alamat tempat tinggal. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pengawasan secara administratif dan lapangan juga telah dilaksanakan. Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) merupakan salah satu pengawasan secara kolaboratif. Selain itu, dilaksanakan sosialisasi kepada universitas terkait peraturan keimigrasian. Upaya ini penting untuk memastikan kepatuhan mahasiswa asing dan menjaga kedaulatan negara.
Analisis Pendekatan Community Based Crime Prevention Dalam Penanggulangan Migran Ilegal Ke Indonesia Agung, Moch Aldo Ratu; Mirwanto, Tony; Syahrin, M. Alvi
Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 5 No. 4 (2025): CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : DAS Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53866/jimi.v5i4.984

Abstract

Fenomena migrasi ilegal di Indonesia terus menjadi persoalan strategis dalam konteks keamanan nasional, tata kelola keimigrasian, dan stabilitas sosial. Faktor geografis sebagai negara kepulauan, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam sistem pengawasan menjadi tantangan utama dalam upaya pencegahan migrasi ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan tersebut serta mengkaji relevansi dan strategi implementasi pendekatan Community Based Crime Prevention (CBCP) sebagai model alternatif dalam penanggulangan migrasi ilegal. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (literature review) dengan mengkaji berbagai sumber akademik, regulasi nasional, laporan lembaga internasional, dan studi kasus di berbagai negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa CBCP memberikan pendekatan preventif yang bersifat partisipatif, dengan melibatkan komunitas lokal dalam deteksi dini, pelaporan, dan edukasi hukum. Pengalaman internasional seperti di Filipina dan Afrika Selatan memperlihatkan efektivitas CBCP dalam membangun sistem pengawasan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap kondisi lokal. Di Indonesia, keberhasilan implementasi CBCP sangat dipengaruhi oleh kejelasan regulasi, kesiapan kelembagaan, dukungan teknologi, dan pelatihan yang konsisten kepada masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa CBCP memiliki potensi besar sebagai solusi strategis yang dapat mengatasi kelemahan pendekatan represif serta memperkuat ketahanan sosial di tingkat akar rumput.
DIMENSION OF WHISTLEBLOWING SYSTEM: URGENSITY OF LEGISLATION STRENGTHENING Briando, Bobby; Bawono, Sri Kuncoro; Mirwanto, Tony
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 8 No 3 (2019)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.8.3.2019.371-390

Abstract

Eradication of corruption in Indonesia is still the main agenda of the government in building good governance. One method to expose corruption is to use a whistleblower role that can help find the criminal mode of corruption. Whistleblower mechanism is divided into three main dimensions: Human, Structure and Process. But in practice whistleblower reporters in corruption cases in Indonesia have not received maximum legal protection. In Indonesia the normative regulation governing pursuant to Law No.13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection as well as Supreme Court Circular Letter (SEMA) No.4 Year 2011 on Treatment of Criminal Reporting and Witness of Actors Cooperation The results show that from three dimensions of whistleblower system still does not yet have binding legislation. Whistleblower reporters only accept lightening relief. Specific whistleblower legislation is urgent. In legislation, at least, it should be in accordance with Whistleblower's protection.
Analisis Efektivitas Sanksi Bagi Orang Asing Overstay Di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar Sembiring, Brama Yudha Agatha; Purwanti, Maidah; Mirwanto, Tony
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20788

Abstract

Pelanggaran overstay oleh orang asing masih menjadi permasalahan di Indonesia, khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran overstay serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan petugas imigrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overstay masih terjadi setiap tahun dengan tren peningkatan. Faktor penyebab utamanya meliputi ketidaktahuan terhadap aturan keimigrasian, adanya hubungan keluarga di Indonesia, dan keinginan tinggal lebih lama karena alasan pekerjaan atau kesehatan. Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) seperti denda, deportasi, dan penangkalan telah diterapkan, namun belum efektif menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sanksi dan peningkatan pengawasan lintas sektor untuk mewujudkan penegakan hukum keimigrasian yang lebih optimal dan berkeadilan.
Co-Authors Agung, Moch Aldo Ratu Ah Zami, Milhan Naufal Aim, Heru Al Zulkifli Aji, Koesmoyo Ponco Arief Febrianto, Arief Astuti, Rita Kusuma Bawono, Sri Kuncoro Briando, Bobby Budy Mulyawan, Budy Latifah, Devika Suci M. Alvi Syahrin, M. Alvi Maidah Purwanti, Maidah Prasta, Putra Deta Husa Sembiring, Brama Yudha Agatha Wisnu, Harry Prabowo Yepese, Jehan Irianti Bekti