cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis" : 12 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Tan, Yuliana Fransiska
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i8.12996

Abstract

Pada pengertian ini E-Commerce merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antar penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi dan keberadaan media ini di dalam Public network atau sistem yang berlawanan dengan private network (sistem tertutup). Metodologi yang digunakan ialah yuridis normatif yakni penelitian hukum yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap hukum baik yang berjalan secara operasional oleh institusi maupun dalam hal proses penyelesaian hukum dalam praktis untuk kemudian dilakukan penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan seperti Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Transaksi E-commerce, Perlindungan Konsumen
PENGATURAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI KOTA MANADO Pasla, Delma Marlina
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Pajak dan Retribusi yang mengatur tentang Pajak daerah dan retribusi daerah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Otonomi daerah di indonesia secara yuridis diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang ini merupakan perwujudan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah yang secara proporsional diwujudkan dalam bentuk pembagian dan pemanfaaan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangkah memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Retribusi parkir juga diatur dalam peraturan Daerah Kota Manado Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir serta Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. Sesuai dengan semangat tersebut, maka paradigma pemerintah daerah yang dikembangkan harus bertumpu pada nilai-nilai demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan paradigma ini, maka pemerintah daerah dituntut untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang mengarah kepada terciptanya good governance yaitu penyelenggaraan pemerintah yang berkeadilan, partisipatif, transparan dan accountable. Kebijakan yang diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 pada dasarnya merupakan kewenagan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji dan mendeskripsikan pengaturan pengelolaan retribusi parkir dan Untuk Menganalisa faktor-faktor penghambat Minimnya Retribusi Parkir di kota manado. Pengumpulan data untuk membahas penulisan ini berupa buku primer yaitu berupa Undang-Undang, Peraturan Daerah dan surat keputusan walikota, Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan kepustakaan, karya ilmiah, jurnal dan artikel dari internet. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang berisi petunjuk – petunjuk antara lain kamus – kamus umum, ensiklopedia dan sumber-sumber bahan hukum tersier lainnya. Berdasarkan analisis data yang dilakukan bahwa pengaturan pengelolaan parkir dikota manado sesuai dengan peraturan daerah yang ada yaitu perda no 6 tahun 2000 tentang Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Peraturan Daerah Kota Manado No. 3 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum, tetapi pendapatan untuk pemasukan ke kas daerah tidak sebanding dengan pendapatan hariannya,hal ini terlihat dari tidak tercapainya target realisasi retribusi parkir dikota manado dari tahun ke tahun. Pendapatan asli daerah seharusnya meningkat dari tahun ke tahun jika dilihat dari jumlah kendaraan yang semakin meningkat dikota Manado dari tahun ke tahun tetapi hal ini tidak sesuai dengan pendapatan asli daerah (PAD) hasil dari retribusi parkir.
PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN PEKERJA PEREMPUAN PASAR SWALAYAN DI KOTA MANADO Lengkong, Ingrid Mona
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i8.12998

Abstract

Konstitusi mengakui kedudukan perempuan beserta hak-hak yang melekat pada kaum perempuan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 27, 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur tentang perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak tenga kerja perempuan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif ditunjang dengan survey lapangan maka ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap pekerja perempuan pada pasar swalayan di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pekerja perempuan dalam bentuk tidak adanya perlakuan khusus perusahaan terhadap pekerja perempuan, tidak dihormatinya hak-hak pekerja perempuan dan masih terjadi pelecehan terhadap pekerja perempuan. Indikator lainnya yaitu perusahaan belum optimal memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan dalam bentuk penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa, dan pemberian sanksi kepada pihak yang mengabaikan hak-hak pekerja perempuan. Sebagai kesimpulan masih terjadi berbagai bentuk pelanggaran terhadap pekerja perempuan akibat belum tegasnya perlindungan hukum dan jaminan hukum pelaku usaha dalam bentuk penanganan pengaduan dan penjatuhan sanksi kepada pihak yang melanggar hak pekerja perempuan. Kata kunci : perlindungan hukum, hak pekerja, perempuan
KAJIAN YURIDIS PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN DESA DI KABUPATEN MINAHASA Thomas, Merilin L. I.
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan prinsip-prinsip hukum pengaturan pembentukan dan pemekaran wilayah desa juga penerapannya dalam masyarakat. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif yang sumber data atau pada penelitian diperoleh dari berbagai bahan hukum yang meliputi, bahan hukum primer yang diperoleh dari beberapa perundang-undangan tentang Desa dan Pemerintahan Daerah, bahan hukum sekunder yang dapat menjelaskan bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur, buku-buku yang terkait dengan pemekaran wilayah/desa dan lain sebagainya, serta bahan yang dapat menerangkan arti atau makna serta etimologis maupun terminologis pada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan ensiklopedia sebagai bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah mengeluarkan Moratorium Pemekaran Desa, dalam melakukan pembentukan/pemekaran desa, pemerintah masih perpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diterbitkan, maka dimungkinkan adanya pemekaran desa yang harus berdasarkan pada UU No. 6 thn 2014 tersebut. Kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kata kunci : Desa, Pembentukan/Pemekaran Desa, Minahasa.
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KONSUMEN PEMAKAI JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA DALAM NEGERI DI INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pengangkut terhadap konsumen pemakai jasa angkutan udara niaga dalam negeri di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari studi kepustakan yaitu Peraturan perundang-undangan tentang penerbangan di Indonesia serta peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen sebagai bahan hukum primer dan literature-literatur seperti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan artikel, majalah dan informasi tertulis dari internet sebagai bahan hukum sekunder, dan kamus-kamus, ensiklopedia sebagai bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggung jawab pengangkut terhadap konsumen sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen pemakai jasa angkutan udara niaga dalam negeri di Indonesia dilakukan melalui jaminan keselamatan dan keamanan dalam pesawat udara selama penerbangan. Apabila dalam kegiatan penerbangan ada kerugian yang timbul, baik karena tindakan sengaja atau kesalahan dari pengangkut atau orang yang dipekerjakannya, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Ahli waris atau korban sebagai akibat kejadian angkutan udara dapat melakukan penuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan ganti kerugian tambahan selain ganti kerugian yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Perusahaan angkutan udara niaga berkewajiban untuk meastikan keamanan dan keselematan konsumen dalam setiap kegiatan penerbangan dengan menyiapkan mesin pesawat yang baik dan layak, crew atau awak pesawat yang berpengalaman serta pelayanan semaksimal mungkin. Kata kunci : Tanggung Jawab, Konsumen, Angkutan Niaga
KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA UTARA Heddy, Heddy
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i8.13001

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Minahasa Utara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dalam meningkatkan ekonomi pemilik tanah di Kabupaten Minahasa Utara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Bahwa pengaturan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara telah dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu pendaftaran tanah secara sporadik dimana pendaftaran tanah yang dilaksanakan atas permintaan dan inisiatif pemilik tanah dengan biaya sendiri, akan tetapi dari uji petik terhadap proses beberapa berkas permohonan yang diajukan pemilik tanah, jangka waktu penyelesaian permohonan tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara ada yang sesuai dan ada yang melewati jangka waktu yang ditetapkan dalam standar pengaturan pelayanan pertanahan yang ditentukan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010. 2. Bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Minahasa Utara telah memberikan kepastian hukum dan meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah bidang tanah yang terdaftar dan mempunyai bukti pemilikan berupa sertifikat hak atas tanah. Tahun 2014 sertifikat diterbitkan berjumlah 1.228 bidang tanah dan di tahun 2015 sertifikat yang diterbitkan berjumlah 1.994 sertifikat, hal ini mengalami peningkatan sebesar 61,58% untuk selang waktu satu tahun. Dan sampai tahun 2016 untuk wilayah Kabupaten Minahasa Utara jumlah bidang tanah yang sudah bersertifikat telah mencapai 60.000 bidang tanah yaitu 60% dari prediksi jumlah bidang tanah yang ada, dan dari jumlah keseluruhan tanah terdaftar tersebut pada tahun 2016 telah dimanfaatkan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam menunjang usahanya melalui bantuan kredit lembaga perbankkan dalam pemberian hak tanggungan sebanyak 797 bidang dengan total kredit sebesar Rp. 461.922.965.314. Kata kunci: kepastian hukum, pendaftaran tanah, minahasa utara
PEMENUHAN PERLINDUNGAN HAK PEKERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Pedju, Rizaldy
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i8.13002

Abstract

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menitik beratkan pada studi literatur, jurnal, artikel yang dihimpun dari berbagai pustaka. Metode analisis data dilakukan dengan proses yaitu, bahan-bahan atau data-data yang terkumpul, diidentifikasi atau dipilih sesuai dengan kebutuhan atau yang terkait dengan objek penelitian, kemudian di analisis dengan menggunakan teori-teori, konsep-konsep dan kaidah-kaidah hukum sebagaimana yang terdapat dalam rangka pemikiran guna memberikan jawaban terhadap identifikasi permasalahan yang dituangkan dalam bab sebelumnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagai Negara hukum, pemenuhan perlindungan hak tentang ketenagakerjaan termuat dalam UU No 13 tahun 2003 dan disertai dengan UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta penegakkan hukumnya dalam UU No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Secara garis besar, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut : Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja diluar kehendaknya, dalam hal ini disebut dengan perlindungan upah. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Menyangkut penegakkan hukum terhadap pemenuhan perlindungan hak pekerja, penyelesaian perselisihannya melalui pengadilan dan diluar pengadilan dengan menggunakan asas keadilan, keterbukaan serta kesetaraan. Kata Kunci : Pemenuhan, perlindungan hak, tenaga kerja, penegakkan hukum.
IMPLIKASI UU N0. 23 TAHUN 2014 TERHADAP KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Dapu, Yelli Meivi
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i8.13003

Abstract

Pemberlakukan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebabkan beberapa ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya di bidang kelautan dan perikanan, sehubungan dengan bagaimana pembagian kewenangan fungsi dalam hukum antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu fitur yang berani dari undang-undang baru itu adalah mengambilalih kewenangan pemerintah kabupaten dalam mengelola urusan kelautan dan perikanan yang kemudian wewenang itu ditransfer ke pemerintah pusat dan provinsi. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab tujuan sebagai berikut: (1) menganalisis implikasi UU No. 23 Tahun 2014 terhadap kelembagaan, personil, keuangan, pelayanan publik serta bimbingan dan pengawasan pada bidang kelautan dan perikanan di pemerintah daerah (provinsi, kabubaten dan kota), (2) menganalisis implikasi UU No. 23 Tahun 2014 terhadap beberapa peraturan dan perundang undangan tentang kelautan dan perikanan lainnya yang relefan dan masih berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi yuridis normatif dengan sumber data yang dianalisis berasal dari buku-buku teks, makalah atau jurnal-jurnal, serta bahan-bahan tulisan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti tentang impilkasi UU 23 Tahun 2014 bagi pemerintahan daerah. UU Pemerintahan Daerah secara konsisten menampakan ekspresi sentralisme penyelenggaraan pemerintahan ketika merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai penyerahan kewenangan (desentralisasi). Secara umum, UU Pemerintahan Daerah menarik secara signifikan kewenangan pengelolaan SDA kelautan dan perikanan dari kabupaten/kota. Perubahan yang sangat drastis terjadi pada sektor kelautan di mana UU Pemerintahan Daerah tidak menyisakan satu kewenanganpun kepada kabupaten/kota untuk pengelolaan sumberdaya laut. Desentralisasi pengelolaan sumberdaya laut hanya sampai di tingkat provinsi. Tidak seperti di sektor kelautan, pada sektor perikanan, kabupaten/kota masih memiliki kewenangan sekalipun lebih banyak untuk urusan pemberdayaan nelayan kecil. Urusan lainnya adalah pengelolaan dan penyelanggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan menerbitkan izin perikanan budidaya. Kewenangan yang diberikan ke provinsi banyak menyangkut perizinan selain pengawasan sumberdaya perikanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah; (1) pemberlakukan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah berdampak pada hilangnya kewenangan pada pemerintahan kabupaten/kota untuk urusan kelautan dan perikanan sehingga mempengaruhi konfigurasi dan struktur kelembagaan, personil (ASN), pelayanan public, keuangan, serta bimbingan dan pengawasan, (2) timbulnya ketidakpastian hukum akibat masih berlakunya peraturan dan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan yang kontradiktif dengan UU No. 23 Tahun 2014. Kata Kunci : pemerintah daerah, kewenangan, desentralisasi, kelautan, perikanan
KAJIAN HUKUM PENGATURAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATAN BERDASARKAN UUD 1945 Wongkar, Melania M. I.
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i8.13004

Abstract

Amandemen ke-2 Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan pembaharuan dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia dengan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 24 UUD 1945 untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden yang melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini merupakan era baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang sebelumnya tidak diatur. Yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan dan bagaimana prosedur pemberhentian presiden dan wakil presiden. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian dilakukan dan menemukan hasil penelitian sebagai berikut. Mahkamah Konstitusi telah diberikan kewenangan memberhentikan presiden dan wakil presiden yang melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan konstitusi. Adapun prosedur pemberhentian presiden yaitu tahap pertama usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tahap kedua pembahasan oleh DPR. Tahap ketiga pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi. Tahap keempat Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum. Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, Pemberhentian Presiden
KEWENANGAN KEPALA DAERAH DALAM PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT ESALAON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH Loindong, Granger T.
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i8.13005

Abstract

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif untuk membahas mengenai kewenangan kepala daerah dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat esalon II di lingkungan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan dengan cara inventarisasi terhadap seluruh instrumen hukum kewenangan kepala daerah. Hasil penelitian ini kewenangan yang cukup besar dari pejabat pembina kepegawaian daerah dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural telah memunculkan ketidakpastian pola karier pejabat seringkali tidak mengindahkan syarat jenjang kepangkatan terkait dengan bidang kompetensi yang dimiliki serta badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan belum sepenuhnya menjamin kualitas dan objektivitas jabatan eselon II kebawah

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue