cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis" : 20 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK SELAKU KONSUMEN DI BIDANG PERBANKAN Paparang, Fatmah
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i9.14205

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah Bank sebagai konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah Bank dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perbankan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terletak pada adanya kewajiban bagi pihak bank untuk mengindahkan tata cara pembuatan klausula baku baik bentuk maupun substansinya dalam hal pembuatan perjanjian kredit/pembiayaan, serta pembukaan rekening bank oleh nasabah. 2. Perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, misalnya adanya kewajiban bagi bank untuk menjadi anggota LPS sehingga dapat memberi perlindungan bagi nasabah deposan akan simpanannya.  Disamping itu juga adanya hak bagi asabah untuk  melakukan pengaduan nasabah, serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa dibidang perbankan secara sederhana dan cepat. Kata kunci: Perlindungan hukum, nasabah, bank, konsumen
PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN Manaroinsong, Mutiara
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui cakupan tentang penerapan alat bukti petunjuk dan kekuatan pembuktiannya, serta penerapan alat bukti petunjuk pada penjatuhan putusan tindak pidana perkosaan oleh hakim. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapatlah disimpulkan bahwa : 1. Pada prinsipnya, semua alat bukti sama nilainya dan pentingnya namun dalam praktek penerapannya alat bukti petunjuk tetap tergantung pada peristiwa yang bersangkutan. Karena apabila alat bukti keterangan saksi ataupun alat bukti lainnya belum mencukupi untuk membuktikan kesalahan, maka alat bukti petunjuk merupakan sarana yang efektif untuk diterapkan sehingga dapat memenuhi batas minimum pembuktian yang dirumuskan Pasal 183 KUHAP. Jadi, mengingat sulitnya proses dalam tindak pidana perkosaan, maka keberadaan alat bukti petunjuk sangat dibutuhkan dalam rangka memperjelas dan membuat terang, tentang suatu keadaan tertentu yang terkait dengan tindak pidana sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. 2. Dalam kedua putusan tersebut (Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 057/Pid.B/1984/PN/KTB dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 50/Pid.B/2001/PN Kray) terlihat penggunaan dan penerapan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Jadi, keterangan saksi diperoleh dari beberapa saksi, sedangkan keterangan surat diperoleh dari visum et repertum, dan untuk keterangan terdakwa di dapat dari keterangan terdakwa sendiri. Dari ketiga alat bukti tersebut dapat diperoleh petunjuk telah terjadi tindak pidana perkosaan dan kepada terdakwa telah dijatuhi pidana penjara. Kata kunci: Alat bukti, petunjuk, Hakim, putusan, perkosaan.
PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Karim, Erlin
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i9.14340

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan bagaimana mekanisme penanganan perkara oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap pelanggaran larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu rules of reason dan perse illegal. Dalam pendekatan rules of reason pelaku usaha tidak serta merta dinyatakan bersalah tetapi harus melalui pengkajian dan mempertimbangkan alasan-alasan akan dilakukannya suatu perbuatan atau tindakan oleh pelaku usaha. Sedangkan dalam pendekatan perse illegal apabila perbuatan pelaku usaha merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dilarang secara mutlak, tidak perlu pembuktian apakah perbuatan tersebut memiliki dampak negatif terhadap persaingan usaha. Misalnya rumusan dalam perjanjian sudah jelas merupakan perbuatan yang dilarang serta merta perjanjian dapat dibatalkan oleh KPPU. 2. Mekanisme penanganan perkara oleh KPPU terhadap pelanggaran larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 dimulai dari penelitian dan klarifikasi laporan adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, rapat gelar laporan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, sidang majelis komisi dan pelaksanaan putusan. Jika pelaku usaha tidak menerima putusan Komisi, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan. Jika atas putusan Pengadilan Negeri tetap merasa keberatan dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kata kunci: Penegakan hukum, persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERAN DAN TUGAS TIM MANGUNI DAN TIM BARACUDA DALAM PENEGAKAN HUKUM Sondakh, Max Karel
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i9.14170

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas  tim Manguni dan Barracuda dalam penegakan hukum di Sulawesi Utara dan faktor  yang mendukung dan menghambat Peran tim manguni dan tim Barracuda dalam penegakan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian bersifat sosio-yuridis disimpulkan: 1. Tim Manguni dan Tim Baraccuda di Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan tugas sesuai peran yang diamanatkan kepada kedua tim ini namun belum sepenuhnya efektif dan masih terdapat hambatan dan tantangan yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan perannya dalam penegakan hukum. 2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan peran tim Manguni dan Barraccuda dalam penegakan hukum adalah memadainya aturan hukum, sarana dan prasarana serta mekanisme kerja dari tim Manguni dan akan mencapai titik optimal apabila seluruh unsur sistem hukum dalam pembentukan Tim manguni diwujudkan secara bersama-sama yakni pengaturan yang jelas, aparat penegak hukum yang handal melalui pembentukan perangkat hukum yang kuat, pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, dan mekanisme kerja yang jelas serta didukung oleh budaya hukum masyarakat. Kata kunci: Efektivitas, peran dan tugas, Tim Manguni dan Tim Baracuda, penegakan hukum.
PERAN FORENSIK DALAM KASUS MALPRAKTEK MENURUT PASAL 133 KUHAP Darma, Ridwan
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i9.14209

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran ilmu kedokteran forensik dalam mengusut tindak pidana dan bagaimana bedah  mayat menurut hukum pidana. Dengan  menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Ilmu Kedokteran Forensik merupakan cabang ilmu kedokteran yang memanfaatkan Ilmu Kedokteran dan ilmu lain yang terkait untuk kepentingan penegakan hukum. Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang menegaskan dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. 2. Kebijakan hukum di Indonesia berdasarkan hukum positif saat ini tentang masalah bedah mayat diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Kata kunci: Forensik, malpraktek.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DIVESTASI PADA PERUSAHAAN TAMBANG DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN, MINERAL DAN BATUBARA Polii, Lendry T. M.
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan divestasi saham dalam sistem hukum di Indonesia dan bagaimana kewajiban divestasi saham perusahaan tambang di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Divestasi saham pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia, atau warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan tujuan untuk pembangunan daerah dan pengembangan masyarakat. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan kewajiban divestasi saham terhadap perusahaan asing kepada peserta Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara hal tersebut diatur dalam pasal 112 ayat (1). Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara kemudian, mengatur mengenai besaran saham yang wajib divestasi sesuai dengan metode penambangan yang digunakan. 2. PT. Newmont Nusa Tenggara telah melakukan kewajibannya yaitu dengan melakukan divestasi saham sesuai dengan aturan yang berlaku sedangkan PT. Freeport Indonesia belum memenuhi kewajiban divestasi saham. Kewajiban divestasi saham akan sulit terealisasi karena lemahnya undang-undang yang mengatur, kurangnya komitmen dari pihak PT. Freeport Indonesia dan harus terlebih dulu dilakukan renegosiasi isi kontrak antara PT. Freeport dengan Pemerintah. Selain itu sikap tegas dari pemerintah juga diperlukan dalam mewujudkan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara. Kata kunci: Divestasi, perusahaan, tambang.
KAJIAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN MERGER BANK DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN Sondakh, Jessica H. G.
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i9.14341

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan merger bank di Indonesia menurut  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dalam merger.  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Penandatanganan Naskah Kesepakatan; Pembentukan Tim Merger; Penunjukan  pihak-pihak independen; Proses Due Diligence; Pengiriman Rancangan Penggabungan kepada Kreditur; Penyampaian Pernyataan Penggabungan kepada Bapepam dan Bursa Efek; Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan disurat kabar dan kepada Karyawan masing-masing bank peserta Penggabungan; Pembuatan Surat Edaran  kepada Pemegang Saham; Pembuatan  konsep akta Penggabungan; Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diikuti dengan pelaporan dan pengumuman hasil RUPSLB kepada pihak-pihak terkait; Pengajuan izin Penggabungan ke Bank Indonesia. 2. Perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dalam merger bank yaitu kepentingan para pemegang saham, kepentingan para nasabah penyimpan dana, kepentingan para pegawai bank, kepentingan para pengurus, perlindungan bagi para pemegang saham minoritas, dan perlindungan kreditor. Kata kunci: Kajian hukum, pelaksanaan merger, bank
KEAMANAN PANGAN DENGAN PENDEKATAN BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DI MINAHASA TENGGARA Mien Soputan, Anna S. Wahongan Dan
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i9.14171

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi keamanan pangan dengan pendekatan budaya dan kearifan local dalam upaya perlindungan hukum bagi konsumen di Minahasa Tenggara dan bagaimana strategi dalam menciptakan keamanan pangan dengan pendekatan budaya dan kearifan local sebagai upaya untuk melindungi konsumen di Minahasa Tenggara. Dengan menggunakan metode penelitian sosio-yuridis disimpulkan: 1. Hasil survey dan pengambilan data yang sudah peneliti lakukan di empat  wilayah kecamatan di Minahasa Tenggara, yaitu Kecamatan Ratahan, Kecamatan Tombatu, Kecamatan Belang dan Kecamatan Ratahan Timur menunjukkan bahwa kondisi keamanan pangan local yang ada di pedesaan pada dasarnya secara kasat mata adalah aman untuk dikonsumsi, dengan berbagai macam produk  pangan yang menjadi ciri khas daerah seperti gula aren, gula semut, dodol salak, kopi biji salak, aneka jajanan dan cemilan atau kue-kue tradisional walaupun kebanyakan produk pangan yang beredar belum semuanya diuji klinis di laboratorium dan cara masyarakat menciptakan pangan yang aman di pedesaaan dilakukan dengan cara teknologi yang sangat sederhana dan hanya dapat memenuhi kebutuhan dalam jumlah sedikit. Dan hasil survey juga menunjukkan bahwa belum pernah ada kasus yang membuat konsumen menderita sakit karena mengkonsumsi produk pangan local di daerah Minahasa Tenggara. Hanya saja belum ada dasar aturan yang memayungi terciptanya produk  pangan yang aman dengan pendekatan budaya dan kearifan local sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. 2. Sebagai strategi dalam menciptakan keamanan pangan dengan pendekatan budaya dan kearifan local dalam upaya perlindungan hukum bagi konsumen di Minahasa Tenggara,  maka pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin tersedianya pangan local bagi masyarakat, keterjangkauan pangan oleh seluruh masyarakat,  kelayakan untuk diterima konsumen, kemanan untuk dikonsumsi dan kesejahteraan masyarakat, keluarga dan perorangan. Dalam kegiatan atau proses produksi pangan lokal, untuk dapat diedarkan atau diperdagangkan harus memenuhi ketentuan tentang sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, residu cemaran dan kemasan pangan. Hal lain yang perlu diperhatikan  oleh setiap produsen pangan adalah diwajibkan untuk terlebih dahulu pangan yang dihasilkan diperiksa di laboratorium sebelum diedarkan. Di samping itu didukung oleh kelembagaan dan budaya local / domestic, distribusi dan ketersediaan pangan secara berkelanjutan dengan memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha seluas-luasnya. Kata kunci: Keamanan Pangan, budaya dan kearifan lokal, perlindungan hukum, konsumen
KAJIAN TERHADAP HUBUNGAN PENYIDIK POLRI DAN KEJAKSAAN MENURUT PASAL 110 DAN 138 KUHAP Napitu, Arwinsyah Putra
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i9.14210

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan Penyidik POLRI dengan Kejaksaan dalam proses penyidikan suatu tindak pidana dan bagaimana penyelesaian suatu perkara pidana apabila hasil penyidikan POLRI tidak diterima Kejaksaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Hubungan Penyidik dan Kejaksaan diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ketika dilakukan penyidikan tindak pidana hal tersebut diberitahukan ke Kejaksaan, dimulai dari Kepolisian (Penyidik POLRI) yang berwenang melakukan Penyidikan, melakukan upaya-upaya hukum, membuat berita acara dan penyerahan berkas perkara dengan tahap pertama dan tahap kedua dan Kejaksaan melakukan tahap penuntutan, di mana SPDP dikelola oleh Kasi Pidum/ Pidsus untuk menunjuk jaksa peneliti berkas perkara dari penyidik dan menentukan apakah berkas perkara bisa dilimpahkan Pengadilan dan atau dikembalikan ke Penyidik atau sebaliknya. 2.   Penyelesaian Perkara Pidana Apabila Hasil Penyidikan POLRI Tidak   Diterima Kejaksaan dilakukan dengan Pra-penuntutan dan Pemeriksaan Tambahan dengan melengkapi berkas pekara dilakukan dengan memperhatikan hal-hal kelengkapan syarat materil dan formil berkas perkara, bukti permulaan yang cukup dengan prinsip saling koordinasi, asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana dan diferensiasi fungsional. Kata kunci:  Penyidik, Kejaksaan
EKSISTENSI TIM MANGUNI DAN TIM BARACUDAKEPOLISIAN WILAYAH DAERAH SULAWESI UTARA DALAM MENCIPTAKAN RASA KEAMANAN BAGI MASYARAKAT DI PROVINSI SULAWESI UTARA Rompis, Tonny
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i9.14167

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan tim Manguni dan Barracuda oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan peran tim manguni dan tim Barracuda dalam penegakan hukum di Kota Manado. Dengan menggunakan metode penelitian socio-yuridis disimpulkan: 1. Secara filosofis, sosiologis dan yuridis kepolisian adalah lembaga yang dibentuk untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, merupakan keikutsertaannya dalam menjalankan fungsi pemerintahan, di mana tugas dan wewenang dimaksud merupakan salah satu tugas dan wewenang pemerintah, karena dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanyaketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang merupakan tugas, wewenang dan tanggungjawab pemerintah yang bermuara pada terbentuknya suatu negara yang sejahtera adil dan makmur sebagaimana yang menjadi cita-cita dan tujuan negara yang tersurat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pelaksanaan peran Tim Manguni di Provinsi Sulawesi Utara belum optimal karena belum memadainya aturan hukum, sarana dan prasarana serta mekanisme kerja dari tim Manguni dan akan mencapai titik optimal apabila seluruh unsur sistem hukum dalam pembentukan Tim manguni diwujudkan secara bersama-sama yakni pengaturan yang jelas, aparat penegak hukum yang handal melalui pembentukan perangkat hukum yang kuat, pengadaan sarana dan prasarana yang memadai, dan mekanisme kerja yang jelas serta didukung oleh budaya hukum masyarakat. Kata kunci: Eksistensi, Tim Manguni dan Tim Baracuda, Kepolisian.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue