cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ET SOCIETATIS
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis" : 12 Documents clear
KEWAJIBAN APARATUR HUKUM DALAM PERADILAN ANAK DI INDONESIA Mangowal, Mario
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana  kewajiban aparatur hukum dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: Aparatur hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, yaitu Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim pada tingkat penyidikan, penuntutan. Pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi  dan menjaga Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Dalam hal jangka waktu sebagaimana penahanan dilakukan untuk kepentingan proses peradilan dalam hal jangka waktu telah berakhir anak wajib dikeluarkan demi hukum. Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum dan pengadilan wajib Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.Kata kunci: Aparatur hukum, peradilan, anak.
SISTEM PERJANJIAN ADAT PADA MAPALUS RUMAH ETNIS TONSAWANG DI TOMBATU MINAHASA TENGGARA Sondakh
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i8.23286

Abstract

Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis sistem perjanjian adat dalam  mapalus pembangunan rumah berbasis hukum adat Tonsawang.  Sistem ini sangat unik dan spesifik  karena anggota  yang melanggar kewajiban  di hukum cambuk   Tingkat kepatuhan anggota mapalus rumah   pada perjanjian  adat diwilqyqh Tombatu  sangat tinggi walaupun ada kosekwensi hukuman cambuk  Permasalahan  penelitian yaitu Bagaimana   spesifikasi perjanjian adat  Mapalus Rumah, dan   Bagaimana proses pembuatan  perjanjian pelaksanaan perjanjian dan  hukuman cambuk kalau terjadi wanprestasi  Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis  normative yang terfokus pada perjanjian adat dan hukuman cambuk yang diterapkan didukung   penelitian lapangan untuk analisis terkait spesifikasi perjanjian .Sampel Penelitian yaitu  kelompok Mapalus rumah yang   tersebar di Kecamatan Tombatu khususnya desa Betelen, desa Tombatu I, II dan dipi;ih secara acak. Hasil Penelitian menunjukan  kekhususan  perjanjian  adat Mapalus Rumah adalah 1,bersifat utang [iutang,2  Comunal Aggrement 3 proses pembuatan perjanjian  Proses pembuatan  perjanjian a.kesepakatan bersam b disetujui Pemerintah desa dan kepolisian,c penunjukan  dan pelantikan pengurus  yang d,penetapan perjanjian dalam  AD ART dirundingkan bersama sifat perjanjian ini tertutup dari campur tangan Kepolian dan Pemerintah apabila Hukuman Akan  dilaksanakan   dan  hukuman cambuk pada mapalus rumah.  Penerapan Norma norma hukum adat sebagai dasar sahnya perjanjian mapalus rumah. Aspek lain yang akan ditemukan  yaitu Internalisation. kerelaan untuk dicambuk merupakan bentuk kepatuhan hukum yang masih bertahan..   Hal lain menyangkut ciri khas mapalus sebagai kearifan local dan pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan,masyarakat.Kata Kunci : Perjanjian Adat; Mapalus; Rumah;
PKM KELOMPOK PENGRAJIN SOFA DI DESA WATUTUMOU KECAMATAN KALAWAT KABUPATEN MINAHASA UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA Anis
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan bekerjasama dengan kelompok pengrajin Sofa dan Pemerintah Desa Watutumou Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Adapun permasalahan mitra adalah kurangnya pemahaman terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam kaitan dengan penggunaan merek dan desain industri. Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka perlu diberikan pemahaman kepada kelompok pengrajin sofa akan pentingnya penggunaan dan pendaftaran merek serta pendaftaran desain industri terhadap produk yang dihasilkan.  Adapun yang menjadi target dalam pelaksanaan PKM ini agar para pengrajin sofa dapat menggunakan dan mendaftarkan merek produknya serta mendaftarkan desain produknya sehingga mendapatkan perlindungan yang memberikan keuntungan bagi pengrajin sofa. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan PKM ini yaitu melalui pemberian sosialisasi dan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan Merek dan Desain Industri sebagaimana yang diatur dalam UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.  Kata kunci: Kelompok pengrajin, sofa
PENDAFTARAN TANAH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA MENURUT PERTURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 Lambonan, Marthin L.
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i8.23287

Abstract

Negara  menjamin  Kepastian hukum dalam kepemilikan tanah bagi warga Negara Indonesia   sejak diberlakukan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Kepemilikan seseorang atas tanah membutuhkan kepastian hukum agar supaya rasa aman dalam memanfaartkan tanah terwujud. Dengan system pendaftaran tanah kepemilikan seseorang atas tanah memiliki kepastian hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  menjadi penting ddalam system penyelengaraan Pemerintahan terkait dengan jaminan kepastian dalam  secara  kepemilikan atas tanah di Indonesia . Sebagai kesimpulan Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun 1997  merupakan  jaminan  kepastian kepemilikan tanah.Kata Kunci : Kepastian hukum, pendaftaran tanah.
GOOD GOVERNANCE DAN IMPLEMENTASI SUPREMASI HUKUM DI PROVINSI SULAWESI UTARA Refly, Umbas
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i8.23278

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang telah dicapai dalam pelaksanaan PPS khususnya prioritas pertama, yaitu: Supremasi Hukum dan Kepemerintahan yang Baik (good governance), selama kurun waktu 2 (dua) tahun pertama belakangan ini (tahun 2000-2003). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Esensi atau substansi konsep Supremasi Hukum dan Kepemerintahan yang Baik yang diperkenalkan lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, UNDP, dan lain sebagainya, secara eksplisit belum tergambar komprehensif dalam rumusan pada naskah-naskah perencanaan program pembangunan di Sulawesi Utara. 2. Masih banyak program dan kegiatan yang belum dilaksanakan pada dua tahun awal (2000 - 2001). Di samping itu cukup banyak materi dalam program dan kegiatan yang tumpang tindih satu dengan yang lain dan ada pula program/kegiatan yang masih menjadi kewenangan Pusat tetapi sudah dirumuskan sebagai rencana program dan kegiatan dalam pembangunan di Sulawesi Utara.Kata kunci: Good governance, implementasi, supremasi hukum
IbM PENGUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DI DESA BUKIT TINGGI MINAHASA Tangkere, Imelda A.
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i8.23283

Abstract

Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria menguraikan bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian aurat surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (sertifikat). Ketentuan mengenai pendaftaran tanah diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 huruf a,Pendaftaran tanah bertujuan : bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah ,satuan rumah susun,dan hak hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan ,kepada yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas Tanah . Pemahaman dan kesadaran pentingnya penguatan hak atas tanah sangat perlu untuk di ketahui setiap pememgang hak atas Tanah. Apa  yang sudah di atur dalam peraturan yang di sebutkan diatas sudah seharusnya  dilakukan setiap warga yang berada diDesa Bukit Tinggi  Minahasa.Kata Kunci : Penguatan Hukum ,Sertifikat Hak Atas Tanah,Desa Bukit Tinggi.
IMPLEMENTASI PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA Suoth, Melissa Alwien Juliana
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewasa ini, tata kelola suatu perusahaan dituntut memiliki tata kelola yang baik. Badan Usaha Milik Negara (BUMN),  salah satu lembaga yang  tak luput dari program perbaikan tata kelola suatu perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Melihat permasalahan ini maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep dan pengaturan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik pada BUMN. Hasilnya diperoleh konsep dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik yakni Prinsip Keterbukaan (Transparency), Prinsip Akuntabilitas (Accountability), Prinsip Pertanggung jawab (Responsibility), Prinsip Independency (Independency), dan Prinsip Kewajaran (Fairness). Implementasi prinsip ini mampu menghasilkan perusahaan-perusahaan dalam unit BUMN memiliki kinerja lebih baik, mampu bersaing serta mendapat kepercayaan bukan hanya didalam negeri, namun dunia kerja internasional.Kata Kunci: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KELEMAHAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI Rondonuwu, Diana
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i8.23288

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap kelemahan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri masih banyak mengalami kendala-kendala karena penempatan dan perektrutan para pekerja belum maksimal terhadap perlindungan tenaga kerja, karena masih banyak pencaloan akibat tidak adanya kantor cabang di daerah rekrut, penempatan TKI illegal masih banyak terjadi karena tidak ada sanksi pidana yang tegas, dan adanya peraturan yang bertentangan, adanya ketentuan yang tidak efektif karena mengatur subjek hukum yang berada di luar batas wilayah NKRI. 2. Perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di negara tempat bekerja dapat diupayakan pemerintah dengan merancangkan dan mengesahkan undang-undang terbaru yang mampu menyentuh persoalan yang mengandung unsur asing mengingat perjanjian kerja yang dilakukan di Luar Negeri menganut asas lex loci executions/ lex loci delicti commisi, serta memberi sanksi pidana yang tegas terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketantuan sehingga menimbulkan efek jera, dan rekruitmen TKI dilakukan secara tepat dengan asas mudah, murah, dan cepat untuk menghindari TKI illegal.Kata kunci: Tinjauan yuridis, kelemahan perlindungan hukum, tenaga kerja.
PKM KELOMPOK PRODUSEN KUE BIAPONG DI DESA MAUMBI KECAMATAN KALAWAT KABUPATEN MINAHASA UTARA Kereh
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v6i8.23279

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan mitra yang hendak diangkat untuk diberikan solusi dalam kegiatan PKM ini yaitu terkait dengan didapatinya produk kue biapong di desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara yang tidak memperhatikan aspek kualitas produk terkait dengan keamanan pangan dalam mengolah kue biapong produknya. Indikasi dari persoalan tersebut adalah didapatinya hasil produksi kue biapong yang mengandung/tercampur unsur lainnya berupa rambut orang dan serangga kecil, bahkan didapati produk kue yang sudah basi . Adapun metode yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah dengan terlebih dahulu melakukan studi  awal berupa wawancara dengan Kelompok produsen kue biapong dan Pemerintah Desa dalam hal ini Hukum Tua Desa Maumbi untuk mendapatkan gambaran tentang profil dari produsen kue Biapong yang ada di desa Maumbi. Selanjutnya menginventarisasi permasalahan yang ada sehingga akan lebih terfokus dalam memecahkan masalah-masalah yang ditemui untuk menjadi penekanan dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan.  Dalam tahap pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan, diawali dengan presentasi materi sosialisasi dan penyuluhan dengan menggunakan media infocus/LCD selama kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu dilanjutkan dengan diskusi/Tanya jawab dengan waktu seluas-luasnya diberi kesempatan kepada pemerintah dan warga masyarakat untuk bertanya ataupun memberikan tanggapan/pandangan. Sebagai akhir dari pelaksanaan kegiatan PKM ini akan dilakukan evaluasi guna mengukur berhasil tidaknya kegiatan PKM ini. Dengan menggunakan metode penelitian ini disimpulkan, bahwa Kebutuhan akan produk pangan yang aman dikonsumsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat mengingat kehidupan masyarakat selalu membutuhkan pangan untuk dikonsumsi, baik sebagai makanan pokok ataupun makanan tambahan.Kata kunci: Pengusaha kelompok menengah, produsen kue biapong
IMPLEMENTASI PENGATURAN BATAS WILAYAH LAUT UNTUK PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING DI DIPERAIRAN SULAWESI UTARA Massie
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik penangkapan ikan secara illegal dapat terjadi di wilayah laut Indonesia maupun di wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangga. Namun salah satu hambatan penegakan hukum yakni belum adanya penetapan batas-batas perairan pedalamannya. Perbatasan antara kabupaten atau provinsi di laut tidak ada batas yang jelas, batas kecamatan juga tidak ada ketentuannya walaupun perbatasan di darat terletak pada kecamatan. Belum adanya pengaturan tegas perbatasan laut wilayah antara Indonesia dan Malaysia di Laut China Selatan maupun di Laut Sulawesi yakni antara Kalimantan Utara dan Sabah. Problem ini juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum khususnya penegakan terhadap illegal fishing di perairan Sulawesi Utara. Penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif yang berbasis data empirik berupa kasus-kasus penangkapan kapal illegal fishing sebagai sumber data primer, akhirnya menyimpulkan bahwa pengaturan batas wilayah laut di implementasikan melalui bentuk-bentuk penegakan hukum. Penegakan hukum dilaksanakan terhadap kapal-kapal illegal yang melakukan pelanggaran hukum bukan hanya terbatas di wilayah perairan laut sulawesi utara saja, tetapi pelanggaran hukum yang terjadi di lingkup perairan laut Sulawesi dan Maluku.  Regulasi hukum nasional memberikan kewenangan kepada lembaga Direktorat Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk melakukan penindakan hukum mulai dari penangkapan hingga proses penyidikan.Keyword: Batas Wilayah Laut, Penegakan hukum, Illegal Fishing

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 3 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 2 (2022): Lex Et Societatis Vol. 10 No. 1 (2022): Lex Et Societatis Vol. 9 No. 4 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 3 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 2 (2021): Lex Et Societatis Vol 9, No 1 (2021): Lex Et Societatis Vol 8, No 4 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 3 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 2 (2020): Lex Et Societatis Vol 8, No 1 (2020): Lex Et Societatis Vol 7, No 12 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 11 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 10 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 9 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 8 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 7 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 6 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 5 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 4 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 3 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 2 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 7, No 1 (2019): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 10 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 9 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 7 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 6 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 5 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 4 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 3 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 2 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 6, No 1 (2018): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 10 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 9 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 8 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 7 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 6 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 4 (2017): Lex et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 3 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 2 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2.1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 9 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 8 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 7 (2016): Les Et Societatis Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 5 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 4 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 3 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 2 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 4, No 1 (2016): Lex Et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 10 (2015): Lex et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 9 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 8 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 7 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 6 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 5 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 4 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 3 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 2 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 3, No 1 (2015): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 9 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 8 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 7 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 6 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 5 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 4 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 3 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 2 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 2, No 1 (2014): Lex Et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 5 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 4 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 3 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 2 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 1, No 1 (2013): Lex et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis Vol 5, No 5 (5): Lex Et Societatis More Issue