Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ET SOCIETATIS SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL Jurnal Sains Student Research Jurnal Ilmiah Nusantara
Suoth, Melissa Alwien Juliana
Universitas Kristen Indonesia Tomohon
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA Suoth, Melissa Alwien Juliana
LEX ET SOCIETATIS Vol 6, No 8 (2018): Lex Et Societatis
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewasa ini, tata kelola suatu perusahaan dituntut memiliki tata kelola yang baik. Badan Usaha Milik Negara (BUMN),  salah satu lembaga yang  tak luput dari program perbaikan tata kelola suatu perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Melihat permasalahan ini maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep dan pengaturan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik pada BUMN. Hasilnya diperoleh konsep dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik yakni Prinsip Keterbukaan (Transparency), Prinsip Akuntabilitas (Accountability), Prinsip Pertanggung jawab (Responsibility), Prinsip Independency (Independency), dan Prinsip Kewajaran (Fairness). Implementasi prinsip ini mampu menghasilkan perusahaan-perusahaan dalam unit BUMN memiliki kinerja lebih baik, mampu bersaing serta mendapat kepercayaan bukan hanya didalam negeri, namun dunia kerja internasional.Kata Kunci: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness
ENTANGLED LEGAL PLURALISM: AN INCLUSIVE MODEL FOR RESOLVING INDIGENOUS NATURAL-RESOURCE DISPUTES BASED ON THE SDGS AND SOCIAL JUSTICE Johanis Polii; Nopesius Bawembang; Joni Kutu' Kampilong; Chrestotes Lang; Melissa Suoth
SOSIOEDUKASI Vol 14 No 4 (2025): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v14i4.6736

Abstract

This study focuses on the effect of entangled legal systems on the administration of natural resources in multi-ethnic communities in North Sulawesi. We raised three fundamental issues: (1) the mix of formal laws and customary practices as hybrid-norm zones as communities renegotiate the social boundaries and move between different governance forums; (2) formal and informal, gauging the process of renegotiation of the boundaries within communities; and (3) safeguards within communities that promote or impede inclusive participation in dispute resolution. Using a multi-method design consisting of participatory mapping, document review, panel observations, focus group discussions, and expert network analysis, three different hybrid-norm zones were identified (shared-use agroforestry in Minahasa, rotational fishing quota in Sangihe, and sacred resource reserves in Talaud). Seasonal redraw rate data (78%, 65%, 72%) along with average forum shifts (2.3, 1.9, 2.1) indicate that there is a strong correlation between the intensity of boundary-making and the procedures of recursion. Documentary analysis revealed evidence of negotiated joint authorsship in the form of signatures from customary and state actors for documents for which joint authorship is indicated in one-third of the dispute records. Finally, expert accessibility skews and secures the take-up of experts, underscoring the constant equity holes. We conclude that inclusive pluralism results from the mechanisms of spatial, procedural, and documentary reinforcement of each other in a permanent feedback loop. We recommend that hybrid rules be made law, platforms that engage a large number of people be increased, and digital tools be applied to flexible and fair governance.
PERAN DAN TUGAS RUMAH DETENSI IMIGRASI MANADO DALAM PROSES PENDEPORTASIAN WARGA NEGARA ASING Ryan Najoan; Melissa Alwien Juliana Suoth; Nita Cicilia Ganap; Pinta N. S. Simamora; Pingkan Dewi Kaunang; Cindy M. M. Rantung
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 3 (2026): Jurnal Ilmiah Nusantara Mei 2026
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i3.10011

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tugas Rumah Detensi Imigrasi Manado dalam proses pendeportasian warga negara asing serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dokumentasi, serta wawancara dengan pihak terkait di Rumah Detensi Imigrasi Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rudenim Manado memiliki peran strategis dalam penegakan hukum keimigrasian melalui pelaksanaan pendetensian, pengawasan, pengamanan, dan deportasi terhadap warga negara asing yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pelaksanaan deportasi dilakukan melalui tahapan verifikasi identitas, persiapan dokumen administrasi, koordinasi lintas instansi, hingga pengawalan pemulangan ke negara asal. Namun demikian, pelaksanaan deportasi masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan dokumen perjalanan, lambatnya koordinasi dengan perwakilan negara asal, kendala transportasi, serta perlunya perlindungan hak asasi manusia terhadap deteni. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas deportasi tidak hanya bergantung pada regulasi hukum, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan, kerja sama internasional, dan koordinasi antarinstansi dalam penegakan hukum keimigrasian.
Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hak atas Tanah yang Sedang dalam Sengketa Sulpaedi Alim; Johanis L. S. S. Polii; Rinny Ante; Melissa A. J. Suoth
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 4 No. 2 (2026): April: Jurnal Sains Student Research
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v4i2.9740

Abstract

Pemalsuan surat keterangan hak atas tanah dalam konteks sengketa pertanahan merupakan fenomena yang tidak hanya mencerminkan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga menunjukkan kelemahan struktural dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis pengaturan hukum pidana terhadap pemalsuan surat tanah serta menilai konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku dalam praktik peradilan. Fokus utama diarahkan pada analisis penerapan Pasal 263 KUHP dalam kaitannya dengan sengketa tanah, dengan studi kasus Putusan Nomor 35/Pid.B/2025/PN Mnd.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum pidana dan agraria. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada konsistensi norma dan praktik penegakan hukum.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 263 KUHP secara normatif cukup memadai untuk menjerat pelaku pemalsuan surat tanah, penerapannya dalam praktik masih menghadapi problem inkonsistensi. Aparat penegak hukum kerap mencampuradukkan ranah perdata dan pidana, sehingga pemalsuan surat dalam sengketa tanah sering direduksi menjadi sekadar konflik keperdataan. Pendekatan ini tidak hanya keliru secara doktrinal, tetapi juga berpotensi menciptakan impunitas bagi pelaku. Padahal, pemalsuan surat merupakan delik formil yang telah sempurna sejak perbuatan dilakukan, tanpa bergantung pada adanya kerugian nyata.Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa sengketa tanah justru memperkuat unsur kesengajaan (dolus) dan menunjukkan adanya itikad buruk (bad faith), sehingga layak dipertimbangkan sebagai faktor pemberat dalam pemidanaan. Kegagalan dalam memposisikan pemalsuan surat sebagai kejahatan terhadap kepercayaan publik berdampak pada terganggunya kepastian hukum dan legitimasi sistem pertanahan.Dengan demikian, diperlukan penegasan paradigma bahwa pemalsuan surat tanah adalah tindak pidana yang berdiri sendiri, disertai harmonisasi antara hukum pidana dan administrasi pertanahan guna mencegah reproduksi praktik mafia tanah secara sistemik.
Co-Authors Cindy M. M. Rantung Johanis L.S.S. Polii Joni Kutu Kampilong Nita Cicilia Ganap Nopesius Bawembang Pingkan Dewi Kaunang Pinta Nadia Simamora, Pinta Nadia Reivo Chrestotes Lang Rinny Ante Ryan Najoan Sulpaedi Alim