cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kukuh Tejomurti
Contact Email
kukuhmurtifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281225027920
Journal Mail Official
yustisia@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Jalan Ir. Sutami No. 36A, Kentingan, Surakarta Kodepos: 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Yustisia
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 08520941     EISSN : 25490907     DOI : https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i3
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The scope of the articles published in Yustisia Jurnal Hukum deal with a broad range of topics in the fields of Civil Law, Criminal Law, International Law, Administrative Law, Islamic Law, Constitutional Law, Environmental Law, Procedural Law, Antropological Law, Health Law, Law and Economic, Sociology of Law and another section related contemporary issues in Law (Social science and Political science). Yustisia Jurnal Hukum is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 3: December 2012" : 8 Documents clear
EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN LEMBAGA-LEMBAGA ADAT DI ACEH DALAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN DAN OTONOMI KHUSUS DI ACEH Kurniawan Kurniawan
Yustisia Vol 1, No 3: December 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v1i3.10084

Abstract

AbstractThis study aims to explain the existence of indigenous people and traditional institutions in Aceh in the administration the Aceh’s special autonomy. In addition, it explains the duties, functions and authority of traditional institutions in Aceh nowadays. This study is normative legal research. This study examines library materials that acquired through literature study. The technical/ approach used is the statute ap- proach, by using deductive analysis. The results of the study indicate that the existence indigenous people and traditional institutions in Aceh have shown their role in local community life in Aceh. This is caused by the community in Aceh has fulfilled the requirements of indigenous people as stated by the applicable law. The existence of traditional institutions in Aceh essentially has the function and role as a vehicle for public participation in the administration of the Government of Aceh provincial level and the Regency/municipality level in the area of   security, peace, harmony, and public order. In addition, those traditional institutions also have some number of authorities as mandated by Article 4 Qanun Aceh No. 10 of 2008 concerning traditional Institution. AbstrakPenelitian ini bertujuan menjelaskan eksistensi (kedudukan) masyarakat hukum adat dan lembaga-lembaga adat di Aceh dalam penyelenggaraan Keistimewaan dan Otonomi Khusus Aceh. Selain itu, menjelaskan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga adat yang ada di Aceh saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (legal research). Kajian ini menelaah bahan pustaka yang diperoleh melalui studi pustaka.  pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dengan menggunakan penalaran deduktif. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan (eksistensi) masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat di Aceh telah menunjukkan kiprahnya dalam tata kehidupan masyarakat di Aceh. Hal tersebut disebabkan oleh karena masyarakat hukum di Aceh telah memenuhi syarat-syarat masyarakat hukum adat sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan lembaga-lembaga adat di Aceh hakikatnya memiliki fungsi dan peran sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Selain itu,  lembaga-lembaga adat tersebut juga memiliki sejumlah kewenangan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. 
APLIKASI METODE PERSIDANGAN SEMU PADA PEMBELAJARAN HUKUM PERS BAGI PENEGAK HUKUM Muhammad Rustamaji; Dewi Gunawati
Yustisia Vol 1, No 3: December 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v1i3.10088

Abstract

AbstractThe study aims to obtain a method for learning pseudo trial press law for law enforcers. The design of this study is action research (participatory research actions) that combines legal research and studies in the education sector. Normative research methods and sociological studies used appropriate phasing in each year. The types of data used in this study include primary and secondary data. Data collection methods are interviews, questionnaires, and literature. Data processing is carried out through the stages of editing, coding, tabulating. Analysis technique using inductive and deductive thinking .. Observation of actual handling of the case became the foundation for further analysis based on legislation and groove trial. Observations thus further utilized to formulate the appropriate method of fictitious court press law. In the first year of this study produced findings: a) identification of two dominant factors typically by law enforce- ment officials in the press dispute, namely the use of Criminal Code offenses and negation case particulari- ties press, b). finding of distinctiveness criteria law enforcement press located on the right of reply and the role of the Press Council in the settlement release applied to the fictitious trial methods, c) learned of discrepancies in the prototype method fictitious court press law enforcement against actual practice in the field of press due to the design of learning in one direction and instructional issues that are not collabora- tive. Furthermore, the results of this study indicate that a) the dominant factor affecting the typical law enforcement officials in the press dispute actually consists of the application of the dominant offense in the Criminal Code as an affront legal snares for members of the press, and did not understand the uniqueness of dispute settlement in the groove press releases as Act mandated by the press, b) uniqueness lies in the settlement conference where the submission of the right of reply, complaints to the Press Council, until the publication of the Press Council rekomendasai that preceded the litigatif c) discrepancies prototype artifi- cial methods of learning trials with the reality of law enforcement is due to the instructional design of the course and instructional problems that actually can be parsed by the collaborative. AbstrakPenelitian bertujuan untuk memeroleh suatu metode persidangan semu dalam pembelajaran hukum pers bagi penegak hukum. Desain penelitian ini merupakan penelitian aksi (partisipatori actions research) yang memadukan penelitian hukum dan penelitian di sektor pendidikan. Metode penelitian yuridis normatif maupun sosiologis digunakan sesuai pentahapan penelitian di setiap tahunnya Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang ialah wawancara, angket, dan studi pustaka. Pengolahan data dilaksanakan melalui tahap editing, coding, tabulating. Teknik analisis menggunakan metode berpikir induktif dan deduktif. Pengamatan penanganan kasus senyatanya menjadi pijakan untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan perundangan dan alur persidangan. Hasil pengamatan demikian selanjutnya dimanfaatkan untuk memformulasikan metode persidangan semu yang sesuai ketentuan hukum pers. Pada tahun pertama penelitian ini menghasilkan temuan: a) teridentifikasinya dua faktor dominan tipikal penegakan hukum oleh aparat dalam sengketa pers, yaitu penggunaan delik KUHP dan penegasian kekhasan perkara pers; b) ditemukannya kriteria kekhasan penegakkan hukum pers yang terletak pada hak jawab dan peran Dewan Pers dalam penyelesaian perkara pers yang diaplikasikan pada metode persidangan semu; c) diketahuinya ketidaksinkronan prototipe metode persidangan semu hukum pers terhadap praktik senyatanya penegakan hukum di bidang pers akibat desain pembelajaran satu arah dan permasalahan instruksional yang tidak kolaboratif. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a) faktor dominan yang memengaruhi tipikal penegakan hukum oleh aparat dalam sengketa pers sejatinya terdiri atas dominannya penerapan delik penghinaan dalam KUHP sebagai jerat hukum bagi insan pers, dan  tidak dipahaminya kekhasan penyelesaian sengketa pers dalam alur penyelesaian perkara pers sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang pers; b) kekhasan penyelesaian perkara pers terletak pada keberadaan pengajuan hak jawab, pengaduan kepada Dewan Pers, hingga terbitnya rekomendasai dari Dewan Pers yang mendahului proses litigatif; c) ketidaksinkronan prototipe metode pembelajaran persidangan semu dengan kenyataan penegakkan hukum lebih disebabkan pada desain pembelajaran satu arah dan permasalahan instruksional yang sejatinya dapat diurai dengan jalan kolaboratif.
KEDAULATAN NEGARA DALAM KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL KONTEMPORER Sigit Riyanto
Yustisia Vol 1, No 3: December 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v1i3.10074

Abstract

AbstractThis research aimed at comprehensively analize the concept of State sovereignty and its application in the contemporary international law. In this research the concept of State sovereignty and relevant rules of international law have been analysed accordingly. Legal materials that thoroughly considered and studied in the context of this research were relevant international rules and facts embodied in international cus- toms, general principles of law, international treaties, conventions, declarations and decisions of interna- tional organisation, recommendations, guiding principles, plan of actions, executive committee decisions, reports, academic publications, proceedings and working papers. Legal materials obtained were classified systematically and interptreted and evaluated thouroughly. The formulation concerning the the relevant facts and international legal frameworks pertainingto the concept of sovereignty based upon interpretation and evaluation of the existing legal materials. Eventually, the concept of sovereignty in the contemporary international society could be revealed accordingly. The State sovereignty is relational and open concept; not an insular or narrow and closed concept. A visionary discourse is needed to reinvent the valid interpre- tation of sovereignty in the framework of interdependence among States in the present international sys- tem. Sovereignty shall be interpreted as responsibility of the national authority. In this context State as an agent and manifestation of people sovereignty has the primary responsibility to protect, respect and fulfill the citizen rights accordingly and accountable to the international society. AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk melakukan kajian mendalam dan akurat tentang konsep kedaulatan negara dan penerapannya dalam kerangka hukum internasional kontemporer. Bahan kajian utama penelitian ini adalah keputusan dan fakta-fakta hukum internasional yang relevan,  yang tertuang dalam hukum internasional kebiasaan, prinsip-prinsip umum hukum, perjanjian internasional, konvensi, deklarasi dan keputusan-keputusan organisasi internasional, rekomendasi organisasi internasional, prinsip-prinsip panduan, buku panduan, rencana aksi, keputusan komite eksekutif, laporan, publikasi ilmiah, proceedings seminar, dan kertas kerja. Setelah dilakukan klasifikasi dan sistematisasi bahan penelitian, berikutnya dilakukan interpretasi dan evaluasi. Berdasarkan interpretasi dan evaluasi tersebut, dilanjutkan dengan preskripsi untuk merumuskan kejelasan tentang konteks situasi faktual dan kerangka hukum  internasional yang relevan. Pada akhirnya dapat diketahui konsep kedaulatan negara dalam masyarakat internasional terkini. Kedaulatan bersifat relasional dan terbuka; bukan suatu konsep yang “insular” atau sempit dan tertutup. Suatu wacana visioner diperlukan untuk merekonstruksi kedaulatan negara dalam kerangka interdependensi antar negara dalam sistem internasional terkini. Kedaulatan negara harus dimaknai sebagai tanggung jawab otoritas nasional. Dalam konteks ini negara sebagai agen dan manifestasi dari kedaulatan rakyat, bertanggungjawab untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak warganya serta harus mempertanggungjawabkan mandatnya kepada masyarakat internasional. 
MODEL PEMIDANAAN YANG IDEAL BAGI KORBAN PENGGUNA NARKOBA DI INDONESIA Parasian Simanungkalit
Yustisia Vol 1, No 3: December 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v1i3.10090

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to determine the ideal model of punishment for the victims of drug users in Indonesia as a guide law enforcement in dealing with drug abuse crimes. This research is doctrinal and non-doctrinal legal.  The research data used primary and secondary data. Secondary data consists of primary, secondary and tertiary legal materials.. Data collecting technique include observation, in-depth interviews, focus group discussions, distributing questionnaires, and literature. Technique of data analysis used the method of qualitative analysis and normative models of interactive analysis. The results of the research indicate that the implementation of imprisonment for the victims of drug users under the Act of Narcotics which are classified into criminal, contrary to the legal theory of victimology. Model of punishment that is expected for the victims of drug users is extrajudicial process, means all victims of drug users reported themselves to be rehabilitated. While those who do not report, the police and/ or BNN arrest, immediately deliver and turn over to rehabilitation. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menentukan model pemidanaan yang ideal bagi korban pengguna narkoba di Indonesia  sebagai pedoman aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini merupakan penelitian hukum  doktrinal dan nondoktrinal. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri atas  bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan data  meliputi observasi, wawancara mendalam, focus group discussion, penyebaran kuesioner, dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan metode analisis normatif kualitatif dan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman pidana penjara bagi korban pengguna narkoba menurut Undang-Undang Narkotika yang  diklasifikasi sebagai pelaku tindak pidana bertentangan dengan teori hukum tentang viktimologi. Model pemidanaan yang ideal bagi korban pengguna narkoba adalah proses di luar proses hukum yaitu semua korban pengguna narkoba melaporkan diri untuk direhabilitasi. Sementara bagi yang tidak melaporkan diri, polisi dan/atau Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penangkapan, langsung diantar dan diserahkan ke tempat rehabilitasi
KEMANDIRIAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA M. Agus Santoso
Yustisia Vol 1, No 3: December 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v1i3.10078

Abstract

AbstractPurpose of this study is to find out the independence of the judiciary of corruption in the state system in Indonesia. The method used is a normative legal research methods (legal research), with the approach of the statute .Data sourced from legislation, library materials, and interviews. Qualitative data was analyzed in such a way and set out in writing a descriptive analysis. The results of this study illustrate that the independence of the corruption judiciary is determined from the independence of its institutions, the courts, and the judges. The intervention against corruption court decision is not aimed at her agency or the judicial process, but addressed to the judge overseeing the corruption case, in the form of feedback, criticism and even censure which was published in a newspaper that has led to contempt of court. AbstrakTujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui kemandirian pengadilan tindak pidana korupsi dalam sistem ketatanegaraan di  Indonesia.  Metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif (legal research), dengan pendekatan perundang-undangan (Statute approach) .. Data yang  bersumber dari perundang-undangan, bahan pustaka, dan hasil wawancara. Data kualitatif kemudian dianalisis sedemikian rupa dan dituangkan dalam bentuk tulisan secara diskriptif analisis. Hasil penelitian ini memberi gambaran bahwa bentuk kemandirian pengadilan tindak pidana korupsi ditentukan dari kemandirian lembaganya, proses peradilannya, dan hakimnya. Adanya intervensi terhadap putusan pengadilan tindak pidana korupsi bukan ditujukan terhadap lembaganya atau proses peradilannya, tetapi ditujukan kepada hakim yang menangani perkara korupsi, berupa tanggapan, kritik dan bahkan celaan yang dimuat dalam berita surat kabar yang sudah mengarah pada contempt of court. 
TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI PIDANA MATI DI INDONESIA Paulinus Soge
Yustisia Vol 1, No 3: December 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v1i3.10092

Abstract

AbstractFrom the juridical perspective, execution of death penalty in Indonesia is carried out by firing to death based on Law No. 2 Pnps 1964. Such a method was stressed again by Constitution Court in its sententce No. 21/PUU-VI/2008 which refused to change method of execution with the other one that would not be a torture for the condemned as requested by those condemned of death penalty in Bali bomb case, Amrosi and his friends. The Contitution Court considered that execution of death penalty based on this law has the risk of unaccuracy which can cause pain, but it is not a torture meant by Article 28I of the 1945 Constitu- tion. AbstrakEksekusi pidana mati di Indonesia ditinjau dari perspektif yuridis dilaksanakan dengan ditembak sampai mati berdasarkan UU No. 2 Pnps Tahun 1964. Hal ini ditegaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan No. 21/PUU-VI/2008 yang menolak mengganti cara eksekusi pidana mati dengan cara lain yang bersifat tidak menyiksa terpidana sebagaimana dimohon oleh para terpidana mati kasus bom Bali, Amrozi dan teman-temannya. MK berpendapat bahwa eksekusi pidana mati berdasarkan Undang Undang ini mengandung risiko terjadinya ketidaktepatan dalam pelaksanaan yang menimbulkan rasa sakit, namun hal itu bukan merupakan penyiksaan sebagaimana dimaksud Pasal 28I UUD 1945.
EFEKTIFITAS PENYELESAIAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH MELALUI METODE KEBERATAN DI MAHKAMAH AGUNG OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA/KABUPATEN Fatkhurohman Miftachus Sjuhad
Yustisia Vol 1, No 3: December 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v1i3.10080

Abstract

AbstractThe objective of this study is to observe the effectiveness of local regulations annulment/ cancellation of the resolution process through a method of objections in the Supreme Court of the Republic of Indonesia (MA RI) conducted by the Local Government Pasuruan and Lumajang, Ministry of Home Affairs, and Supreme Court of the Republic of Indonesia (MA RI). This study is an empirical law. Data includes primary and secondary data. Data collection was conducted by the research study documents, observation and depth interviews. Considering the objectives of data juridical technical data was analyzed by qualitative analysis that the results presented in the form of descriptive. The results indicated that most local govern- ments are reluctant proceedings to the Supreme Court after a local regulation canceled by the central government, so that the resolution process through methods objection is not so effective. In addition, due to the ineffectiveness of these efforts rather than by factors of legislation, law enforcement and infrastruc- ture proposition but rather was caused by low participation and awareness of local government law, conse- quently led to legal uncertainty. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk melihat efektifitas proses penyelesaian pembatalan peraturan daerah melalui metode keberatan di Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) yang  dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Lumajang, Departemen Dalam Negeri RI, dan MA RI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum  empiris. Data meliputi  data primer dan sekunder. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan  studi dokumen, observasi, dan depth interview. Mengingat sasaran data bersifat yuridis maka teknis analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar pemerintah daerah enggan beracara ke Mahkamah Agung RI setelah peraturan daerahnya dibatalkan oleh pemerintah pusat, sehingga proses penyelesaian melalui metode keberatan ini tidak begitu efektif. Di samping itu ketidakefektifan upaya ini disebabkan bukan oleh faktor perundang-undangan, penegak hukum dan saranan prasarana tetapi lebih disebabkan oleh rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum pemerintah daerah, akibatnya menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum.
HARMONISASI FUNGSI DPD DAN DPR PADA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DALAM SISTEM BIKAMERAL GUNA PELAKSANAAN CHECKS AND BALANCES Titik Triwulan Tutik
Yustisia Vol 1, No 3: December 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v1i3.10082

Abstract

AbstractThis study is a normative legal research. The study aims to examine the function of harmonization between DPD and the DPR in agency representatives in bicameral system. Approach is used in this study are the historical, the statute, the comparative, the conceptual, and the case approach. Data collection by collecting primary legal materials and secondary. Primary legal materials studied and identified with the “Irac”, while secondary legal materials are accounted for using the card system, which is based on the research subject. These materials are searched legal relationship between one and the other uses reasoning (analysis) deductive and inductive to generate propositions and concepts, either the definition, description, and classification as a result of research. Deductive analysis starts from the provisions made  UUDNRI 1945 and with the support of secondary legal materials including literature of constitutional law concerning state agency DPD. The results show that the first, DPD as state agencies in a bicameral system is formulated as a representative body of the people who are institutionally have equal footing with the DPR, even in terms of the representation of character based on regions, DPD has a broader representation of the character of the DPR because the dimensions of representativeness based to all the people who are in these areas. Second, the DPD as a representative body of the people have the duty and authority as the DPR, which has the function of the budget, legislation, and despite the limited supervision. Third, in the context of constitutional Indonesia, there is no synchronization and harmonization of the position and function of the DPD and DPR, it weakened the state DPD function as a state institution. AbstrakPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji harmonisasi fungsi DPD dan DPR pada lembaga perwakilan rakyat dalam sistem bikameral. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis, perundang-undangan, perbandingan, konsep, dan kasus. Pengumpulan data dengan menghimpun bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dikaji dan diidentifikasi dengan metode “IRAC”, sedangkan bahan hukum sekunder dicatat dengan menggunakan sistem kartu, yang disusun berdasarkan pokok permasalahan penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut dicari hubungannya antar satu dan lainnya menggunakan penalaran (analisis) deduktif dan induktif untuk menghasilkan proposisi dan konsep, baik berupa definisi, deskripsi, maupun klasifikasi sebagai hasil penelitian. Analisis deduktif dilakukan bertitik tolak dari ketentuan UUD NRI 1945 dan didukung bahan hukum sekunder termasuk kepustakaan hukum tata negara yang menyangkut lembaga negara DPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, DPD selaku lembaga negara dalam sistem bikameral diformulasikan sebagai lembaga perwakilan rakyat yang secara kelembagaan memiliki kedudukan sama dengan DPR, bahkan dari segi karakter keterwakilan berdasarkan daerah-daerah, DPD memiliki karakter keterwakilan yang lebih luas dari DPR karena dimensi keterwakilannya didasarkan kepada seluruh rakyat yang terdapat pada daerah-daerah. Kedua, DPD selaku lembaga perwakilan rakyat memiliki tugas dan wewenang sebagaimana DPR, yaitu memiliki fungsi anggaran, legislasi,  dan pengawasan meski sifatnya terbatas. Ketiga, dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, tidak ada sinkronisasi dan harmonisasi kedudukan dan fungsi antara DPD dan DPR, keadaan ini melemahkan fungsi DPD selaku lembaga negara. 

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2012 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2: August 2024 Vol 13, No 1: April 2024 Vol 12, No 3: December 2023 Vol 12, No 2: August 2023 Vol 12, No 1: April 2023 Vol 11, No 3: December 2022 Vol 11, No 2: August 2022 Vol 11, No 1: April 2022 Vol 10, No 3: December 2021 Vol 10, No 2: August 2021 Vol 10, No 1: April 2021 Vol 9, No 3: December 2020 Vol 9, No 3: September - December 2020 Vol 9, No 2: August 2020 Vol 9, No 2: May - August 2020 Vol 9, No 1: April 2020 Vol 9, No 1: January - April 2020 Vol 8, No 3: December 2019 Vol 8, No 2: August 2019 Vol 8, No 1: April 2019 Vol 7, No 3: December 2018 Vol 7, No 2: August 2018 Vol 7, No 1: April 2018 Vol 6, No 3: December 2017 Vol 6, No 2: August 2017 Vol 6, No 1: April 2017 Vol 5, No 3: December 2016 Vol 5, No 2: August 2016 Vol 5, No 1: April 2016 Vol 4, No 3: December 2015 Vol 4, No 2: August 2015 Vol 4, No 1: April 2015 Vol 3, No 3: December 2014 Vol 3, No 2: August 2014 Vol 3, No 1: April 2014 Vol 2, No 3: December 2013 Vol 2, No 2: August 2013 Vol 2, No 1: April 2013 Vol 1, No 3: December 2012 Vol 1, No 2 (2012): MEI-AGUSTUS Vol 1, No 2: August 2012 Vol 1, No 1: April 2012 Vol 3, No 3: SEPTEMBER-DECEMBER Vol 3, No 2: MEI-AGUSTUS Vol 3, No 1: JANUARI-APRIL Vol 2, No 3: SEPTEMBER-DESEMBER Vol 2, No 2: MEI-AGUSTUS Vol 2, No 1: JANUARI-APRIL Vol 1, No 1: JANUARI-APRIL More Issue