cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
MOHAMMAD ALVI PRATAMA
Contact Email
alvi.pratama@unpas.ac.id
Phone
+62224-217343
Journal Mail Official
litigasi@unpas.ac.id
Editorial Address
Jl. Lengkong Besar 68 Bandung 40261 Jawa Barat.
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
JURNAL LITIGASI (e-Journal)
Published by Universitas Pasundan
ISSN : 08537100     EISSN : 24422274     DOI : http://dx.doi.org/10.23969/litigasi
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JURNAL LITIGASI (e-Journal) is a peer-review journal with vision to develop law and harmony between Indonesian positive law and the reality in the society. JURNAL LITIGASI (e-Journal) aims to 1. Actively participate in national development and reformation of law; 2. Take part in educating higher education and legal profession in Indonesia; 3. Provide information on development of law in Indonesia 4. Enlight people in order to improve people’s knowledge of law JURNAL LITIGASI (e-Journal) is published by Fakultas Hukum Universitas Pasundan. LITIGASI covers articles on science of law, legal theories, legal philosophy, social study on law with latest and actual substances. LITIGASI publishes original and scientific articles whose values of novelty in the form of Research findings, Articles, Reviews, and Book Review.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 16 No 1 (2015)" : 6 Documents clear
PENGADAAN TANAH DENGAN CARA JUAL BELI OLEH INSTANSI PEMERINTAH MENURUT PASAL 33 AYAT (3) UUD 1945 Dedy Hernawan
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 16 No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.21 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v16i1.53

Abstract

The Development of physical infrastructure always requires  the availability of land, it  is not limited to the State land but also to the land rights. Small-scale land acquisition in the area of less than five (5) acre, can be bought or sold  between government agencies with land owners,  then the land belongs to the government or local government. This provision is problematic because according to Indonesian laws, the  land is controlled  by the State instead of owned. The writer will conduct the research with the aim of knowing the Judicial consequences of the implementation of land for development in the public interest by sale and purchase as stipulated in the laws. Knowing supposed to be done by government institution in order to land acquisition for public development. From the research  it can be concluded that: Knowing the Judicial consequences of the implementation of land for development in the public interest by sale and purchase as stipulated in the law number 2 year 2012 on procurement land for development for public interest, presidential decree number 40 year 2014 which resulted in the land of inheritance of government, is contrary to the provision set forth in article 33 paragraph 3 of the constitution 1945 and the provision of the basic law of agrarian number 5 year 1960. The supposed to be done by government institution in order to land acquisition for public development is trough waiver process/or extraction right by compensation, the amount of compesation itself supposed to be based on the price not based on the tax value of the land. Keywords: land; buying and selling; waiverPembangunan sarana prasarana fisik memerlukan ketersediaan tanah, baik tanah negara dan tanah hak. Pengadaan tanah dalam skala kecil yang luasnya kurang dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan dengan  jual beli antara instansi pemerintah dengan pemilik tanah, tanahnya kemudian menjadi milik pemerintah atau pemerintah daerah. Penelitian ini membahas konsekuensi yuridis pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan cara jual beli oleh instansi pemerintah dengan pemilik tanah menurut perundang-undangan, membahas cara yang seharusnya dilakukan oleh instansi pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Hasil penelitian mengenai konsekuensi yuridis pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan cara jual beli sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perpres No. 40 tahun 2014 yang mengakibatkan tanah tersebut menjadi tanah milik pemerintah/pemerintah daerah adalah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan ketentuan UUPA No. 5 Tahun 1960. Cara yang seharusnya bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah melalui proses pelepasan hak dan/atau pencabutan hak dengan pemberian ganti rugi, seyogyanya besaran ganti rugi tersebut didasarkan pada nilai harga jual beli bukan berdasarkan nilai jual objek pajak.Kata kunci : tanah; jual beli; pelepasan hak
POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI ERA REFORMASI; KONSEP DAN REGULASI Amiziduhu Mendrofa
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 16 No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.773 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v16i1.54

Abstract

Corruption is not a new crime, but a very quaint old crime. Corruption does not only happen in Indonesia, corruption also occurs in other countries. In fact, this is now regarded as corruption is an international problem. Combating corruption always get more attention than other crimes. In general, these criminal acts are not only result in losses to the state (state finances), but may result in a very broad impact, both in the social, economic, security, political, and cultural.Keywords: Corruption; Crime; Law PoliticsABSTRAKKorupsi bukanlah kejahatan baru, tapi kejahatan yang cukup lama. Korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia, juga terjadi di negara-negara lain . Bahkan merupakan masalah internasional. Pemberantasan korupsi selalu mendapatkan perhatian lebih dari kejahatan lainnya. Secara umum tindak pidana ini tidak hanya mengakibatkan kerugian negara (keuangan negara), tetapi dapat mengakibatkan dampak yang sangat luas, baik di bidang sosial, ekonomi, keamanan, politik, dan budaya.Kata kunci: Korupsi; Kejahatan; Politik Hukum 
PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP BAHAYA PENYALAH-GUNAAN PEMAKAIAN KEMASAN PRODUK MAKANAN DAN PENEGAKAN HUKUMNYA Dewi Sulistianingsih
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 16 No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.793 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v16i1.50

Abstract

Food packaging is the material used to wrap food either in direct contact with food or not. The knowledge of materials packaging are very important for producers and consumers.  Consumers need to know the packaging material that is able to maintain product quality, and safety. This research used socio-legal research. The data type covered primary data obtained through interviews and observation and secondary data obtained through the study of documents. The data and information obtained will be analyzed qualitatively. The technique of checking the validity of the data will be used data triangulation technique. This article discusses about the importance of good packaging for food. The understanding of the dangers associated with the misuse of food product packaging. Communities can become victims of the lack of knowledge and understanding of the use of good packaging for food. Bad packaging is not only bad for health but also for the environment. The implemented of law enforcement against abuse of packaging is not optimal, it can be seen the level of complaints against misuse of packaging is still minimal.Keywords: Community; Food; Enforcement; Packaging AbuseABSTRAK Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau pembungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Produsen membutuhkan pengetahuan bahan kemasan yang dapat melindungi produk yang dihasilkan, membuat produk lebih menarik, ekonomis, dan aman. Konsumen perlu mengetahui bahan kemasan yang mampu mempertahankan mutu produk, dan aman. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal atau yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Data dan informasi yang diperoleh, akan di analisis secara kualitatif. Adapun teknik pengecekan keabsahan data digunakan teknik trianggulasi data. Artikel ini membahas mengenai akan arti penting kemasan yang baik untuk makanan. Pemahaman tersebut berkaitan dengan bahaya penyalahgunaan pemakaian kemasan produk makanan. Masyarakat dapat menjadi korban atas kurangnya pengetahuan maupun pemahaman akan penggunaan kemasan yang baik untuk makanan. Kemasan yang tidak baik akan berakibat buruk tidak hanya bagi kesehatan tapi juga bagi lingkungan. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kemasan juga dilaksanakan belum optimal, hal ini dapat dilihat tingkat pengaduan terhadap penyalahgunaan kemasan masih minim.Kata Kunci:  Masyarakat; Makanan; Penegakan; Penyalahgunaan Kemasan
MENDOBRAK KELEMAHAN LITIGASI KONVENSIONAL MELALUI MODEL ADVOKASI MANDIRI DALAM RANGKA PEMBAHARUAN PROSES PERADILAN Rd. Dewi Asri Yustia; Tuti Rastuti; Utari Dewi Fatimah
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 16 No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.29 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v16i1.51

Abstract

In Indonesia, various legislations have been enacted to protect women. In fact, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women has been ratified through Act No. 7 Year 1984. But numbers of discrimination, domination, and violence against women is increasing. This is motivated finding of preliminary data at the penitentiary that women cases that affect women perpetrators of criminal acts predominantly sourced from domestic violence. This study uses normative juridical methods empirically supported, through a multidisciplinary approach is the approach of the legal aspects of civil and criminal law and procedural law. The data obtained and analyzed by juridical qualitatively. The results showed that, the model of conventional litigation, directs the entire process of the law to be passed by left entirely to legal counsel. Model of this litigation has not provided the knowledge, understanding and awareness of the law against female perpetrators (victims marginalized). Results of this study recommend a model of independent litigation. This model is expected to accommodate the litigation needs of female perpetrators of criminal acts, so that they can advocate for themselves in the face of the proceedings. In addition, the model is expected to have an independent advocate can be a new alternative in the judicial process, and can be used as a reason for consideration for renewal effort does justice process.Keywords: Empowerment; Women; Self Advocacy; RenewalDi Indonesia, berbagai peraturan perundang-undangan telah diberlakukan untuk melindungi kaum perempuan. Bahkan, telah meratifikasi Convention on The Elimination of  All Forms of Discrimination Against Women melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Namun faktanya diskriminasi, dominasi, dan kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat. Hal ini dilatarbelakangi ditemukannya data awal bahwa di lembaga pemasyarakatan perempuan kasus-kasus yang menimpa perempuan pelaku tindak pidana dominan bersumber dari KDRT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan didukung metode yuridis empiris, melalui pendekatan multidisiplin yaitu pendekatan dari aspek hukum perdata dan hukum pidana serta hukum acara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, model litigasi konvensional, mengarahkan pada seluruh proses hukum yang akan dilalui diserahkan seluruhnya kepada penasihat hukum. Model litigasi ini belum memberikan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum terhadap perempuan pelaku tindak pidana (korban termarginalkan). Hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya model litigasi mandiri. Model ini diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan berlitigasi dari perempuan pelaku tindak pidana, sehingga dapat mengadvokasi dirinya sendiri pada saat menghadapi proses beracara. Selain itu, diharapkan model advokasi mandiri ini dapat dijadikan alternatif baru di dalam proses peradilan, dan dapat dijadikan alasan pertimbangan untuk dilakukannya upaya pembaharuan proses peradilan.Kata Kunci :   Pemberdayaan; Perempuan; Advokasi Mandiri; Pembaharuan
PENGARUH GLOBALISASI EKONOMI DAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA M. SHIDQON PRABOWO
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 16 No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.73 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v16i1.52

Abstract

A developed country typically signed by transformation from manufacturing society to service society and it will influenced the role of law. Many problem will be faced in the third world such as education, cultural, welfare and law enforcement. Meanwhile, economic development depends on essensial items  such as predictability, procedural ability, codification against goals, balance of akomodation dan definition status. Indonesian economic development in new orde era that impressed an increasing level of prosperity continously makes lowfare society hopes a lot. But in the long term prospect, it will make an economic suffer in a sistemic way. This can be seen as a moneteric crisis in the 1998. Economic development in a country will never be happened without law policy whether in the domestic and foreign country as well as from rapid influence globalisation era. Through the progressive approach, law economic development analisis will be deeply studied for furthermore.Keyword : Economic development; Progressive ABSTRAKTipikal negara berkembang ditandai dengan adanya transformasi dari masyarakat buruh menjadi masyarakat madani dan hal ini berpengaruh pada peran hukum itu sendiri. Berbagai masalah akan timbul pada negara dunia ketiga seperti pendidikan, budaya, kesejahteraan dan hukum. Sementara itu, perkembangan ekonomi bergantung pada hal-hal esensial seperti prediktabilitas, kemampuan prosedural, codification against goals, keseimbangan akomodasi dan definisi status. Perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia pada era Orde Baru yang mengesankan terjadinya peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan dan bertahap, telah menjadikan harapan bagi masyarakat menengah ke bawah. Akan tetapi, pada prospek jangka panjang justru menyisakan tangisan dan penderitaan ekonomi secara sistemik. Hal ini dapat dilihat dari krisis moneter yang bergejolak pada tahun 1998. Perkembangan Ekonomi di suatu negara tidak terlepas dari kebijakan hukum baik dalam negeri maupun luar negeri dan pengaruh arus deras globalisasi. Melalui pendekatan progresif inilah analisis pembangunan hukum ekonomi dikaji lebih mendalam.Kata Kunci:  Pembangunan Ekonomi; Progresif                      
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN BUKU PERSYARATAN SEBAGAI PRASYARAT PENDAFTARAN PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS Tatty A. Ramli; Yeti Sumiyati; Arif Firmansyah; Frency Siska
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 16 No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.653 KB) | DOI: 10.23969/litigasi.v16i1.93

Abstract

Registering and protecting Beras Pandanwangi CIANJUR aims to avoid counterfeit product. Protected Geographical Indications are a relevant and effective tool to showcase the quality of the products, protect their names and reputations, and develop profitable market. A Book of Specification of Geographical Indications as the main requirement of registration decribes the good and the production methods. the registration system is first to file. Inter professional organization of Beras Pandanwangi CIANJUR which bring together all kind of operators such farmers, processors and traders contribute all the information into the book, submit and manage the registration.  The result revealed that the Geographical Existing rules (Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis) only determine standards of information. Due to technical constrains and lack of cultural documentation, it is need to set up a technical  standardization how to fiil in the information. The effort shall begin with strategic planning by local government by forming the Inter Professional organization (MPIG) of Beras Pandanwangi Cianjur and distributing task according to their competencies.Keyword: Book, Specification, Geographical Indications, Pandanwangi. ABSTRAKBelum terdaftarnya Beras Pandanwangi Cianjur di Dirjen HKI sebagai produk yang berkarakteristik Indikasi Geografis, mengakibatkan penegakkan hukum terhadap praktik-praktik pemalsuan produk tersebut sulit dilakukan. Kendala teknis dan kurangnya budaya pendokumentasian menyebabkan terhambatnya penyusunan Buku Persyaratan yang merupakan prasyarat Pendaftaran Hak Indikasi Geografis. Untuk itu, perlu ditemukan langkah-langkah penyusunan Buku Persyaratan melalui permasalahan apakah terdapat standarisasi dalam penyusunan Buku Persyaratan dan bagaimana langkah penyusunan Buku Persyaratan Beras Pandanwangi Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis baru mengatur standarisasi uraian yang harus dimuat dalam Buku Persyaratan sementara standarisasi teknisnya belum diatur. Langkah penyusunan Buku Persyaratan Indikasi Geografis diawali dengan penyusunan renstra oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dan dinas terkait untuk membentuk lembaga Masyarakat Perwakilan Indikasi Geografis (MPIG) dan distribusi tugas untuk mengisi uraian Buku Persyaratan sesuai kompetensinya.Kata Kunci: Buku, Persyaratan, Indikasi Geografis, Pandanwangi. 

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 26 No. 2 (2025) Vol. 26 No. 1 (2025) Vol. 25 No. 2 (2024) Vol. 25 No. 1 (2024) Vol. 24 No. 2 (2023) Vol. 24 No. 1 (2023) Vol. 23 No. 2 (2022) Vol 23 No 1 (2022) Vol 22 No 2 (2021) Vol 22 No 1 (2021) Vol 21 No 2 (2020) Vol 21 No 1 (2020) Vol 20 No 2 (2019) Vol 20 No 1 (2019) Vol 19 No 2 (2018) Vol 19 No 1 (2018) Vol 18 No 2 (2017) Vol 18 No 1 (2017) Vol 17 No 2 (2016) Vol 17 No 1 (2016) Vol 16 No 2 (2015) Vol 16 No 1 (2015) Vol 15 No 2 (2014) Vol 15 No 1 (2014) Vol 14 No 2 (2013) Vol 14 No 1 (2013) More Issue