cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
'ADALAH
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
ADALAH is “one of the ten most influential law journals in the world, based on research influence and impact factors,” in the Journal Citation Reports. ADALAH also publishes student-written work.Adalah publishes pieces on recent developments in law and reviews of new books in the field. Past student work has been awarded the International Law Students Association’s Francis Deak Prize for the top student-written article published in a student-edited international law journal.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 2, No 6 (2018)" : 5 Documents clear
Menyongsong Bonus Demografi Indonesia Syarifah Gustiawati Mukri
ADALAH Vol 2, No 6 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (569.871 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i6.8223

Abstract

Sudah menjadi kewajiban bagi suatu negara untuk melakukan pembangunan generasi mudanya sebagai asset masa depan. Pembangunan itu dapat berupa pembangunan gerakan pemuda, bukan hanya pada level nasional namun juga pada level internasional. Bagi Indonesia sendiri, gerakan tersebut memberikan implikasi semakin pentingnya posisi pemuda dalam konteks bonus demografi sebagai intelectual capital  bagi bangsa yang besar. 
Pengangkatan Perwira Aktif Polisi Sebagai Penjabat Kepala Daerah Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 2, No 6 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (527.451 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i6.8229

Abstract

Pengangkatan Komjen Pol Mochammad Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat terindikasi melanggar undang-undang. Artinya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dianggap telah mengeluarkan kebijakan yang sarat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Walaupun Menteri Dalam Negeri sendiri sudah menyatakan telah melakukan analisis dan aspek keabsahan kebijakannya, sehingga diyakini tidak ada pelanggaran yang dilakukan. 
Grand Design Karakter Aparatur Sipil Negara Demi Terwujudnya Reformasi Birokrasi Tazkiyatun Nufus
ADALAH Vol 2, No 6 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.046 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i6.8351

Abstract

Sumber Daya Manusia suatu organisasi adalah aset yang paling berharga demi terwujudnya keberhasilan kualitas organisasi. Begitu pun dalam birokrasi, Aparatur Sipil Negara merupakan faktor terpenting demi berjalannya roda pemerintahan yang baik. Ibarat kapal, ASN adalah nahkoda, dimana mengharuskan mereka tahu untuk apa kapal tersebut, bagaimana menjalankannya, dan kemana arah tujuannya. Karenanya, pemerintahan yang baik bila diduduki oleh orang yang tidak baik, maka akan menjadi tidak baik. Sebaliknya, pemerintahan yang buruk bila diduduki oleh orang yang baik, maka hasilnya pun akan baik. Alhasil, pemerintahan yang baik dapat dilihat dari sosok ASN-nya yang baik. Tak heran Ryana T.A Montang menuturkan bahwa nilai-nilai yang ingin diwujudkan pada setiap pribadi ASN adalah mampu melayani dan memfasilitasi rakyat dalam hal sosial dan ekonomi, memiliki integritas tinggi, berkinerja produktif, akuntabilitas, profesional dan menjaga diri dari perilaku sesuai kode etik dan sumpah jabatan demi kepentingan bangsa dan masyarakat sebagai stakeholder utamanya
Demokrasi dan Keadilan Sebagai Legitimasi Suara Rakyat Sujatmiko Sujatmiko
ADALAH Vol 2, No 6 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (751.154 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i6.8549

Abstract

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan Hak Asasi Manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta. Dalam kenyataannya, manusia selalu hidup dalam komunitas sosial untuk dapat menjaga derajat kemanusiaan dan mencapai tujuannya. Akibatnya, muncul struktur sosial. Sehingga dibutuhkan kekuasaan untuk menjalankan organisasi sosial tersebut. Kekuasaan dalam suatu organisasi dapat diperoleh berdasarkan legitimasi religius, legitimasi ideologis eliter dan legitimasi pragmatis. Hanya saja legitimasi-legitimasi tersebut, cenderung mengarah pada kekuasaan yang absolut, karena kewenangan yang dimiliki menjadikan ketiga legitimasi tersebut menjadi kekuasaan yang otoriter.
Penegakan Hukum Berkeadilan Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia Desi Indriyani
ADALAH Vol 2, No 6 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1075.976 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i6.8554

Abstract

Pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia adalah rakyat, yang menunjukkan Indonesia adalah negara demokrasi. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. (Sodikin, 2014: 106). Bagi suatu negara demokrasi, pastilah menjadikan pula ‘hukum’ sebagai salah satu asasnya yang lain. Ada dua bukti otentik dan konstitusional bahwa Indonesia berasas negara hukum. Pertama, disebutkannya secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan (machstaat)”. Kedua, negara Indonesia sudah memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai negara hukum. 

Page 1 of 1 | Total Record : 5


Filter by Year

2018 2018


Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 6 (2025) Vol 9, No 6 (2025) Vol 8, No 6 (2024) Vol. 8 No. 6 (2024) Vol. 8 No. 5 (2024) Vol 8, No 5 (2024) Vol. 8 No. 4 (2024) Vol 8, No 4 (2024) Vol. 8 No. 3 (2024) Vol 8, No 3 (2024) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol. 7 No. 6 (2023) Vol 7, No 6 (2023) Vol 7, No 5 (2023) Vol. 7 No. 5 (2023) Vol. 7 No. 4 (2023) Vol 7, No 4 (2023) Vol. 7 No. 3 (2023) Vol 7, No 3 (2023) Vol 7, No 2 (2023) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol 6, No 6 (2022) Vol 6, No 5 (2022) Vol 6, No 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 6 (2021) Vol. 5 No. 6 (2021) Vol 5, No 5 (2021) Vol. 5 No. 5 (2021) Vol. 5 No. 4 (2021) Vol 5, No 4 (2021) Vol 5, No 3 (2021) Vol. 5 No. 3 (2021) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol 5, No 2 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 1 (2020): Coronavirus Covid-19 Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19 Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 6 (2019): Philosophy of State Vol 3, No 6 (2019): Philosophy of State Vol. 3 No. 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol. 3 No. 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol 3, No 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol 3, No 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol 3, No 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol. 3 No. 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol. 3 No. 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 2, No 11 (2018) Vol 2, No 10 (2018) Vol 2, No 9 (2018) Vol 2, No 8 (2018) Vol 2, No 7 (2018) Vol 2, No 6 (2018) Vol 2, No 5 (2018) Vol 2, No 4 (2018) Vol 2, No 3 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 12 (2017) Vol 1, No 11 (2017) Vol 1, No 10 (2017) Vol 1, No 9 (2017) Vol 1, No 8 (2017) Vol 1, No 7 (2017) Vol 1, No 6 (2017) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue