cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
'ADALAH
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
ADALAH is “one of the ten most influential law journals in the world, based on research influence and impact factors,” in the Journal Citation Reports. ADALAH also publishes student-written work.Adalah publishes pieces on recent developments in law and reviews of new books in the field. Past student work has been awarded the International Law Students Association’s Francis Deak Prize for the top student-written article published in a student-edited international law journal.
Arjuna Subject : -
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum " : 17 Documents clear
The Emergence of a State's Sovereignty in a Philosophical Dimension Yunus, Nur Rohim
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i1.45641

Abstract

The essay entitled The Emergence of State Sovereignty in a Philosophical Dimension examines in depth the concept of sovereignty in a philosophical context, starting from the basic understanding to its role in the formation of the state. This essay discusses how sovereignty becomes a fundamental principle that affirms the highest authority of a state in regulating its territory and people without external intervention. By examining classical to modern views, such as the social contract theory of Hobbes and Rousseau and the concept of absolute power according to Bodin, this essay explains that sovereignty can only exist through the existence of the state as a legitimate political entity. In addition, this essay outlines the reciprocal relationship between the state and sovereignty, and highlights the evolutionary view that encourages the adaptation of sovereignty to social developments. In closing, this essay emphasizes that sovereignty reflects the superiority of the state in determining its own destiny, while also being the main foundation in maintaining stability and order in the international system.
Kewenangan Melakukan Pembebasan Narapidana Oleh Presiden Romlah, Siti
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i1.11266

Abstract

Abstract:Conditional release of prisoners can be given when the convict has fulfilled the terms and conditions that apply in article 82 of Permenkumham Number 3 Year 2018. However, problems arise when the president takes the initiative to provide parole to prisoners, especially terrorism prisoners. Even though there are no provisions in the president's prerogative provisions that directly give authority to the president to be able to release prisoners, except the provisions that require prisoners to file clemency, amnesty, abolition and rehabilitation. Because of this, in this simple article the author conducted a discussion.Keywords: Conditional Release, President's Authority, Terrorism Abstrak:Pembebasan bersyarat terhadap narapidana dapat diberikan pada saat terpidana telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada pasal 82 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018. Namun, permasalahan muncul pada saat presiden berinisiatif untuk memberikan pembebasan bersyarat terhadap narapidana khususnya narapidana terorisme. Padahal dalam ketentuan mengenai hak prerogatif presiden tidak ada ketentuan yang secara langsung memberikan kewenangan kepada presiden untuk dapat membebaskan narapidana. Kecuali ketentuan yang mensyaratkan narapidana mengajukan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Karena hal inilah, dalam artikel sederhana ini penulis melakukan pembahasan. Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Kewenangan Presiden, Terorisme   
Hati-Hati Intelijen Pemilu Habibi, Andrian
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i1.10908

Abstract

Abstract:The Ministry of Home Affairs Through the Director General of Politics and Public Administration conducts a series of activities to counteract any potential threats, obstacles, and disruptions to the implementation of General Elections in Indonesia. The expert team identified three electoral vulnerabilities in an area, namely: vulnerability to suffrage, the existence of disputes in the form of election objections adjudication, minority representation, public participation, candidate participation, election supervision, gender rights, campaigns, voter participation and voting. Therefore, Kominda is a form of prevention of the indication of vulnerability.Keywords: Kominda, Election, Ministry of Home Affairs Abstrak:Kementerian Dalam Negeri Melalui Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum melakukan serangkaian kegiatan guna menangkal segala potensi ancaman, hambatan, dan gangguan terhadap terselenggaranya Pemilihan Umum di Indonesia. Tim ahli mengidentifikasi ada tiga kerawanan pemilu pada suatu daerah, yaitu: kerawanan hak pilih, adanya sengketa berupa ajudikasi keberatan pemilu, representasi minoritas, partisipasi publik, partisipasi kandidat, pengawasan pemilu, hak gender, kampanye, partisipasi pemilih dan pelaksanaan pemungutan suara. Oleh karena itu dilakukan Kominda sebagai bentuk pencegahan indikasi kerawanan tersebut.Kata Kunci: Kominda, Pemilu, Kemendagri 
Dilemma of Sovereignty in a Country Yunus, Nur Rohim
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i1.45648

Abstract

Esai Dilema Kedaulatan Pada Suatu Negara membahas dinamika kompleks yang dihadapi negara dalam mempertahankan kedaulatannya di era modern. Kedaulatan, yang secara tradisional dipahami sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah, kini menghadapi berbagai tantangan akibat globalisasi, intervensi asing, hak asasi manusia, hukum internasional, serta ancaman digital. Esai ini menguraikan bagaimana globalisasi mengikis kendali negara atas kebijakan domestik, sementara intervensi asing yang sering dibenarkan atas dasar kemanusiaan menimbulkan perdebatan tentang batas kedaulatan. Selain itu, dilema antara penegakan hak asasi manusia dan prinsip non-intervensi semakin memperumit posisi negara dalam hukum internasional. Di era digital, ancaman siber dan regulasi internet menambah tantangan baru bagi kedaulatan negara. Melalui analisis multidimensional, esai ini menekankan pentingnya redefinisi kedaulatan agar tetap relevan dalam tatanan dunia yang terus berubah. Pendekatan yang adaptif dan kolaboratif menjadi solusi bagi negara dalam mempertahankan kedaulatan sekaligus berkontribusi dalam stabilitas global.
The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State Yunus, Nur Rohim; Anggraeni, RR Dewi; Rezki, Annissa
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i1.15623

Abstract

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (world-view), sosio-kultural, dan political will dari masingmasing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.
Implementasi Green Constitution Demi Mewujudkan Kehidupan Sehat dan Sejahtera Nasution, Latipah
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i1.10929

Abstract

Abstract:The obligation of every human being is to keep the environment green. Healthy humans are people who value their environment. The Constitution of the Republic of Indonesia has stipulated in Article 28h paragraph (1) that "Every person has the right to live in an inner and outer prosperity, to live and get a good and healthy environment and the right to receive health services."This means that there is a legal guarantee for everyone who lives in the territory of Indonesia to get a healthy and green environment. Therefore this paper analyzes the extent of the role and contribution of various groups in the creation of the green environment.Keywords: Green Environment, Green Constitution, Healthy Environment Abstrak:Menjaga lingkungan hidup tetap hijau merupakan kewajiban dari setiap manusia. Manusia yang sehat adalah manusia yang menghargai lingkungannya. Konstitusi Republik Indonesia telah mengatur dalam pasal 28h ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Artinya ada jaminan hukum bagi setiap orang yang hidup di wilayah Indonesia untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan hijau. Oleh karenanya tulisan ini mengalisis sejauh mana peran dan kontribusi berbagai kalangan dalam penciptaan lingkungan hijau tersebut.Kata Kunci: Lingkungan Hijau, Green Konstitusi, Lingkungan Sehat 
Pengaturan Larangan Hoaks Dalam Al-Quran dan Hukum Positif Rohmah, Siti Ngainnur
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i1.16618

Abstract

AbstractInformation and communication technology is developing very rapidly. The community is directed to use communication channels that are personal, effective and efficient. This condition leads to the allure of communication via the internet. The allure of internet communication is because the internet frees information and users to move without restrictions. Ignorance of internet users to access news from healthy sources, and spontaneity to share news without checking and rechecking, resulting in hoaks easily spread in the community.Keyword: Hoaks, Internet, Social Media AbstrakTeknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Masyarakat terarah untuk menggunakan saluran komunikasi yang bersifat pribadi, efektif dan efisien. Kondisi ini mengarah kepada daya pikat komunikasi melalui internet. Daya pikat komunikasi internet disebabkan karena internet membebaskan informasi dan penggunanya untuk bergerak tanpa batasan. Ketidaktahuan pengguna internet untuk mengakses berita dari sumber yang sehat, dan spontanitas berbagi berita tanpa check dan recheck, mengakibatkan hoaks mudah tersebar dalam masyarakat.Keyword: Hoaks, Internet, Media Sosial

Page 2 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 6 (2025) Vol 9, No 6 (2025) Vol. 8 No. 6 (2024) Vol 8, No 6 (2024) Vol 8, No 5 (2024) Vol. 8 No. 5 (2024) Vol. 8 No. 4 (2024) Vol 8, No 4 (2024) Vol 8, No 3 (2024) Vol. 8 No. 3 (2024) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol 7, No 6 (2023) Vol. 7 No. 6 (2023) Vol. 7 No. 5 (2023) Vol 7, No 5 (2023) Vol. 7 No. 4 (2023) Vol 7, No 4 (2023) Vol 7, No 3 (2023) Vol. 7 No. 3 (2023) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol 6, No 6 (2022) Vol 6, No 5 (2022) Vol 6, No 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol. 5 No. 6 (2021) Vol 5, No 6 (2021) Vol 5, No 5 (2021) Vol. 5 No. 5 (2021) Vol 5, No 4 (2021) Vol. 5 No. 4 (2021) Vol. 5 No. 3 (2021) Vol 5, No 3 (2021) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19 Vol 4, No 1 (2020): Coronavirus Covid-19 Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik Vol 3, No 6 (2019): Philosophy of State Vol. 3 No. 6 (2019): Philosophy of State Vol 3, No 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol. 3 No. 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol 3, No 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol 3, No 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol. 3 No. 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 2, No 11 (2018) Vol 2, No 10 (2018) Vol 2, No 9 (2018) Vol 2, No 8 (2018) Vol 2, No 7 (2018) Vol 2, No 6 (2018) Vol 2, No 5 (2018) Vol 2, No 4 (2018) Vol 2, No 3 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 12 (2017) Vol 1, No 11 (2017) Vol 1, No 10 (2017) Vol 1, No 9 (2017) Vol 1, No 8 (2017) Vol 1, No 7 (2017) Vol 1, No 6 (2017) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue