Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.041
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Cakrawala Pendidikan 'ADALAH SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal MIZAN Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mizan: Journal of Islamic Law STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH Jurnal Lokabmas Kreatif : Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif International Journal of Research in Community Services Jurnal Abdi Masyarakat Humanis
Anggraeni, RR Dewi
Universitas Pamulang Banten
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 46 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 46 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penggunaan Model Nota Kesepahaman Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Buruh Migran RR Dewi Anggraeni; Sabrina Kusumah Wardhani
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v2i1.11528

Abstract

AbstractThe purpose of this article is to discuss legal protection for migrant workers. However, there is a difference between the legal and cultural systems of the sending country and the recipient country, thus causing many problems. To anticipate such problems, both sending and receiving countries are required to take legal protection measures, so that they can avoid being the object of arbitrariness/lawlessness. Therefore, to avoid things that are not desirable, one of the efforts that need to be done is to make bilateral agreements in the form of legal documents in a model that is not too formal, but quite effective with the recipient country. In addition, the commitment of the Indonesian government is shown by its active participation in the discussion of various international legal instruments related to the rights of migrant workers.Keywords: Migrant Workers, Memorandum of Understanding, Constitutional Rights AbstrakTujuan artikel ini adalah untuk membahas perlindungan hukum bagi pekerja migran. Namun, ada perbedaan antara sistem hukum dan budaya negara pengirim dan negara penerima, sehingga menimbulkan banyak permasalahan. Untuk mengantisipasi masalah seperti itu, baik negara pengirim dan negara penerima diwajibkan untuk melakukan tindakan perlindungan hukum, sehingga mereka dapat menghindari menjadi objek kesewenang-wenangan/pelanggaran hukum. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah membuat perjanjian bilateral dalam bentuk dokumen hukum dalam model Nota Kesepahaman (MoU) yang tidak terlalu formal, tetapi cukup efektif dengan negara penerima. Selain itu, komitmen pemerintah Indonesia ditunjukkan dengan partisipasi aktifnya dalam diskusi berbagai instrumen hukum internasional terkait dengan hak-hak pekerja migran.Kata Kunci: Buruh Migran, Nota Kesepahaman, Hak Konstitusional
Public Policy Implementation Cycle Impact Organizational Performance and Public Interest At the Education and Culture Office in Indonesia Taryono Taryono; RR Dewi Anggraeni; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v4i2.18547

Abstract

Perubahan dan perkembangan dalam setiap instansi baik dari sektor Pemerintahan maupun swasta mengalami perubahan atau pembaharuan tentu tidak bisa dihindari lagi. Bagaimana cara mengoptimalkan agar perubahan tersebut tidak begitu mengagetkan pihak-pihak instansi tertentu juga bukanlah hal yang mudah. Dalam hal ini tentu juga membutuhkan kebijakan-kebijakan dalam sebuah organisasi agar semua kepentingan umum semua pihak bisa teroptimalkan.
Application of Civil Law Theory In the Termination of Custody of Adopted Children in Indonesia Annissa Rezki; RR Dewi Anggraeni; Nur Rohim Yunus
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 1, No 6 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v1i6.15301

Abstract

Abstract:Today there are so many couples who have long been married, but have not been blessed with a child in married life. In Indonesia, so many believe that one of the efforts to get a child is by inducement, which is presenting a foster child to give a provocation to a couple who do not have children to be immediately given offspring. Most of them raised their own family, others lifted children from other people who are not family, and even raised children from orphanages whose origins are unclear. From this the legal protection of the adopted child is needed in order to obtain guarantees and a decent life. This study will discuss how legal protection, the criteria for terminating custody of adopted children, and inheritance rights will be obtained. This research uses descriptive qualitative method with a normative approach.Keywords: foster children, child protection, civil lawAbstrak:Zaman sekarang begitu banyaknya pasangan yang sudah lama menikah, namun belum dikaruniai seorang anak dalam kehidupan berumah tangga. Di Indonesia begitu banyak yang percaya bahwa salah satu upaya untuk mendapatkan seorang anak adalah dengan pancingan, yaitu menghadirkan seorang anak asuh untuk memberikan pancingan kepada pasangan yang belum memiliki anak agar segera diberikan keturunan. Sebagian besar ada yang mengangkat dari pihak keluarga sendiri, ada juga yang mengangkat anak dari orang lain yang bukan keluarga, bahkan mengangkat  anak dari panti asuhan yang tidak jelas asal usulnya. Dari hal tersebut diperlukan perlindungan hukum terhadap anak yang diangkat tersebut agar mendapat jaminan dan kehidupan yang layak. Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana perlindungan hukum, kriteria pemutusan hak asuh anak angkat, dan hak waris yang akan didapatkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif.Kata kunci : anak asuh, perlindungan anak, hukum perdata
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KDRT KELURAHAN PULAU PANGGANG KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU Yoyon M Darusman; Susanto Susanto; RR Dewi Anggraeni; Bachtiar Bachtiar; Bastinaon Bastinaon
Jurnal Lokabmas Kreatif : Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jlkklkk.v1i1.p76-82.5599

Abstract

Pengabdian ini berjudul Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan KDRT Kelurahan Pulau Panggang Kabupaten Kepulauan Seribu.Tujuan pengabdian ini adalah untuk Memberikan materi-materi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang KDRT yang berlaku saat ini di dalam sistem hukum Indonesia. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu tahap survei yaitu sosialisasi dilakukan dengan menyusun berbagai hal yang akan disampaikan pada saat kegiatan pengabdian yang akan dilakukan yang meliputi: penyusunan materi yang akan diberikan, penyusunan jadwal pemberian materi, pembagian tugas tim pengabdian dan survei ke lokasi pengabdian. Tahap sosialisasi yaitu sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan tahap sosialisasi yaitu melakukan silaturahmi dengan ketua yayasan, menyampaikan maksud dan tujuan pengabdian ini. Pada tahap ini juga dilakukan jalinan kerjasama dan menentukan jadwal kegiatan pengabdian. Tim pelaksana kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah dosen Fakultas Magister Hukum Universitas Pamulang sebanyak 5 orang. Tim pengabdian memberikan materi tentang pemahaman masyarakat mengenai KDRT dan perlindungan anak..Kesimpulan dari pengabdian ini adalah Peserta kurang mengerti apa itu dampak psikologi wanita dan anak anak pada kekerasan dalam rumah tangga. Ternyata materi yang berkaitan dengan perlindungan anak sangat diperlukan masyarakat disana berkenaan dengan jarak yang jauh karena hamper semua pulau terpisahKata Kunci: Sosialisasi, Perlindungan Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Value Added Tax Enforcement problem in Indonesia RR Dewi Anggraeni; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
ADALAH Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i2.18592

Abstract

Abstract:Tax proceeds are state income used for public expenditures, such as fostering the sustainability of state instruments, state administration, state institutions, state assets, state development, and so on, all of which must be financed with state income. Taxes are people's contributions to the state treasury based on the mandate of Article 23 of the Republic of Indonesia's 1945 Constitution, which can be enforced without obtaining lead services (counter-achievements), can be shown directly, and are used to pay general expenses. VAT is a tax levied by the Ministry of Finance's Directorate General of Taxes. The author employs a qualitative research methodology in this paper with the goal of educating readers about VAT, particularly taxpayers doing business in Indonesia.Keywords: Value Added Tax; Tax Collection; Taxes in Indonesia  Abstrak:Uang hasil pajak merupakan penghasilan negara yang dimanfaatkan untuk pengeluaran umum dalam rangka membina keberlangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, aset negara, pembangunan negara, dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan negara. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan amanat Pasal 23 UUD NRI 1945 yang sifatnya dapat dipaksakan dengan tanpa mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. PPN merupakan pungutan di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan tujuan penelitian untuk mengedukasi pembaca mengenai PPN khususnya bagi wajib pajak yang melakukan praktik usaha di Indonesia.Kata Kunci: Reformasi 98; Demokrasi; Politik Islam 
Local Tax Collection System and Regional Retribution In the Era of Regional Autonomy in Indonesia RR Dewi Anggraeni; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i3.18546

Abstract

Abstract:One of the important sources of regional income (APBD) to finance the implementation of regional government and development is local taxes. Regional Tax is a mandatory contribution owed by individual or corporate taxpayers to the region without direct compensation in balance. The research method used is a qualitative method with a statutory approach. The results of the study stated that the system of collecting regional taxes and regional retributions in the era of regional autonomy in terms of the Law on Regional Taxes and Levies was to adopt a self-assessment system; not adhere to the Government/Official assessment system. In addition, the system of collecting regional taxes and regional retributions in the era of regional autonomy has a smaller impact than the tax burden borne by the community. Therefore, the solution to this, the central government must continue to make major changes in the PDRD system.Keyword: Local Tax; APBD; PDRDAbstrak:Salah satu sumber pendapatan daerah (APBD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan iuran wajib terutang yang dilakukan oleh wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di era otonomi daerah ditinjau dari Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah menganut sistem self asessment; bukan menganut sistem Government/Official assesment. Selain itu, sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di era otonomi daerah memberikan dampak yang lebih kecil dari pada beban pajak yang diemban oleh masyarakat. Oleh karenanya, solusi terhadap hal tersebut, pemerintah pusat harus terus melakukan perubahan besar dalam sistem PDRD.Kata Kunci: Pajak Daerah; APBD; PDRD 
Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik RR Dewi Anggraeni
ADALAH Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1607.932 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v4i1.15264

Abstract

Abstract:The Covid-19 Pandemic outbreak in 2020 also influenced the trial system in Indonesian courts. Usually the hearing is carried out directly by presenting the parties to the litigation, but in conditions that require social distancing, then an alternative is sought in the form of electronic justice. This needs to be done, because if the trial continues with the direct pattern as usual, then the risk of contracting the Covid-19 virus, while if the trial is postponed, it will result in losses for the defendants, due to the fate and status of the judges.Keywords: Supreme Court Regulations, E-court, Covid-19 Abstrak:Wabah Pandemi Covid-19 di tahun 2020 turut mempengaruhi sistem bersidang di pengadilan-pengadilan negara Republik Indonesia. Biasanya sidang dilakukan secara langsung dengan menghadirkan para pihak yang berperkara, namun dalam kondisi yang mewajibkan social distancing ini, maka dicarikan alternatif lain berupa pelaksanaan sidang secara elektronik. Hal ini perlu dilakukan, karena bila persidangan tetap dilaksanakan dengan pola langsung sebagaimana biasa, maka beresiko terdampak virus Covid-19, sedang bila persidangan ditunda, maka mengakibatkan kerugian bagi para terdakwa, karena nasib dan status yang belum jelas dari para hakim.Kata Kunci: Peraturan Mahkamah Agung, E-court, Covid-19 
Indonesia's Income Tax Regulatory dilemma RR Dewi Anggraeni; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
ADALAH Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i4.18591

Abstract

Pajak memberikan peranan yang sangat besar dalam pembangunan dan perekonomian di Indonesia, karena tidak dipungkiri bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pajak berasal dari kontribusi yang diberikan masyarakat dan hasil kontribusi tersebut kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan umum.
The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State Nur Rohim Yunus; RR Dewi Anggraeni; Annissa Rezki
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i1.15623

Abstract

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (world-view), sosio-kultural, dan political will dari masingmasing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.
Конституционные Права Работников На Правовую Защиту И Определенность (Constitutional Rights of Workers in Obtaining Protection and Legal Certainty) Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki; RR Dewi Anggraeni
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i9.16590

Abstract

Abstract:There are so many conflicts between companies and workers, and these conflicts often end up in court. At certain moments workers are declared winners and the company is obliged to pay the right to obligations as a provider of labor. Workers hope to receive all rights and be protected by law which can overshadow and protect the existence of workers, both individually and as a group. This research uses descriptive qualitative research methodology and refers to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the main legal foundation and other laws and regulations.Keywords: Legal Protection, Constitutional Rights, Workers' Rights Аннотация:Существует много конфликтов между компаниями и работниками, и эти конфликты часто заканчиваются в суде. Бывают случаи, когда работники объявляются победителями, и компания обязана оплачивать права по обязательствам как работодатель. Рабочие надеются получить все свои права и быть защищены законом как индивидуально, так и в составе группы. В этом исследовании используется описательно-качественная методология исследования и упоминается Конституция Индонезии 1945 года в качестве основного правового закона и другие законодательные акты, представленные ниже.Ключевые слова: Правовая защита, Конституционные права, Права работников
Co-Authors Acep Heri Rizal Agus Salim Ahmad, Pendi Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Annissa Rezki Bachtiar Bachtiar Bachtiar Bachtiar Bachtiar Bachtiar Bachtiar Bachtiar Bambang Santoso Bambang Santoso Bastinaon Bastinaon Chrisputranto, Matheus Raditya Diah Yulinda Wulandari Dianna Primadianti Diki Diki Dwi YULIANI Endi Arofa Giyats Rif'at Afifi Gofar, Muhammad Affan Hadi Sutopo Hadi Sutopo Hamid, Nurjannah Hermawan, Rido Iman Imanuddin Irmanto, Irmanto Loisa Diana Raya Mardin Sipayung Mardiyah, Sayidatul Matheus Raditya Chrisputranto Maulin Nasikah Muhammad Affan Gofar Muhammad Karim Amrullah Mulik Siti Nur Rohmah Nenden Sri Wahyuni Oksidelfa Yanto Pendi Ahmad Putri Indraswari Susilo Raflen Aril Gerungan Rahman Kadir, Abdul Raya, Loisa Diana Rezki, Annissa Rizal S Gueci Roberto Rossi Rossi, Roberto Sabrina Kusumah Wardhani Saepulloh, Saepulloh Samuel Soewita Santi Mulyawati Saripudin Saripudin Sarwani Sarwani Sipayung, Mardin Soewita, Samuel Subroto Susanto Susanto Susanto Susanto Susanto Susanto Suwatik Suwatik Suyatno Suyatno Taryono Taryono Taryono Taryono Wahyono Wahyono Wahyono Wahyono Yhogi Singgih Gunawan Yoyon M Darusman Yoyon Mulyana Darusman Yunus Amar, Muh Yunus, Nur Rohim