cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
'ADALAH
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
ADALAH is “one of the ten most influential law journals in the world, based on research influence and impact factors,” in the Journal Citation Reports. ADALAH also publishes student-written work.Adalah publishes pieces on recent developments in law and reviews of new books in the field. Past student work has been awarded the International Law Students Association’s Francis Deak Prize for the top student-written article published in a student-edited international law journal.
Arjuna Subject : -
Articles 3 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 9 No. 2 (2025)" : 3 Documents clear
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak Oleh Pengusaha Di Kabupaten Serang Agus Muhindar; Abu Nawas; Rasman Habeahan; Indrayanto Indrayanto
BULETIN ADALAH Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v1i3.50744

Abstract

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak pekerja atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh pengusaha di Kabupaten Serang serta mengkaji upaya hukum yang ditempuh pekerja dalam memperjuangkan hak-haknya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pekerja korban PHK sepihak, mediator Dinas Tenaga Kerja, serta pendamping hukum di Kabupaten Serang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum, baik preventif maupun represif, belum berjalan optimal. Perlindungan preventif menghadapi kendala serius karena pengusaha kerap mengabaikan prosedur PHK sebagaimana diatur dalam Pasal 151 UU Ketenagakerjaan, seperti melakukan PHK secara lisan tanpa surat peringatan, menggunakan alasan efisiensi yang tidak transparan, memaksa pekerja mengundurkan diri (forced resignation), serta melakukan PHK dengan motif pemberangusan serikat pekerja (union busting). Selain itu, lemahnya pengawasan ketenagakerjaan akibat keterbatasan jumlah pengawas dan tidak adanya daya paksa dari rekomendasi yang dikeluarkan semakin memperburuk efektivitas perlindungan preventif. Sementara itu, perlindungan represif melalui jalur mediasi dan litigasi juga menghadapi berbagai hambatan. Akses pekerja terhadap keadilan terhambat oleh rendahnya kesadaran hukum pekerja, keterbatasan biaya, serta lemahnya posisi tawar pekerja di hadapan pengusaha. Upaya hukum non-litigasi melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang memiliki tingkat keberhasilan sekitar 60 persen, namun efektivitasnya sangat bergantung pada itikad baik pengusaha karena mediator tidak memiliki kewenangan memaksakan kesepakatan. Sebaliknya, upaya litigasi di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) menghadapi kendala pembuktian dan biaya, meskipun proses peradilan relatif cepat. Dengan demikian, diperlukan penguatan substansi hukum melalui pemberian sanksi tegas bagi perusahaan yang melakukan PHK sepihak, peningkatan kapasitas dan jumlah pengawas ketenagakerjaan, serta optimalisasi peran serikat pekerja dan lembaga bantuan hukum dalam memberikan pendampingan kepada pekerja korban PHK sepihak di Kabupaten Serang.  Kata Kunci: Perlindungan Hukum; PHK Sepihak; Pekerja; Upaya Hukum; Kabupaten Serang
Hak Immunitas Wartawan Dalam Menjalankan Tugas Ditinjau Dari Perspektif UU Pers dan UU Nomor I Tahun 2023 Tentang KUHP Muhlisin Muhlisin; Abu Nawas; Rasman Habeahan; Indrayanto Indrayanto
BULETIN ADALAH Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v9i2.50745

Abstract

Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara norma perlindungan wartawan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan praktik pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, wartawan, dan Dewan Pers, serta analisis dokumen kasus dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Pers memberikan perlindungan melalui definisi kegiatan jurnalistik, jaminan kemerdekaan pers sebagai hak asasi, hak tolak, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 mempertegas bahwa pemidanaan wartawan hanya dapat dilakukan setelah mekanisme Dewan Pers ditempuh. Namun, KUHP Baru memuat ketentuan berpotensi menjerat kerja jurnalistik, seperti delik pencemaran nama baik, berita bohong, penghinaan terhadap pemerintah, serta perluasan alat bukti elektronik yang mengancam hak tolak wartawan. Kesenjangan antara norma dan praktik disebabkan oleh faktor hukum berupa multi-interpretasi norma, pengabaian asas lex specialis derogat legi generali, dan inkonsistensi implementasi nota kesepahaman Dewan Pers dengan aparat penegak hukum. Faktor non-hukum meliputi rendahnya pemahaman aparat tentang UU Pers, tekanan politik dan ekonomi, budaya litigasi masyarakat, lemahnya perlindungan internal perusahaan pers, serta maraknya oknum wartawan tidak profesional. Implikasi kesenjangan ini adalah munculnya chilling effect, menurunnya kualitas informasi publik, melemahnya fungsi kontrol sosial pers, dan kemunduran kualitas demokrasi. Penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi nota kesepahaman Dewan Pers dengan aparat, penguatan perlindungan hukum oleh perusahaan pers, serta harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk memastikan UU Pers berfungsi sebagai lex specialis yang efektif melindungi kemerdekaan pers. Kata Kunci: Perlindungan Wartawan, Kriminalisasi Pers, Lex Specialis, KUHP Baru
Analisis Yuridis Optimalisasi Limbah Karet Dalam Rantai Bisnis Berdasarkan Prinsip hukum Ekonomi Lingkungan Lasemin Lasemin; Abu Nawas; Rasman Habeahan; Indrayanto Indrayanto
BULETIN ADALAH Vol. 9 No. 2 (2025)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v9i2.50798

Abstract

Penelitian ini menganalisis optimalisasi nilai ekonomi limbah karet dalam kerangka pembangunan berkelanjutan melalui perspektif hukum ekonomi lingkungan, dengan studi kasus di Kota Serang, Provinsi Banten. Meskipun kerangka hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 telah membuka peluang pemanfaatan limbah B3, implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian sosio-legal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan (regulator, industri, akademisi, masyarakat) dan data sekunder dari studi dokumen peraturan, laporan, serta jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara interaktif menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, serta konsep ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari 1.500 ton limbah karet tahunan di Kota Serang, hanya 15% yang termanfaatkan, sementara potensi nilai tambah mencapai Rp. 4,5–7,5 miliar per tahun belum tergarap optimal. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh keterbatasan pengawas lingkungan (5 orang untuk 150 perusahaan), minimnya insentif fiskal, rendahnya kesadaran masyarakat, serta dominasi budaya industri linier. Penelitian ini merumuskan strategi terintegrasi yang mencakup penerapan prinsip Extended Producer Responsibility (EPR) melalui Peraturan Daerah, penguatan inspeksi berbasis teknologi (CEMS, citra satelit), pemberian insentif fiskal, fasilitasi pembiayaan hijau, kebijakan pengadaan pemerintah untuk produk daur ulang (aspal karet, material bangunan), serta pengembangan bank sampah digital dan pelatihan kewirausahaan berbasis limbah. Strategi ini diharapkan mampu menyeimbangkan tiga pilar pembangunan berkelanjutan: profit (penghematan biaya 20-30%, pertumbuhan pasar 15-20%), planet (pengurangan limbah ke TPA 30%, penurunan emisi karbon), dan people (penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat Rp200.000-500.000 per bulan). Kata Kunci: optimalisasi limbah karet, strategi hukum ekonomi, pembangunan berkelanjutan, ekonomi sirkular, extended producer responsibility, Kota Serang

Page 1 of 1 | Total Record : 3

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 (2026) Vol. 9 No. 6 (2025) Vol 9, No 6 (2025) Vol. 9 No. 5 (2025) Vol. 9 No. 4 (2025) Vol. 9 No. 3 (2025) Vol. 9 No. 2 (2025) Vol 8, No 6 (2024) Vol. 8 No. 6 (2024) Vol 8, No 5 (2024) Vol. 8 No. 5 (2024) Vol. 8 No. 4 (2024) Vol 8, No 4 (2024) Vol. 8 No. 3 (2024) Vol 8, No 3 (2024) Vol. 8 No. 2 (2024) Vol. 8 No. 1 (2024) Vol 8, No 1 (2024) Vol. 7 No. 6 (2023) Vol 7, No 6 (2023) Vol 7, No 5 (2023) Vol. 7 No. 5 (2023) Vol. 7 No. 4 (2023) Vol 7, No 4 (2023) Vol 7, No 3 (2023) Vol. 7 No. 3 (2023) Vol. 7 No. 2 (2023) Vol 7, No 2 (2023) Vol 7, No 1 (2023) Vol. 7 No. 1 (2023) Vol 6, No 6 (2022) Vol 6, No 5 (2022) Vol 6, No 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol. 5 No. 6 (2021) Vol 5, No 6 (2021) Vol 5, No 5 (2021) Vol. 5 No. 5 (2021) Vol. 5 No. 4 (2021) Vol 5, No 4 (2021) Vol 5, No 3 (2021) Vol. 5 No. 3 (2021) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 4, No 1 (2020): Coronavirus Covid-19 Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19 Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 6 (2019): Philosophy of State Vol 3, No 6 (2019): Philosophy of State Vol. 3 No. 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol. 3 No. 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol 3, No 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol 3, No 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol. 3 No. 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol. 3 No. 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 2, No 11 (2018) Vol 2, No 10 (2018) Vol 2, No 9 (2018) Vol 2, No 8 (2018) Vol 2, No 7 (2018) Vol 2, No 6 (2018) Vol 2, No 5 (2018) Vol 2, No 4 (2018) Vol 2, No 3 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 12 (2017) Vol 1, No 11 (2017) Vol 1, No 10 (2017) Vol 1, No 9 (2017) Vol 1, No 8 (2017) Vol 1, No 7 (2017) Vol 1, No 6 (2017) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue