cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indah Satria, S.H., M.H
Contact Email
indah.satria@ubl.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Z.A Pagar Alam No. 89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Pranata Hukum
Published by Universitas Bandar Lampung
ISSN : 1907560X     EISSN : 26853213     DOI : https://doi.org/10.36448/pranatahukum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmu Hukum dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4 No 2 (2009): Juli" : 6 Documents clear
Klausul Evenemen All Risk dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Tami Rusli
PRANATA HUKUM Vol 4 No 2 (2009): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v4i2.63

Abstract

Timbulnya risiko kerugian pada kendaraan bermotor membuat perusahan pembiayaan konsumen dan konsumen mengasuransikan kendaman. Apabila suatu kendaraan bemotor yang telah diasuransikan kemudian terjadi evenemen maka pihak tertanggung berhak mengajukan klaim ganti kerugian  atas evenemen yang terjadi kepada Penanggung. Permasalahan penelitian adalah perjanj ian asuransi kendaraan bermotor dengan klausul evenemen all risk dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Pendekatan penelitian dilakukan secara otomatif dan empiris,menggunakan data sekunder dan primer yang diperoleh dari studi pustaka dan studi lapangan,dan analisis data dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian asuransi k endaraan bemotor pada perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan setelah perjanjian pembiayaan konsumen dilakukan yaitu perjanjian antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen. Apabila pejanjian pembiayaan telah dilakukan maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen akan melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuansi. Perjanjian asuransi tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak secara timbal balik. Perjanjian asuransi kendaraan bermotor diimplementasikan pada Polis Standard Kendaraan Bermotor (PSKB) yang telah dibuat sebelumnya oleh perusahaan asuransi selaku penanggung yang berisikan tentang ketentuan dasar pelaksanaaan suransi kendaraan bermotor serta memuat hak dan kewajiban yang mengikat dan hanrus dilaksanakan oleh para pihak.
Pembinaan Anak Didik pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kartin S. Hulukati
PRANATA HUKUM Vol 4 No 2 (2009): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v4i2.64

Abstract

Pembinaan yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Permasalahan dalam penelilian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan Pembinaan anak didik pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika?. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara nomatif dan empiris, data yang digunakan bersumber dari data sekunder dan data primer, selanjutnya data dianalisis secara kualitatifyang dijabarkan dalam bentuk kalimat yang selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan  umum lainnya, yang membedakan pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika adalah lebih menekankan kepada pola pembinaan mental melalui agama.
Keakuratan Pembuktian Hasil Laboratorium Forensik sebagai Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika Nasir Yusuf
PRANATA HUKUM Vol 4 No 2 (2009): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v4i2.65

Abstract

Narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan tanpa korban, yang grafiknya meningkat, karena terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu. Indonesia yang semula menjadi negara transit atau pemasaran sekarang sudah meningkat menjadi salah satu negara tujuan bahkan telah pula merupakan negara produsen pil berbahaya itu. Hal ini dengan banyak tertangkapnya warga negara Indonesia, ini membuktikan bahwa Negara Indonesia telah menjadi produsen Narkotika. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana kekuatan pembuktian tindak pidana Narkotika dengan menggunakan hasil Laboratorium Forensik sebagai bukti dalam penggunaan Narkotika. Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan normatif. Sumber data diperoleh dari sekunder. Pengumpulan data dengan studi pustaka. Analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kekuatan pembuktian tndak pidana Narkotika dengan menggunakan hasil Laboratorium Forensik sebagai bukti dalam penggunaan Narkotika adalah sangat membantu dalam melakukan Penyidikan,Penentuan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan, ini dijelaskan dalam Pasal 185 sampai Pasal 189 KUHP mengenai kekuatan pembuktian dan penilaian alat bukti.
Moralitas dalam Cita Menurut Konstitusi-konstitusi yang Pernah dan Sedang Berlaku di Indonesia Lintje Anna Marpaung
PRANATA HUKUM Vol 4 No 2 (2009): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v4i2.66

Abstract

Moralitas dalam cita hukum sebagai ide negara hukum bertitik tolak dari dalam konsep Rechtsstaan dan The Rule of Law serta konsep Nomocracy bahwa yang digunakan sebagai faktor penentu dalam penelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum, karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kadaulatan hukum, atau prinsip-prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Materi muatan konstitusi-konstitusi yang sudah dan sedang berlaku sekarang ini dikemas berdasarkan konsep tersebut sesuai dengan perkembangan zaman (era) yang tetap berdasarkan negara hukum yang mendasari Pancasila dalam rangka Welfare State.
Eksistensi Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah oleh KPU Daerah Lampung Utara Slamet Haryadi
PRANATA HUKUM Vol 4 No 2 (2009): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v4i2.68

Abstract

Akar permasalahan sengketa pilkada Lampung Utara adalah dilaksanakannya perhitungan ulang surat suara yang sudah disegel dan di simpan dalam kotak suara. Oleh KPUD dibuka kembali dengan dasar Pasal 103 ayat (1) huruf e. KPUD melaksanakan Perhitungan ulang pada tanggal 10 dan 11 September 2008. Oleh karena itu Eksistensi hukum pasal tersebut dipertanyakan, demikian juga bekerjanya hukum oleh Lembaga Peradilan terhadap Pasal 103nayat (1) huruf e tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian hukum Normatif, Teori Hukum Murni Hans Kelsen sebagai konsep pendekatan dan menjawab masalah yang diteliti dengan mengurai dan mendiagnosis Pasal Pasal 103nayat (1) huruf e dengan pasal-pasal lainya yang berhubungan dengan perhitungan ulang surat suara tidak sah menjadi sah. Hasil penelitian dan pembahasan , dapa disimpulkan bahwa KPUD telah melakukan penafsiran yang luas terhadap Pasal 103nayat (1) huruf e. Pasal tersebut tidak dapat dilaksanakan diluar waktu dan tempat peristiwa konkret yang terjadi . Aspek dan bekerjanya hukum positif, oleh lembaga hukum tidak terlepas dari aspek politik, sosial, ekonomi sehingga bekerjanya hukum menjadi lamban dan tidak mampu menjelaskan kebenaran yang seharusnya dapat diungkap secara hukum.
Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Agus Iskandar
PRANATA HUKUM Vol 4 No 2 (2009): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v4i2.69

Abstract

Perlindungan rahasia dagang pada dasarnya untuk mewujudkan dan mengembangkan etika bisnis dengan cara mencegah praktek dagang yang tidak wajar (pencurian atau penyadapan informasi atau pengingkaran terhadap kesepakatan untuk menjaga kerahasiaan suatu rahasia dagang) yang dapat merugikan kepentingan orang lain.Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana cara penyelesaian rahasia dagang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dengan cara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan untuk menyelesaikan sengketa rahasia dagang para pihak dapat menempuh cara melalui peradilan (Ligitasi) dan di luar peradilan melalui arbitrase, negoisasi, dan mediasi. Apabila ditempuh cara mediasi para pihak mencari mediator (penengah) yang dapat memberikan analisis terhadap sengketa yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang dapat diterima dan saling menguntungkan para pihak yang bersengketa, sehingga seorang mediator tidak hanya melihat sengketa dari aspek hukum tetapi juga secara ekonomi. Penyelesaian sengketa langsung dapat diformulasikan ke dalam perjanjian antara kedua belah pihak.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2009 2009


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 2 (2025): Juli Vol. 20 No. 1 (2025): Januari Vol. 19 No. 2 (2024): Juli Vol. 18 No. 2 (2023): Juli Vol. 18 No. 1 (2023): Januari Vol. 17 No. 2 (2022): Juli Vol 17 No 1 (2022): Januari Vol 16 No 2 (2021): Juli Vol 16 No 1 (2021): Januari Vol 15 No 2 (2020): Juli Vol 15 No 1 (2020): Januari Vol 14 No 2 (2019): Juli Vol 14 No 1 (2019): Januari Vol 13 No 2 (2018): Juli Vol 13 No 1 (2018): Januari Vol 12 No 2 (2017): Juli Vol 11 No 1 (2016): Januari Vol 10 No 2 (2015): Juli Vol 10 No 1 (2015): Januari Vol 9 No 1 (2014): Januari Vol 8 No 2 (2013): Juli Vol 8 No 1 (2013): Januari Vol 7 No 2 (2012): Juli Vol 7 No 1 (2012): Januari Vol 6 No 2 (2011): Juli Vol 6 No 1 (2011): Januari Vol 5 No 2 (2010): Juli Vol 5 No 1 (2010): Januari Vol 4 No 2 (2009): Juli Vol 4 No 1 (2009): Januari Vol 3 No 2 (2008): Juli Vol 3 No 1 (2008): Januari Vol 2 No 2 (2007): Juli Vol 2 No 1 (2007): Januari Vol 1 No 1 (2006): Januari More Issue