cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anggraeni Endah Kusumaningrum
Contact Email
anggraeni@untagsmg.ac.id
Phone
+6224-3558376
Journal Mail Official
spektrumhukum@untagsmg.ac.id
Editorial Address
Jl. Pemuda 70 Semarang 50133
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Spektrum Hukum
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
ISSN : 18580246     EISSN : 23551550     DOI : 10.35973/Spektrum hukum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal SPEKTRUM HUKUM, merupakan jurnal peer review yang di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Untag semarang, SPEKTRUM HUKUM diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan April, dan Oktober. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik di bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata bisnis, Hukum politik pemerintahan, Hukum Kesehatan, serta bidang kajian hukum secara luas.
Arjuna Subject : -
Articles 3 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2013): Jurnal SPEKTRUM HUKUM" : 3 Documents clear
LEGITIMASI PERAN FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME (FKPT) DALAM PENCEGAHAN TERORISME DAN KEBIJAKAN PENGATURANNYA Retno Mawarini Sukmariningsih
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 10, No 2 (2013): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.978 KB) | DOI: 10.35973/sh.v10i2.660

Abstract

Pembentukan FKPT merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BNPT dalam mencegah terorisme di seluruh Wilayah Indonesia dengan tujuan untuk menghimpun dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terorisme dengan berbasiskan penerapan nilai-nilai kearifan lokal dari masing-masing daerah. Peran FKPT dituntut untuk bisa mengatasi kekacauan dalam upaya melunakkan hati nurani dari masing masing agar tidak lagi merasa perbuatannya benar dalam kehidupan yang nantinya akan menyesatkan diri sendiri.Persoalan terorisme telah menjadi persoalan yang sangat kompleks, sehingga upaya pencegahannya juga tidak sederhana. Faktor kesenjangan social ekonomi yang tajam di Indonesia saat ini merupakan salah satu factor yang dapat menyebabkan tumbuh kembangnya kegiatan teror di Indonesia kurangnya penyelesaian konflik social secara tuntas oleh pemerintah yang juga perlu mendapat perhatian. Upaya yang dilakukan adalah pendekatan ekonomi , mengaktifkan kegiatan positif dari para pemuda dan yang lebih penting adalah membuka forum dialog dan membuka komunikasi dengan siapapun, serta memberikan pemahaman keagamaan yang benar pada anak usia dini (PAUD), karena sejak itulah pembentukan mental terbentuk. Serta tidak bisa ditawar bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasakan pada Pancasila.
Pemerintahan Yang Baik dan Penyelesaian Konflik Lahan (Perkebunan) Yang Demokratis FIRMAN MUNTAQO
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 10, No 2 (2013): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5757.199 KB) | DOI: 10.35973/sh.v10i2.496

Abstract

Demokrasi itu adalah kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat, dan kebebasan itu bukan berarti mayoritas bisa berkuasa serta boleh mengabaikan peraturan dan landasan utama pembentukan sebuah negara maupun wilayah. Indonesia sedang dalam proses tranformasi demokrasi sebagaimana dicita-citakan para pendirinya dalam konstitusi. Tak terelakkan lagi, diperlukan kemampuan dari para pekerja demokrasi untuk mencari varian demokrasi yang compatible dengan konteks yang dihadapi.Terlepas dari upaya untuk menemukan format demokrasi yang compatible bagi peyelenggaraan negara dan pemerintahan, sejatinya dalam UUPA yang merupakan implementasi amanat Pasal 33 UUD NKRI 1945 telah meletakkan konsep dasar pengaturan pemanfaatan lahan/tanah atas dasar sistem ekonomi kerakyatan, sebagai perwujudan demokrasi ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat diidentifikasi sebagai Politik Hukum Agraria, termasuk politik penyelesaian Konflik Lahan, termasuk bidang perkebunan. Berdasarkan UUPA yang menyatakan, bahwa hukum agraria nasional berdasarkan hukum adat, maka sejatinya pola pengelolaan dan pemanfaatan tanah pada level masyarakat yang terorganisir dalam kesatuan yang disebut “Masyarakat Hukum Adat” (misalnya “Marga” di Sumatera Selatan) telah menggambarkan bagaimana demokrasi lokal (Local Democracy) di praktekkan. Praktek demokrasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah pada masyarakat hukum adat seharusnya dapat menjadi bahan berharga dalam membentuk peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, sekaligus sebagai bahan pembentukan instrumen hukum bagi penyelesaian konflik pertanahan. 
PENGAWASAN PERADILAN TATAU SAHA NEGARA TERHADAP KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK Marijo Marijo
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 10, No 2 (2013): Jurnal SPEKTRUM HUKUM
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3018.79 KB) | DOI: 10.35973/sh.v10i2.376

Abstract

Keputusan tata usaha negara merupaka pangkal sengketa yang diajukan penggugat sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Tujuannya adalah untuk mengetahui fungsi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai sarana judicial control tehadap pengambil keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara.Kepututusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara meskipun telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,masih saja digugat di peradilan tata usaha negara. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kepentingan pihak yang secara langsung dituju oleh keputusan tata usaha negara maupun pihak ketiga yang dirugikan akibat penerbitan keputusan tata usaha negara, di samping terdapat cacat hukum dalam proses pembentukannya sebagaimana ditentukan dalamperaturanp perundang undangan yang berlaku,juga tidak mengindahkan pedoman yang telah diatur dalam asas asas umum pemerintahan yang baik.Pengawasan yang dilakukan di pengadilan tata usaha negara menunjukan keputusan tata usahan egara yang diajukan sebagai objek sengketa belum mencerminkan keputusan tata usaha negara responsif yang dapat  engakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa Pengawasan oleh lembaga peradilan ini selalu berbentuk pengawasan represif atau yang disebut juga sebagai pengawasan a-posteriori. Pengawasan Peradilan Tata Usaha negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa belum mencerminkan keputusan tata usaha negara responsif, yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan dan harapan warga pencari keadilan maupun badan atau pejabat tata usaha negara itu sendiri

Page 1 of 1 | Total Record : 3

 1 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 1 (2025): Jurnal Spektrum Vol 21, No 2 (2024): Jurnal Spektrum Vol 21, No 1 (2024): Jurnal Spektrum Vol 20, No 2 (2023): SPEKTRUM HUKUM Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Spektrum Vol 19, No 2 (2022): SPEKTRUM HUKUM Vol 19, No 1 (2022): SPEKTRUM HUKUM Vol 18, No 2 (2021): SPEKTRUM HUKUM Vol 18, No 1 (2021): SPEKTRUM HUKUM Vol 17, No 2 (2020): SPEKTRUM HUKUM Vol 17, No 1 (2020): SPEKTRUM HUKUM Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Spektrum Hukum Vol 16, No 1 (2019): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 15, No 2 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 15, No 1 (2018): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 14, No 2 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 14, No 1 (2017): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 13, No 2 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 13, No 1 (2016): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 12, No 2 (2015): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 12, No 1 (2015): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 11, No 2 (2014): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 11, No 1 (2014): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 10, No 2 (2013): Jurnal SPEKTRUM HUKUM Vol 10, No 1 (2013): Jurnal SPEKTRUM HUKUM More Issue