cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Justitia
Published by Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 11, No 2 (2014)" : 7 Documents clear
URGENSI ETIKA DI DALAM SISTEM BISNIS ISLAM
Justitia Vol 11, No 2 (2014)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Etika menyangkut kepantasan, artinya apa yang pantas atau tidak pantas dilakukan seseorang.  Jika hal itu berkaitan dengan bisnis, maka segi kepantasan tersebut adalah mengenai apa yang pantas atau tidak pantas dilakukan seseorang ketika menjalankan bisnis dalam rangka mendapatkan keuntungan.  Bisnis memiliki beberapa sistem yang terdiri dari persediaan input, proses hingga kegiatan yang menghasilkan output. Rangkaian kegiatan tersebut termasuk kegiatan produksi, distribusi, permodalan, hingga pada pemasaran.  Kesemua tersebut harus dijalankan sesuai dengan aturan syari’ah yang berlaku, sehingga di dalam menjalankan bisnisnya, seorang muslim tidak hanya berorientasi usaha dunia saja, namun berorientasi secara horizontal dan vertikal. Maka, etika bisnis sangat diperlukan, khususnya etika Islam bagi pengusaha muslim.Kata Kunci: Etika, Bisnis, Mu’amla, Ekonomi Islam.
RELASI MUSLIM DAN NON MUSLIM MENURUT NAHDLATUL ULAMA: Studi Atas Hasil-Hasil Keputusan Bah}th al-Masa>’il Nahdlatul Ulama Aminuddin, Luthfi Hadi
Justitia Vol 11, No 2 (2014)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Faham aswaja yang dikembangkan oleh NU memiliki lima karakteristik; tawassut}, tas>muh}, tawa>zun, ta’a>dul dan amr ma’ru>f nahy ‘an munkar. Tulisan ini ingin memotret lebih dekat hasil fatwa para kiai NU tentang relasi muslim dengan non muslim berdasarkan lima karakteristik di atas. Fatwa-fatwa NU tentang relasi Muslim dengan Non-Muslim dapat diklasifikasikan pada dua tipologi; fatwa tentang akidah dan fatwa tentang mu‘amalah, dengan karakteristik yang berbeda. fatwa-fatwa para kiai NU terkait dengan persoalan yang dikategorikan sebagai ritual-akidah-teologis wataknya cenderung eksklusif. Sedangkan fatwa-fatwa NU tentang mu’amalah bersifat inklusif.Kata Kunci: pluralisme agama, inklusif, ekskusif, fatwa hukum, ijtiha>d.
KINERJA BANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL DI INDONESIA : PENDEKATAN TEORI STAKEHOLDER DAN MAQA Masykuroh, Ely
Justitia Vol 11, No 2 (2014)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK: Corporate Social Responsibibility (CSR) sejalan dengan prinsip syariah, terutama mas}lah}ah dan maqa>s}id al-sha>ri>‘ah. Namun dari hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa kinerja sosial LKS  masih sangat rendah dan sebagian menemukan tidak ada perbedaan yang signifikan antara perbankan syariah dan konvensional. Hal ini dimungkinkan karena alat ukur yang kurang mengakomodir aktivitas sosial bank syariah. Sehingga penelitian ini mencoba melakukan eksplorasi CSR dengan menggunakan konsep maqashid syariah  dan membandingkannya dengan bank konvensional dengan menggunakan uji beda –t. Hasil penelitian ternyata mendukung penelitian sebelumnya, karena tidak ditemukan perbedaan yang signifikan meski ada beberapa indikator kegiatan sosial yang dilakukan pada bank syariah namun tidak ditemukan pada bank konvensioanl sehingga tidak bisa dilakukan uji beda.Keywords: Financial Performance, Social Performance, Profit and Loss Sharing
RU’YAT QABL AL-GHURU Junaidi, Ahmad
Justitia Vol 11, No 2 (2014)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Penyatuan kalender Islam selama ini masih terbatas dalam dambaan umat Islam. Sudah banyak usaha yang dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita penyatuan. Namun sampai saat ini cita-cita tersebut belum juga terwujud. Namun tidak sepantasnya pula kita putus asa dalam mencari solusi untuk mewujudkan cita-cita tersebut demi tegaknya shi’a>r Islam yang rahmatan li al-‘a>lami>n. Salah satu metode terbaru yang diharapkan bisa menjadi solusi yang menjembatani penyatuan kalender Islam adalah Ru’yat Qabl al-Ghuru>b dengan teknik Astrofotografi. Teknik ru’yat yang berbasis teknologi ini bisa menyajikan kesamaan antara data menurut perhitungan dengan data lapangan. Kata kunci: Qabl al-Ghuru>b, Ijtima>’, Astrofotografi.
KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA (PA) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH (Telaah atas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah) Damanuri, Aji
Justitia Vol 11, No 2 (2014)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Penyelesaian sengketa ekonomi shari’ah menurut UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama sebagai lembaga litigasi di lingkungan peradilan. Sedangkan penyelesaian sengketa ekonomi shari’ah menurut UU no 21 tahun 2008 tentang perbankan shari’ah dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama dan atau Pengadilan Umum tergantung pada kesepakatan yang tertuang dalam akad para pihak. Terjadinya dualisme kompetensi peradilan sengketa ekonomi syari’ah antara  UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Shari’ah menunjukkan lemahnya para pembuat aturah hukum khususnya bidang ekonomi syari’ah. Dualisme kompetensi tersebut bukan hanya mereduksi kompetensi Pengadilan Agama sebagai pemegang kompetensi absolut, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Secara vertikal tata urut perundangan di Indonesia dan secara horizontal keduanya memiliki kedudukan yang sama, sehingga prinsip nasah mansukh atau Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori dapat dilakukan. Kata Kunci: Kompetensi, Pengadilan Agama, Ekonomi Shari’ah
LEGISLASI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 46/PUU-VIII/2010 DITINJAU DARI TEORI HUKUM HANS KELSEN TENTANG KONSTITUSI Subroto, Subroto
Justitia Vol 11, No 2 (2014)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK: Legeslasi kewenangan Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) adalah sebagai berikut : (1) menguji undang-undang terhadap UUD NRI Th.1945; (2) memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Th.1945; (3) memutus pembubaran partai politik; dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dari legislasi MK tersebut, penulis tertarik untuk melihat sejauh mana legislasi MK dalam membuat suatu putusan berdasarkan teori hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, mengenai konstitusi. Pemikiran Kelsen, mendorong dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama Verfassungsgerichtshoft atau MK (Constitutional Court) yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung, sering disebut The Kelsenian Model. Adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, merupakan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dari putusan tersebut, akan dianalisis berkaitan dengan dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan MK dalam memutus perkara telah sesuai dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teori konstitusinya atau belum dan tentang legislasi MK dalam membuat putusan tersebut berdasarkan teori hukum Hans Kelsan.Kata kunci : konstitusi, Hans Kelsen,
WACANA TANDINGAN PURITANISME ISLAM TENTANG PERAN PEREMPUAN (Mengkaji Bangunan Epistemologi Hukum Taqi> al-Di>n al-Nabha>ni>) Ulfah, Isnatin
Justitia Vol 11, No 2 (2014)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Puritanisme agama, dia lahir sebagai kontra diskursus, terutama terhadap modernitas. Faktor sosial, selalu menjadi pertimbangan untuk memahami kehadiran puritanisme. Betapapun begitu, tidak bisa dipungkiri dia juga sangat dipengaruhi oleh dorongan yang terdapat dalam ajaran agama itu sendiri (inward oriented).  Penolakannya terhadap Barat dan produk budayanya, misalkan kesetaraan gender, dapat dilihat dari  sisi ini, yaitu karakternya yang litaralis dan tekstualis. Dari sisi inilah paper ini ditulis, untuk mengetahui perspektif epistemologis kelompok puritan dalam memahami teks-teks keagamaan tentang peran perempuan.Kata Kunci: Epistemologi Hukum Islam, Peran Perempuan, Kesetaraan Gender, Puritanisme.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 2 (2014) Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013)