cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 49 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2014)" : 49 Documents clear
PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA SAMARINDA Ridwan Lukman
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.016 KB)

Abstract

Abstract            Corruption is a violation of social rights and economic rights of the people. Corruption has become an extraordinary crime. Similarly, in the eradication measures can no longer be performed normally, but is charged with an extraordinary way.           Corruption should not contain elements of direct financial harm countries or economies, for example suapmenyuap. Which is a despicable act is an abuse of power, discriminatory behavior by providing financial benefits, breach of trust, mental damage officials, dishonesty in competition and others Investigator Police as investigators in the handling of corruption. Then to complete the obligations of the national police investigators must cooperate with other relevant parties. Cooperation with other parties is referred to the legal relationship, because in doing the same work in a rule or law that are uncertain. Legal relationship with the other party can be an individual, legal entities and other government agencies.
PELAKSANAAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A SAMARINDA Oky Trinsa Harnanto
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.224 KB)

Abstract

ABSTRACTHaving decided the defendant guilty of corruption by Judge and obtain permanent legal force (inchract) then terpidana criminal acts of corruption is the responsibility of Correctional Facility when executed by the prosecutor. Coaching and treatment for convicted corruption is certainly not the same as convicted - other criminal cases. The age factor and respected positions of corruption convicts causing their social status above from other convict. Implementation of inmates in the construction of Correctional Facility is a way out for the building and also to return the inmate to the right path. One of the construction program undertaken by Correctional Facility is assimilation.The purpose of the government issued Government Regulation No. 99 of 2012 is to provide a sense of security to the community and meet the community's sense of justice. Besides, the government also wants to provide a deterrent for offenders, especially corruption. While the meaning of assimilation is effected Convict construction process with confounding convict in community life. The form of assimilation is education, skills training and social work activities. Based on the above reasons, then the problem can be formulated as follows: The first, How execution for convict assimilation related corruption Government Regulation no. 99 of 2012 in Correctional Facility Class II A Samarinda? Second, What are the barriers and obstacles in the implementation process of assimilation in Correctional Facility Class II A Samarinda? third, how Attempts to overcome constraints - constraints in the implementation of Assimilation in Correctional Facility Class II A Samarinda?From the research and discussion of some of the conclusions obtained are: The first implementation of the assimilation of convict related corruption Government Regulation no. 99 of 2012 in Correctional Facility  Class II A Samarinda generally shaped social work with a third party (social institutions). Second, many obstacles encountered, until hamper the smooth assimilation of third parties and the efforts made by the Board of Correctional Facility  class II A Samarinda in the launch of assimilation is pretty good although in practice plagued the existing legal framework. Third, the implementation of assimilation for the criminal acts of corruption in the criminal Correctional Facility  class II A Samarinda has a maximum, after which an inmate can freely accepted back in the community.
PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA SAMARINDA Muhammad Ridwan
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.016 KB)

Abstract

Abstract            Corruption is a violation of social rights and economic rights of the people. Corruption has become an extraordinary crime. Similarly, in the eradication measures can no longer be performed normally, but is charged with an extraordinary way.           Corruption should not contain elements of direct financial harm countries or economies, for example suapmenyuap. Which is a despicable act is an abuse of power, discriminatory behavior by providing financial benefits, breach of trust, mental damage officials, dishonesty in competition and others Investigator Police as investigators in the handling of corruption. Then to complete the obligations of the national police investigators must cooperate with other relevant parties. Cooperation with other parties is referred to the legal relationship, because in doing the same work in a rule or law that are uncertain. Legal relationship with the other party can be an individual, legal entities and other government agencies.
Sistem Pelunasan Hutang Pada Bank Apabila Debitur Wanprestasi Dan Kemudian Meninggal Dunia Maria Puspita Sari
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.96 KB)

Abstract

ABSTRAKPada hakekatnya pemberian kredit dengan jaminan hak atas pensiun ini, pengambilannya tidak mengalami kesulitan karena angsuran pinjamannya langsung dipotong oleh Kantor Pembendaharaan Negara dalam hal ini Kantor Pos yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa pemotongan pensiun yang dikirim oleh BANK MANDIRI Cabang Samarinda. Akan tetapi bukan berarti pemberian kredit dengan hak atas pensiun ini tidak ada kendala yang menghambat kelancaran pengembalian kredit pada BANK MANDIRI Cabang Samarinda. Hal ini terbukti dengan adanya sebagian peminjam yang menunggak dalam pembayaran kredit. Adapun yang menjadi sebab adanya tunggakan adalah peminjam mengalami wanprestasi dan atau mengalami overmacht.Upaya yang dilakukan oleh bank dalam hal ini Bank Mandiri Cabang Samarinda dalam menyelesaikan kredit yang masih belum terbayar adalah sebagai berikut : Bagi pensiunan yang mengalami wanprestasi dengan disebabkan tidak diambilnya uang pensiun, maka upaya yang akan dilakukan oleh BANK MANDIRI Cabang Samarinda adalah melihat terlebih dulu berapa kali dia melakukan penunggakan apabila penunggakan telah terjadi tiga kali secara berturut-turut, maka pihak bank akan mendatangi Kantor Pos dimana si nasabah itu biasa mengambil uang pensiun tersebut untuk dimintai penjelasan apa yang menjadi penyebab tidak terbayarnya angsuran pada BANK MANDIRI Cabang Samarinda. Setelah mengetahui apa yang menjadi penyebab dari tidak terbayarnya angsuran itu, maka pihak bank akan mendatangi alamat dari peminjam untuk memberikan somasi atau peringatan bahwa dengan terlambatnya pembayaran angsuran itu akan merugikan nasabah itu sendiri. Upaya bank bagi peminjam yang meninggal dunia, maka terlebih dulu melihat atau harus mengetahui usia dari peminjam. Hal ini dilakukan mengingat bahwa usia peminjam ini mempengaruhi dan menentukan asuransi mana yang menjamin si penerima pensiun tersebut. Dengan demikian apabila ada peminjam yang meninggal dunia sedang kreditnya belum terlunasi, maka upaya Bank Mandiri Cabang Samarinda yaitu melakukan klaim terhadap asuransi dimana surat keputusan tersebut menjadi tanggungannya yang didasarkan atas usia peminjam. Pengajuan klaim ini didasarkan atas sisa sebenarnya yang bertepatan dengan bulan meninggalnya si penerima pensiun.
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI APOTEKER SEBAGAI PELAKU USAHA DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999‘TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN David Hary Antono
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (101.376 KB)

Abstract

AbstrakDalam mewujudkan pembangunan kesehatan yang memadai, pemerintah memiliki keterbatasan dalam penyediaan tenaga kesehatan, alat kesehatan dan obat-obatan. Kenyataannya ketiga hal tersebut bekerja sama dengan masyarakat dalam menyelenggarakan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu. Namun kerjasama yang terjadi kurang baik karena adanya kesenjangan dalam ilmu pengetahuan dan pengalaman serta kebiasaan bekerja tidak disiplin antara tenaga kesehatan dan masyarakat itu sendiri
SUATU TINJAUAN PEMBATALAN JUAL BELI MENURUT PASAL 1266 DAN 1267 KUH PERDATA Valensius Higang
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (94.72 KB)

Abstract

Abstract           That role is now to be run Financial management Posted hearts Against A Comprehensive Control of the Company is: First, financial management Must respect WITH Introduction Sources AGRO And factors affecting the AGRO. Husband Means Financial management should relate to activity Regarding How USING treasure, And From the viewpoint Yang FURTHER, THE process of fund allocation FOR usage hearts Company. Financial management in the Event This is part of a team. The second is the management of funds. Through Process Monitoring liquidity, funding requirements will be known. How funding requirements met husband, Dan of Source APA, will be the most important part of the Company Regarding the Comprehensive Planning.        Financial management functions of the Company hearts MAY be considered as a factor Activator For functions functions Implementation of other functions, financial management BECAUSE CAN determine the bounds of possibility To what big hearts the Company's ability to run its activities. Corporate Finance function experienced Developments From time to time, Start of Main functions To get the funds then USE funding problem analysis And Against The flow of funds (Flow of Funds) In perusahaan.Sesuai WITH development functions and understanding hearts Finance Company.
ABORTUS PROVOKATUS DALAM ILMU PENGETAHUAN KEDOKTERAN DITIJAU DARI HUKUM PIDANA Bona Ventura
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.928 KB)

Abstract

ABSTRACTAs a result of this current development, there are some groups of individuals to follow the new developments that are considered modern and leave the old because it is old-fashioned. With the change as it is today, which is experiencing growth often occurs many contradictions either individually or in groups, because the individual or group that there are pros and cons of the change. At the party who wants to oppose or resist the times are headed kepembaharuanakan crushed by renewing itself and would of competition on the teaching reform concerning values and morals. If it turns out such actions constitute a criminal act of abortion provokatus then look for who the perpetrators of such acts. The subsequent police search for explanations to the people who know the act was committed, nor evidence as conclusive evidence. Furthermore, police did arrest the person who did the deed. Similarly, laws concerning the interests of health, many are no longer relevant to protect the parties in the healthcare system with advanced technology. Finally the criminal law by law enforcement officers, are required to be more creative in studying and following the development of modern law that always adjusts development and social change in society
PELAKSANAAN INFORMED CONSENT TERHADAP BERLAKUNYA TRANSAKSI TERAPEUTIK DI RUMAH SAKIT DIRGAHAYU SAMARINDA Kuswanto Kuswanto
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIn World Medical, information is the right of the patient as stipulated in Law no. 36 of 2009 on Health, as based on the information that was then the patient can make a decision about a medical action undertaken against him, on the other hand provide proper information to the patient, is the principal obligation of a doctor who was carrying out his profession.A doctor can not guarantee that he would be able to cure the patient, as a result of treatment is dependent upon many factors related, thus, the agreement between the patient's physician was legally incorporated into the class agreement (inspanningsverbintenis). The relationship between doctor and patient, legally generally occurs through a transaction that is initiated by therapeutic questioning and obtained provisional diagnosis between doctors and patients later followed by a physical examination, the doctor finally establish a diagnosis.
ASPEK HUKUM PENARIKAN KEMBALI TANAH YANG TELAH DIWAKAFKAN OLEH AHLI WARIS DARI WAKIF Eko Susanto
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPelaksanaan mengenai perwakafan sebelum diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah banyak tersebar isu bahwa banyak tanah wakaf yang tidak sesuai dengan peruntukannya semula.Sehingga untuk mendapatkan suatu keabsahan tanah wakaf yang sudah bersertifikat, maka semua tanah wakaf yang sudah bersertifikat itu harus didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Wilayah Kabupaten/Kotamadya setempat, khususnya Kotamadya Samarinda.        Apabila terjadi adanya perselisihan atau sengketa dalam praktek perwakafan, agar diupayakan pihak kelurahan atau desa untuk dapat menyelesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan, sehingga tidak sampai membawa sengketa itu ke Pengadilan.
PENTINGNYA ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN TUKAR TAMBAH KENDARAAN RODA EMPAT PADA SHOWROOM ZIKRI DI SAMARINDA Ariza Ramadani
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTBoth parties must be acting in good faith in carrying out an agreement. There are times when good faith has been fully carried out and considered, but the implementation of the agreement is still in a deadlock (deadlock). This is where attention is required in the direction of compliance so that an event can be resolved satisfactorily. Of course, as is the case with all the goods things that contain award (waardering), compliance is not likely to result in a settlement satisfactory event every human person, but always is not absolute (relatief), which is worth in the thoughts and feelings of people who are in charge of completing a events, such as Judge or the Administration after watching all the factors, which can be used in a natural state of mind and feelings of the people.Occur close relationship between the doctrine of good faith in the implementation of the agreement and the theory of confidence at the time of the agreement. Good faith (Article 1338, paragraph 3) and decency (Article 1339) is generally mentioned in the same breath, if the judge after testing the appropriateness of an agreement can not be implemented then it means that the agreement was contrary to public order and decency. Agreement is not only determined by the parties in the formulation of the agreement but also by good faith and decency, so in good faith and decency were also specify the content of the agreement. With such an agreement, especially treaty Rates plus moving objects when the vehicle type is not implemented in good faith (bad faith) that the agreement is contrary to public order and morals and norms applicable law.