cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 129 Documents
 9   10   11   12   13 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2015)" : 129 Documents clear
IMPLEMENTASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA SAMARINDA M . Makhradi
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract              This study aims to describe the implementation of the system of land and building tax collection is done at the Regional Revenue Office Samarinda and how efforts to prevent leakage of land and building tax results in Samarinda.              Writing this law included in the writing of an empiricial law that is descriptive. The research location in the Regional Revenue Office Samarinda, East Kalimantan. The data used are primary data and secondary data. Sources of primary data in the form of interviews with the staff of the office of the Regional Revenue Office Samarinda, and secondary data sources in the form of legislation relating to the problems to be studied and discussed.              Based on the research results obtained that the implementation of land and building tax collection carried out by the Regional Revenue Office Samarinda already of good administration and in accordance with the rules of law No. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies.              Factors that may hinder the succesful implementation of the collection of land and building tax among others, lack of awareness and understanding of the taxpayer in the register, calculate and report the object yourself tax-controlled, owned and exploited then domicile taxpayers are planted in taxable income, as well as the lack of supervision against officers collector. The steps undertaken to overcome these obstacles is to do counseling, workshops, seminars concerning taxes; reducing payments or tax calculations with the procedures in force; intensify counseling to the people directly, through the mass media inform SPPT when shots can be started and payment limits; by giving a Warning Letter to the taxpayer. Keywords : Implementation of collection System and Building Tax
ANALISI HUKUM TENTANG PERKAWINAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974 Wahyu Wardana
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKASI            Menikahi perempuan perawan maupun janda hukumnya adalah sah-sah saja. Bahkan jika dengan syarat yang benar dan niat yang baik bias menjadi amal ibadah yang sangat besar pahalanya. Karna pada dasarnya pernikahan adalah ibadah. Namun demikian, besarnya nilai ibadah dalam pernikahan tidak lantas dapat mempermudah semua urusan nikah, apalagi jika ternyata perempuan yang hendak dinikahi sedang hamil, maka perlu keterangan lebih lanjut. Karena pastilah perempuan itu telah berhubungan dengan lelaki yang menyebabkan kehamilannya.            Jika wanita yang hamil itu ditinggal mati oleh suaminya, maka pernikahan dengannya hanya dapat dilakukan dengan sah setelah ia melahirkan. Begitu juga jika perempuan yang hamil itu telah dicerai suaminya, maka baru dapat dinikahi setelah ia melahirkan.            Perkawinan sebagai bentuk sacral suami istri dalam hidup suatu rumah tanggan yang menciptakan kehidupan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Selain itu membina sebuah mahligai rumah tanggan atau hidup berkeluarga merupakan perintah agama bagi setiap muslim dan muslimah. Kehidupan dan peradapan manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya kesenambungan perkawinan dari setiap generasi manusia. Karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya yang telah mampu untuk menikah :“Perkawinan adalah sunnahku, siapa saja yang benci terhadap sunnahku, maka mereka bukan termasuk ummatku” (HR. Bukhari Muslim)
MASALAH KAMPANYE YANG DILAKSANAKAN DILUAR JADWAL KAMPANYE (TERSELUBUNG) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM Samsuni Samsuni
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas. wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar diseluruh nusantara serta memiliki kompleksitas nasional, menuntut penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang professional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan.Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologi, yaitu suatu penelitian dapat berwujud bahan hukum maupun non hukum yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan bahan non hukum yang secara langsung diperoleh dari masyarakat maupun keterangan dari instansi yang berhubungan dan berkompeten untuk memberikan keterangan dan informasi sehubungan dengan penulisan karya ilmiah ini, penelitian yang dilakukan terhadap Undang-Undang disebut bahan hukum primer sedangkan data yang diperoleh dari perpustakaan disebut bahan hukum sekunder, selain itu mengumpulkan bahan non hukum dilakukan dengan cara mengadakan interview secara sistimatis kepada beberapa masyarakat atau instansi yang dianggap ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam Skripsi ini. Metode penelitian ini adalah yang didasarkan apa yang ada dimasyarakat maupun instansi yang bersangkutan dengan penulisan suatu karya ilmiah.Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013, menyebutkan: ”Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan kampanye oleh pelaksana dan peserta kampanye, kepada pelaksana dan peserta kampanye dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD”. Hal tersebut dikarenakan bahwa sampai saat sekarang ini belum ada peraturan Perundang-Undangan yang secara khusus mengatur tentang Pemilihan Umum (Pemilu), sehingga mengenai pengenaan sanksi terhadap pelanggaran kampanye masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.Seharusnya para Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) harus bertindak jujur dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum (politik uang, kampanye terselubung, dan pelanggaran lain-lainnya) ndisaat mengikuti pencalonan sebagai seorang wakil rakyat yang akan dipilih nantinya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dalam tingkat dan hal apapun dan melaksanakan kampanye sesuai dengan peraturan yang ada dalam Perundang-Undangan yang telah berlaku (terutama Perundang-Undangan yang berkaitan tentang Pemilihan Umum (Pemilu)) Kata Kunci : Pemilihan Umum Dan Kampanye Terselubung.
STATUS KEPEMILIKAN KENDARAAN YANG DIBELI TANPA BALIK NAMA DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR BEKAS PAKAI DI SAMARINDA Mohammad Alexander Wahyudi
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTImplementation of the sale and purchase of used vehicles, which exist in the society is soft enough in terms of payment.There are two ways / options given to prospective buyers, namely: in installments and in cash. Sale and purchase is also equipped with supporting evidence proof of ownership of used vehicles, such as vehicle registration and reg, which is of course the name of the original owner still attached to mail the letter.If the original owner to report to the competent authority, in this case SAMSAT, that the vehicle in her name have been sold, the new owner or purchaser must immediately resolve the new ownership papers.However, this condition to the parties who make buying and selling. This is consistent with the intent of the content of article 1338 of the Civil Code of the principle of freedom of contract, that everyone is given the possibility to make an agreement, which is valid as a law for them, as long as the agreement was not contrary to the provisions of existing law.
ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA KOPERASI PEGAWAI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI TINJAU MENURUT PASAL 1338 AYAT ( 3) KITAB UNDANG –UNDANG HUKUM PERDATA Indra Ramadhana
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTBoth parties must be acting in good faith in implementing the agreement. There are times when good faith has been fully carried out and considered, but the implementation of the agreement is still in a deadlock (deadlock). This is where the attention is required towards compliance so that an event can be resolved satisfactorily. Of course, as with any item something that contains award (waardering), compliance is unlikely to result in a settlement of events that satisfy every man, but always is not absolute (relatief), which is worth in the thoughts and feelings of people who are in charge of completing a events, such as the judge or government agency after watching all the factors, which can be used in the minds and the natural feelings of the people that. Occurred close relationship between the doctrine of good faith in the implementation of the agreement and the theory of confidence at the time of the agreement. The good faith (Article 1338 paragraph 3) and propriety (Article 1339) is generally mentioned in the same breath, if the judge after examining the propriety of an agreement can not be implemented then the treaty would be contrary to public order and decency. Agreement is not only determined by the parties in the formulation of the agreement, but also determined by the good faith and decency, so in good faith and decency were also determines the content of the agreement. Thus a particular treaty agreement borrowing money if implemented not in good faith (in bad faith) such agreement is contrary to public order and morality and legal norms in force.
IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2015 PADA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SAMARINDA TAHUN 2015 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA Sapinah Sapinah
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT In the system of Election in Indonesia, one could choose if already registered in the voters list (DPT), because it concerns the right to choose a person to make choices and express their aspirations in general elections. The purpose of the study is to examine the implementation of the legislation, especially the General Elections Commission Regulation No. 4 of 2015 on voter data collection process and any obstacles encountered in the field to ensure the eligibility of voters. The method used normative juridical-empirical collection of primary data obtained directly from field research and interviews with sources in related institutions, namely the Commission of Samarinda, while secondary data from the library research.PKPU No. 4 of 2015 on implementation as guidelines for updating the voters have been effective for the accuracy of data being generated, the problems that arise in the process Determination of the voters list have also been followed up by the Commission Samarinda, and during the administration of elections and local elections since 2004 have never been there the voting public who take legal actions related concerned are not enrolled in DPT. KPU Kota Samarinda and its staff should improve further the performance and coordination so that the results of updating voters' data in the future to be better and the accuracy of the resulting data becomes more valid, the community must participate oversee and supervise the process of updating the voter data to produce accurate data and valid. Keywords        :   Implementation, Regulation Election Commission, voters list, the General Election Commission
WEWENANG PENGADILAN PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002 Neti Sulistio
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT This thesis entitled "TAX COURT OF AUTHORITY IN TAX DISPUTE SETTLEMENT BY LAW NUMBER 14 OF 2002" background issue tax levied by the tax authorities (tax officials), in practice it is not uncommon cause tax disputes between taxpayers with tax authorities. Historically, settlement of tax disputes at first the authority of the Tax Advisory Council (MPP). However, these institutions are considered insufficient to resolve tax disputes, thus formed a Tax Dispute Settlement Body (BPSP) based on Law No. 17 of 1997, but in practice there is still legal uncertainty which lead to injustice. For it was published the Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2002 on the Tax Court in accordance with the system of judicial power in Indonesia. The purpose of this thesis is to find out how the authority of the Tax Court in a tax dispute settlement pursuant to Act No. 14 of 2002 on the Tax Court in the Tax Court, the legal efforts made in the resolution of tax disputes. The method used in this study is juridical empirical and normative. Tax dispute resolution through the Tax Court set out in Chapter IV Article 34 through Article 92 of Law No. 14 of 2002 against the verdict filed a lawsuit or an appeal.
KEDUDUKAN HAK MILIK BANGUNAN OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) DIATAS TANAH MILIK WARGA NEGARA INDONESIA Akhmad Ferdian Husada
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKHukum di Indonesia mengatur hanya seorang Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) saja yang dimungkinkan mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan tanah (dalam hal kempemilikan/penguasaan terhadap tanah), yang dimaksud dengan ”hubungan sepenuhnya” adalah menguasai dan menggunakan tanah yang bersangkutan dengan hak milik. Dalam hal yang sangat khusus orang-orang asing boleh menguasai dan menggunakan tanah dengan Hak Milk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan itupun hanya selama satu tahun.Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum apabila dipandang perlu, yaitu berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.Kebutuhan tanah dan rumah bagi Warga Negara Asing (WNA) yang bertempat tinggal di Indonesia semakin meningkat. Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 42 dan Pasal 43, diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Pakai, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, dan peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 dan kemudian diganti dengan nomor 8 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Orang Asing, tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan yang diciptakan oleh pemerintah tersebut diharapkan akan mendapat suasana kondusif bagi pelaku-pelaku ekonomi, agar tidak ragu-ragu untuk berinvestasi di Indonesia.Perlu adanya kejelasan dalam penerapan hukum mengenai siapa saja (aparatur) yang berhak mengawasi pemakaian tanah oleh orang asing dan kejelasan serta pemberian sanksi bagi orang asing yang melakukan pelanggaran atau penyelundupan hukum dalam perolehan pemilikan hunian tempat tinggal di Indonesia. Agar setiap orang mempunyai kesadaran hukum dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat, tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan negara, orang lain dan diri sendiri. Kata Kunci : HGU, HGB, Orang Asing.
PENYITAAN BARANG BUKTI YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI DAN HAMBATANNYA DI POLREST KUTIM DAN HAMBATANNYA Ferdian Ferdian
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 4, No 1 (2015)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKProses atau prosedur penyitaan barang bukti dalam perkara pidana adalah sebagai berikut : Sebelum melakukan tugasnya, maka petugas atau penyidik diharuskan mendapatkan surat ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak; Menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang darimana benda itu disita; Berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang akan disita untuk diserahkan kepadanya terhadap surat atau tulisan yang berasal dari tersangka, ditunjukkan kepadanya, kepunyaannya atau diperuntukkan baginya, atau alat untuk melakukan tindak pidana; Memperlihatkan benda yang akan disita pada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dan tanda barang itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi; Membuat berita acara penyitaan, setelah dibacakan lalu diberi tanggal, ditandatangani oleh penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya dan dua orang saksi; Sebelum benda atau barang yang disita tersebut dimasukkan di rumah penyimpanan benda sitaan negara, maka harus dicatat terlebih dahulu mengenai berat atau jumlahnya menurut jenisnya masing-masing, ciri-ciri maupun sifat khas dari benda tersebut, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas dirimana benda itu disita kemudian dibungkus, diberi lag dan cap jabatan serta ditanda tangani oleh penyidik; Untuk kepentingan pengamanan apabila dianggap perlu dilakukan pemotretan terlebih dahulu.

Page 13 of 13 | Total Record : 129

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2025) Vol 8, No 2 (2022): Journal of Law Vol 8, No 1 (2022): Journal of Law Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2018) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue